Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Sekolah Gratis, Mungkinkah?

R
Penulis: Rindra Yasin❯
Sekarang telah tiba saatnya tahun  ajaran baru. Pendaftaran sekolah pun dimulai. Para orangtua sibuk mendaftarkan putra-putrinya untuk bersekolah.

Pada tahun pembelajaran baru para orangtua dibayangi berbagai iuran atau pungutan yang kalau ditotal jumlahnya mencapai jutaan rupiah.

Sebenarnya bagi orangtua yang mampu  tidak menjadi persoalan. Tetapi bagi yang ekonomi pas-pasan akan menjadi beban yang sangat berat.

Ironisnya ini terjadi pada saat  pemerintah menggaungkan ”sekolah gratis”. Dalam hati penulis timbul pertanyaan mungkinkah orangtua dibebaskan dari berbagai iuran atau gratis? Pertanyaan selanjutnya bagaimanakah mutu sekolah gratis tersebut?

Selama ini orangtua salah mempersepsi sekolah gratis. Dalam bayangannya tidak membayar iuran sama sekali atau gratis 100 persen. Di sini orangtua tidak dapat disalahkan.

Sebab pemerintah tidak pernah menjelaskan mana yang gratis dan mana yang harus dibayar oleh orangtua. Di sinilah letak ketidakjujuran pemerintah karena takut kehilangan pamor di tengah masyarakat.

Apa lagi dihubungkan dengan Pilkada, sekolah gratis merupakan komoditi yang laris dijual dalam pasar politik untuk menarik simpati masyarakat. Akibatnya sekolah selalu menjadi kambing hitam di tengah masyarakat.

Sebagai seorang guru, penulis bukan berkelit untuk mencari pembenaran memungut iuran dari para orangtua. Tetapi kita harus berpikir secara logis, bahwa investasi pendidikan memerlukan dana yang sangat tinggi.

Pemerintah telah menaikan anggaran pendidikan sebesar 20 persen dari total  APBN atau APBD. Tetapi anggaran 20 persen ini termasuk untuk membayar gaji guru dan tenaga kependidikan lainnya serta biaya pendidikan di kementerian  lain.

Pemerintah mencanangkan menaikkan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) menjadi Rp1.000.000 per siswa per tahun.

Maaf, jangan salah paham, dana ini bukan diberikan secara langsung kepada siswa tetapi digunakan untuk membiayai operasional sekolah. Penggunaan dana BOS ini sudah diatur dan diawasi oleh pemerintah beserta lembaga swadaya masyarakat (LSM).

Walaupun, pemerintah telah menyalurkan dana pendidikan yang cukup besar namun jumlahnya belum mencukupi untuk membiayai program sekolah secara menyeluruh.

Artinya, ada beberapa komponen pendidikan yang harus menjadi tanggung jawab orangtua. Biaya tersebut berupa biaya pribadi seperti seragam sekolah, tas, sepatu, buku tulis, uang jajan, studi banding, perpisahan dan biaya lainnya serta opportunity cost (hilangnya kesempatan siswa untuk bekerja).

Perlunya partisipasi orangtua dalam membiayai pendidikan bukan tanpa alasan. Pertama, hasil pendidikan akan dikembalikan kepada anak dan orangtuanya.

Jika kelak seorang anak sukses maka profit (keuntungan) dan benefit (manfaat) pendidikan akan dinikmati oleh anak beserta keluarganya.

Selama ini ada pameo jika seorang anak sukses maka yang ditanya siapa ayahnya? Sebaliknya jika sang anak gagal maka yang disalahkan adalah guru dan sekolahnya.

Kedua,berdasarkan hasil penelitian biaya pendidikan sekolah  negeri yang dilakukan Supriadi (2003) bahwa terdapat korelasi positif yang signifikan antara biaya pendidikan dengan kualitas lulusan.

Artinya sekolah yang satuan biaya pendidikannya tinggi menghasil lulusan yang berkualitas. Sebaliknya sekolah yang satuan biaya pendidikannya rendah  menghasilkan lulusan yang kurang berkualitas.

Selanjutnya dalam penelitian tersebut terungkap bahwa Provinsi Bali memiliki biaya pendidikan termahal di Indonesia. Hasilnya Bali memproleh  rata-rata NEM tertinggi di tingkat nasional.

Sedangkan Kalimantan Barat adalah provinsi dengan satuan biaya pendidikan termurah dan NEM lulusannya adalah yang terendah secara nasional. Selanjutnya, pada tahun ini lulusan nilai ujian nasional tertinggi tingkat SLTA juga didominasi siswa-siswi dari Bali.

Ketiga, tingkat inflasi. Tahun pembelajaran baru tahun ini bertepatan dengan bulan Ramadan, Hari Raya Idul Fitri dan rencana pemerintah menaikkan harga bahan minyak.

Ketiga kegiatan tersebut pemicu terjadinya inflasi. Inflasi akan berdampak  luas terhadap seluruh sektor kehidupan masyarakat termasuk ke sektor pendidikan. Inflasi menyebabkan nilai mata uang semakin rendah.

Walaupun jumlah nominal uang  yang diterima sekolah cukup besar, tetapi karena harga barang dan jasa pendidikan mahal, maka jumlah barang dan jasayang dapat dibeli tentu menjadi lebih sedikit.

Kondisi dan sikap orangtua beragam dalam menyikapi biaya pendidikan. Ada yang mampu dan mau membayar dan sebaliknya ada yang mampu tetapi tidak mau membayar.

Kemudian ada yang tidak mampu tetapi mau membayar, ada yang tidak mampu sekaligus tidak mau membayar. Oleh karena itu harus ada klasifikasi dari pemerintah mana orangtua yang harus disubsidi 100 persen, dan mana pula yang harus bayar 100 persen.

Mencermati karakter pejabat daerah dan kondisi keuangan pemerintah, masyarakat tentu dapat mengambil kesimpulan apakah sekolah gratis bagi seluruh anak bangsa possible (masuk akal) atau impossible (mustahil) dilaksanakan.

Maka, para pejabat daerah harus arif dan bijaksana dalam menyampaikan sekolah gratis kepada masyarakat, agar tidak disalahartikan dan mencap pemerintah sebagai tukang gombal.***

Zulpen, Guru SMAN Plus Provinsi Riau


Advertisement
Advertisement
Editor : Rindra Yasin
Sudahkah Anda mengikuti channel whatsapp kami?
WhatsApp
Riau PosIkuti

Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!


Advertisement
Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer