Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Sengkarut THR

R
Penulis: Rindra Yasin❯
Tunjangan Hari Raya (THR) bisa diibaratkan “oase” di tengah himpitan hidup yang dialami kaum buruh. Keperluan yang serba meningkat menjelang hari raya relatif tertutupi oleh adanya THR di tangan.

Buruh pun tetap dapat merayakan hari raya dengan gembira, berkumpul bersama keluarga dan menikmati hidangan yang jauh lebih baik.

Dengan demikian, THR memiliki peran amat krusial “menyukseskan” perayaan hari raya kaum buruh. Sebaliknya, amat sulit membayangkan melewati hari raya Idul Fitri tanpa THR.

Berbagai kekecewaan siap dihadapi, mulai dari tak bisa mudik, tak mampu beli baju baru, hingga sekadar menyediakan penganan khas Idul Fitri. Ngenes, kata orang Jawa bilang, hari raya tanpa makan ketupat.

Saat ini keadaan diperparah oleh kenaikan harga keperluan pokok, setelah pasar dihantam kenaikan harga BBM. Harga sembako melejit tak terkendali, bahkan untuk ukuran harga hari raya.

Sebulan gaji buruh nyaris tak bermakna untuk menghadapi situasi gila-gilaan seperti sekarang.

Mayoritas buruh pun berada dalam kondisi “harap-harap cemas” dan cenderung khawatir. Pertama, menyikapi harga keperluan pokok yang terus melonjak naik.

Kedua, apakah akan menerima THR atau tidak. Tidak heran, selain pemberitaan mudik, menjelang hari raya media-media massa juga diramaikan oleh kasus-kasus THR.

Tak jarang pula ada demo buruh yang pecah dalam hitungan hari sebelum Idul Fitri.

Dalam dua tahun terakhir, Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Kemenakertrans) yang membentuk Posko THR menerima 84 pengaduan (2011) dan 28 pengaduan (2012).

Meskipun ada penurunan jumlah kasus, angka-angka itu tidaklah mencerminkan jumlah kasus THR sebenarnya. Diyakini, tetap ada kasus THR di seluruh Tanah Air yang tidak terdokumentasi Kemenakertans dan melibatkan ribuan buruh sebagai korban.

Masih cukup banyak buruh yang tak berserikat dan kurang mengetahui hak-haknya, sehingga ketika THR tidak dibayar perusahaan, mereka diam atau pasrah saja.

Berbagai Modus
THR adalah salah satu hak dasar buruh dalam hubungan kerja yang dilindungi dan dijamin peraturan perundang-undangan yang berlaku. THR diatur dalam Peraturan Menteri Tenaga Kerja No. PER-04/MEN/1994 tentang Tunjangan Hari Raya Keagamaan Bagi Pekerja di Perusahaan.

Setiap pekerja yang telah bekerja selama 3 bulan terus menerus atau lebih, baik permanen maupun kontrak, berhak untuk mendapatkan THR. Pembayaran THR wajib dibayarkan oleh pengusaha selambat-lambatnya tujuh hari sebelum Hari Raya Keagamaan

Sekjen Organisasi Pekerja Seluruh Indonesia (OPSI) Timboel Siregar, menyebut setidaknya ada enam jurus nakal pengusaha menyiasati pembayaran THR.

Pertama, perusahaan membayar THR tidak sebesar satu kali upah, tapi sekadarnya saja. Kedua, perusahaan membayar THR hanya sebatas gaji pokok saja, tidak mengikutsertakan tunjangan tetap.

Ketiga, perusahaan membayar THR satu atau dua hari menjelang hari raya Idul Fitri agar pekerja tetap masuk kerja dan tidak mengambil cuti terlebih dahulu.

Keempat, THR dibayar dengan cara mencicil. Kelima, perusahaan tidak membayar THR dengan alasan tidak punya uang.

Modus lebih tragis, keenam, menimpa buruh kontrak dan outsourcing (alih daya). Menjelang puasa, perusahaan bisa melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) atau memutus kontrak kerja tiba-tiba.

Anehnya, buruh-buruh ini diminta kembali bekerja selepas Idul Fitri, yang ternyata merupakan strategi untuk menghindari masa pembayaran THR.

Agar strategi ini berhasil, buruh pun ditakut-takuti tak dipekerjakan kembali jika sampai protes atau melawan.  

Terus Bermasalah

THR telah menjadi persoalan akut dari tahun ke tahun. Kemenakertrans biasanya menerbitkan Surat Edaran (SE) sebagai upaya sosialisasi sekaligus reminder (pengingat) kewajiban pengusaha. Institusi pimpinan Muhaimin Iskandar ini juga mendirikan Posko Pengaduan THR dari level Disnaker (kabupaten/kota) hingga kementerian.

 Menurut Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal, regulasi THR yang hanya setingkat peraturan menteri merupakan akar masalahnya.

Tidak ada cantolan hukum yang lebih tinggi dan tidak memuat sanksi. Akibatnya, banyak pengusaha nakal berani tidak membayar THR. Perusahaan juga kerap berdalih pada kemampuan keuangan yang minim untuk tidak membayarkan THR.

Pemerintah memang dituntut proaktif memastikan THR sampai ke tangan pekerja. Selain dibekali perangkat memadai (sumber daya dan peraturan), pemerintah sesungguhnya mempunyai power untuk memberi hukuman bagi pelanggar aturan.

Hanya saja, praktik di lapangan kerap menyimpang, dimana oknum pengawas ketenagakerjaan justru aktif meminta THR bagi dirinya sendiri, dan bukan bagi yang berhak.

Benteng terakhir ada di tangan serikat pekerja/buruh (SP/SB). Dipastikan, pengusaha atau perusahaan akan kesulitan menjalankan siasatnya menghindari tanggung jawab jika di dalam perusahaan terdapat SP/SB yang aktif dan pro-buruh.***

Nining Elitos, Ketua Umum Konfederasi Kongres Aliansi Serikat Buruh Indonesia

Advertisement
Advertisement
Editor : Rindra Yasin
Sudahkah Anda mengikuti channel whatsapp kami?
WhatsApp
Riau PosIkuti

Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!


Advertisement
Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer