Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
(Bagian Pertama dari Dua Tulisan)
Belanja bantuan sosial (Bansos) kepada pemerintah daerah adalah salah satu bentuk penggunaan belanja di negara kita.
Penggunaan ini dapat berdampak kepada masalah hukum maupun masalah lainnya.
Pemerintah daerah selayaknya tidak hanya fokus terhadap dana APBD namun mulai mengawasi segala bentuk penerimaan, penggunaan dan pertanggungjawaban yang dilakukan oleh satuan kerja/unit kerja termasuk penerimaan bantuan sosial dari pemerintah pusat yang dilakukan tidak melalui mekanisme yang seharusnya.
Belanja bantuan sosial merupakan pengeluaran berupa transfer uang, barang atau jasa yang diberikan oleh pemerintah pusat/daerah kepada masyarakat guna melindungi masyarakat dari kemungkinan terjadinya risiko sosial.
Belanja bantuan sosial dari pemerintah pusat beragam bentuknya. Belanja bantuan sosial dari pemerintah pusat tersebut dianggarkan di beberapa kementerian sesuai dengan tugas dan fungsi pokok masing-masing kementerian.
Sesuai dengan pengertian bantuan sosial, pada prinsipnya pengganggaran belanja bantuan sosial di masing-masing kementerian tersebut adalah bertujuan untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi kementerian.
Pada umumnya bantuan sosial dianggarkan juga untuk memenuhi misi masing-masing kementerian. Pemberian bantuan sosial yang terjadi saat ini adalah antara lain diserahkan kepada masyarakat, mahasiswa, siswa, sekolah, universitas baik secara langsung atau melalui organisasi masyarakat, lembaga pendidikan.
Pemberian bantuan sosial yang terjadi juga dilakukan kepada pemerintah daerah yaitu langsung diserahkan kepada unit kerja di lingkungan pemerintah daerah tanpa melalui kas daerah serta tidak teranggarkan dalam penerimaan maupun belanja daerah.
Belanja Bansos kepada Pemda
Pemberian bantuan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah pada prinsipinya hal yang diperkenankan dalam pelaksanaan penganggaran di negara ini namun bantuan tersebut seharusnya dianggarakan oleh pemerintah pusat pada belanja hibah atau transfer dan bukan belanja bantuan sosial.
Tidak tepatnya penggunaan dana untuk belanja bantuan sosial kepada unit kerja/satuan kerja di pemerintah daerah mengakibatkan pengeluaran dan penerimaan dari bantuan sosial tidak diketahui oleh kepala daerah, DPRD, maupun pihak lain yang berkepentingan termasuk masyarakat.
Hal ini terjadi karena penerimaan dan belanja yang terjadi tidak tertuang dalam mekanisme APBD.
Penerimaan bantuan sosial dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah adalah melalui proposal yang disampaikan oleh pemerintah daerah yang biasanya dilakukan oleh kepala dinas terkait termasuk jajarannya (antara lain sekolah).
Pemberian bantuan sosial dari pusat kepada daerah diduga secara resmi tidak melibatkan DPRD dan pemerintah daerah (kepala daerah) dimana permohonan bantuan umumnya langsung disampaikan oleh pihak pengguna terakhir penerima bantuan sosial/dinas kepada pemerintah pusat atau pihak-pihak yang mengaku sebagai perantara untuk memenuhi syarat bahwa proses pencairan dana telah sesuai dengan peraturan yang berlaku.
Tidak adanya usulan keperluan dana dari dinas terkait secara resmi kepada kepala daerah untuk pengajuan permintaan bantuan kepada pusat mengakibatkan dana tersebut tidak masuk kas daerah, tidak tertuang dalam APBD, tidak diketahui oleh DPRD dan setiap pihak yang berkepentingan atas anggaran tersebut.
Dalam penyaluran dana bantuan sosial dari pusat, biasanya pihak penerima bantuan membuka rekening /tabungan lain diluar rekening resmi pemerintah daerah yang telah ditetapkan/diketahui oleh pimpinan instansi.
Berdasarkan rekening/tabungan yang telah dibuka tersebut dan permohonan yang dibuat oleh satuan kerja/unit kerja dilingkungan pemerintah daerah maka disampaikanlah proposal kepada kementerian yang mengganggarkan belanja bantuan sosial tersebut.
Beberapa proposal kemudian dilakukan pencairan ke dalam rekening yang telah dibentuk sebelumnya. Atas penerimaan dan pengeluaran dana belanja bantuan sosial tersebut dimungkinkan tidak tercatat atau tertuang dalam APBD maupun dalam pertanggungjawaban atau laporan keuangan pemerintah daerah.
Dikarenakan pengeluaran tersebut adalah belanja bantuan sosial maka aset fisik yang diperoleh pemerintah daerah dianggap merupakan tanggung jawab pemerintah daerah meskipun prosesnya hanya melibatkan beberapa pihak dalam pemerintah daerah dan tidak diketahui oleh pihak-pihak yang berkepentingan atas dana tersebut.***
Myrto Handayani, Auditorat Keuangan Negara VI Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia
Belanja bantuan sosial (Bansos) kepada pemerintah daerah adalah salah satu bentuk penggunaan belanja di negara kita.
Penggunaan ini dapat berdampak kepada masalah hukum maupun masalah lainnya.
Pemerintah daerah selayaknya tidak hanya fokus terhadap dana APBD namun mulai mengawasi segala bentuk penerimaan, penggunaan dan pertanggungjawaban yang dilakukan oleh satuan kerja/unit kerja termasuk penerimaan bantuan sosial dari pemerintah pusat yang dilakukan tidak melalui mekanisme yang seharusnya.
Belanja bantuan sosial merupakan pengeluaran berupa transfer uang, barang atau jasa yang diberikan oleh pemerintah pusat/daerah kepada masyarakat guna melindungi masyarakat dari kemungkinan terjadinya risiko sosial.
Belanja bantuan sosial dari pemerintah pusat beragam bentuknya. Belanja bantuan sosial dari pemerintah pusat tersebut dianggarkan di beberapa kementerian sesuai dengan tugas dan fungsi pokok masing-masing kementerian.
Sesuai dengan pengertian bantuan sosial, pada prinsipnya pengganggaran belanja bantuan sosial di masing-masing kementerian tersebut adalah bertujuan untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi kementerian.
Pada umumnya bantuan sosial dianggarkan juga untuk memenuhi misi masing-masing kementerian. Pemberian bantuan sosial yang terjadi saat ini adalah antara lain diserahkan kepada masyarakat, mahasiswa, siswa, sekolah, universitas baik secara langsung atau melalui organisasi masyarakat, lembaga pendidikan.
Pemberian bantuan sosial yang terjadi juga dilakukan kepada pemerintah daerah yaitu langsung diserahkan kepada unit kerja di lingkungan pemerintah daerah tanpa melalui kas daerah serta tidak teranggarkan dalam penerimaan maupun belanja daerah.
Belanja Bansos kepada Pemda
Pemberian bantuan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah pada prinsipinya hal yang diperkenankan dalam pelaksanaan penganggaran di negara ini namun bantuan tersebut seharusnya dianggarakan oleh pemerintah pusat pada belanja hibah atau transfer dan bukan belanja bantuan sosial.
Tidak tepatnya penggunaan dana untuk belanja bantuan sosial kepada unit kerja/satuan kerja di pemerintah daerah mengakibatkan pengeluaran dan penerimaan dari bantuan sosial tidak diketahui oleh kepala daerah, DPRD, maupun pihak lain yang berkepentingan termasuk masyarakat.
Hal ini terjadi karena penerimaan dan belanja yang terjadi tidak tertuang dalam mekanisme APBD.
Penerimaan bantuan sosial dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah adalah melalui proposal yang disampaikan oleh pemerintah daerah yang biasanya dilakukan oleh kepala dinas terkait termasuk jajarannya (antara lain sekolah).
Pemberian bantuan sosial dari pusat kepada daerah diduga secara resmi tidak melibatkan DPRD dan pemerintah daerah (kepala daerah) dimana permohonan bantuan umumnya langsung disampaikan oleh pihak pengguna terakhir penerima bantuan sosial/dinas kepada pemerintah pusat atau pihak-pihak yang mengaku sebagai perantara untuk memenuhi syarat bahwa proses pencairan dana telah sesuai dengan peraturan yang berlaku.
Tidak adanya usulan keperluan dana dari dinas terkait secara resmi kepada kepala daerah untuk pengajuan permintaan bantuan kepada pusat mengakibatkan dana tersebut tidak masuk kas daerah, tidak tertuang dalam APBD, tidak diketahui oleh DPRD dan setiap pihak yang berkepentingan atas anggaran tersebut.
Dalam penyaluran dana bantuan sosial dari pusat, biasanya pihak penerima bantuan membuka rekening /tabungan lain diluar rekening resmi pemerintah daerah yang telah ditetapkan/diketahui oleh pimpinan instansi.
Berdasarkan rekening/tabungan yang telah dibuka tersebut dan permohonan yang dibuat oleh satuan kerja/unit kerja dilingkungan pemerintah daerah maka disampaikanlah proposal kepada kementerian yang mengganggarkan belanja bantuan sosial tersebut.
Beberapa proposal kemudian dilakukan pencairan ke dalam rekening yang telah dibentuk sebelumnya. Atas penerimaan dan pengeluaran dana belanja bantuan sosial tersebut dimungkinkan tidak tercatat atau tertuang dalam APBD maupun dalam pertanggungjawaban atau laporan keuangan pemerintah daerah.
Dikarenakan pengeluaran tersebut adalah belanja bantuan sosial maka aset fisik yang diperoleh pemerintah daerah dianggap merupakan tanggung jawab pemerintah daerah meskipun prosesnya hanya melibatkan beberapa pihak dalam pemerintah daerah dan tidak diketahui oleh pihak-pihak yang berkepentingan atas dana tersebut.***
Myrto Handayani, Auditorat Keuangan Negara VI Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia
Advertisement
Advertisement
Riau PosIkuti
Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!
Advertisement
Advertisement
Berita Terkini
Advertisement
Advertisement

