Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Menjaga Kemandirian KPU

R
Penulis: Rindra Yasin❯
Saat ini, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Riau tengah disibukkan dengan perhelatan lima tahunan bertajuk Pemilihan Gubernur (Pilgub) Riau 2013-2018 yang akan mencapai puncaknya 4 September mendatang.

Diyakini, pesta demokrasi lokal tersebut akan semakin hangat dan menarik mengingat banyaknya jumlah pasangan calon yang mendaftarkan diri di KPU, apalagi bila seluruh pasangan calon yang ditetapkan sebagai peserta Pilgub Riau 2013.

Dalam setiap penyelenggaraan pesta demokrasi, mulai dari Pemilu Presiden, Pemilu Legislatif, sampai pemilihan kepala daerah, satu-satunya pihak yang paling sering mendapat sorotan dan sasaran ketidakpuasan dari berbagai pihak adalah KPU, mulai dari KPU pusat sampai KPU kabupaten/kota.

Hampir di setiap daerah yang sedang menghelat pemilihan kepala daerah terjadi insiden mulai dari hanya sekadar demonstrasi/unjuk rasa menolak hasil penghitungan suara sampai aksi-aksi anarkis dan destruktif yang menimbulkan banyak kerugian.

Kaitannya dengan Pilgub Riau 2013, KPU Provinsi Riau adalah pihak yang paling bertanggung jawab atas kesuksesan dan/atau kegagalan penyelenggaraan pilgub nanti.

Semua pihak tentu sangat berharap, KPU Provinsi Riau akan mampu mengemban tugasnya dengan baik, sehingga penyelenggaraan Pilgubri 2013 terselenggara secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil (luber dan jurdil). Namun pertanyaannya, bagaimana mewujudkan harapan itu?

Penyelenggaraan Pemilu termasuk Pilkada yang luber dan jurdil sebagaimana ditegaskan dalam Penjelasan Umum UU No 15/ 2011 tentang Penyelenggara Pemilu, hanya dapat terwujud apabila KPU beserta seluruh jajaran yang ada di bawahnya mempunyai integritas yang tinggi serta memahami dan menghormati hak-hak sipil dan politik warga negara dengan berpedoman pada asas-asas penyelenggara Pemilu, yaitu mandiri, jujur, adil, kepastian hukum, tertib, kepentingan umum, keterbukaan, proporsionalitas, profesionalitas, akuntabilitas, efisiensi, dan efektivitas.

Dari sekian asas yang ada, kemandirian merupakan salah satu asas paling utama yang secara konstitusional (Pasal 22 E ayat 5 UUD 1945) dinyatakan sebagai salah satu sifat KPU —di samping bersifat nasional dan tetap— yang  dipertegas lagi dalam Pasal 3 ayat (3) UU No. 15 tahun 2011 yang menyatakan, “…, KPU bebas dari pengaruh pihak mana pun berkaitan dengan pelaksanaan tugas dan wewenangnya”.  

Artinya, KPU yang bisa dipengaruhi oleh kekuatan pihak luar, di samping telah kehilangan tiga sifat konstitusionalnya, juga akan mengancam penyelenggaraan Pemilu yang luber dan jurdil.    

Kemandirian KPU yang dimaksud dalam UUD 1945 dan UU No. 15/ 2011 meskipun hakikatnya adalah kemandirian secara kelembagaan dan tidak bisa dicampur-adukkan dengan kepentingan personal para anggotanya, dimana masing-masing anggota KPU juga secara pribadi memiliki hak untuk menyatakan keberpihakan pada salah satu pasangan calon peserta Pemilu, namun kedudukan mereka berbeda dengan warga masyarakat lain yang bebas nilai dan berhak menentukan apa pun pilihan politiknya.

Sedangkan anggota-anggota KPU merupakan individu-individu yang terikat dengan aturan institusi dengan berbagai macam pembatasan, kewajiban, dan larangan.

Secara individu, seorang anggota KPU berhak memilih salah satu pasangan calon pada saat pemungutan suara, tetapi tidak mungkin melakukan tindakan-tindakan yang bertentangan dengan tugas-tugasnya sebagai komisioner, seperti menjadi tim sukses/juru kampanye pasangan calon, memberi dukungan secara terbuka, menghadiri rapat pemenangan, dan lain sebagainya.

Mengapa? Karena kemana pun mereka pergi, sekalipun tidak sedang menjalankan tugas sebagai komisioner, predikat sebagai anggota KPU akan selalu melekat pada diri mereka.

Oleh karena itu, setiap tindakan personal yang akan berbenturan dengan posisinya sebagai anggota KPU, wajib dihindari selama proses Pilkada berlangsung bahkan selama berstatus sebagai anggota KPU.

Mendahulukan kepentingan institusi daripada kepentingan pribadi merupakan implementasi dari sumpah/janji anggota KPU yang ditegaskan dalam Pasal 26 ayat (2) UU No15/2011, berbunyi, “…Bahwa saya dalam menjalankan tugas dan wewenang akan bekerja dengan sungguh-sungguh, jujur, adil, dan cermat demi suksesnya Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah/Pemilu Presiden dan Wakil Presiden/pemilihan gubernur, bupati, dan walikota, tegaknya demokrasi dan keadilan, serta mengutamakan kepentingan Negara Kesatuan Republik Indonesia daripada kepentingan pribadi atau golongan”

Berkaca pada berbagai pelanggaran/penyimpangan yang terjadi selama penyelenggaraan Pilkada di sejumlah daerah yang diperiksa di MK, ketidakmandirian KPU sebagai penyelenggara Pilkada merupakan salah satu alasan yang diajukan pihak pemohon.

Keberpihakan KPU terhadap salah satu pasangan calon baik yang dilakukan secara langsung maupun tidak, terbuka maupun diam-diam, terjadi akibat kegagalan para komisioner memahami posisinya sebagai pejabat negara yang harus melepaskan kepentingan pribadi ketika dua hal itu saling berbenturan.

Dalam praktik, benturan kepentingan ini memang sulit dihindari, manakala seorang anggota KPU memiliki ikatan emosional dan/atau utang budi dengan salah satu pasangan calon yang dulu pernah menanam budi atau membantunya  ketika mendaftarkan diri sebagai calon anggota KPU.

Namun apa pun alasannya, setiap anggota KPU yang telah mengucapkan sumpah/janji, wajib menanggalkan segala bentuk kepentingan yang dapat mengganggu kemandiriannya sebagai anggota KPU.

Bagaimana pun juga, kemandirian KPU sebagai sebuah lembaga sangat tergantung pada kemandirian para anggotanya secara personal.

Menyadari betapa sulitnya menjaga kemandirian KPU sebagai sebuah institusi karena harus disandarkan pada pribadi-pribadi anggotanya yang selalu memiliki konflik kepentingan (conflict of interest), keberadaan Kode Etik Penyelenggara Pemilu pun menjadi sangat penting untuk menjaga kemandirian, integritas, dan kredibilitas anggota KPU. Hanya saja, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) sebagai lembaga yang ditunjuk undang-undang menangani dugaan pelanggaran kode etik, tidak perlu bekerja keras untuk kemudian menjatuhkan sanksi kepada anggota-anggota KPU bila dalam menjalankan tugas dan kewajibannya mereka selalu menjaga kemandirian, integritas, dan kredibilitasnya. Selamat bertugas.***

Sudi Prayitno, Anak jati Kapulauan Meranti menjadi Konsultan Hukum pada beberapa KPU di Sumbar

Advertisement
Advertisement
Editor : Rindra Yasin
Sudahkah Anda mengikuti channel whatsapp kami?
WhatsApp
Riau PosIkuti

Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!


Advertisement
Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer