Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Ketika Partai Keadilan Sejahtera Tolak Kenaikan Harga BBM

R
Penulis: Rindra Yasin❯
Berbagai tanggapan dilontarkan oleh elit partai politik (Parpol) terhadap sikap terbaru yang dilakukan Partai Keadilan Sejahtera (PKS). Meski PKS adalah anggota koalisi dengan pemerintah, dan tiga menterinya masih aktif di kabinet, Parpol dakwah ini mengambil sikap berseberangan dengan rencana pemerintah menaikkah harga BBM, dengan alasan sejalan dengan selera masyarakt yang ditunjukkan dengan hasil survei, bahwa mayoritas anak bangsa ini memang menolak kenaikan harga BBM.

Penolakan ini ditegaskan langsung oleh Ketua PKS Anis Matta dalam berbagai kesempatan. Bahwa kadernya yang duduk di fraksi PKS di parlemen telah memutuskan hal itu di rapat pleno fraksi.

Tak hanya statemen belaka, PKS pun memulai kampanye dengan memasang spanduk yang berisikan menolak kenaikan harga BBM. Mulai dari pusat, kini spanduk sudah terpasang di seluruh tanah air, tak terkecuali Riau.

Penyebaran spanduk ini secara tidak langsung menjadi kendaraan untuk para calon anggota legislatif dari partai ini untuk mempromosikan diri lewat spanduk, bahwa mereka masuk dalam surat suara dalam pemilihan anggota legislatif, kabupaten/kota, provisni dan pusat di Pemilu 2014 mendatang.

Sontak, berbagai tanggapan dari tokoh Parpol dan mengamat pun mengalir di arena publik. Berbagai dugaan muncul. Ada yang mengatakan bahwa PKS hanya mencari simpati di tengah-tengah makin terpuruknya posisi PKS, karena sedang dililit kasus suap korupsi daging impor yang sedang ditangani KPK saat ini.

Ada juga yang mengatakan bahwa PKS mengkhianati semangat koalisi yang dibangun. Tetap menyatakan sebagai anggota koalisi, dengan dengan tiga menteri dari kadernya tetap aman di kabinet, tapi tidak mau meyetujui tindakan yang akan diambil pemerintah, yaitu menaikkah harga BBM.

Dalam kaca mata politik, kebijakan kenaikan BBM lengkap dengan ‘’obat penawar’’ yang diajukan pemerintah, yaitu Bantuan Langsung Sementara Masyarakat (BLSM), Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Siswa Miskin (BSM) dan beras miskin, rawan dipolitisir untuk kepentingan Parpol tertentu.

Sesuatu yang berhubungan dengan masyarakat —mendulang suara rakyat—, selalu menjadi incaran Parpol dengan dalih perhatian dengan rakyat. Apalagi suhu politik tahun ini memang sangat tinggi, yaitu menjelang Pemilu 2014 mendatang.

Sesuatu yang wajar, jika Parpol peserta Pemilu 2014 sudah mengambil ancang-ancang untuk mempromosikan diri mereka untuk mengambil simpati dan akhirnya memenangkan pertarungan di parlemen.

Berbagai strategi tentu sudah disiapkan. Tentunya, berbagai program yang disiapkan Parpol menjadi alternatif pilihan rakyat yang sangat menarik. Makanya, sangat disayangkan, jika masih memaksakan jualan politik Parpol dengna mamanfaatkan sisi-sisi BBM ini.

Tentulah kita berharap bahwa kenaikan harga BBM yang dipastikan pemerintah akan naik tahun ini, tidak dimanfaatkan Parpol mana pun.

Sejalan dengan hal itu pula, masyarakat tumbuh dengan kesadaran dan mampu menilai, mana konsumsi politik dan mana yang benar-benar murni untuk memperjuangkan nasib mereka.

Semua ini akan dibuktikan pada hasil Pemilu 2014 yang tak lama lagi berlangsung. Pemenang adalah mereka yang mampu menjamin bahwa Parpol mereka memang layak dicintai publik.***


Advertisement
Advertisement
Editor : Rindra Yasin
Sudahkah Anda mengikuti channel whatsapp kami?
WhatsApp
Riau PosIkuti

Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!


Advertisement
Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer