Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Menyorot Upaya Pemerintah Menghapus Pilkada Langsung

R
Penulis: Rindra Yasin❯
Korupsi di negeri ini memang telah melunturkan kepercayaan publik. Hal ini tergambar dari hasil survei terbaru yang dilakukan Lembaga Survei Nasional (LSN) tentang sepak terjang partai politik (Parpol) dalam proses penyelenggaraan negara.

Partai Demokrat (PD) dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) berada pada tingkat kepercayaan paling rendah, jika dibandingkan dengan parpol seserta Pemilu 2014 lainnya.

‘’Isu korupsi yang langsung mengarah pada masing-masing pimpinan partai keduanya bisa jadi merupakan alasan publik,’’ kata peneliti LSN Dipa Pradipta saat memaparkan hasil survei, seperti yang ditulis Riau Pos, kemarin.

Dari survei yang sudah ada sebelum ini, kasus korupsi bukan saja terjadi pada tokoh parpol yang ada di pusat, tapi sudah masuk ke provinsi, kabupaten dan kota seluruh Indonesia.

Banyak gubernur, wali kota dan bupati yang terjerat kasus korupsi, sebagian ada yang divonis dan sebagian lainnya sedang proses pengadilan tindak pidana korupsi.

Tidak hanya kasus korupsi, sejumlah masalah muncul ke permukaan, seperti money politic, konflik antara pendukung pemimpin yang memakan korban nyawa dan kerugian materi lainnya, ketidakharmonisan pasangan pemimpin dan wakilnya setelah beberapa tahun menjabat, kebijakan kepala daerah yang merugikan karir Pegawai Negeri Sipil (PNS) sebagai abdi negara dan yang lebih kentara adalah ongkos pemilihan pemimpin yang fantastis, yang cenderung dinilai mubazir dan membuang-buang uang rakyat.

Menurut Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), semua terjadi setelah negeri ini memulai era baru dalam proses kepemimpinan di daerah dengan cara Pemilihan Kepada Daerah (Pilkada) secara langsung yang dimuat dalam Undang-Undang Nomor 32/2004.

Atas dasar itu pula, Menteri Dalam Negeri Gamawan Fawzi menyatakan pihaknya mengusulkan agar Pilkada kepala daerah provinsi, kabupaten kota, tidak lagi dipilih secara langsung, tapi kembali seperti dulu, yaitu dipilih Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).

Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) saat ini memang sedang menggodok usulan pemerintah ini. Semula target April kemarin rampung, pembahasan terus molor. DPR menargetkan Juli ini pembahasan bisa dirampungkan.

Semoga Ramadan kali ini yang bersamaan dengan agenda DPR akan membahas Rancangan Undang-Undang Pilkada memberikan kekuatan kepada wakil rakyat dalam merancang dan merenungkan seperti apa baiknya negeri ini lima tahun mendatang.***

Advertisement
Advertisement
Editor : Rindra Yasin
Sudahkah Anda mengikuti channel whatsapp kami?
WhatsApp
Riau PosIkuti

Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!


Advertisement
Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer