Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Daftar Calon Sementara (DCS) anggota DPR RI, DPRD Provinsi dan DPRD kabupaten/ kota telah dipublikasikan Komisi Pemilihan Umum (KPU), belum lama ini.
Entah karena publikasi DCS bersamaan dengan isu kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) dan bencana kabut asap yang menimpa Riau, atau disebabkan hal lain, ternyata itu tidak banyak koreksi atau masukan dari masyarakat.
Tujuan mempublikasikan DCS tersebut agar masyarakat tahu sendiri calon wakilnya kelak di parlemen. Dengan begitu, masyarakat punya waktu untuk berpikir, akan dicoblos atau tidak si calon wakilnya itu.
Lebih penting dari itu ialah dengan mempublikasikan DCS, KPU berharap agar ada masukan yang bersifat koreksi dari masyarakat.
Misalnya, patut tidak si calon yang namanya masuk DCS dari Parpol peserta Pemilu 2014 kelak menjadi wakil rakyat. Bermasalah atau tidak calon wakil rakyat itu.
Dengan kata lain, publikasi DCS sesungguhnya mengajak partisipasi politik atas penyelenggarakan Pemilu 2014 sejak dini. Bukan hanya melalui penggunaan hak pilih —mencoblos surat suara.
Persoalannya ialah ternyata publik kurang begitu perhatian pada DCS. Mereka terkesan tidak antusias untuk mereaksi DCS. Paling tidak, DCS itu tidak menggugah apa pun. Publik seperti tidak peduli dengan calon wakilnya kelak.
Soal minimnya respons itu, kita patut was-was. Khawatir jangan-jangan sikap diam rakyat itu memang mencerminkan ketidakpedulian —sikap apatis— masyarakat terhadap calon wakilnya di parlemen, yang akan berujung pada semakin tingginya angka Golongan Putih (Golput).
Rasa was-was patut dikemukakan karena banyak masyarakat yang trauma. Sepak terjang Parpol dan kiprah wakil rakyat yang jauh dari amanah selama lima tahun ini (2009-2014) sangat mungkin membuat kecewa masyarakat.
Janji memperjuangkan kehidupan lebih baik bukan hanya tidak bisa ditepati. Justru yang memalukan ialah malah banyak wakil rakyat yang salah jalan. Jauh dari komitmennya untuk menegakkan moralitas politik.
Simak, misalnya, makin banyak saja belakangan ini sepak terjang wakil rakyat di parlemen yang berujung ke pengadilan tindak pidana korupsi (Tipikor), dan banyak kasus lainnya yang menjerat wakil rakyat di Tanah Air ini.
Yang kita khawatirkan ialah sepinya respons terhadap DCS merupakan wujud protes diam. Perlawanan tersembunyi. Seperti membiarkan arena pertunjukan sepakbola tanpa suporter (dukungan).***
Entah karena publikasi DCS bersamaan dengan isu kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) dan bencana kabut asap yang menimpa Riau, atau disebabkan hal lain, ternyata itu tidak banyak koreksi atau masukan dari masyarakat.
Tujuan mempublikasikan DCS tersebut agar masyarakat tahu sendiri calon wakilnya kelak di parlemen. Dengan begitu, masyarakat punya waktu untuk berpikir, akan dicoblos atau tidak si calon wakilnya itu.
Lebih penting dari itu ialah dengan mempublikasikan DCS, KPU berharap agar ada masukan yang bersifat koreksi dari masyarakat.
Misalnya, patut tidak si calon yang namanya masuk DCS dari Parpol peserta Pemilu 2014 kelak menjadi wakil rakyat. Bermasalah atau tidak calon wakil rakyat itu.
Dengan kata lain, publikasi DCS sesungguhnya mengajak partisipasi politik atas penyelenggarakan Pemilu 2014 sejak dini. Bukan hanya melalui penggunaan hak pilih —mencoblos surat suara.
Persoalannya ialah ternyata publik kurang begitu perhatian pada DCS. Mereka terkesan tidak antusias untuk mereaksi DCS. Paling tidak, DCS itu tidak menggugah apa pun. Publik seperti tidak peduli dengan calon wakilnya kelak.
Soal minimnya respons itu, kita patut was-was. Khawatir jangan-jangan sikap diam rakyat itu memang mencerminkan ketidakpedulian —sikap apatis— masyarakat terhadap calon wakilnya di parlemen, yang akan berujung pada semakin tingginya angka Golongan Putih (Golput).
Rasa was-was patut dikemukakan karena banyak masyarakat yang trauma. Sepak terjang Parpol dan kiprah wakil rakyat yang jauh dari amanah selama lima tahun ini (2009-2014) sangat mungkin membuat kecewa masyarakat.
Janji memperjuangkan kehidupan lebih baik bukan hanya tidak bisa ditepati. Justru yang memalukan ialah malah banyak wakil rakyat yang salah jalan. Jauh dari komitmennya untuk menegakkan moralitas politik.
Simak, misalnya, makin banyak saja belakangan ini sepak terjang wakil rakyat di parlemen yang berujung ke pengadilan tindak pidana korupsi (Tipikor), dan banyak kasus lainnya yang menjerat wakil rakyat di Tanah Air ini.
Yang kita khawatirkan ialah sepinya respons terhadap DCS merupakan wujud protes diam. Perlawanan tersembunyi. Seperti membiarkan arena pertunjukan sepakbola tanpa suporter (dukungan).***
Advertisement
Advertisement
Riau PosIkuti
Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!
Advertisement
Advertisement
Berita Terkini
Advertisement
Advertisement

