Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Pelajaran Berharga dari Penertiban PKL

R
Penulis: Rindra Yasin❯
PEDAGANG Kaki Lima (PKL) menjadi fenomena tersendiri bagi Kota Pekanbaru sebagai ibukota Provinsi Riau. Di satu sisi, pedagang kaki lima menjadi aset kota yang menyediakan aneka keperluan masyarakat dengan harga relatif murah. Di sisi lain, keberadaannya selalu mengusik kebijakan pemerintah yang ingin kota ini tetap bersih dan tertib.

Sampai hari ini, PKL di Kota Pekanbaru masih saja belum terpecahkan masalahnya. Keberadaan mereka yang berjualan di tempat-tempat terlarang seperti di pinggir-pinggir jalan protokol atau fasilitas umum lainnya masih saja memunculkan masalah.

Kucing-kucingan antara aparat pemerintah dalam hal ini Satuan Polisi Pamong Praja dengan para pedagang, seringkali terlihat. Ketika petugas Satpol PP berpatroli, mereka langsung menghilang, namun begitu petugas  berlalu, mereka kembali menggelar dagangannya.

Terlepas dari sikap melanggar aturan yang dilakukan para pedagang, sejumlah persoalan PKL di Pekanbaru, seringkali bermuara akibat kelalaian pemerintah melakukan penertiban.  Tidak sedikit PKL yang ”dibiarkan” berjualan di tempat-tempat terlarang, seperti di trotoar, di taman kota atau di tempat fasilitas publik lainnya. Proses pembiaran inilah yang akhirnya memberi kesan bahwa tempat terlarang ini menjadi legal.

Padahal, ketika gejala menjamurnya para pedagang yang berjualan di tempat umum mulai terlihat, tindakan tegas berupa penertiban harus sudah dilakukan. Sebab, ketika mereka sudah membentuk suatu komunitas, maka penertiban akan sangat sulit dilakukan.

Inilah yang terjadi di Jalan HR Soebrantas Panam, Pekanbaru. Awalnya, tempat ini kosong dari pedagang kaki lima. Namun, karena letak ruko yang jauh dari badan jalan, menyisakan tempat kosong yang dianggap pedagang potensial untuk berjualan.

Mulailah satu per satu pedagang berjualan di tempat ini dengan hanya meminta izin kepada pemilik toko. Melihat minat beli masyarakat di tempat ini cukup tinggi, akhirnya pedagang lain pun berdatangan. Di saat inilah persoalan itu bermula. Penertiban akan sulit dilakukan. Para pedagang mulai nekad melakukan perlawanan dengan berbagai alasan.

Kelalaian Pemko Pekanbaru menertibkan pedagang ini, akhirnya memunculkan implikasi berbagai tuntutan, terutama tempat relokasi. Padahal, ketika gejala awal terlihat dan penertiban dilakukan, tidak ada ”kewajiban” Pemko mencarikan tempat berjualan untuk mereka. Terlepas dari kealpaan pemerintah, para pedagang yang nekat bertahan dan cenderung  melawan kebijakan pemerintah ini, harus juga berpikir jernih bahwa mereka telah berjualan di tempat yang salah. Untuk itu, kebijakan relokasi yang dilakukan pemerintah ke sejumlah tempat, hendaklah dimaknai sebagai itikad baik pemerintah terhadap warganya.

Kesadaran ini penting, mengingat sikap melawan yang dipertontonkan selama ini tidak menguntungkan pihak manapun. Di satu sisi pemerintah harus menegakkan aturan dengan segala risikonya, di sisi lain pedagang memerlukan tempat untuk berjualan. Lebih penting lagi, pedagang akan terus merugi ketika tetap bertahan di tempat ini, karena sikap pemerintah jelas tidak akan berubah.***

Advertisement
Advertisement
Editor : Rindra Yasin
Sudahkah Anda mengikuti channel whatsapp kami?
WhatsApp
Riau PosIkuti

Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!


Advertisement
Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer