Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Jika hari ini bulan Ramadan sudah hampir setengahnya dilalui, berarti hari raya tinggal lebih kurang dua pekan lagi. Yang tidak dapat dipastikan adalah harga-harga komoditas keperluan masyarakat.
Kendati pemerintah sudah sering mengklaim bahwa pasokan keperluan pokok mencukupi, tetap saja tidak mampu meredam gejolak di pasar. Harga-harga terus saja meroket.
Kenapa ini bisa terjadi? Sudah bukan menjadi rahasia lagi bahwa hampir seluruh distribusi sembako di negeri ini, dikuasai kartel. Mereka ‘’bermain’’ layaknya spekulan, menimbun pasokan dan tentu saja harga pun melambung.
Artinya, biar pun pasokan sembako diklaim pemerintah normal, namun tetap saja di pasaran mengalami kelangkaan.
Padahal, meningkatnya konsumsi rumah tangga menjelang hari raya merupakan salah satu momentum yang berdampak besar bagi perekonomian.
Ekonomi riil terpacu. Pedagang diuntungkan harga yang meningkat dan tentu saja yang paling meraup untung adalah kartel, sang spekulan.
Kartel memicu ketidakseimbangan antara pasokan dan permintaan. Berdasarkan catatan Kadin pusat 2013, sepak terjang kartel paling kurang sudah menggurita di enam komoditas strategis.
Yakni, daging sapi, daging ayam, gula, kedelai, jagung, dan beras. Totalnya tak sedikit, sekitar Rp11,34 triliun.
Khusus daging sapi, keperluan per tahunnya mencapai 340 ribu ton, nilai kartelnya sekitar Rp340 miliar. Sedangkan daging ayam keperluannya 14 juta ton nilai kartel Rp1,4 triliun, gula 4,6 juta ton nilai kartelnya mencapai Rp4,6 triliun, kedelai 1,6 juta ton nilai kartelnya mencapai Rp1,6 triliun, jagung 2,2 juta ton kartelnya mencapai Rp2,2 triliun, dan beras impor 1,2 juta ton dengan nilai kartel diperkirakan mencapai Rp1,2 triliun.
Mengguritanya kartel, tak lepas atas kebijakan pemerintah. Penguasaan impor produk pangan oleh segelintir pengusaha tertentu, memicu suburnya kartel. Anehnya pemerintah seakan melihat kartel ini bukan masalah yang membebani rakyat.
Permainan kartel mengatrol harga sembako jelas bak musuh dalam selimut. Sudah saatnya pemerintah bersikap tegas memberantas kartel.
Agar tidak muncul anggapan bahwa pengambil keputusan justru ada di tangan kartel.
Kita juga berharap agar pemerintah bertanggung jawab, apalagi terkait soal strategis seperti harga keperluan hidup orang banyak.
Tanggung jawab itu tentu dalam bentuk konkret, bukan hanya retorika seperti menjamin pasokan komoditas dan menindak tegas para penimbun dan spekulan.***
Kendati pemerintah sudah sering mengklaim bahwa pasokan keperluan pokok mencukupi, tetap saja tidak mampu meredam gejolak di pasar. Harga-harga terus saja meroket.
Kenapa ini bisa terjadi? Sudah bukan menjadi rahasia lagi bahwa hampir seluruh distribusi sembako di negeri ini, dikuasai kartel. Mereka ‘’bermain’’ layaknya spekulan, menimbun pasokan dan tentu saja harga pun melambung.
Artinya, biar pun pasokan sembako diklaim pemerintah normal, namun tetap saja di pasaran mengalami kelangkaan.
Padahal, meningkatnya konsumsi rumah tangga menjelang hari raya merupakan salah satu momentum yang berdampak besar bagi perekonomian.
Ekonomi riil terpacu. Pedagang diuntungkan harga yang meningkat dan tentu saja yang paling meraup untung adalah kartel, sang spekulan.
Kartel memicu ketidakseimbangan antara pasokan dan permintaan. Berdasarkan catatan Kadin pusat 2013, sepak terjang kartel paling kurang sudah menggurita di enam komoditas strategis.
Yakni, daging sapi, daging ayam, gula, kedelai, jagung, dan beras. Totalnya tak sedikit, sekitar Rp11,34 triliun.
Khusus daging sapi, keperluan per tahunnya mencapai 340 ribu ton, nilai kartelnya sekitar Rp340 miliar. Sedangkan daging ayam keperluannya 14 juta ton nilai kartel Rp1,4 triliun, gula 4,6 juta ton nilai kartelnya mencapai Rp4,6 triliun, kedelai 1,6 juta ton nilai kartelnya mencapai Rp1,6 triliun, jagung 2,2 juta ton kartelnya mencapai Rp2,2 triliun, dan beras impor 1,2 juta ton dengan nilai kartel diperkirakan mencapai Rp1,2 triliun.
Mengguritanya kartel, tak lepas atas kebijakan pemerintah. Penguasaan impor produk pangan oleh segelintir pengusaha tertentu, memicu suburnya kartel. Anehnya pemerintah seakan melihat kartel ini bukan masalah yang membebani rakyat.
Permainan kartel mengatrol harga sembako jelas bak musuh dalam selimut. Sudah saatnya pemerintah bersikap tegas memberantas kartel.
Agar tidak muncul anggapan bahwa pengambil keputusan justru ada di tangan kartel.
Kita juga berharap agar pemerintah bertanggung jawab, apalagi terkait soal strategis seperti harga keperluan hidup orang banyak.
Tanggung jawab itu tentu dalam bentuk konkret, bukan hanya retorika seperti menjamin pasokan komoditas dan menindak tegas para penimbun dan spekulan.***
Advertisement
Advertisement
Riau PosIkuti
Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!
Advertisement
Advertisement
Berita Terkini
Advertisement
Advertisement

