Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Agar Kenaikan BBM Tak Dihujat

R
Penulis: Rindra Yasin❯
Tekad pemerintah pusat untuk menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) telah di ubun-ubun. Pernyataan Menteri

Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN) dan Kepala Bappenas, Armida Alisjahbana sebelumnya mewakili tekad penyesuaian harga BBM bersubsidi, dengan harga jual premium menjadi Rp 6.500 per liter dan solar jadi Rp 5.500 per liter.

Dan, rapat paripurna DPR yang berlansung alot, diwarnai hujan interupsi kemudian diakhiri  melalui voting pada Senin (18/6) akhirnya menyetujui pengesahan Rancangan Undang-Undang (RUU) APBN-P 2013 menjadi Undang-Undang (UU).

Sekaligus memastikan bahwa harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi akan naik, yang diikuti oleh pemberian Bantuan Langsung Sementara Masyarakat (BLSM).

Sayangnya, sorotan terutama pada yang kontra setakad ini lebih kepada muatan politik yang penuh tafsiran, justru menelantarkan substansinya.

Padahal suara protes berlangsung luas, secara nasional dan penuh tensi serta beberapa daerah menimbulkan korban jiwa. Keluhan dan kritikan disuarakan oleh lapisan masyarakat, baik dari kalangan mahasiswa dan elemen masyarakat bahkan dari oknum pimpinan di daerah.

Terkait persepsi negatif dan protes yang diperagakan di ranah publik terkait kenaikan BBM ini yang kali ini cenderung tak berempati, semestinya dipahami sebagai bentuk kesadaran publik. Karena memang kebijakan BBM melibatkan kepentingan lebih luas, yang konsekuensi logisnya tentu direpson secara setara.

Kurang Tepat
Maraknya protes sebenarnya bukan berarti masyarakat tidak setuju an sich terhadap kebijakan pemerintah menaikkan BBM bersubsidi. Di sisi DPR, sejak tahun sebelumnya telah memberikan lampu hijau bila pemerintah memandang perlu menaikkan harga BBM. Di sisi masyarakat pun saya kira juga tak ada masalah.

Asal, pemerintah bisa meyakinkan publik terhadap sejumlah aspek yang relevan dengan kebijakan BBM.

Terutama pengendalian dan menjamin dampak dari kenaikan. Ini kan tidak. Baru rencana kenaikan saja harga barang-barang pokok sudah duluan naik.

Apa yang disebut terakhir ini merupakan satu dari tiga alasan masyarakat menolak kenaikan BBM dalam survei Lembaga Survei Nasional (LSN) baru-baru ini.

Inilah yang memunculkan keberatan. Sehingga kebijakan ditafsirkan “tidak merakyat”. Bicara rasionalisasi dalih pemerintah pusat yang secara historis terus berkutat dengan istilah penghematan anggaran dan pengalihan subsidi agar lebih tepat sasaran, bukannya mencerahkan tetapi malah berujung ambigu.

Tentang beban anggaran dipicu harga minyak dunia, mengapa keputusan kenaikan BBM tak diambil tahun lalu saat harga minyak mencapai puncaknya? Yang mana BBM lagi tinggi-tinggi ICP (Indonesia Crude Price) 112 dolar per barel.

Lebih sentimentil lagi, mengapa setelah 9 tahun kekuasaan pemerintah di bawah kendali SBY-Budiono, juga telah didapati penyaluran subsidi tidak tepat sasaran, namun baru mau tepat sasaran setahun ini?

Belum lagi anomali logika yang cukup membingungkan. Rencananya, kenaikan BBM bersubsidi sebagai langkah untuk mengurangi beban anggaran.  

Tetapi justru subsidi BBM juga naik dari Rp194 triliun menjadi Rp210 triliun. Padahal dalam logika awam seharusnya alokasi subsidi BBM turun jika harga BBM naik.

Situasi dan Kondisi
Namun hal pokok yang jadi tantangan kebijakan menaikkan harga BBM kali ini adalah kondisi sosial dan perekonomian.

Banyak kalangan berpendapat kenaikan harga BBM Bersubsidi meningkatkan jumlah rakyat miskin (bertambah 4 juta jiwa lebih).

Gambaran Menteri Keuangan jika tidak menaikkan harga BBM subsidi presentase kemiskinan 10,5 persen, tetapi dengan kenaikan harga BBM Bersubisidi akan meningkat 12,1 persen atau naik 1,6 persen menjadi 4 juta jiwa.

Namun perhitungan pemerintah tentang dampak sejauh ini cenderung konservatif. Karena sebatas masyarakat di perkotaan. Padahal tidak akan memberatkan masyarakat kalangan atas dan perkotaan.

Tetapi justru semakin berlipat ganda bagi masyarakat miskin (pedesaan) dan mereka yang masih fokus pada pemenuhan kebutuhan pangan pokok.

Belum lagi bicara momen ke depan, yang secara signifikan meningkatkan beban hidup sehari-hari rakyat, yang mana memasuki bulan-bulan dengan inflasi cukup tinggi karena memasuki tahun ajaran baru sekolah, Ramadan dan Hari Raya Idul Fitri.  

Selain itu masih belum maksimalnya pembenahan pengelolaan energi nasional.

Kemudian tentang optimalisasi anggaran yang membuat dalih menaikkan BBM sebagai langkah efektivitas anggaran terasa makin tidak fair.

Dari sisi kemampuan melakukan distribusi anggaran belanja modal, tidak terserap sebesar 20 persen. Dari Rp168 triliun belanja modal menyisakan Rp32 triliun yang harusnya menjadi modal membangun infratrukur di seluruh Indonesia.

Begitu pula penggunaan 40 persen anggaran yang habis untuk belanja pegawai dan barang. Pertumbuhannya pun fantastis, menembus 22,5 persen setiap tahunnya.

Belanja pemerintah selama ini masih banyak yang tidak tepat dan pemborosan, termasuk biaya perjalanan dinas.  Besar harapan aspek-aspek tersebut juga mendapat fokus pemerintah. Sehingga tidak mengesankan pemerintah hanya mememelas pengertian masyarakat. ***

Mansyur HS,  Anggota DPRD Provinsi Riau

Advertisement
Advertisement
Editor : Rindra Yasin
Sudahkah Anda mengikuti channel whatsapp kami?
WhatsApp
Riau PosIkuti

Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!


Advertisement
Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer