Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Beberapa hari lagi kita akan memasuki Ramadan. Bagi umat Islam pada bulan ini dilaksanakan puasa wajib, yang disebut dengan puasa Ramadan.
Tentunya kita semua menyambut gembira bulan yang penuh berkah ini. Tetapi ada sejumlah permasalahan yang sering terjadi saat bulan Ramadan tiba.
Yakni masalah kenaikan harga barang-barang, batas buka tutup tempat hiburan malam dan rumah makan, dan masalah klasik lainnya soal menjamurnya jumlah pengemis yang datang dari luar daerah ke sejumlah persimpangan jalan dan tempat ibadah di Pekanbaru.
Seharusnya sejumlah deretan masalah ini tentunya sudah dipersiapkan pula antisipasinya oleh pemerintah. Tetapi selalu saja terjadi kecolongan, misalnya masalah kenaikan harga barang.
Harga barang-barang tak mampu direm, khususnya keperluan pokok, seperti gula, minyak makan dan keperluan lainnya. Jangankan di saat Ramadan, di bulan-bulan biasa saja harga minyak makan tak mampu diredam.
Masalah kenaikan harga ini seharusnya jauh-jauh hari sudah diantisipasi, apakah melalui penyimpanan stok untuk kegiatan bazar yang akan digelar di sejumlah kelurahan dan kecamatan atau disimpan untuk operasi pasar, yang gunanya mengansitipasi kenaikan harga.
Selama ini yang terjadi, pemerintah lengah, sehingga tat kala harga keperluan pokok itu naik, barulah pemerintah turun ke lapangan.
Padahal jauh-jauh hari para spekulan sudah menimbun barang, yang gunanya untuk dilepas di saat harga sudah melambung.
Hukum pasar bahwa harga sangat tergantung pada ketersedian barang, akan digunakan oleh para spekulan untuk meraup keuntungan yang sebanyak-banyaknya.
Konsekwensinya, rakyat kecil yang menjadi korban. Di saat penghasilan mereka tak mencukupi —akibat kenaikan harga BBM yang berdampak pada harga lainnya—, di saat itu pula keperluan semakin banyak dan harga barang pun melonjak naik. Mereka menjerit tak mampu membeli.
Di sini peranan pemerintah sebagai stabilisator harga —itu pun kalau masih memiliki peranan—. Sepertinya soal harga ini peranan pemerintah sangat lemah. Pemerintah belum dapat mengendalikan harga, yang bisa hanya menaikan harga.
Bisa dikatakan yang mengendalikan negara ini adalah pihak swasta, bukan pemerintah. Buktinya kenaikan harga barang-barang pokok tidak dapat dikendalikan.
Jangankan harga beras yang memang dipruduksi swasta, harga BBM saja yang diproduksi pemerintah pun tidak dapat dikendalikan. Lihat saja harga eceran BBM di beberapa daerah seperti di Kepulauan Meranti mencapai Rp30 ribu per liter.
Harga BBM sangat berpengaruh besar terhadap perekonomian rakyat, karena kenaikan BBM berdampak pada kenaikan jasa transportasi dan lainnya.
Masalah lainnya menjelang Ramadan ini, perlu juga disosialisasikan bagaikan aturan atau etika pengusaha hiburan dalam menjalankan usahanya.
Sebab, sering terjadi bentrokan antara pengusaha hiburan dengan masyarakat sekitar, karena pihak pengusaha tidak mengindahkan bulan suci Ramadan. Untuk itu, Ramadan tahun lalu hendaknya menjadi pelajaran bersama, apa-apa saja kelemahan kita. Baik bagi pengusaha, pemerintah maupun umat Islam sendiri.
Semoga memasuki Ramadan tahun ini segala permasalahan itu dapat diatasi hendaknya. Mulai dari masalah kenaikan harga keperluan pokok, penertiban tempat-tempat hiburan, dan tempat-tempat maksiat.
Selain itu soal tradisi belimau kasai, hendaknya digelar sesuai tuntuan ajaran Islam dan mendapat pengawasan aparat polisi, sebab tidak jarang setiap tahun pelaksanaan belimau kasai ini memakan korban jiwa, yakni korban tenggelam di sungai. Bagi yanghendak pulang kampung, juga perlu memperhatikan keselamatan jiwa.
Semoga pelaksanaan ibadah puasa Ramadan tahun ini akan lebih baik dibandingkan tahun sebelumnya.***
Tentunya kita semua menyambut gembira bulan yang penuh berkah ini. Tetapi ada sejumlah permasalahan yang sering terjadi saat bulan Ramadan tiba.
Yakni masalah kenaikan harga barang-barang, batas buka tutup tempat hiburan malam dan rumah makan, dan masalah klasik lainnya soal menjamurnya jumlah pengemis yang datang dari luar daerah ke sejumlah persimpangan jalan dan tempat ibadah di Pekanbaru.
Seharusnya sejumlah deretan masalah ini tentunya sudah dipersiapkan pula antisipasinya oleh pemerintah. Tetapi selalu saja terjadi kecolongan, misalnya masalah kenaikan harga barang.
Harga barang-barang tak mampu direm, khususnya keperluan pokok, seperti gula, minyak makan dan keperluan lainnya. Jangankan di saat Ramadan, di bulan-bulan biasa saja harga minyak makan tak mampu diredam.
Masalah kenaikan harga ini seharusnya jauh-jauh hari sudah diantisipasi, apakah melalui penyimpanan stok untuk kegiatan bazar yang akan digelar di sejumlah kelurahan dan kecamatan atau disimpan untuk operasi pasar, yang gunanya mengansitipasi kenaikan harga.
Selama ini yang terjadi, pemerintah lengah, sehingga tat kala harga keperluan pokok itu naik, barulah pemerintah turun ke lapangan.
Padahal jauh-jauh hari para spekulan sudah menimbun barang, yang gunanya untuk dilepas di saat harga sudah melambung.
Hukum pasar bahwa harga sangat tergantung pada ketersedian barang, akan digunakan oleh para spekulan untuk meraup keuntungan yang sebanyak-banyaknya.
Konsekwensinya, rakyat kecil yang menjadi korban. Di saat penghasilan mereka tak mencukupi —akibat kenaikan harga BBM yang berdampak pada harga lainnya—, di saat itu pula keperluan semakin banyak dan harga barang pun melonjak naik. Mereka menjerit tak mampu membeli.
Di sini peranan pemerintah sebagai stabilisator harga —itu pun kalau masih memiliki peranan—. Sepertinya soal harga ini peranan pemerintah sangat lemah. Pemerintah belum dapat mengendalikan harga, yang bisa hanya menaikan harga.
Bisa dikatakan yang mengendalikan negara ini adalah pihak swasta, bukan pemerintah. Buktinya kenaikan harga barang-barang pokok tidak dapat dikendalikan.
Jangankan harga beras yang memang dipruduksi swasta, harga BBM saja yang diproduksi pemerintah pun tidak dapat dikendalikan. Lihat saja harga eceran BBM di beberapa daerah seperti di Kepulauan Meranti mencapai Rp30 ribu per liter.
Harga BBM sangat berpengaruh besar terhadap perekonomian rakyat, karena kenaikan BBM berdampak pada kenaikan jasa transportasi dan lainnya.
Masalah lainnya menjelang Ramadan ini, perlu juga disosialisasikan bagaikan aturan atau etika pengusaha hiburan dalam menjalankan usahanya.
Sebab, sering terjadi bentrokan antara pengusaha hiburan dengan masyarakat sekitar, karena pihak pengusaha tidak mengindahkan bulan suci Ramadan. Untuk itu, Ramadan tahun lalu hendaknya menjadi pelajaran bersama, apa-apa saja kelemahan kita. Baik bagi pengusaha, pemerintah maupun umat Islam sendiri.
Semoga memasuki Ramadan tahun ini segala permasalahan itu dapat diatasi hendaknya. Mulai dari masalah kenaikan harga keperluan pokok, penertiban tempat-tempat hiburan, dan tempat-tempat maksiat.
Selain itu soal tradisi belimau kasai, hendaknya digelar sesuai tuntuan ajaran Islam dan mendapat pengawasan aparat polisi, sebab tidak jarang setiap tahun pelaksanaan belimau kasai ini memakan korban jiwa, yakni korban tenggelam di sungai. Bagi yanghendak pulang kampung, juga perlu memperhatikan keselamatan jiwa.
Semoga pelaksanaan ibadah puasa Ramadan tahun ini akan lebih baik dibandingkan tahun sebelumnya.***
Advertisement
Advertisement
Riau PosIkuti
Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!
Advertisement
Advertisement
Berita Terkini
Advertisement
Advertisement

