Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
(Bagian Terakhir dari Dua Tulisan)
Pemberian Bansos dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah memiliki risiko kepada pemerintah daerah maupun kepada aparat pemerintah yang menggunakan dana dan melaksanakan kegiatan tersebut.
Tidak terdapat proses pengawasan dari pemerintah pusat atau daerah yang dapat memastikan bahwa belanja Bansos tersebut telah digunakan sebagaimana mestinya.
Tidak diterimanya dana melalui kas daerah dimungkinkan bahwa penggunaan dana tersebut juga tidak terawasi oleh pihak eksekutif termasuk aparat pengawas internal pemerintah, DPRD, maupun masyarakat yang memiliki kepentingan atas penggunaan dana tersebut.
Penerimaan Bansos dari pemerintah pusat umumnya hanya diketahui oleh pemerintah daerah pada tingkat dinas terkait atau penerima akhir Bansos misalnya sekolah sebagai pelaksana penggunaan anggaran bantuan sosial tersebut.
Tidak masuknya penerimaan dari pusat melalui mekanisme APBD serta tidak terawasinya penggunaan dana tesebut mengakibatkan munculnya berbagai penyimpangan.
Bentuknya antara lain adanya pemotongan dana Bansos oleh pihak yang tidak bertanggung jawab, manipulasi bukti pertanggungjawaban, pengaturan proses pengadaan yang menguntungkan pihak tertentu, penggunaan dana Bansos yang tidak sesuai peruntukkan, aset tetap hasil pengadaan tidak tercatat di laporan keuangan pemerintah daerah.
Selain itu kesempatan penerima Bansos yang benar-benar memerlukan untuk memperoleh bantuan berkurang, penerimaan dan belanja tidak terlaporkan dalam laporan keuangan pemerintah daerah, hasil pengadaan dana Bansos tidak sesuai dengan harapan, sisa kas atau kas hasil penerimaan Bansos yang belum digunakan tidak terlaporkan dalam laporan keuangan, penyimpangan penggunaan dana Bansos oleh satuan kerja/unit kerja pemerintah daerah penerima dana bansos dari pusat, pengeluaran fiktif atas Bansos yang diterima satuan kerja/unit kerja pemerintah daerah, duplikasi penggunaan APBD dan dana Bansos dari pemerintah pusat untuk satu kegiatan.
Dampak permasalahan yang mungkin muncul di masa yang akan datang dan sebaiknya menjadi perhatian dari pihak DPRD, pemerintah daerah, maupun pihak-pihak yang berkepentingan lainnya di daerah antara lain meliputi masalah hukum, pertanggungjawaban dan laporan keuangan pemerintah daerah, tidak tercapainya misi dan visi pemerintah daerah serta belum terpenuhinya harapan masyarakat kepada pimpinan di daerah meskipun dana pembangunan di daerah telah didanai beberapa sumber.
Apa yang Harus Dilakukan Daerah?
Pemberian belanja Bansos dari pusat kepada pemerintah daerah secara mekanisme penganggaran di pemerintah pusat maupun di daerah tidak memiliki dasar yang jelas.
Meskipun secara substansi adalah bertujuan untuk memenuhi fungsi pusat dalam melaksanakan tugasnya dan memberikan manfaat kepada masyarakat namun cenderung tidak mempertimbangkan risiko pemberian bantuan atau penyimpangan serta dampak negatif yang akan dihadapkan kepada pemerintah daerah.
Permasalahan hukum atau terjadinya penerimaan dan belanja yang tidak melalui mekanisme APBD biasanya diketahui setelah dana tersebut digunakan.
Sedangkan sebelum penggunaan, pihak dinas terkait ataupun satuan kerja/unit kerja di pemerintah daerah tidak mempertimbangkan risiko yang terjadi di masa depan. Menyikapi permasalahan yang ada dan pertimbangan keperluan akan dana belanja bantuan sosial tersebut.
Seharusnya pemerintah daerah, DPRD, bersama-sama pihak lain yang berkepentingan dengan dana tersebut melakukan pengkajian dan pengawasan terhadap bantuan sosial yang diterima dari pusat.
Kemudian atas hal membuat aturan atau prosedur atas penerimaan dana/bantuan dari pihak lain.
Dalam aturan tersebut sebaiknya terungkap mengenai bahwa setiap dinas teknis/ unit kerja di seluruh pemerintah daerah untuk melaporkan semua penerimaan dari pemerintah pusat maupun swasta termasuk belanja bantuan sosial dari pusat.
Dengan hal tersebut diharapkan APBD yang disusun untuk kesejahteraan telah menuangkan semua anggaran penerimaan dan belanja yang terdapat di daerah tersebut serta terjadinya duplikasi penggunaan dana dari dana yang dianggarkan dan tidak teranggarkan untuk pelaksanaan satu kegiatan dapat dihindari.
Hal terpenting lainnya adalah melakukan koordinasi dengan pimpinan instansi di pemerintah pusat terkait dengan penerimaan dalam bentuk Bansos tersebut sehingga diharapkan ke depan tidak terjadi permasalahan baik untuk pusat (kementerian teknis) maupun daerah.***
Myrto Handayani, Auditorat Keuangan Negara VI BPK Republik Indonesia
Pemberian Bansos dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah memiliki risiko kepada pemerintah daerah maupun kepada aparat pemerintah yang menggunakan dana dan melaksanakan kegiatan tersebut.
Tidak terdapat proses pengawasan dari pemerintah pusat atau daerah yang dapat memastikan bahwa belanja Bansos tersebut telah digunakan sebagaimana mestinya.
Tidak diterimanya dana melalui kas daerah dimungkinkan bahwa penggunaan dana tersebut juga tidak terawasi oleh pihak eksekutif termasuk aparat pengawas internal pemerintah, DPRD, maupun masyarakat yang memiliki kepentingan atas penggunaan dana tersebut.
Penerimaan Bansos dari pemerintah pusat umumnya hanya diketahui oleh pemerintah daerah pada tingkat dinas terkait atau penerima akhir Bansos misalnya sekolah sebagai pelaksana penggunaan anggaran bantuan sosial tersebut.
Tidak masuknya penerimaan dari pusat melalui mekanisme APBD serta tidak terawasinya penggunaan dana tesebut mengakibatkan munculnya berbagai penyimpangan.
Bentuknya antara lain adanya pemotongan dana Bansos oleh pihak yang tidak bertanggung jawab, manipulasi bukti pertanggungjawaban, pengaturan proses pengadaan yang menguntungkan pihak tertentu, penggunaan dana Bansos yang tidak sesuai peruntukkan, aset tetap hasil pengadaan tidak tercatat di laporan keuangan pemerintah daerah.
Selain itu kesempatan penerima Bansos yang benar-benar memerlukan untuk memperoleh bantuan berkurang, penerimaan dan belanja tidak terlaporkan dalam laporan keuangan pemerintah daerah, hasil pengadaan dana Bansos tidak sesuai dengan harapan, sisa kas atau kas hasil penerimaan Bansos yang belum digunakan tidak terlaporkan dalam laporan keuangan, penyimpangan penggunaan dana Bansos oleh satuan kerja/unit kerja pemerintah daerah penerima dana bansos dari pusat, pengeluaran fiktif atas Bansos yang diterima satuan kerja/unit kerja pemerintah daerah, duplikasi penggunaan APBD dan dana Bansos dari pemerintah pusat untuk satu kegiatan.
Dampak permasalahan yang mungkin muncul di masa yang akan datang dan sebaiknya menjadi perhatian dari pihak DPRD, pemerintah daerah, maupun pihak-pihak yang berkepentingan lainnya di daerah antara lain meliputi masalah hukum, pertanggungjawaban dan laporan keuangan pemerintah daerah, tidak tercapainya misi dan visi pemerintah daerah serta belum terpenuhinya harapan masyarakat kepada pimpinan di daerah meskipun dana pembangunan di daerah telah didanai beberapa sumber.
Apa yang Harus Dilakukan Daerah?
Pemberian belanja Bansos dari pusat kepada pemerintah daerah secara mekanisme penganggaran di pemerintah pusat maupun di daerah tidak memiliki dasar yang jelas.
Meskipun secara substansi adalah bertujuan untuk memenuhi fungsi pusat dalam melaksanakan tugasnya dan memberikan manfaat kepada masyarakat namun cenderung tidak mempertimbangkan risiko pemberian bantuan atau penyimpangan serta dampak negatif yang akan dihadapkan kepada pemerintah daerah.
Permasalahan hukum atau terjadinya penerimaan dan belanja yang tidak melalui mekanisme APBD biasanya diketahui setelah dana tersebut digunakan.
Sedangkan sebelum penggunaan, pihak dinas terkait ataupun satuan kerja/unit kerja di pemerintah daerah tidak mempertimbangkan risiko yang terjadi di masa depan. Menyikapi permasalahan yang ada dan pertimbangan keperluan akan dana belanja bantuan sosial tersebut.
Seharusnya pemerintah daerah, DPRD, bersama-sama pihak lain yang berkepentingan dengan dana tersebut melakukan pengkajian dan pengawasan terhadap bantuan sosial yang diterima dari pusat.
Kemudian atas hal membuat aturan atau prosedur atas penerimaan dana/bantuan dari pihak lain.
Dalam aturan tersebut sebaiknya terungkap mengenai bahwa setiap dinas teknis/ unit kerja di seluruh pemerintah daerah untuk melaporkan semua penerimaan dari pemerintah pusat maupun swasta termasuk belanja bantuan sosial dari pusat.
Dengan hal tersebut diharapkan APBD yang disusun untuk kesejahteraan telah menuangkan semua anggaran penerimaan dan belanja yang terdapat di daerah tersebut serta terjadinya duplikasi penggunaan dana dari dana yang dianggarkan dan tidak teranggarkan untuk pelaksanaan satu kegiatan dapat dihindari.
Hal terpenting lainnya adalah melakukan koordinasi dengan pimpinan instansi di pemerintah pusat terkait dengan penerimaan dalam bentuk Bansos tersebut sehingga diharapkan ke depan tidak terjadi permasalahan baik untuk pusat (kementerian teknis) maupun daerah.***
Myrto Handayani, Auditorat Keuangan Negara VI BPK Republik Indonesia
Advertisement
Advertisement
Riau PosIkuti
Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!
Advertisement
Advertisement
Berita Terkini
Advertisement
Advertisement

