Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Dibanding sebelumnya, pada tahun ajaran baru kali ini, benar-benar periode yang berat dan bikin sesak napas banyak orangtua yang ingin anaknya melanjutkan pendidikan, mulai dari masuk SD sampai perguruan tinggi.
Sebab, bertepatan dengan waktunya memasuki tahun ajaran baru, ada momen dan peristiwa krusial yang ‘’jatuh tempo’-’nya nyaris bersamaan. Kesemuanya, sejak awal hingga ujung-ujungnya, berkaitan dengan urusan ekonomi.
Ya, di saat para orangtua pusing memikirkan biaya kelanjutan pendidikan anaknya, kenaikan harga BBM segera diberlakukan. Ini akan mendongkrak kenaikan harga dan biaya.
Berhampiran pula dengan memasuki bulan puasa dan kemudian hari raya, periode yang biasanya memang menyedot banyak biaya.
Lantas, baru saja keluar berita kelulusan Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi Negeri, di mana Riau terbanyak ke-5 yang lulus SNMPTN, sudah muncul berita yang tak mengenakkan: Tarif Uang Kuliah Tunggal mencekik.
Bahwa, pemberlakuan tarif kuliah murah melalui skema Uang Kuliah Tunggal (UKT) ternyata memang hanya berlaku untuk sebagian kecil mahasiswa, tepatnya untuk kelompok mahasiswa 1 dan 2 berdasarkan dari kriteria termiskin. Selanjutnya untuk kelompok 3 dan seterusnya, uang kuliah yang ditanggung mahasiswa berlipat-lipat.
Inilah satu lagi fakta, bahwa saat ini pendidikan murah, apalagi gratis, seakan hanyalah retorika. Padahal tak jarang kita temukan, mereka yang putus sekolah atau tidak melanjutkan ke perguruan tinggi, punya kemampuan akademik bagus.
Artinya, kendati orangtua menyadari bahwa pendidikanlah salah satu laluan yang memungkinkan keturunannya bisa terbebas dari kemiskinan dan kebodohan, nyatanya anak-anak mereka karena keterbatasan finansial, terpaksa tidak melanjutkan sekolah atau tidak kuliah.
Kita saksikan seorang anak yatim di Pekanbaru, disandera ijazah SMA-nya oleh sekolah selama setahun karena belum melunasi tunggakan iuran di sekolah. Seakan ini mewakili gambaran, betapa anak miskin kesulitan biaya dan meratap ingin sekolah atau kuliah.
Setiap masalah sejenis ini terungkap, selalu saja terulang bahwa pemerintah, politisi atau pihak terkait berkata, akan mengevaluasi dan memperbaiki kebijakan serta memikirkan bagaimana anak miskin dapat mengenyam pendidikan dengan tuntas.
Kita tentu tidak ingin sekadar slogan. Perlu kesadaran bersama untuk memperbaikinya secara sungguh-sungguh. Kita ingin, kebijakan yang diambil oleh negara, di bidang ekonomi maupun pendidikan, berpihak pada perbaikan nasib rakyatnya. ***
Sebab, bertepatan dengan waktunya memasuki tahun ajaran baru, ada momen dan peristiwa krusial yang ‘’jatuh tempo’-’nya nyaris bersamaan. Kesemuanya, sejak awal hingga ujung-ujungnya, berkaitan dengan urusan ekonomi.
Ya, di saat para orangtua pusing memikirkan biaya kelanjutan pendidikan anaknya, kenaikan harga BBM segera diberlakukan. Ini akan mendongkrak kenaikan harga dan biaya.
Berhampiran pula dengan memasuki bulan puasa dan kemudian hari raya, periode yang biasanya memang menyedot banyak biaya.
Lantas, baru saja keluar berita kelulusan Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi Negeri, di mana Riau terbanyak ke-5 yang lulus SNMPTN, sudah muncul berita yang tak mengenakkan: Tarif Uang Kuliah Tunggal mencekik.
Bahwa, pemberlakuan tarif kuliah murah melalui skema Uang Kuliah Tunggal (UKT) ternyata memang hanya berlaku untuk sebagian kecil mahasiswa, tepatnya untuk kelompok mahasiswa 1 dan 2 berdasarkan dari kriteria termiskin. Selanjutnya untuk kelompok 3 dan seterusnya, uang kuliah yang ditanggung mahasiswa berlipat-lipat.
Inilah satu lagi fakta, bahwa saat ini pendidikan murah, apalagi gratis, seakan hanyalah retorika. Padahal tak jarang kita temukan, mereka yang putus sekolah atau tidak melanjutkan ke perguruan tinggi, punya kemampuan akademik bagus.
Artinya, kendati orangtua menyadari bahwa pendidikanlah salah satu laluan yang memungkinkan keturunannya bisa terbebas dari kemiskinan dan kebodohan, nyatanya anak-anak mereka karena keterbatasan finansial, terpaksa tidak melanjutkan sekolah atau tidak kuliah.
Kita saksikan seorang anak yatim di Pekanbaru, disandera ijazah SMA-nya oleh sekolah selama setahun karena belum melunasi tunggakan iuran di sekolah. Seakan ini mewakili gambaran, betapa anak miskin kesulitan biaya dan meratap ingin sekolah atau kuliah.
Setiap masalah sejenis ini terungkap, selalu saja terulang bahwa pemerintah, politisi atau pihak terkait berkata, akan mengevaluasi dan memperbaiki kebijakan serta memikirkan bagaimana anak miskin dapat mengenyam pendidikan dengan tuntas.
Kita tentu tidak ingin sekadar slogan. Perlu kesadaran bersama untuk memperbaikinya secara sungguh-sungguh. Kita ingin, kebijakan yang diambil oleh negara, di bidang ekonomi maupun pendidikan, berpihak pada perbaikan nasib rakyatnya. ***
Advertisement
Advertisement
Riau PosIkuti
Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!
Advertisement
Advertisement
Berita Terkini
Advertisement
Advertisement

