Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Statistik perkembangan usaha mikro, kecil, menengah Kementerian Koperasi yang dirilis awal Mei 2013 yang lalu menunjukkan beberapa fakta penting yang perlu diperhatikan dalam pengembangan usaha mikro di Indonesia tahun 2013.
Fakta pertama, bahwa usaha mikro yang kini telah berjumlah 55,8 juta merupakan jumlah unit usaha terbesar yang merupakan 98,79 persen dari total usaha yang ada di Indonesia.
Fakta kedua, dalam serapan tenaga kerja ternyata usaha mikro masih sangat dominan dengan menyerap tenaga kerja dengan jumlah hampir seratus juta atau setara dengan 90,12 persen dari seluruh usaha yang ada di Indonesia.
Bandingkan dengan usaha besar yang hanya menyerap 3 jutaan tenaga kerja.
Fakta ketiga, dari sisi kontribusi Produk Domestik Bruto atas dasar harga berlaku ternyata usaha mikro telah mampu memberikan kontribusi sebesar 34, 73 persen.
Konstribusi ini ternyata setelah sekian lama masih jauh lebih tinggi daripada usaha kecil dan usaha menengah. Kontribusi ini sepertinya akan segera menyusul kontribusi usaha besar yang saat ini telah berada pada angka 42,06 persen.
Dari tiga fakta penting di atas maka tidaklah mengherankan dalam usahanya memberdayakan pengusaha mikro ini secara sistematis pemerintah telah melahirkan tiga pondasi penting yang sangat strategis dalam memberdayakan pengusaha mikro Indonesia yaitu dengan melahirkan tiga UU strategis.
UU yang menjadi pilar penting bagi usaha mikro itu adalah UU Nomor 20/2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan menengah, UU Nomor 17/ 2012 tentang Perkoperasian serta yang paling baru UU Nomor 01/2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro.
Tiga UU ini dapat dikatakan sebagai pondasi karena sangat terkait dalam upaya pemerintah termasuk Pemprov Riau untuk mewujudkan struktur perekonomian daerah yang seimbang, berkembang dan berkeadilan.
Disamping itu hadirnya UU itu amat penting dalam mengakselerasi sinergis kelembagaan untuk mempercepat pengembangan usaha mikro menjadi usaha yang tangguh dan mandiri.
Dengan telah ditingkatkannya peran usaha mikro ini dalam UU maka sangatlah dimungkinkan kiranya kondisi ini ke depannya akan mempercepat lahirnya penciptaan lapangan kerja, pemerataan pendapatan, pertumbuhan ekonomi dan pengentasan rakyat dari kemiskinan di semua daerah yang saat ini bersiap merealisasikan Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI).
Satu hal yang masih menjadi tanya bagi penulis adalah apakah lahirnya MP3EI ini nantinya juga dapat menjadi tool penting bagi Pemprov Riau dan Pemkab/Pemko dalam mempersiapkan bahkan mengakselerasi pengentasan kemiskinan di Riau.
Kita semua tentu saja berharap dengan adanya MP3EI akan menjadi pilar penting pula dalam mengakselerasi upaya pengentasan kemiskinan di Riau bukannya mempertinggi angka kemiskinan yang menjadi sangat rawan paska kenaikan harga BBM.
KUR dan Sinergitas Kelembagaan
Pengalaman Riau dalam mengembangkan usaha mikro menunjukkan bahwa usaha mikro ternyata masih menghadapi beberapa kendala dalam pengembangan usahanya.
Fakta menunjukkan kemampuan SDM yang terbatas, minimnya jangkauan pemasaran, minimnya akses kredit perbankan dan tidak adanya kemampuan UMK dalam menyediakan agunan masih menjadi kendala utama usaha mikro dalam pengembangan usaha.
Tidak salah selama ini terlihat banyak model pemberdayaan yang dilakukan dalam pengembangan usaha mikro menghadapi kendala di atas.
Minimal terdapat tiga kebijakan yang amat diperlukan dalam pemberdayaan usaha mikro yaitu pengembangan kewirausahaan, peningkatkan pasar produk dan peningkatan akses pada sumber pembiayaan.
Salah satu ikhtiar pemerintah yang kita nilai cukup sukses untuk meningkatkan akses usaha mikro pada sumber pembiayaan yaitu dengan mengkreasikan produk kredit usaha rakyat (KUR).
Produk KUR pada hakikatnya dikembangkan dalam rangka menjawab dua masalah dalam pengembangan usaha mikro yaitu masalah akses pembiayaan dan keterbatasan dalam penyediaan agunan.
Statistik terbaru Kementrian Perekonomian menunjukkan sejak diluncurkan 2007 sampai dengan April 2013 dengan fasilitas KUR telah dibiayai 8,4 juta pengusaha dengan jumlah penyaluran sampai dengan April 2013 adalah yaitu Rp111,8 triliun.
Tahun 2012 merupakan tahun penyaluran KUR terbesar dengan penyaluran pada tahun itu adalah Rp34 triliun. Sampai dengan saat ini sektor perdagangan, pertanian dan jasa dunia usaha merupakan sektor ekonomi dominan yang telah dibiayai KUR.
Bila dilihat sebaran penyaluran KUR terlihat konsentrasi terbesar masih berada di Pulau Jawa 56 persen dan Sumatera 22 persen.
Bandingkan dengan Kalimantan, Sulawesi yang masih 9 persen dan Papua 2,7 persen. Provinsi Jateng, Jatim dan Jabar merupakan provinsi penyalur KUR terbesar. Bagaimana dengan Riau? Secara nasional Riau masih termasuk dalam 7 provinsi terbesar yang telah menyalurkan KUR sampai dengan saat ini.
Hanya saja sebuah pertanyaan yang sering penulis dengar adalah apakah penerima KUR telah tepat sasaran dan benar-benar efektif dalam mengentaskan kemiskinan di Riau. Untuk itulah isu ketepatan penyaluran bagi segmen productive poor haruslah menjadi perhatian utama dalam penyaluran KUR Riau di masa depan.
Bagaimanakah model kebijakan lain yang dapat digunakan dalam pengentasan kemiskinan di Riau. Penulis mengusulkan kiranya Riau bisa mengkreasikan kerja sama sinergistis Pemprov, Pemkab, DPRD dan Badan Pertanahan Nasional dengan mengakselerasi program sertifikasi tanah rakyat secara gratis.
Menurut penulis ini akan menjadi pilar yang penting, tepat dan mengena dalam pemberdayaan ekonomi desa di Riau apalagi bila diberikan pada segmen orang miskin yang masih produktif.
Mengapa? Karena dengan adanya sertifikat tanah tadi segmen productive poor ini nantinya akan dapat memperoleh pinjaman dari lembaga keuangan yang akan digunakan dalam pengembangan usaha.
Coba Anda bayangkan jika kita bisa merealisasikan satu rumah satu sertifikat tanah untuk productive poor berapakah serapan tenaga kerja yang akan diserap oleh segmen ini. Akan sangat luar biasa manfaatnya.
Akhirnya master plan pengentasan kemiskinan Riau perlu dikreasikan dengan harapan pasca triliunan rupiah dana dikucurkan dalam merealisasikan MP3EI berikut asesoris infrastrukturnya seyogyanya pula harus mampu memberikan kemanfaatan secara ekonomis utamanya bagi pengusaha mikro yang ada di Riau. Bagaimana menurut Anda?***
Bambang R Rustam, Praktisi Perbankan
Fakta pertama, bahwa usaha mikro yang kini telah berjumlah 55,8 juta merupakan jumlah unit usaha terbesar yang merupakan 98,79 persen dari total usaha yang ada di Indonesia.
Fakta kedua, dalam serapan tenaga kerja ternyata usaha mikro masih sangat dominan dengan menyerap tenaga kerja dengan jumlah hampir seratus juta atau setara dengan 90,12 persen dari seluruh usaha yang ada di Indonesia.
Bandingkan dengan usaha besar yang hanya menyerap 3 jutaan tenaga kerja.
Fakta ketiga, dari sisi kontribusi Produk Domestik Bruto atas dasar harga berlaku ternyata usaha mikro telah mampu memberikan kontribusi sebesar 34, 73 persen.
Konstribusi ini ternyata setelah sekian lama masih jauh lebih tinggi daripada usaha kecil dan usaha menengah. Kontribusi ini sepertinya akan segera menyusul kontribusi usaha besar yang saat ini telah berada pada angka 42,06 persen.
Dari tiga fakta penting di atas maka tidaklah mengherankan dalam usahanya memberdayakan pengusaha mikro ini secara sistematis pemerintah telah melahirkan tiga pondasi penting yang sangat strategis dalam memberdayakan pengusaha mikro Indonesia yaitu dengan melahirkan tiga UU strategis.
UU yang menjadi pilar penting bagi usaha mikro itu adalah UU Nomor 20/2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan menengah, UU Nomor 17/ 2012 tentang Perkoperasian serta yang paling baru UU Nomor 01/2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro.
Tiga UU ini dapat dikatakan sebagai pondasi karena sangat terkait dalam upaya pemerintah termasuk Pemprov Riau untuk mewujudkan struktur perekonomian daerah yang seimbang, berkembang dan berkeadilan.
Disamping itu hadirnya UU itu amat penting dalam mengakselerasi sinergis kelembagaan untuk mempercepat pengembangan usaha mikro menjadi usaha yang tangguh dan mandiri.
Dengan telah ditingkatkannya peran usaha mikro ini dalam UU maka sangatlah dimungkinkan kiranya kondisi ini ke depannya akan mempercepat lahirnya penciptaan lapangan kerja, pemerataan pendapatan, pertumbuhan ekonomi dan pengentasan rakyat dari kemiskinan di semua daerah yang saat ini bersiap merealisasikan Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI).
Satu hal yang masih menjadi tanya bagi penulis adalah apakah lahirnya MP3EI ini nantinya juga dapat menjadi tool penting bagi Pemprov Riau dan Pemkab/Pemko dalam mempersiapkan bahkan mengakselerasi pengentasan kemiskinan di Riau.
Kita semua tentu saja berharap dengan adanya MP3EI akan menjadi pilar penting pula dalam mengakselerasi upaya pengentasan kemiskinan di Riau bukannya mempertinggi angka kemiskinan yang menjadi sangat rawan paska kenaikan harga BBM.
KUR dan Sinergitas Kelembagaan
Pengalaman Riau dalam mengembangkan usaha mikro menunjukkan bahwa usaha mikro ternyata masih menghadapi beberapa kendala dalam pengembangan usahanya.
Fakta menunjukkan kemampuan SDM yang terbatas, minimnya jangkauan pemasaran, minimnya akses kredit perbankan dan tidak adanya kemampuan UMK dalam menyediakan agunan masih menjadi kendala utama usaha mikro dalam pengembangan usaha.
Tidak salah selama ini terlihat banyak model pemberdayaan yang dilakukan dalam pengembangan usaha mikro menghadapi kendala di atas.
Minimal terdapat tiga kebijakan yang amat diperlukan dalam pemberdayaan usaha mikro yaitu pengembangan kewirausahaan, peningkatkan pasar produk dan peningkatan akses pada sumber pembiayaan.
Salah satu ikhtiar pemerintah yang kita nilai cukup sukses untuk meningkatkan akses usaha mikro pada sumber pembiayaan yaitu dengan mengkreasikan produk kredit usaha rakyat (KUR).
Produk KUR pada hakikatnya dikembangkan dalam rangka menjawab dua masalah dalam pengembangan usaha mikro yaitu masalah akses pembiayaan dan keterbatasan dalam penyediaan agunan.
Statistik terbaru Kementrian Perekonomian menunjukkan sejak diluncurkan 2007 sampai dengan April 2013 dengan fasilitas KUR telah dibiayai 8,4 juta pengusaha dengan jumlah penyaluran sampai dengan April 2013 adalah yaitu Rp111,8 triliun.
Tahun 2012 merupakan tahun penyaluran KUR terbesar dengan penyaluran pada tahun itu adalah Rp34 triliun. Sampai dengan saat ini sektor perdagangan, pertanian dan jasa dunia usaha merupakan sektor ekonomi dominan yang telah dibiayai KUR.
Bila dilihat sebaran penyaluran KUR terlihat konsentrasi terbesar masih berada di Pulau Jawa 56 persen dan Sumatera 22 persen.
Bandingkan dengan Kalimantan, Sulawesi yang masih 9 persen dan Papua 2,7 persen. Provinsi Jateng, Jatim dan Jabar merupakan provinsi penyalur KUR terbesar. Bagaimana dengan Riau? Secara nasional Riau masih termasuk dalam 7 provinsi terbesar yang telah menyalurkan KUR sampai dengan saat ini.
Hanya saja sebuah pertanyaan yang sering penulis dengar adalah apakah penerima KUR telah tepat sasaran dan benar-benar efektif dalam mengentaskan kemiskinan di Riau. Untuk itulah isu ketepatan penyaluran bagi segmen productive poor haruslah menjadi perhatian utama dalam penyaluran KUR Riau di masa depan.
Bagaimanakah model kebijakan lain yang dapat digunakan dalam pengentasan kemiskinan di Riau. Penulis mengusulkan kiranya Riau bisa mengkreasikan kerja sama sinergistis Pemprov, Pemkab, DPRD dan Badan Pertanahan Nasional dengan mengakselerasi program sertifikasi tanah rakyat secara gratis.
Menurut penulis ini akan menjadi pilar yang penting, tepat dan mengena dalam pemberdayaan ekonomi desa di Riau apalagi bila diberikan pada segmen orang miskin yang masih produktif.
Mengapa? Karena dengan adanya sertifikat tanah tadi segmen productive poor ini nantinya akan dapat memperoleh pinjaman dari lembaga keuangan yang akan digunakan dalam pengembangan usaha.
Coba Anda bayangkan jika kita bisa merealisasikan satu rumah satu sertifikat tanah untuk productive poor berapakah serapan tenaga kerja yang akan diserap oleh segmen ini. Akan sangat luar biasa manfaatnya.
Akhirnya master plan pengentasan kemiskinan Riau perlu dikreasikan dengan harapan pasca triliunan rupiah dana dikucurkan dalam merealisasikan MP3EI berikut asesoris infrastrukturnya seyogyanya pula harus mampu memberikan kemanfaatan secara ekonomis utamanya bagi pengusaha mikro yang ada di Riau. Bagaimana menurut Anda?***
Bambang R Rustam, Praktisi Perbankan
Advertisement
Advertisement
Riau PosIkuti
Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!
Advertisement
Advertisement
Berita Terkini
Advertisement
Advertisement

