Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Kearifan Lokal Cegah Karhutla

R
Penulis: Rindra Yasin❯
Kebakaran hutan menjadi suatu musim baru di Indonesia. Setiap tahun pemerintah dan masyarakat selalu disibukkan den
gan peristiwa kebakaran hutan dan lahan (Karhutla), terutama di daerah yang dilalui oleh garis khatulistiwa yang memperoleh penyinaran maksimal di musim kemarau.

Sisi positif dan negatif pada musim kemarau perlu dikaji untuk menghindari hal-hal yang akan merugikan bagi negara dan masyarakat.  

Oleh sebab itu memunculkan kesadaran untuk mencegah kebakaran saja tidak cukup, tapi harus dibekali ilmu untuk menghindari kebakaran dan ilmu untuk mengantisipasi jika terjadi kebakaran.

Sumatera dan Kalimantan merupakan daerah yang terluas memiliki lahan gambut di Indonesia dan kedua daerah besar ini juga tempat yang sering terjadi kebakaran, bahkan Indonesia adalah pemilik lahan gambut terbesar di dunia. Apakah karena lahan gambutnya yang mudah terbakar?  

Lahan-lahan  gambut yang digenangi air tidak terbakar secara alami, kecuali pada tahun-tahun yang luar biasa keringnya. Sebenarnya lahan gambut sangat jarang terjadi kebakaran kalau dibiarkan secara alami, karena kondisi yang selalu basah dan berair menyebabkan pengaturan airnya lancar sehingga sangat kecil mengakibatkan kebakaran. Kebakaran hutan/lahan di Indonesia umumnya (99,9 persen) disebabkan oleh manusia, baik disengaja maupun akibat kelalaiannya.

Sedangkan sisanya (0,1 persen) adalah karena alam (petir dan larva gunung berapi). Walaupun tanahnya miskin hara dan sangat sulit digunakan untuk usaha pertanian skala besar, namun saat ini semakin banyak kawasan-kawasan gambut yang dibalak dan dikeringkan.

Dalam melakukan kegiatan-kegiatan ini, di kawasan-kawasan tersebut digali kanal-kanal untuk mengeringkannya, menyediakan akses untuk pembalakan, dan untuk meyiapkan lahan bagi usaha-usaha pertanian.

Daerah-daerah gambut yang dulunya tidak terjamah oleh manusia menjadi semakin produktif  untuk memenuhi keperluan manusia yang semakin meningkat.

 Langkah pertama ini bermasalah karena mengakibatkan turunnya permukaan air tanah dan menghilangkan air di permukaan tanah. Irigasi/pengairan di lahan-lahan pertanian sekitarnya juga dapat menyebabkan turunnya permukaan air tanah.

Setelah kering, maka gambut akan kehilangan sifat-sifat alaminya yang seperti spon dan dengan demikian juga kemampuannya untuk mengatur keluar-masuknya air. Lahan-lahan gambut yang kering secara tidak alami sangat mudah menjadi kering.

Kebakaran, baik yang disengaja maupun tidak, akan diikuti dengan kerusakan dan kerugian yang proporsional terhadap kegiatan manusia dan tingkat gangguan yang terjadi.

Kanal-kanal yang digali memberikan akses terhadap kawasan-kawasan gambut yang dulu tidak tersentuh.

Meningkatnya akses manusia memungkinkan terjadinya kebakaran dan kegiatan pembalakan, yang akan mengganggu keseimbangan alami dari ekosistem rawa gambut.

Beberapa kegiatan-kegiatan tradisional, seperti sistem budidaya padi sonor (dimana padi ditanam di lahan-lahan gambut yang sengaja dibakar pada musim kemarau) dan penangkapan ikan (di mana para nelayan menggunakan api untuk menciptakan akses yang lebih baik dan memperbaiki habitat ikan) juga merupakan sumber kebakaran di kawasan-kawasan gambut.

Sehubungan dengan hal ini, risiko kebakaran gambut adalah tinggi karena penangkapan ikan dan budi daya padi sonor sangat penting bagi masyarakat lokal di tahun-tahun yang kering.

Untuk mengatasi permasalahan kejadian kebakaran hutan yang hampir terjadi setiap tahun, ada dua komponen yang dapat berperan dalam menurunkan kejadian kebakaran bahkan menghentikan peristiwa kebakaran hutan.

Pertama, adanya masyarakat sekitar hutan yang paling dekat dengan sumber-sumber api.

Kedua, adanya lembaga formal yang selama ini telah melakukan upaya-upaya pencegahan dari pihak pemerintah. Antara kedua komponen tersebut diperlukan adanya bentuk kolaborasi yang disepakati kedua belah pihak.

Antara pelaksana yang ada pada lembaga formal pengelolaan kebakaran hutan dengan masyarakat sekitar hutan perlu terjalin suatu kerja sama untuk menghasilkan solusi permasalahan penyebab kebakaran dan pencegahan yang tepat berdasarkan karakteristik kebakaran yang sering terjadi.

Walaupun secara kimia terjadinya penyalaan api adalah akibat proses dari adanya bahan bakar, oksigen dan panas, namun karakteristik kebakaran dari aspek sosial unsur-unsurnya meliputi sumber penyebab (pemicu) api berupa profil manusia pengguna api, pengetahuan dan keasadaran semua fihak tentang proses dan kerugian akibat kebakaran, dan penerapan teknik-teknik pencegahan kebakaran yang tepat.  

Salah satu faktor yang sangat menentukan keberhasilan aktivitas pembangunan kehutanan termasuk pengelolaan kebakaran adalah aspek komunikasi antara lembaga formal dengan masyarakat sekitar hutan.

Jika komunikasi tidak berjalan baik, maka tingkat  Kearifan lokal sering menjadi dasar informasi yang tepat untuk mengembangkan suatu teknologi pengelolaan kebakaran manakala teknologi kontemporer masih mengalami hambatan untuk diterapkan.

Oleh karena itu pertanyaan yang muncul adalah sejauh mana proses komunikasi yang terjadi antara pelaksana lembaga formal yang menangani masalah pencegahan kebakaran hutan dengan masyarakat sekitar hutan di rawa gambut.

Adakah kearifan lokal di hutan rawa gambut yang masih dianut oleh masyarakat sekitar hutan dalam hal penggunaan api untuk pembukaan lahan.

Sejauh mana potensi kolaborasi antara pihak pelaksana lembaga formal dengan masyarakat sekitar hutan dalam upaya pencegahan kebakaran, utamanya dalam menyampaikan inovasi-inovasi pencegahan.

Siapa aktor utama di masyarakat yang seyogyanya menjadi mitra kerja sama dengan pelaksana lembaga formal dalam pencegahan kebakaran.

Aspek tersebut di atas menjadi bahan kajian mendalam untuk membangun ilmu pengetahuan tentang pencegahan kebakaran hutan berbasis masyarakat di rawa gambut.  

Kearifan lokal masyarakat yang tersedia dalam pencegahan kebakaran adalah prinsip pencegahan yang terdiri dari kearifan tentang penyebab kerawanan hutan terhadap kebakaran, penyebab api liar, sumber api rutin di lahan, teknik mencegah terjadinya kebakaran, tanda-tanda kemarau, dan adanya sanksi Jipen (denda) bagi pelanggar pembakaran.

Prinsip pra-pemadaman di masyarakat ditunjukkan oleh adanya sistem kebersamaan membakar ladang dan adanya aktivitas menghadapi musim kemarau.

Prinsip pemadaman awal yang dimiliki masyarakat meliputi cara-cara memadamkan api kecil dan pembakaran terkendali pada ladang.

Peluang kolaborasi antar pelaksana pencegahan kebakaran pada lembaga formal dengan masyarakat sekitar hutan ditandai dengan: Pertama, diketahuinya aktor-aktor pengguna api oleh masyarakat yang dapat dijadikan sasaran kolaborasi pemerintah dengan masyarakat sekitar hutan dalam format kolaborasi tertentu. Aktor tersebut adalah petani ladang dan penangkap ikan.

Kedua, terdapat respon-respon positif ketertarikan masyarakat sekitar hutan dalam menerima inovasi pencegahan kebakaran baik dalam aspek pendidikan untuk masyarakat maupun teknik pencegahan kebakaran sebagai bahan kolaborasi yang mencerminkan kesiagaan masyarakat.

Ketiga, adanya kelompok-kelompok regu pengendali kebakaran sebagai media kolaborasi dan penyampaian inovasi pencegahan kebakaran dari pemerintah atau unit pengelola kepada masyarakat sekitar hutan.

Intensitas komunikasi antara pelaksana lembaga formal pencegahan kebakaran dengan masyarakat perlu ditingkatkan dengan jenis informasi yang disampaikan meliputi aspek pendidikan kebakaran dan lingkungan, teknologi pencegahan kebakaran dan peraturan dalam kebakaran hutan yang disampaikan kepada komunikasi utama masyarakat petani ladang dan penangkap ikan dengan cara komunikasi timbal balik dengan masyarakat secara  formal dan informal.

Strategi pencegahan kebakaran hutan rawa gambut berbasis masyarakat perlu diterapkan di setiap desa dengan suatu kebijakan kolaborasi antar pemerintah daerah yang menempatkan diri sebagai fasilitator dan pembina Iptek kebakaran dan lingkungan dengan masyarakat.

Institusi permanen (Unit Pelaksana Teknis Daerah) yang berfungsi sebagai koordinator seluruh kegiatan pencegahan kebakaran berbasis masyarakat perlu dibentuk di tingkat provinsi, sedangkan di tingkat desa, masyarakat dijadikan lembaga kontrol partisipatif yang perlu dibina secara berkelanjutan dan difasilitasi dengan peralatan serta dana pendamping.***

Salmiyati, Mahasiswi Program Doktor di Universiti Teknologi Malaysia

Advertisement
Advertisement
Editor : Rindra Yasin
Sudahkah Anda mengikuti channel whatsapp kami?
WhatsApp
Riau PosIkuti

Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!


Advertisement
Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer