Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Wacana Kurikulum Toleransi

R
Penulis: Rindra Yasin❯
Rencana memberlakukan kurikulum berbasis toleransi oleh Kemenag (Kementerian Agama) RI menarik untuk diberbincangkan. Paling tidak ada asumsi yang melatarbelakangi yaitu makin maraknya paham radikalisme berkembang di bumi Nusantara, yang melibatkan berbagai kalangan termasuk para mahasiswa dan pelajar. Kegelisahan Kemenag tersebut perlu diapresiasi. Namun apakah akar radikalisme berasal dari produk kurikulum selama ini, atau apakah lembaga pendidikan sekarang ini sudah menjadi basis atau sarang terorisme, sehingga sehingga perlu kurikulum baru?

Rencana mulia tersebut tidak boleh lepas dari Sejarah Pendidikan Islam di Indonesia masa lalu, bahwa jauh sebelum rencana tersebut dicetuskan, umat Islam masa lalu telah menerapkan nilai-nilai toleransi dalam pendidikan. Para penyebar agama yang terkenal dengan sebutan “Wali Songo” menyebarkan agama Islam di nusantara dengan cinta kasih dan menghormati perbedaan keyakinan yang berkembang di tengah-tengah masyarakat. Sebagai agama minoritas, Islam taken for granted (diterima secara wajar) di tengah-tengah masyarakat yang mayoritas beragama Hindu dan Budha. Dan uniknya lagi, agama Islam kemudian hari dan sampai sekarang menjadi agama terbesar di Nusantara. Ini suatu bukti bahwa toleransi menjadi pilar teragung dalam penyebaran agama Islam.

Salah satu generasi Wali Songo yang terkenal yaitu Kiai Kasan Besari dari Tegalsari Ponorogo (guru Pujangga Roggowarsito) melahirkan para ulama yang kemudian hari memimpin dua organisasi terbesar di Indonesia yaitu Nahdlatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah. Kedua organisasi keagamaan tersebut mempunyai proyek pengembangan pendidikan yang berbeda wilayah,  jika NU lebih berfokus mendirikan pendidikan di pedesaan yaitu melalui pondok pesantren dan majelis taklim, maka Muhammadiyah berfokus di perkotaan melalui pendidikan formal, rumah sakit dan panti asuhan.

Perbedaan wilayah tidak menjadikan berbeda tujuan dari visi pendidikan. Justru mereka bersinergi membangun kesadaran masyarakat untuk mengembangkan nilai-nilai pendidikan yang toleransi dan menghormati terhadap perbedaan sebagaimana yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Itu sebabnya, kedua organisasi ini sampai sekarang tetap eksis pada wilayah yang berbeda dan selalu komitmen membangun nilai-nilai yang usungnya yaitu toleransi.

Sudah ribuan atau malah jutaan alumni dari kedua organisasi tersebut tersebar dan menyatu bersama masyarakat. Keduanya mempunyai ciri khas, yaitu mengajarkan sikap tasamuh (toleransi). Walaupun ditingkat grassroot terkadang terjadi ekses akibat fanatik terhadap organisasi tersebut (dan ini pun terjadi setiap organisasi), tetapi ada subtansi dari tujuan pendidikan yaitu menjunjung toleransi terhadap perbedaan. Sikap tersebut merupakan ajaran yang dikembangkan oleh tokoh mereka seperti dicontohkan  Buya Ma’arif dan KH Abdurrahman Wahid (almarhum). Mereka saling menghormati, menghargai dan memuliakan. Sikap tersebut merupakan sampel dari simbol pendidikan yang digali dari anggaran dasar organisasinya, yang tidak lain adalah sama sumbernya yaitu Alquran dan Alhadits.

Kang Said (Prof Dr Said Aqil Siradj MA) menegaskan, tidak ada satupun pondok pesantren yang berasal dari kalangan nahdliyin (NU). Begitu juga tokoh Muhamadiyah, Prof Dr Abdul Munir Mulkan menjelaskan kegelisahan terhadap kadernya, bahwa sikap toleransi yang diajarkan KH Ahmad Dahlan semakin terkikis.

Kurikulum berbasis toleransi yang digagas Kemenag sebenarnya mengulang kembali keberhasilan kedua organisasi keagamaan NU dan Muhammadiyah mengawal kebersamaan. Magnum oupus-nya yaitu lahirnya Negara Indonesia. Sebab muara dari kurikulum toleransi yaitu menumbuhkan sikap saling menghormati terhadap perbedaan, kecintaan terhadap Negara dan bangsa yang humanis dan plularis, serta menerima kesepakatan yang dibangun oleh para founding fathers yaitu NKRI.

Tidak menjadi persoalan apabila rencana tersebut lebih dilegalkan dalam sebuah peraturan yang secara formal itu sah dan diakui oleh negara. Artinya kurikulum ini menjadi acuan dari setiap lembaga pendidikan di Kemenag untuk taat dan tunduk terhadap kurikulum yang berlaku. Jika sebelumnya, pendidikan di bawah naungan NU dan Muhammadiyah sudah melaksanakannya (tidak memakai kurikulum ini pun tetap konsisten bersikap toleransi), maka seluruh penyelanggara pendidikan harus tunduk terhadap konsesus tersebut.

Jika memang benar rencana tersebut bukan sebatas “wacana”, tapi memang karena keprihatinan, maka yang perlu dilakukan saat sekarang ini yaitu jagong bareng (duduk bersama) para tokoh agama Islam dari berbagai baju yang berbeda tentang rencana tersebut. Sebab selain dari masalah komplek yang menyebabkan muncul masalah radikalisme seperti masih besarnya angka pengangguran, kemiskinan dan rendahnya tingkat pendidikan masyarakat, juga belum terbangun tradisi silaturahim di antara umat Islam.

Budaya “silaturahim” nampaknya cara tepat untuk mewujudkan rencana Kemenag saat ini. Pemerintah sebagai pemegang kekuasaan seharusnya menjadi fasilitator untuk tujuan mulia ini. Jangan sampai terkesan bahwa rencana pemberlakuan kurikulum baru hanya mempunyai tujuan untuk memberangus golongan tertentu atau sentimen terhadap golongan tertentu. Bisa juga, kesenjangan terjadi atau kecurigaan terjadi saat ini hanya disebabkan “kran dialog” masih tertutup rapat. Ini kesempatan sangat baik bagi pemerintah untuk memulainya.

Juga, semoga saja rencana pemberlakuan kurikulum berbasis toleransi bukan hanya bagi-bagi jatah proyek. Sebab selain ini menimbulkan beban moral yang berat bagi kemenag, juga akan menimbulkan efek ketidak percayaan masyarakat terhadap pemerintah. Saya kira, sudah cukup kasus penggandaan Alquran sebagai pelajaran berharga, terkhususkan kepada Kemenag. Dan rencana pemberlakuan kurikulum ini jangan dijadikan “aji mumpung” mengulang kesalahan para pendahulunya.

Saya yakin, Kemenag masih berkomitmen terhadap konsep yang menjadi lambang kebesarnya “Ikhlas Beramal.” Lambang ini yang mengilhami para generasi pendahulu untuk mengembangkan pendidikan yang tasamuh (toleran) dan tawasut (moderat). Dan saat sekarang ini, Kemenag perlu menjaga dan merawatnya, agar nilai-nilai toleransi semakin berbuah manis. Dan salah satunya, yaitu dalam bentuk kurikulum pendidikan.***

 
Imam Ghozali
Mahasiswa Program Doktor UIN Suska Riau

Advertisement
Advertisement
Editor : Rindra Yasin
Sudahkah Anda mengikuti channel whatsapp kami?
WhatsApp
Riau PosIkuti

Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!


Advertisement
Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer