Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
SEAKAN menjadi kelaziman, setiap menjelang memasuki bulan puasa, harga berbagai keperluan pokok naik. Apalagi, kali ini, bertambah lagi salah satu faktor pemicunya yakni kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) yang diumumkan pemerintah, Jumat (21/6) malam.
Karena rutin terjadi setiap tahunnya, masyarakat seakan sudah terbiasa, memaklumi dan terpaksa memberi toleransi. Tentunya, sepanjang kenaikan itu dalam batas kewajaran yang dapat diterima. Kita justru cemas jika pemerintah pun, selaku pemegang regulator, justru ikut terbiasa dan terbawa irama rutinitas ini. Sebab, jika sudah demikian, boleh jadi kepekaan dan rasa tanggung jawab untuk mengantisipasi atau mengatasi lonjakan harga akan semakin tumpul.
Padahal, sekiranya kenaikan harga yang terjadi di luar kewajaran dan kemudian itu tidak mampu diatasi, apalagi dikendalikan, sangat mungkin masyarakat akan semakin apatis. Terpaksa memaklumi bahwa inilah harinya para spekulan, memanfaatkan kesempatan menggandakan keuntungan
Apalagi kalau kemudian yang dimunculkan pemerintah bukan solusi yang cerdas, melainkan alasan-alasan klasik seperti tidak lancarnya sistem pengangkutan atau distribusi, banyaknya pungutan liar, aksi spekulan serta keterbatasan pasokan, terutama komoditas pertanian akibat gagal panen dan alasan lainnya.
Kita memaklumi, dalam era perdagangan bebas, harga barang ditentukan hukum pasar atau tarik-menarik antara permintaan dan penawaran. Di sini, pemerintah tidak dapat mengatur dan menetapkan harga barang. Pemerintah sebenarnya dapat melakukan “intervensi” pasar dengan menjaga keseimbangan pasokan dan permintaan. Caranya, antara lain, menambah volume pasokan barang yang banyak diperlukan seperti gula, telur, cabai, daging, dan komoditas lainnya.
Mengingat rentannya ketahanan produk pertanian, patut pula bagi pemerintah memiliki sistem pergudangan yang baik, seperti yang dilakukan pengelola pasar swalayan, agar volume pasokan barang dan kewajaran harga senantiasa terjaga. Tak kalah pentingnya juga adalah jaminan kelancaran arus distribusi barang dengan terus mengembangkan dan menambah infrastruktur jalan dan jembatan, sekaligus membangun konektivitas wilayah dan antar-pulau.
Itu penting untuk jangka panjang, daripada hanya mengandalkan operasi pasar atau menggelar pasar murah menyikapi lonjakan harga, yang sebenarnya, kurang efektif dan tidak menyentuh akar masalah. Aspek nonharga juga amat berpengaruh, mulai infrastruktur pertanian, akurasi dan teknologi budi daya pangan, penanganan panen dan pasca-panen, dimensi agroindustri, distribusi dan lain-lainnya. Itulah yang mestinya secara serius dibenahi.***
Karena rutin terjadi setiap tahunnya, masyarakat seakan sudah terbiasa, memaklumi dan terpaksa memberi toleransi. Tentunya, sepanjang kenaikan itu dalam batas kewajaran yang dapat diterima. Kita justru cemas jika pemerintah pun, selaku pemegang regulator, justru ikut terbiasa dan terbawa irama rutinitas ini. Sebab, jika sudah demikian, boleh jadi kepekaan dan rasa tanggung jawab untuk mengantisipasi atau mengatasi lonjakan harga akan semakin tumpul.
Padahal, sekiranya kenaikan harga yang terjadi di luar kewajaran dan kemudian itu tidak mampu diatasi, apalagi dikendalikan, sangat mungkin masyarakat akan semakin apatis. Terpaksa memaklumi bahwa inilah harinya para spekulan, memanfaatkan kesempatan menggandakan keuntungan
Apalagi kalau kemudian yang dimunculkan pemerintah bukan solusi yang cerdas, melainkan alasan-alasan klasik seperti tidak lancarnya sistem pengangkutan atau distribusi, banyaknya pungutan liar, aksi spekulan serta keterbatasan pasokan, terutama komoditas pertanian akibat gagal panen dan alasan lainnya.
Kita memaklumi, dalam era perdagangan bebas, harga barang ditentukan hukum pasar atau tarik-menarik antara permintaan dan penawaran. Di sini, pemerintah tidak dapat mengatur dan menetapkan harga barang. Pemerintah sebenarnya dapat melakukan “intervensi” pasar dengan menjaga keseimbangan pasokan dan permintaan. Caranya, antara lain, menambah volume pasokan barang yang banyak diperlukan seperti gula, telur, cabai, daging, dan komoditas lainnya.
Mengingat rentannya ketahanan produk pertanian, patut pula bagi pemerintah memiliki sistem pergudangan yang baik, seperti yang dilakukan pengelola pasar swalayan, agar volume pasokan barang dan kewajaran harga senantiasa terjaga. Tak kalah pentingnya juga adalah jaminan kelancaran arus distribusi barang dengan terus mengembangkan dan menambah infrastruktur jalan dan jembatan, sekaligus membangun konektivitas wilayah dan antar-pulau.
Itu penting untuk jangka panjang, daripada hanya mengandalkan operasi pasar atau menggelar pasar murah menyikapi lonjakan harga, yang sebenarnya, kurang efektif dan tidak menyentuh akar masalah. Aspek nonharga juga amat berpengaruh, mulai infrastruktur pertanian, akurasi dan teknologi budi daya pangan, penanganan panen dan pasca-panen, dimensi agroindustri, distribusi dan lain-lainnya. Itulah yang mestinya secara serius dibenahi.***
Advertisement
Advertisement
Riau PosIkuti
Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!
Advertisement
Advertisement
Berita Terkini
Advertisement
Advertisement

