Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Moratorium Jilid II

R
Penulis: Rindra Yasin❯
(Catatan Hari Lingkungan Sedunia)

Empat puluh satu tahun setelah ditetapkannya Hari Lingkungan Sedunia (5 Juni 1972), rakyat Indonesia patut berterima kasih kepada Presiden SBY sebagai presiden pertama yang mengeluarkan kebijakan radikal menghentikan proses perizinan terhadap hutan alam primer dan lahan gambut.

Kebijakan ini merupakan respon terhadap permintaan berbagai kalangan LSM, perguruan tinggi dan pencinta lingkungan setelah merasakan dampak lingkungan yang terjadi sejak periode pembalakan hutan secara besar-besaran melalui pemberian konsesi hak pengusahaan hutan (HPH) di masa pemerintahan Presiden Soeharto.

Banyak pihak di tingkat internasional juga meminta agar Indonesia segera kembali memperbaiki hutannya yang merupakan bagian utama dari paru-paru dunia bersama Brazil dan Kongo.

Salah satu solusinya adalah melalui perbaikan tata kelola kehutanan yang memegang peranan penting dalam upaya pengurangan emisi.

Sumber emisi karbon terbesar berasal dari kebakaran hutan dan lahan, perusakan hutan (deforestasi) dan banyaknya konversi lahan gambut menjadi lahan pertanian, perkebunan, permukiman dan kegiatan pembangunan lainnya.

Sebagai contoh pada 2011, perkebunan kelapa sawit telah berkembang pesat mencapai delapan juta hektare. Pada 2020, pemerintah berencana meningkat produksi CPO minyak sawit sebesar 40 juta dengan  meningkatkan produktivitas tanaman sawit menjadi rata-rata 4,5 ton minyak sawit per hektare per tahun, bahkan beberapa perkebunan sawit besar menargetkan 7 ton per tahun per hektare.

Hal ini hanya mungkin dicapai melalui efisiensi pada seluruh tahapan produksi, dan tak mungkin lagi dilakukan melalui pengonversian hutan dan gambut.

Seiring dengan itu, Presiden SBY kemudian menerbitkan Inpres No. 10 Tahun 2011 yang secara substansi merupakan Moratorium Penebangan Hutan Alami Primer dan Lahan Gambut demi menekan emisi emisi karbon dari deforestasi dan degradasi hutan. Inpres ini berakhir 20 Mei 2013.

Menurut Menteri Kehutanan, Zulkifli Hasan, setelah moratorium berjalan disertai  program penanaman pohon, laju deforestasi ditekan dari 3,5 juta hektare per tahun menjadi 450.000 hektare per tahun.

Namun, moratorium hanya untuk menghentikan keluarnya izin baru, dan izin lama yang bermasalah tidak tersentuh.

Seharusnya moratorium ditujukan untuk mengakhiri deforestasi dan penyelesaian berbagai konflik di sektor kehutanan.

Setelah berjalan hampir dua tahun, menjelang berakhirnya periode moratorium, ternyata tata kelola hutan dan lahan gambut untuk menekan emisi karbon dari deforestasi dan degradasi hutan belum memadai.

Konflik kehutanan dan perusakan hutan oleh kegiatan pertambangan dan perkebunan masih terus berlangsung.

Sehubungan dengan itu pula, banyak pihak yang perduli terhadap kerusakan lingkungan meminta Presiden SBY untuk memperpanjang moratorium, namun sekelompok kecil pengusaha dengan berbagai cara menuntut untuk tidak memperpanjang batas waktu kebijakan moratorium hutan dan gambut.

Namun, Presiden, sesuai komitmennya sejak dari Pittsburg, akhirnya memperpanjang moratorium pemberian izin baru pada kawasan hutan yang tertuang dalam Inpres No. 6 Tahun 2013 tanggal 13 Mei 2013 tentang Penundaan Pemberian Izin Baru dan Penyempurnaan Tata Kelola Hutan Alam Primer dan Lahan Gambut yang berlaku selama dua tahun (sampai 13 Mei 2015).  

Perpanjangan moratorium merupakan komitmen pemerintah dalam menurunkan emisi gas rumah kaca hingga 26 persen pada 2020, namun arahnya dan target yang ingin dicapai tidak begitu jelas dan dapat dimaknai secara luas tergantung pada kepentingan.

Secara khusus, Menteri Kehutanan diperintahkan untuk melanjutkan penundaan terhadap penerbitan izin baru hutan alam primer dan lahan gambut yang berada di hutan konservasi, hutan lindung, hutan produksi (hutan produksi terbatas, hutan produksi biasa/tetap, hutan produksi yang dapat dikonversi) berdasarkan Peta Indikatif Penundaan Izin Baru.

Juga Menteri Kehutanan diperintahkan untuk melanjutkan penyempurnaan kebijakan tata kelola hutan bagi izin pinjam pakai dan izin pemanfaatan hasil hutan kayu pada hutan alam, dan menetapkan Peta Indikatif  Penundaan Izin Baru hutan alam primer dan lahan gambut pada kawasan hutan yang telah direvisi (setiap enam bulan sekali).

Menteri Dalam Negeri diperintahkan untuk melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap gubernur dan bupati/wali kota dalam pelaksanaan Intruksi Presiden ini.

Selain itu, kitapun berpendapat, semua pihak yang peduli terhadap kelestarian fungsi lingkungan hidup untuk memenuhi  keperluan generasi sekarang dan yang akan datang, harus mengawasi pelaksanaan moratorium ini.

Seharusnya, moratorium tidak dibatasi oleh periode waktu tetapi harus berorientasi pada keberhasilan perbaikan tata kelola hutan dan lahan gambut.

Sejalan dengan pelaksanaan moratorium ini, Presiden juga telah menerbitkan Perpres RI No 61/2011 tentang Rencana Aksi Nasional Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca, dan Perpres No. 71/2011 tentang Penyelenggaraan Inventarisasi Gas Rumah Kaca.

Secara nasional, telah dibentuk Dewan Nasional Perubahan Iklim (PP No. 46/2008), Satuan Tugas Persiapan Kelembagaan REDD+ (Keppres No. 25/2011) yang telah menghasilkan Strategi Nasional (Stranas) REDD+  pada Juni 2012.

Di tingkat provinsi, termasuk di Provinsi Riau, telah pula dibentuk Satuan Tugas REDD+ berdasarkan Keputusan Gubernur Riau No. 359/IV/2012 yang telah menghasilkan Strategi dan Rencana Aksi Provinsi (SRAP) dalam Implementasi REDD+ pada Desember 2012 yang diberi tanggung jawab dalam pelaksanaan penurunan emisi gas rumah kaca (GRK).

Provinsi Riau memiliki kuota emisi karbon terbesar di Indonesia (0,308 GT CO2e) dan berperan penting dalam penurunan emisi gas rumah kaca.

Untuk itu, Riau telah mengusulkan kepada pemerintah pusat beberapa lokasi untuk proyek penurunan emisi karbon.

Kebijakan demikian, akan menjadi tanggung jawab moral masyarakat Riau dan bangsa Indonesia berkontribusi besar dalam penurunan emisi global yang berdampak pada perbaikan kondisi lingkungan hidup dan perubahan iklim global, nasional, dan lokal.***

Adnan Kasry, Dosen Ilmu Lingkungan PPs Unri. Koordinator  Dewan Pakar  Satgas REDD+ Riau

Advertisement
Advertisement
Editor : Rindra Yasin
Sudahkah Anda mengikuti channel whatsapp kami?
WhatsApp
Riau PosIkuti

Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!


Advertisement
Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer