Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
SIAPA yang bisa menyelamatkan PSPS Pekanbaru dari jurang degradasi musim ini? Dengan hanya mengumpulkan 17 angka dari 25 pertandingan, plus berada di dasar klasemen, rasanya hanya keajaiban yang bisa membuat PSPS tetap berada di kasta tertinggi kompetisi ISL. Kondisi ini sangat memprihatinkan dan menjadi ironi karena PSPS adalah klub kebanggaan masyarakat Riau yang hidup di tanah dengan kekayaan yang berlimpah.
Di tanah Riau ini, ada banyak perusahaan multinasional yang bergerak di bidang perminyakan, perkebunan, bubur kertas, batu bara dan lainnya. Di tanah ini juga, perusahaan-perusahaan tersebut dimiliki oleh taipan-taipan yang namanya selalu masuk dalam daftar orang terkaya di Indonesia setiap tahunnya. Ada PT Chevron Pacific Indonesia (CPI), Indah Kiat, RAPP, PTPN V, Arara Abadi, Wilmar, Torganda, Asian Agri, Kondur Petrolium, dan lain sebagainya. Andai saja perusahaan-perusahaan tersebut peduli dengan nasib PSPS –sekaligus peduli dengan rasa cinta masyarakat Riau terhadap sepakbola— maka nasib buruk yang menimpa PSPS sekarang ini, tak akan terjadi.
Masalahnya adalah, apakah mereka yang tak peduli atau orang-orang yang kini menjadi pengelola PSPS yang tak melakukan pendekatan bisnis dengan perusahaan-perusahaan tersebut? Padahal, di awal tahun 2000-an, ketika PSPS untuk pertama kalinya naik kasta tertinggi kompetisi Liga Indonesia –ketika itu kasta tertinggi adalah Divisi Utama— perusahaan-perusahaan tersebut dengan suka-cita mau membantu pendanaan PSPS dengan kompensasi logo mereka dipasang di kostum tim. Ketika itu, kostum PSPS layaknya kostum pembalap MotoGP atau Formula 1, seakan tak ada ruang kosong selain logo-logo perusahaan besar.
Semestinya, ketika APBD sudah tak boleh digunakan untuk membiaya klub yang mengaku dirinya profesional, dan penyelenggara kompetisi “memaksa” klub-klub menjadi badan hukum dan mengelola klubnya dengan menggali pembiayaan di luar APBD, para pengelola PSPS juga menyadari itu dan bekerja keras untuk menghidupi klub, salah satunya adalah “merayu” perusahaan-perusahaan besar tersebut agar mau menjadikan PSPS sebagai tempat mereka mengibarkan namanya alias jadi sponsornya. Memang perlu kerja keras untuk meyakinkan perusahaan-perusahaan tersebut karena mungkin mereka sudah “patah hati” dengan dana yang mereka gelontorkan sebelumnya tak memberikan umpan balik terhadap perusahaan mereka.
Padahal dalam bisnis, hal-hal seperti itu sangat dihitung. Jika sebuah pengeluaran atau investasi tak menghasilkan nilai tambah, maka tak ada gunanya investasi tersebut. Yang harus dilakukan oleh pengelola PSPS adalah meyakinkan para pengusaha itu, bahwa dengan ikut menjadi sponsor di PSPS, mereka mendapatkan nilai tambah. Ini yang berhasil dilakukan oleh klub-klub mapan ISL lainnya seperti Persipura, Persiba Balikpapan, Persisam Samarinda, Mitra Kukar, Arema Indonesia, Persib Bandung, Sriwijaya FC, Barito Putra, Gresik United dan beberapa klub lainnya sehingga mereka tak kekurangan dana, bahkan ada klub yang dananya berlimpah.
Mereka berhasil meyakinkan perusahaan, termasuk bank-bank daerahnya, untuk berinvestasi, tentu jangka panjang. Jaminannya adalah pengelolaan klub yang baik sebagaimana mengelola sebuah perusahaan dengan sistem administrasi yang transparan, berorientasi bisnis, menghitung secara cermat antara pengeluaran dan pemasukan, dan variabel-variabel bisnis lainnya. Jika itu tak dilakukan, jangan berharap perusahaan mau menjadi mitra. Dan mestinya, label “profesional” harus dibuang.
Sayang sekali, ketika infrastruktur seperti stadion megah sudah dimiliki Riau, klub-klub sepakbolanya terancam ikut laga antar-kampung. Menyedihkan.**
Di tanah Riau ini, ada banyak perusahaan multinasional yang bergerak di bidang perminyakan, perkebunan, bubur kertas, batu bara dan lainnya. Di tanah ini juga, perusahaan-perusahaan tersebut dimiliki oleh taipan-taipan yang namanya selalu masuk dalam daftar orang terkaya di Indonesia setiap tahunnya. Ada PT Chevron Pacific Indonesia (CPI), Indah Kiat, RAPP, PTPN V, Arara Abadi, Wilmar, Torganda, Asian Agri, Kondur Petrolium, dan lain sebagainya. Andai saja perusahaan-perusahaan tersebut peduli dengan nasib PSPS –sekaligus peduli dengan rasa cinta masyarakat Riau terhadap sepakbola— maka nasib buruk yang menimpa PSPS sekarang ini, tak akan terjadi.
Masalahnya adalah, apakah mereka yang tak peduli atau orang-orang yang kini menjadi pengelola PSPS yang tak melakukan pendekatan bisnis dengan perusahaan-perusahaan tersebut? Padahal, di awal tahun 2000-an, ketika PSPS untuk pertama kalinya naik kasta tertinggi kompetisi Liga Indonesia –ketika itu kasta tertinggi adalah Divisi Utama— perusahaan-perusahaan tersebut dengan suka-cita mau membantu pendanaan PSPS dengan kompensasi logo mereka dipasang di kostum tim. Ketika itu, kostum PSPS layaknya kostum pembalap MotoGP atau Formula 1, seakan tak ada ruang kosong selain logo-logo perusahaan besar.
Semestinya, ketika APBD sudah tak boleh digunakan untuk membiaya klub yang mengaku dirinya profesional, dan penyelenggara kompetisi “memaksa” klub-klub menjadi badan hukum dan mengelola klubnya dengan menggali pembiayaan di luar APBD, para pengelola PSPS juga menyadari itu dan bekerja keras untuk menghidupi klub, salah satunya adalah “merayu” perusahaan-perusahaan besar tersebut agar mau menjadikan PSPS sebagai tempat mereka mengibarkan namanya alias jadi sponsornya. Memang perlu kerja keras untuk meyakinkan perusahaan-perusahaan tersebut karena mungkin mereka sudah “patah hati” dengan dana yang mereka gelontorkan sebelumnya tak memberikan umpan balik terhadap perusahaan mereka.
Padahal dalam bisnis, hal-hal seperti itu sangat dihitung. Jika sebuah pengeluaran atau investasi tak menghasilkan nilai tambah, maka tak ada gunanya investasi tersebut. Yang harus dilakukan oleh pengelola PSPS adalah meyakinkan para pengusaha itu, bahwa dengan ikut menjadi sponsor di PSPS, mereka mendapatkan nilai tambah. Ini yang berhasil dilakukan oleh klub-klub mapan ISL lainnya seperti Persipura, Persiba Balikpapan, Persisam Samarinda, Mitra Kukar, Arema Indonesia, Persib Bandung, Sriwijaya FC, Barito Putra, Gresik United dan beberapa klub lainnya sehingga mereka tak kekurangan dana, bahkan ada klub yang dananya berlimpah.
Mereka berhasil meyakinkan perusahaan, termasuk bank-bank daerahnya, untuk berinvestasi, tentu jangka panjang. Jaminannya adalah pengelolaan klub yang baik sebagaimana mengelola sebuah perusahaan dengan sistem administrasi yang transparan, berorientasi bisnis, menghitung secara cermat antara pengeluaran dan pemasukan, dan variabel-variabel bisnis lainnya. Jika itu tak dilakukan, jangan berharap perusahaan mau menjadi mitra. Dan mestinya, label “profesional” harus dibuang.
Sayang sekali, ketika infrastruktur seperti stadion megah sudah dimiliki Riau, klub-klub sepakbolanya terancam ikut laga antar-kampung. Menyedihkan.**
Advertisement
Advertisement
Riau PosIkuti
Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!
Advertisement
Advertisement
Berita Terkini
Advertisement
Advertisement

