Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Senin, 17 Juni 2013 lalu adalah puncak demo besar-besaran yang menolak kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM), dan demo yang berlangsung di beberapa kota di Indonesia pun berakhir dengan ricuh.
Namun seperti biasa ”anjing menggonggong kafilah berlalu”, kenaikan harga BBM yang telah dikoar-koarkan pemerintah akhirnya berjalan juga.
Dengan berdalih subsidi BBM hanya menjadi beban APBN dan hasil penghematan subsidi BBM akan dialihkan untuk rakyat miskin salah satunya dalam bentuk BLSM, pemerintah akhirnya menaikkan harga BBM. Padahal istilah subsidi BBM itu masih dipertanyakan.
Benarkah selama ini pemerintah memberikan subsidi atau sebaliknya justru rakyatlah yang memberikan subsidi untuk pemerintah dan kepentingan kapitalis?
Faktanya yang membebani APBN adalah utang dan pemborosan APBN. Utang yang jatuh tempo tahun 2013 totalnya Rp241 triliun atau 21 persen dari APBN, dan sebagian besar utang itu hanya dinikmati segelintir orang.
Dampak kenaikan harga BBM jelas menambah kesengsaraan rakyat negeri yang kaya ini dan otomatis akan meningkatkan laju inflasi.
Apalagi kenaikan BBM dilakukan menjelang datangnya bulan Ramadan yang harga barang-barang melonjak naik seiring dengan bertambahnya dan meningkatnya keperluan konsumen tanpa harus mengorbankan rakyat yang tidak berdaya.
Sebenarnya masih banyak cara lain yang bisa ditempuh untuk menghematkan keuangan negara, tanpa harus menaikkan harga BBM.
Jika pemerintah melakukan penghematan 10 persen belanja birokrasi, maka akan didapat Rp40 triliun lebih. Migas dan SDA yang melimpah merupakan milik umum dan pengelolaannya harus diserahkan kepada negara untuk kesejahteraan rakyat.
Tambang Migas tidak boleh dikuasai oleh pihak swasta apalagi oleh asing, sebagai gantinya Migas dan SDA lainnya harus dikelola sesuai dengan syariah melalui penerapan sistem Islam yang sempurna, sehingga SDA dan Migas akan menjadi berkah dan menyejahterakan seluruh rakyat.
Kenaikan harga BBM saat ini sebenarnya telah membuktikan bahwa penguasa saat ini adalah rezim neoliberal. Kita saksikan sekarang ini, bagaimana uang BLSM Rp150 ribu per bulan (diambil per dua bulan Rp300 ribu) yang diperoleh rakyat miskin akhirnya kurang untuk membeli keperluan pokok.
Bayangkan saja, jika selama ini untuk mengisi tangki sepeda motor cukup Rp15 ribu sudah penuh, tetapi sekarang harus merogoh uang Rp22 ribu.
Begitu juga harga Sembako terus naik, ongkos angkutan kota pun naik dan akhirnya uang Rp300 ribu yang diambil itu habis dalam sepekan, bagaimana pekan berikutnya?***
Neli, ibu rumah tangga tinggal di Sukajadi, Pekanbaru.
Namun seperti biasa ”anjing menggonggong kafilah berlalu”, kenaikan harga BBM yang telah dikoar-koarkan pemerintah akhirnya berjalan juga.
Dengan berdalih subsidi BBM hanya menjadi beban APBN dan hasil penghematan subsidi BBM akan dialihkan untuk rakyat miskin salah satunya dalam bentuk BLSM, pemerintah akhirnya menaikkan harga BBM. Padahal istilah subsidi BBM itu masih dipertanyakan.
Benarkah selama ini pemerintah memberikan subsidi atau sebaliknya justru rakyatlah yang memberikan subsidi untuk pemerintah dan kepentingan kapitalis?
Faktanya yang membebani APBN adalah utang dan pemborosan APBN. Utang yang jatuh tempo tahun 2013 totalnya Rp241 triliun atau 21 persen dari APBN, dan sebagian besar utang itu hanya dinikmati segelintir orang.
Dampak kenaikan harga BBM jelas menambah kesengsaraan rakyat negeri yang kaya ini dan otomatis akan meningkatkan laju inflasi.
Apalagi kenaikan BBM dilakukan menjelang datangnya bulan Ramadan yang harga barang-barang melonjak naik seiring dengan bertambahnya dan meningkatnya keperluan konsumen tanpa harus mengorbankan rakyat yang tidak berdaya.
Sebenarnya masih banyak cara lain yang bisa ditempuh untuk menghematkan keuangan negara, tanpa harus menaikkan harga BBM.
Jika pemerintah melakukan penghematan 10 persen belanja birokrasi, maka akan didapat Rp40 triliun lebih. Migas dan SDA yang melimpah merupakan milik umum dan pengelolaannya harus diserahkan kepada negara untuk kesejahteraan rakyat.
Tambang Migas tidak boleh dikuasai oleh pihak swasta apalagi oleh asing, sebagai gantinya Migas dan SDA lainnya harus dikelola sesuai dengan syariah melalui penerapan sistem Islam yang sempurna, sehingga SDA dan Migas akan menjadi berkah dan menyejahterakan seluruh rakyat.
Kenaikan harga BBM saat ini sebenarnya telah membuktikan bahwa penguasa saat ini adalah rezim neoliberal. Kita saksikan sekarang ini, bagaimana uang BLSM Rp150 ribu per bulan (diambil per dua bulan Rp300 ribu) yang diperoleh rakyat miskin akhirnya kurang untuk membeli keperluan pokok.
Bayangkan saja, jika selama ini untuk mengisi tangki sepeda motor cukup Rp15 ribu sudah penuh, tetapi sekarang harus merogoh uang Rp22 ribu.
Begitu juga harga Sembako terus naik, ongkos angkutan kota pun naik dan akhirnya uang Rp300 ribu yang diambil itu habis dalam sepekan, bagaimana pekan berikutnya?***
Neli, ibu rumah tangga tinggal di Sukajadi, Pekanbaru.
Advertisement
Advertisement
Riau PosIkuti
Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!
Advertisement
Advertisement
Berita Terkini
Advertisement
Advertisement

