Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Perlunya Sikap Tegas Pemerintah

R
Penulis: Rindra Yasin❯
Harga bahan bakar minyak (BBM) sampai kemarin, masih memunculkan reaksi keras berbagai elemen masyarakat, terutama mahasiswa. Kebijakan pemerintah yang terlalu lama mengapung dinilai masuk angin.

Akibatnya, banyak ekses negatif yang muncul. Selain harga sejumlah kebutuhan pokok sudah terlebih dahulu naik, bola panas ini sudah bergulir ke mana-mana.

Ketika rencana menaikkan harga BBM melalui pengesahan RAPBN-P 2013 disampaikan kembali ke legislator di Senayan untuk dibahas dan disahkan, ternyata tidak mulus.

Realita di gedung wakil rakyat itu jauh dari skenario pemerintah. Pembahasan menjadi sangat alot.

Musyawarah dan mufakat yang diharapkan, justru berubah sepakat untuk tidak bersepakat. Umumnya, partai-partai di luar koalisi, mengambil sikap menolak. Akibatnya, kekuatan menjadi terbelah dan berimbang.

Di sisi lain, kekuatan koalisi menjadi berkurang, sebagai akibat Partai Keadilan Sejahtera (PKS) yang berada di dalam koalisi juga mengambil sikap ikut menolak dengan alasan berpihak rakyat.

Kebijakan menetapkan naik atau tidaknya harga BBM, sebenarnya sangat tergantung ketegasan pemerintah. Sikap tegas di sini tidak berarti otoriter.

Pemerintah terlalu memberi ruang publik berpendapat dan cenderung berdebat, sehingga memunculkan kesan pemerintah tidak tegas. Pemerintah terlalu lama membiarkan rakyat menunggu. Padahal rakyat hanya ingin ketegasan pemerintah; naik atau tidak, itu saja.

Di Gedung Senayan, dugaan pencitraan menjadi masalah besar masing-masing Parpol menyikapi harga BBM.

Pemerintah dianggap melakukan pencitraan, karena di balik kebijakan menaikkan BBM ini ada kebijakan lain pro-rakyat kecil yakni Bantuan Langsung Sementara Masyarakat (BLSM) yang menguntungkan partai pemerintah dan koalisi di tahun 2014.

Sebaliknya, partai koalisi juga menduga, penolakan dari sejumlah partai hanya kepentingan pencitraan partai tertentu untuk merebut hati rakyat. Lagi-lagi untuk kepentingan 2014. Lalu, di mana kepentingan rakyat?

Selama pertelagahannya hanya berkisar pada kepentingan politik 2014, selama itu pula kepentingan rakyat hanya menjadi kambing hitam. Oleh sebab itu, wajar saja apabila rakyat lebih menunjukkan sikap antipati dibanding bersimpati, baik kepada Parpol yang lantang menyuarakan penolakan kenaikan harga BBM, maupun yang mendukung.

Sejak lama, rakyat sudah bersiap menghadapi kenaikan harga BBM, karena sinyal itu sudah muncul dalam rapat paripurna DPR RI beberapa bulan lalu. Sayangnya, pemerintah tidak menunjukkan ketegasan, akhirnya kembali membuka ruang debat publik.

Malam tadi, melalui Sidang Paripurna, DPR RI memutuskan menyetujui RAPBN-P 2013. Melalui voting terbuka, 338 anggota DPR RI menyetujui dan 108 menolak pengesahan RAPBN-P 2013 yang di dalamnya ada anggaran menyikapi naiknya harga BBM.

Realita ini mesti menjadi pelajaran bagi pemerintah. Dalam memutuskan kebijakan publik, ketegasan menjadi sesuatu yang penting. Jangan sampai masyarakat dibiarkan terlalu lama dalam ketidakpastian, karena akan memunculkan reaksi yang tidak menguntungkan rakyat.***

Advertisement
Advertisement
Editor : Rindra Yasin
Sudahkah Anda mengikuti channel whatsapp kami?
WhatsApp
Riau PosIkuti

Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!


Advertisement
Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer