Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Pemerintah (Bukan) Musuh PKL

R
Penulis: Rindra Yasin❯
Kepada siapakah harapan bagi keberlangsungan perubahan negeri ini harus digantungkan?  Pertanyaan tersebut patut kita ajukan, ketika langit kehidupan berbangsa dan bernegara kita sangat kelam.

Perang saudara antara PKL (pedagang Kaki Lima) dengan Satpol PP di kawasan pasar jongkok menggambarkan betapa rapuhnya sistem pemerintahan di negeri ini. Jangan biarkan rakyat menderita, PKL adalah rakyat biasa,  bukan konglomerat dan bukan pula koruptor.

Mengapa dimusuhi, disakiti dan dirampas lapak dagangannya. Apakah tidak ada cara yang lebih  santun untuk menata PKL.

Sudah saatnya para pemegang kekuasaan sebagai kaum elite melakukan evaluasi diri untuk membukakan mata hati dan nurani akan amanah besar di pundaknya sebagai pemimpin yang jujur dan adil.

Kisah tragis penggusuran PKL  yang dilakukan aparat Satpol PP beberapa waktu yang lalu di areal pasar jongkok, sungguh menyedihkan.

Sikap pemerintah terhadap PKL terkesan ambivalensi, di satu sisi mereka terus dikejar dan diusir dengan alasan  mengganggu ketertiban, keindahan dan kenyamanan kota.

Namun di sisi  lain keberadaan PKL sebenarnya membantu pemerintah sebagai solusi mengatasi pengangguran.

Mereka bekerja keras untuk menghidupi sanak keluarganya. Keberadaannya tidak pernah mengganggu pemerintah dan mereka sebagai pejuang  selalu optimis menatap masa depan, meskipun sebenarnya hari esok penuh dengan ketidakpastian.

 Kita harus menghargai kerja keras PKL, dimana  mereka tumbuh sendiri dengan modal sendiri, kreativitas sendiri dan risiko pun mereka tanggung sendiri.

Mereka tidak disubsidi pemerintah, mereka tidak mendapatkan fasilitas kredit dari pemerintah, mereka justru membantu pemerintah dalam bidang ketenagakerjaan.

Namun mengapa kehadiran mereka selalu dinilai negatif, sebagai pedagang liar, pengganggu ketertiban lalu lintas, perusak kebersihan dan masih banyak penilaian negatif lainnya?

Pedagang Kreatif Lapangan
Sudah saatnya pemerintah merancang program untuk mengubah pola kebiasaan sistem perdagangan dari PKL menjadi pedagang kreatif lapangan.

Ada suatu kejanggalan yang perlu kita luruskan, mengapa semakin diusir, mereka selalu akan kembali berdatangan, berniaga di tempat yang sama?

Pemerintah harus melakukan pengkajian yang mendalam bahwa menata PKL idealnya tidak hanya dipandang dari aspek keperluan pemerintah semata,  akan tetapi dari sisi kepentingan pedagang itu sendiri harus tetap diperhatikan.

Untuk itu para pedagang perlu diminta dan didengar suaranya, apa saran, pendapat dan harapan mereka sehingga keluarnya produk peraturan pemerintah tentang manajemen penataan pedagang kaki lima tidak dianggap sebagai tekanan, namun lebih ditanggapi sebagai upaya membangkitkan kesadaran mereka untuk sama-sama mewujudkan kota yang bersih, rapi, tertib dan harmonis.

Hari ini mereka ditertibkan, besok pagi mereka datang lagi, demikian seterusnya. Adilkah mereka ditindak? Sementara itu banyak pengusaha besar yang jelas-jelas merugikan negara namun tidak ditindak dengan tegas.

Bukan Musuh PKL
PKL bukan konglomerat yang akan membawa lari uang negara, tetapi mereka warga negara biasa yang tidak pernah  merepotkan pemerintah. Ia kreatif dengan menciptakan kerja sendiri untuk menghidupi sanak keluarganya.

PKL memang seperti benalu dalam dunia perdagangan, mereka dicap sebagai biang kerok masalah kemacetan jalan, penyebab pasar menjadi semakin kotor, sesak dan sumpek.

Bahkan lebih jauh PKL kerap dituding sebagai penyebab kota ini gagal meraih penghargaan Adipura. Komunitas PKL sering dicap sebagai permasalahan daripada dianggap sebagai salah satu penggerak ekonomi kerakyatan.

Mengapa keberadaan PKL  terus dimusuhi  pemerintah, ditangkap, diusir bahkan barang dagangannya disita tanpa adanya rasa belas kasihan?  

Padahal Jumlah PKL di seluruh Indonesia tidak tanggung-tanggung mencapai angka jutaan orang. Mengapa potensi yang demikian besar, justru sering disia-siakan,  disakiti bahkan disiksa. Mengapa pemerintah tidak pernah tuntas menata PKL ? siapa yang salah? Yang pasti pemimpinlah yang bertanggung jawab terhadap permasalahan penataan PKL di kota ini.

Sebagai pahlawan ekonomi kerakyatan, PKL memiliki idiologi persaingan yang santun. Meskipun latar belakang pendidikan mereka umumnya rendah, namun semangat kebersamaan diantara mereka sangat tinggi dalam bersaing mencari rezeki.

Mereka  tetap harmonis menghargai budaya berbisnis di pasar. Tak pernah terjadi selisih paham dalam merebut calon pembeli, mereka bersaing secara fair yang dilandasi semangat kekeluargaan dan budaya yang harmonis.

Mereka mengedepankan nilai-nilai kearifan budaya di pasar.

Sebenarnya pemerintah bukanlah musuh PKL, jika PKL bisa diatur dan ditata secara baik. Banyak PKL yang tidak taat aturan dan bahkan selalu menerabas aturan pemerintah. Mereka dengan sesuka hatinya menghamparkan  dagangannya; di mana ada ruang kosong di situlah lahan menjadi tempat jualan mereka, sehingga Jalan raya menjadi macet dan bila tidak hati-hati dapat menyebabkan kecelakaan.

Anehnya PKL pun berani menentang pemerintah, mereka selalu kucing-kucingan dengan aparat, mereka pasang telinga tajam-tajam untuk mengetahui kapan penggusuran akan dilakukan.

Berguru pada Jokowi
Mungkin Pemko Pekanbaru bisa belajar pada Jokowi (mantan Wali Kota Solo) dalam menata PKL. Ia berhasil melakukan relokasi pedagang kaki lima tanpa perlawanan, bahkan PKL secara bersama-sama memahami konsep yang ditawarkan Jokowi sebagai berikut :

Pertama, membentuk tim kecil untuk mensurvei keinginan warga kota sekaligus mengumpulkan data-data mengenai nama dan jumlah PKL di kota tersebut.

Di sinilah peran strategis dari Jokowi mengajak PKL untuk memahami konsep pembangunan yang berwawasan lingkungan.

Kedua, Jokowi memahami konsep berdagang, bahwa memindahkan lokasi dagang yang selama ini telah dirasakan cukup mapan tidak bisa dilakukan secara instan.

Ia merancang sebuah konsep dan strategi yang menguntungkan pedagang, dengan cara mengiklankan pasar tempat yang baru tersebut- lewat televisi dan media cetak lokal selama empat bulan.

Ketiga, mengajak dan mengundang para pedagang yang akan dipindahkan untuk jamuan makan (makan bersama, kadang hanya pakai nasi bungkus) secara berulang-ulang, sampai muncul semacam kesepahaman batiniah bahwa upaya relokasi adalah baik untuk kepentingan para pedagang itu sendiri.

Cara ini sangat sederhana, tetapi mampu menimbulkan daya empati yang tinggi bagi para pelaku usaha di pasar. Dengan tegas dan santun Jokowi mengumumkan sikap Pemko untuk memindahkan lokasi usaha pedagang kaki lima pada jamuan makan yang ke-54.

Bayangkan demikian santunnya Jokowi mengajak mereka pindah sampai melakukan jamuan makan sebanyak 54 kali.

Peristiwa ini jarang dilakukan para petinggi di negeri ini , padahal biayanya murah dan hasilnya sangat luar biasa, mendapat simpati dan dukungan maksimal dari masyarakat .    

Keempat,  Pemko Solo memperlebar akses jalan, serta membangun sarana dan prasarana bisnis yang memadai, dan sekaligus membuka satu trayek angkutan kota ke lokasi baru. Sehingga lokasi baru tersebut mendapat tempat yang layak di mata konsumen.

Kondisi ini memang menjadi sangat berharga manakala kita memiliki konsep yang jelas tentang pembangunan perkotaan. Pertanyaannya, mungkinkah hal seperti itu dapat diterapkan di Kota Pekanbaru?

Entahlah, yang pasti tidak ada sesuatu yang tidak bisa, semuanya mesti harus kita coba, meskipun model dan cara penanganannya harus disesuaikan dengan budaya dan karakteristik masyarakat di negeri kita ini.

Demikian mudah gaya Jokowi menata PKL, karena itu tidak ada salahnya Pak Wako Pekanbaru beserta seluruh jajarannya untuk belajar dengan gaya Pemko Solo menata PKL.

Namun semuanya terkembali kepada rakyat, jika para pelaku usaha dalam hal ini para pedagang kaki lima tidak memiliki niat baik untuk  mendukung program pemerintah, maka apapun yang dibuat oleh pemerintah selalu ditentang dan ditanggapi negatif oleh PKL.

Harapan kita semua, dalam ranah kehidupan bisnis, apapun bisnisnya selalu diarahkan pada upaya mencapai keridoan Allah SWT.***

Machasin, Dosen Program Magister Manajemen Fakultas Ekonomi Unri

Advertisement
Advertisement
Editor : Rindra Yasin
Sudahkah Anda mengikuti channel whatsapp kami?
WhatsApp
Riau PosIkuti

Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!


Advertisement
Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer