Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Kunci demokrasi ada pada media massa. Seperti yang diprasyaratkan, demokrasi kehilangan substansi jika media tidak diberi ruang untuk tumbuh dan berkembang.
Media menjadi “kekuatan” bukan saja melalui informasi yang disampaikan, namun juga dalam pengaruhnya membentuk opini publik.
Bukan itu saja, prilaku atau pilihan masyarakat pun kerap dipengaruhi oleh media massa. Dalam konteks ini, media massa bisa menjadi ”pisau bermata dua”, yang mampu membedah suatu peristiwa dalam dua bagian opini: negatif dan positif.
Televisi, dengan muatannya yang telah dirancang agar dapat dikonsumsi publik sebanyak-banyaknya secara berulang-ulang, maka televisi adalah media massa yang sangat berpengaruh.
Seluruh lini kehidupan, nyaris terjamah tekhnologi. Apalagi media penyiaran, perkembangan dan dampaknya tidaklah sederhana, bukan saja bisa mengubah individu penggunanya, namun pada saat tertentu dapat “merevolusi” budaya masyarakat.
Tak terkecuali perkembangan tekhnologi di bidang penyiaran, lompatannya pun hampir pasti semakin memperuncing dampak dan pengaruh bagi masyarakat.
Perlu diingat, revolusi penyiaran bukan soal teknologi semata, teknologi penyiaran juga bertalian erat dengan dimensi politik, ekonomi, hukum, sosial dan budaya.
Terlebih lagi, saat musim suksesi yang menjelang. Televisi dan radio menjadi primadona bagi peserta pemilihan umum dan pemilihan kepala daerah sebagai ujung tombak untuk menjangkau pemilih.
Sebagai alat yang diharapkan mampu mendongkrak popularitas kandidat tertentu, maka televisi dan radio selayaknya diberikan perhatian lebih.
Sebelum memasuki 2014, sebagai puncak agenda suksesi kepemimpinan nasional melalui pemilihan umum dan pemilihan presiden dan wakil presiden.
September nanti Riau akan menggelar pemilihan gubernur dan wakil gubernur, beberapa pasangan calon gubernur dan calon wakil gubernur telah mendaftarkan diri ke KPU Riau.
Pada tahap berikutnya, para calon tentu akan memasuki masa kampanye, guna meraih simpati pemilih.
Dengan kondisi geografis Riau yang cukup luas, dan sebaran penduduk yang terdistribusi secara hampir merata, maka lagi-lagi, televisi dan radio dapat menjadi alat andal untuk menyosialisasikan sosok calon dan gagasannya kepada publik.
Pertanyaannya, di tengah banyaknya peserta kontes politik tersebut, dengan keterbatasan jumlah lembaga penyiaran televisi dan radio yang ada di Riau, apakah ini akan menjadi “lahan subur” bagi lembaga penyiaran untuk “menjual jasa”.
Apakah lembaga penyiaran dapat memosisikan diri secara adil, berimbang dan proporsional? Pertanyaan tersebut penting untuk kita renungkan.
Regulasi terhadap media setidaknya dipilah menjadi dua bagian; media yang menggunakan ranah publik (Public domain) dan media yang tidak menggunakan ranah publik (surat kabar, majalah, dan sejenisnya yang tidak disiarkan melalui televisi dan radio).
Istilah publik domain, atau yang sering disebut basic state property, essential facility atau limited resources, menimbulkan konsekuensi yang berbeda dengan media yang tidak menggunakan publik domain, di negara demokrasi manapun, regulasi atas media yang menggunakan ranah publik sangatlah ketat.
Ada tiga alasan filosofis yang penting mengapa regulasi kepada lembaga penyiaran harus ketat. Pertama, lembaga penyiaran (televisi dan radio) hanyalah “meminjam sementara” atas frekuensi yang notebene adalah milik publik.
Maka seyogyanyalah, frekuensi yang digunakan tersebut digunakan untuk sebesar-besarnya demi kepentingan dan kesejahteraan publik, bukan perorangan atau kelompok.
Kedua, terdapat prinsip scarcity, atau disebut keterbatasan frekwensi. Meski teknologi akan mampu menjadikan saluran lebih banyak, namun tetap saja frekwensi adalah sumber daya yang terbatas, karenanya izin penggunaan frekwensi mempunyai waktu yang terbatas (5-10 tahun), dalam keterbatasan frekwensi tersebutlah, diperlukan “wasit” yang adil untuk memastikan penggunaan frekwensi sebagai barang publik tersebut terawasi.
Ketiga, sifatnya yang menembus batas. Ia masuk ke ruang sangat pribadi, hadir dimana-mana, meluas dan tersebar secara cepat. Oleh karena itu, perlu ada regulasi ketat atas media yang menggunakan domain publik.
Saat ini, tentu kita menginginkan lembaga-lembaga penyiaran yang ada di Riau khususnya dapat memosisikan diri sebagai ruang publik (public sphere) yang dapat menopang kualitas demokrasi, menjadi tempat lalu lalangnya gagasan warga.
Bukan sebaliknya, mengabaikan sisi kualitas konten sesuai keperluan masyarakat, kita tidak ingin disfungsi media terjadi.
Dalam dinamika politik yang terjadi saat ini, kita tidak ingin melihat industri media yang seharusnya menjadi pendukung demokrasi, malah bersalin rupa menjadi kekuatan yang mengancam demokrasi.
Di Mana Posisi KPID?
Menjelang pemilihan Gubernur Riau tahun 2013 ini KPID bersama-sama dengan KPU Riau, Bawaslu Riau, Komisi Informasi Publik Riau membangun kesepahaman bersama dalam hal pengawasan sesuai domain dan kewenangan masing-masing.
Secara nasional, menjelang Pemilu 2014, KPI dan KPU juga telah sepakat untuk bersama-sama mengatur, mengawasi pemberitaan, penyiaran, dan iklan kampanye Pemilu 2014.
Tentu diperlukan sinergisitas semua pihak untuk mendorong proporsionalitas dalam penggunaan media untuk kepentingan kampanye kepala daerah dan juga partai politik.
Pelaksanaan wewenang dapat tercermin dari penjatuhan sanksi. Seperti, KPI/KPID hanya akan memberi sanksi ke lembaga penyiaran yang melanggar ketentuan, sebagaimana juga yang diperintahkan UU Pemilu No8/ 2012, pada pasal 100 yang berbunyi; “KPI atau Dewan Pers melakukan pengawasan atas pemberitaan, penyiaran, dan iklan kampanye Pemilu yang dilakukan oleh lembaga penyiaran atau media massa cetak”, sedangkan sanksi kepada Parpol atau peserta pemilihan umum/ kepala daerah dapat dilakukan oleh Bawaslu yang mempunyai tugas sebagai pengawas Pemilu.
Dalam konteks pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur Riau mendatang, lembaga penyiaran haruslah bersikap adil, berimbang dan proporsional dalam segala bentuk pemberitaan, penyiaran maupun iklan kampanye.
Parameter adil dan berimbang bisa dilihat dari materi, durasi dan frekuensi penyiarannya.***
Cecep Suryadi, Wakil Ketua KPID Riau
Media menjadi “kekuatan” bukan saja melalui informasi yang disampaikan, namun juga dalam pengaruhnya membentuk opini publik.
Bukan itu saja, prilaku atau pilihan masyarakat pun kerap dipengaruhi oleh media massa. Dalam konteks ini, media massa bisa menjadi ”pisau bermata dua”, yang mampu membedah suatu peristiwa dalam dua bagian opini: negatif dan positif.
Televisi, dengan muatannya yang telah dirancang agar dapat dikonsumsi publik sebanyak-banyaknya secara berulang-ulang, maka televisi adalah media massa yang sangat berpengaruh.
Seluruh lini kehidupan, nyaris terjamah tekhnologi. Apalagi media penyiaran, perkembangan dan dampaknya tidaklah sederhana, bukan saja bisa mengubah individu penggunanya, namun pada saat tertentu dapat “merevolusi” budaya masyarakat.
Tak terkecuali perkembangan tekhnologi di bidang penyiaran, lompatannya pun hampir pasti semakin memperuncing dampak dan pengaruh bagi masyarakat.
Perlu diingat, revolusi penyiaran bukan soal teknologi semata, teknologi penyiaran juga bertalian erat dengan dimensi politik, ekonomi, hukum, sosial dan budaya.
Terlebih lagi, saat musim suksesi yang menjelang. Televisi dan radio menjadi primadona bagi peserta pemilihan umum dan pemilihan kepala daerah sebagai ujung tombak untuk menjangkau pemilih.
Sebagai alat yang diharapkan mampu mendongkrak popularitas kandidat tertentu, maka televisi dan radio selayaknya diberikan perhatian lebih.
Sebelum memasuki 2014, sebagai puncak agenda suksesi kepemimpinan nasional melalui pemilihan umum dan pemilihan presiden dan wakil presiden.
September nanti Riau akan menggelar pemilihan gubernur dan wakil gubernur, beberapa pasangan calon gubernur dan calon wakil gubernur telah mendaftarkan diri ke KPU Riau.
Pada tahap berikutnya, para calon tentu akan memasuki masa kampanye, guna meraih simpati pemilih.
Dengan kondisi geografis Riau yang cukup luas, dan sebaran penduduk yang terdistribusi secara hampir merata, maka lagi-lagi, televisi dan radio dapat menjadi alat andal untuk menyosialisasikan sosok calon dan gagasannya kepada publik.
Pertanyaannya, di tengah banyaknya peserta kontes politik tersebut, dengan keterbatasan jumlah lembaga penyiaran televisi dan radio yang ada di Riau, apakah ini akan menjadi “lahan subur” bagi lembaga penyiaran untuk “menjual jasa”.
Apakah lembaga penyiaran dapat memosisikan diri secara adil, berimbang dan proporsional? Pertanyaan tersebut penting untuk kita renungkan.
Regulasi terhadap media setidaknya dipilah menjadi dua bagian; media yang menggunakan ranah publik (Public domain) dan media yang tidak menggunakan ranah publik (surat kabar, majalah, dan sejenisnya yang tidak disiarkan melalui televisi dan radio).
Istilah publik domain, atau yang sering disebut basic state property, essential facility atau limited resources, menimbulkan konsekuensi yang berbeda dengan media yang tidak menggunakan publik domain, di negara demokrasi manapun, regulasi atas media yang menggunakan ranah publik sangatlah ketat.
Ada tiga alasan filosofis yang penting mengapa regulasi kepada lembaga penyiaran harus ketat. Pertama, lembaga penyiaran (televisi dan radio) hanyalah “meminjam sementara” atas frekuensi yang notebene adalah milik publik.
Maka seyogyanyalah, frekuensi yang digunakan tersebut digunakan untuk sebesar-besarnya demi kepentingan dan kesejahteraan publik, bukan perorangan atau kelompok.
Kedua, terdapat prinsip scarcity, atau disebut keterbatasan frekwensi. Meski teknologi akan mampu menjadikan saluran lebih banyak, namun tetap saja frekwensi adalah sumber daya yang terbatas, karenanya izin penggunaan frekwensi mempunyai waktu yang terbatas (5-10 tahun), dalam keterbatasan frekwensi tersebutlah, diperlukan “wasit” yang adil untuk memastikan penggunaan frekwensi sebagai barang publik tersebut terawasi.
Ketiga, sifatnya yang menembus batas. Ia masuk ke ruang sangat pribadi, hadir dimana-mana, meluas dan tersebar secara cepat. Oleh karena itu, perlu ada regulasi ketat atas media yang menggunakan domain publik.
Saat ini, tentu kita menginginkan lembaga-lembaga penyiaran yang ada di Riau khususnya dapat memosisikan diri sebagai ruang publik (public sphere) yang dapat menopang kualitas demokrasi, menjadi tempat lalu lalangnya gagasan warga.
Bukan sebaliknya, mengabaikan sisi kualitas konten sesuai keperluan masyarakat, kita tidak ingin disfungsi media terjadi.
Dalam dinamika politik yang terjadi saat ini, kita tidak ingin melihat industri media yang seharusnya menjadi pendukung demokrasi, malah bersalin rupa menjadi kekuatan yang mengancam demokrasi.
Di Mana Posisi KPID?
Menjelang pemilihan Gubernur Riau tahun 2013 ini KPID bersama-sama dengan KPU Riau, Bawaslu Riau, Komisi Informasi Publik Riau membangun kesepahaman bersama dalam hal pengawasan sesuai domain dan kewenangan masing-masing.
Secara nasional, menjelang Pemilu 2014, KPI dan KPU juga telah sepakat untuk bersama-sama mengatur, mengawasi pemberitaan, penyiaran, dan iklan kampanye Pemilu 2014.
Tentu diperlukan sinergisitas semua pihak untuk mendorong proporsionalitas dalam penggunaan media untuk kepentingan kampanye kepala daerah dan juga partai politik.
Pelaksanaan wewenang dapat tercermin dari penjatuhan sanksi. Seperti, KPI/KPID hanya akan memberi sanksi ke lembaga penyiaran yang melanggar ketentuan, sebagaimana juga yang diperintahkan UU Pemilu No8/ 2012, pada pasal 100 yang berbunyi; “KPI atau Dewan Pers melakukan pengawasan atas pemberitaan, penyiaran, dan iklan kampanye Pemilu yang dilakukan oleh lembaga penyiaran atau media massa cetak”, sedangkan sanksi kepada Parpol atau peserta pemilihan umum/ kepala daerah dapat dilakukan oleh Bawaslu yang mempunyai tugas sebagai pengawas Pemilu.
Dalam konteks pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur Riau mendatang, lembaga penyiaran haruslah bersikap adil, berimbang dan proporsional dalam segala bentuk pemberitaan, penyiaran maupun iklan kampanye.
Parameter adil dan berimbang bisa dilihat dari materi, durasi dan frekuensi penyiarannya.***
Cecep Suryadi, Wakil Ketua KPID Riau
Advertisement
Advertisement
Riau PosIkuti
Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!
Advertisement
Advertisement
Berita Terkini
Advertisement
Advertisement

