Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
POLEMIK tentang mengisahan Rancangan Undang-Undang Organisasi Kemasyarakatan (RUU Ormas) mengemuka ketika banyak kelompok masyarakat (baca: ormas) menolak. Mereka menganggap, RUU ormas akan membunuh demokrasi. Namun para inisiator RUU Ormas, terutama dari kalangan anggota DPR, menganggap pengesahaan RUU ormas ini penting. Alasannya, RUU ini akan melindungi masyarakat dari Ormas yang mengedepankan kekerasan alias premanisme. Banyak ormas yang dianggap bukan kumpulan masyarakat yang ingin memberikan hal positif bagi masyarakatnya, tetapi justru menjadi ancaman bagi masyarakat.
Sejak Soeharto jatuh 22 Mei 1998, hingga kini Reformasi sudah berjalan 15 tahun. Selama itu, kemerdekaan berserikat sebagaimana dibunyikan di Pasal 28 UUD 1945, menjadi anugerah besar bagi masyarakat. Negara memberi kebebasan kepada siapapun untuk membuat kelompok, organisasi, juga partai. Kecuali ideologi komunis, ideologi apapun diperbolehkan menjadi dasar organisasi tersebut. Maka, muncullah serikat-serikat masyarakat dalam bentuk ormas, partai, yayasan, lembaga, dan sebagainya, yang mengumpulkan massa besar maupun kecil. Ideologinya juga bermacam-macam. Ada yang membawa agama sebagai dasarnya, sosialis, menyatukan agama dengan sosialisme, nasionalisme, dan sebagainya. Mereka tumbuh dan berkembang bak cendawan di musim hujan.
Namun, kebebasan yang diberikan itu banyak yang melenceng dari ide kebebasan dan demokrasi yang diperjuangkan sejak zaman Orde Baru. Banyak ormas yang menjadi kelompok preman. Mereka memintah “uang takut” kepada para pemilik toko, angkutan, tempat hiburan malam, para pengusaha dan sebagainya. Mereka seperti milisi yang memiliki seragam khusus sebagai brand kelompok tersebut. Mereka memiliki struktur mulai dari kelurahan/desa hingga pusat. Tapi ada juga yang hanya bersifat lokal/kawasan tertentu, misalnya hanya ada di tingkat kabupaten atau provinsi. Jika keinginan mereka tak dituruti, mereka meneror dengan berbagai cara. Sebenarnya, di masa Orba pun, ormas model ini sudah ada. Tetapi setelah Reformasi, mereka tumbuh subur. Bahkan, banyak anggota satu ormas yang juga menjadi anggota ormas lain. Ormas yang model begini yang selama ini sering membuat rusuh, bahkan tak jarang mereka membunuh orang.
Ketua DPR RI Marzuki Alie menjelaskan, salah satu semangat RUU Ormas adalah melindungi masyarakat kecil dari ormas-ormas model begini. Tetapi, apakah untuk melindungi mereka perlu dirancang sebuah RUU yang nantinya menjadi UU yang tentunya memiliki konsekuensi hukum yang sangat besar dan luas? Ini yang dipertanyakan para penolak yang sebagian besar adalah pegiat anti-korupsi dan lingkungan. Mereka curiga ada koruptor dan pengusaha busuk anti-demokrasi dan anti-lingkungan yang berada di belakang RUU Ormas ini. Tentang tuduhan yang ini, tentu perlu pembuktian agar tidak menjadi debat kusir dan saling tuding tanpa dasar.
Kekonyolan yang terjadi saat juru bicara salah satu ormas Islam, Munarman, menyiramkan air minum ke Prof Thamrin Amal Tomagola, guru besar sosiologi Universitas Indonesia (UI) dalam sebuah talk show di TVOne kemarin, adalah sebuah bentuk dari “kekerasan” di depan publik yang dilakukan oleh salah satu petinggi ormas. Banyak orang mengecam –sekaligus menjadi bukti— bahwa Munarman tak siap berdemokrasi.
Yang menjadi pertanyaan mendasar adalah: benarkah RUU Ormas ini akan membunuh demokrasi? Di seberangnya: benarkan RUU Ormas ini demi melindungi rakyat dari kekerasan ormas yang sudah keluar dari relnya? Masyarakat memang sangat dan harus dilindungi, tetapi demokrasi juga tak boleh dibunuh.***
Sejak Soeharto jatuh 22 Mei 1998, hingga kini Reformasi sudah berjalan 15 tahun. Selama itu, kemerdekaan berserikat sebagaimana dibunyikan di Pasal 28 UUD 1945, menjadi anugerah besar bagi masyarakat. Negara memberi kebebasan kepada siapapun untuk membuat kelompok, organisasi, juga partai. Kecuali ideologi komunis, ideologi apapun diperbolehkan menjadi dasar organisasi tersebut. Maka, muncullah serikat-serikat masyarakat dalam bentuk ormas, partai, yayasan, lembaga, dan sebagainya, yang mengumpulkan massa besar maupun kecil. Ideologinya juga bermacam-macam. Ada yang membawa agama sebagai dasarnya, sosialis, menyatukan agama dengan sosialisme, nasionalisme, dan sebagainya. Mereka tumbuh dan berkembang bak cendawan di musim hujan.
Namun, kebebasan yang diberikan itu banyak yang melenceng dari ide kebebasan dan demokrasi yang diperjuangkan sejak zaman Orde Baru. Banyak ormas yang menjadi kelompok preman. Mereka memintah “uang takut” kepada para pemilik toko, angkutan, tempat hiburan malam, para pengusaha dan sebagainya. Mereka seperti milisi yang memiliki seragam khusus sebagai brand kelompok tersebut. Mereka memiliki struktur mulai dari kelurahan/desa hingga pusat. Tapi ada juga yang hanya bersifat lokal/kawasan tertentu, misalnya hanya ada di tingkat kabupaten atau provinsi. Jika keinginan mereka tak dituruti, mereka meneror dengan berbagai cara. Sebenarnya, di masa Orba pun, ormas model ini sudah ada. Tetapi setelah Reformasi, mereka tumbuh subur. Bahkan, banyak anggota satu ormas yang juga menjadi anggota ormas lain. Ormas yang model begini yang selama ini sering membuat rusuh, bahkan tak jarang mereka membunuh orang.
Ketua DPR RI Marzuki Alie menjelaskan, salah satu semangat RUU Ormas adalah melindungi masyarakat kecil dari ormas-ormas model begini. Tetapi, apakah untuk melindungi mereka perlu dirancang sebuah RUU yang nantinya menjadi UU yang tentunya memiliki konsekuensi hukum yang sangat besar dan luas? Ini yang dipertanyakan para penolak yang sebagian besar adalah pegiat anti-korupsi dan lingkungan. Mereka curiga ada koruptor dan pengusaha busuk anti-demokrasi dan anti-lingkungan yang berada di belakang RUU Ormas ini. Tentang tuduhan yang ini, tentu perlu pembuktian agar tidak menjadi debat kusir dan saling tuding tanpa dasar.
Kekonyolan yang terjadi saat juru bicara salah satu ormas Islam, Munarman, menyiramkan air minum ke Prof Thamrin Amal Tomagola, guru besar sosiologi Universitas Indonesia (UI) dalam sebuah talk show di TVOne kemarin, adalah sebuah bentuk dari “kekerasan” di depan publik yang dilakukan oleh salah satu petinggi ormas. Banyak orang mengecam –sekaligus menjadi bukti— bahwa Munarman tak siap berdemokrasi.
Yang menjadi pertanyaan mendasar adalah: benarkah RUU Ormas ini akan membunuh demokrasi? Di seberangnya: benarkan RUU Ormas ini demi melindungi rakyat dari kekerasan ormas yang sudah keluar dari relnya? Masyarakat memang sangat dan harus dilindungi, tetapi demokrasi juga tak boleh dibunuh.***
Advertisement
Advertisement
Riau PosIkuti
Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!
Advertisement
Advertisement
Berita Terkini
Advertisement
Advertisement

