Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Mungkin sudah tidak mengejutkan lagi ketika pekan lalu hasil survei Global Corruption Barometer (GBC) 2013 yang dirilis Transparency International menyebutkan bahwa di dunia, praktik korupsi makin buruk, dan politisi serta partai politik dinilai sebagai paling korup.
Hasil survei itu mencerminkan bahwa korupsi telah menjadi masalah global. Korupsi bagaikan penyakit menular dalam tingkatan pandemik, karena menjalar ke banyak wilayah.
Hasil survei itu menyebutkan bahwa pada 51 negara di seluruh dunia, partai politik dipandang sebagai lembaga yang paling korup.
Di Indonesia sendiri, seperti disampaikan peneliti TI Indonesia, Wahyudi Tohari, lima teratas lembaga yang dianggap paling korup antara lain kepolisian, parlemen, peradilan, partai politik dan pejabat publik.
Apa arti semuanya itu? Survei tersebut menunjukkan bahwa baik di tingkat global maupun di Indonesia sendiri, ternyata oknum politisi dan partai politik belum mau jauh dari perilaku memberantas korupsi.
Malah, menjadi bagian dari merajalelanya korupsi. Artinya, sebagian dari para politisi menjadi korup baik saat berbalut jaket partai politik maupun ketika memakai pin yang disematkan di jasnya sebagai anggota dewan yang terhormat.
Bahkan, dari beberapa kasus yang sudah terungkap, justru saat berposisi sebagai wakil rakyat, para oknum itu tersandung kasus korupsi yang menggunakan kekuasaannya sebagai legislator (pembuat aturan), pengawas dan memutuskan anggaran, sebagai ruang bermain.
Tiga fungsi itu bisa menjadi instrumen yang berpotensi melakukan berbagai modus serta objek korupsi.
Saat ini nyaris tiap hari ada berita dan data keterlibatan sejumlah politikus yang tersangkut berbagai kasus korupsi. Karenanya, sikap parpol (partai politik) sangat penting untuk menuntaskan kasus korupsi.
Bila parpol sebagai institusi yang sangat berpengaruh dalam putusan politik serta pembentukan opini hukum (bahkan memengaruhi proses hukum) bersikap melindungi kadernya yang korup, itu menjadi alamat buruk bagi penegakan hukum.
Parpol harus bersikap terbuka dan memberikan akses penuh untuk setiap pengusutan korupsi. Saatnya kita tinggalkan era kekuatan politik mengintervensi proses hukum.
Aparat hukum juga tak perlu ragu-ragu dalam mengusut kader parpol yang terlibat korupsi. Tak perlu takut pada jaket politisi, apapun warnanya.***
Hasil survei itu mencerminkan bahwa korupsi telah menjadi masalah global. Korupsi bagaikan penyakit menular dalam tingkatan pandemik, karena menjalar ke banyak wilayah.
Hasil survei itu menyebutkan bahwa pada 51 negara di seluruh dunia, partai politik dipandang sebagai lembaga yang paling korup.
Di Indonesia sendiri, seperti disampaikan peneliti TI Indonesia, Wahyudi Tohari, lima teratas lembaga yang dianggap paling korup antara lain kepolisian, parlemen, peradilan, partai politik dan pejabat publik.
Apa arti semuanya itu? Survei tersebut menunjukkan bahwa baik di tingkat global maupun di Indonesia sendiri, ternyata oknum politisi dan partai politik belum mau jauh dari perilaku memberantas korupsi.
Malah, menjadi bagian dari merajalelanya korupsi. Artinya, sebagian dari para politisi menjadi korup baik saat berbalut jaket partai politik maupun ketika memakai pin yang disematkan di jasnya sebagai anggota dewan yang terhormat.
Bahkan, dari beberapa kasus yang sudah terungkap, justru saat berposisi sebagai wakil rakyat, para oknum itu tersandung kasus korupsi yang menggunakan kekuasaannya sebagai legislator (pembuat aturan), pengawas dan memutuskan anggaran, sebagai ruang bermain.
Tiga fungsi itu bisa menjadi instrumen yang berpotensi melakukan berbagai modus serta objek korupsi.
Saat ini nyaris tiap hari ada berita dan data keterlibatan sejumlah politikus yang tersangkut berbagai kasus korupsi. Karenanya, sikap parpol (partai politik) sangat penting untuk menuntaskan kasus korupsi.
Bila parpol sebagai institusi yang sangat berpengaruh dalam putusan politik serta pembentukan opini hukum (bahkan memengaruhi proses hukum) bersikap melindungi kadernya yang korup, itu menjadi alamat buruk bagi penegakan hukum.
Parpol harus bersikap terbuka dan memberikan akses penuh untuk setiap pengusutan korupsi. Saatnya kita tinggalkan era kekuatan politik mengintervensi proses hukum.
Aparat hukum juga tak perlu ragu-ragu dalam mengusut kader parpol yang terlibat korupsi. Tak perlu takut pada jaket politisi, apapun warnanya.***
Advertisement
Advertisement
Riau PosIkuti
Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!
Advertisement
Advertisement
Berita Terkini
Advertisement
Advertisement

