Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Pengalaman selama ini membuktikan kenaikan harga BBM pasti berdampak pada naiknya harga keperluan pokok. Bahkan, biasanya sebelumnya harga BBM dinaikkan, harga bahan keperluan pokok sudah ‘berlomba’ naik.
Keadaan bertambah parah dengan masuknya bulan Ramadan. Harga bahan pangan pun mengalami kenaikan cukup tinggi.
Menurut catatan pemerintah, setidaknya ada empat komoditas bahan pangan yang rata-rata kenaikannya mencapai 9 persen-63 persen.
Pemerintah saat ini tengah berupaya untuk terus menekan harga bahan pangan dengan cara penambahan kuota impor. Berdasarkan Badan Pusat Statistik (BPS) pada periode Juni hingga Juli yang dilaporkan kepada pemerintah, keempat bahan pangan yang mengalami lonjakan harga sangat tinggi yakni, cabai rawit dengan kenaikan 63,03 persen = Rp27.000/ Kg menjadi Rp45.000/ Kg, bawang merah dengan kenaikan 49,08 persen = Rp32.000/ Kg menjadi Rp48.000/ Kg, daging ayam ras dengan kenaikan 19,5 persen = Rp 28.000/ Kg menjadi Rp34.000/ Kg, telur ayam ras dengan kenaikan 9,32 persen = Rp18.000/ Kg menjadi Rp19.000/ Kg.
Mau tidak mau sepertinya memang sudah jadi rutinitas, setiap Ramadan dan menjelang Idul Fitri harga pangan naik.
Bahkan sekarang ini mahalnya harga pangan, takkan lagi sebatas akibat yang terikut dari harga BBM atau karena memasuki bulan Ramadan dan menjelang Idul Fitri. Bukan tidak mungkin, sudah ada campur tangan politis hingga ada permainan pasar. Akibatnya, harga semakin menggila.
Mungkin inilah dampak sistem kapitalisme. Di mana konsep ekonomi diserahkan pada kepentingan pasar. Akibatnya, siapapun berhak bermain harga.
Satu-satunya jurus yang dikeluarkan pemerintah untuk menekan harga adalah dengan impor. Padahal, impor bukan solusi dalam fenomena ini. Impor saat ini hanya akan makin mematikan potensi sumberdaya pangan dan pertanian di dalam negeri.
Bagaimana mengatasi kekacauan ini? Hendaknya pemerintah memandang bahwa masalah pangan adalah keperluan mendasar manusia.
Oleh karena itu, seharusnya pemerintah menjauhkan pangan dari komodifikasi dan intrik-intrik bisnis. Negara pun harus menyediakan pangan secara cukup dengan kualitas yang disesuaikan dengan keperluan hidup. Di sinilah peran negara diperlukan, yakni menjamin ketahanan dan keamanan pangan bagi warganya.***
Hana Ummu Dzakiy, Perum Bumi Sejahtera, Marpoyan, Pekanbaru.
Keadaan bertambah parah dengan masuknya bulan Ramadan. Harga bahan pangan pun mengalami kenaikan cukup tinggi.
Menurut catatan pemerintah, setidaknya ada empat komoditas bahan pangan yang rata-rata kenaikannya mencapai 9 persen-63 persen.
Pemerintah saat ini tengah berupaya untuk terus menekan harga bahan pangan dengan cara penambahan kuota impor. Berdasarkan Badan Pusat Statistik (BPS) pada periode Juni hingga Juli yang dilaporkan kepada pemerintah, keempat bahan pangan yang mengalami lonjakan harga sangat tinggi yakni, cabai rawit dengan kenaikan 63,03 persen = Rp27.000/ Kg menjadi Rp45.000/ Kg, bawang merah dengan kenaikan 49,08 persen = Rp32.000/ Kg menjadi Rp48.000/ Kg, daging ayam ras dengan kenaikan 19,5 persen = Rp 28.000/ Kg menjadi Rp34.000/ Kg, telur ayam ras dengan kenaikan 9,32 persen = Rp18.000/ Kg menjadi Rp19.000/ Kg.
Mau tidak mau sepertinya memang sudah jadi rutinitas, setiap Ramadan dan menjelang Idul Fitri harga pangan naik.
Bahkan sekarang ini mahalnya harga pangan, takkan lagi sebatas akibat yang terikut dari harga BBM atau karena memasuki bulan Ramadan dan menjelang Idul Fitri. Bukan tidak mungkin, sudah ada campur tangan politis hingga ada permainan pasar. Akibatnya, harga semakin menggila.
Mungkin inilah dampak sistem kapitalisme. Di mana konsep ekonomi diserahkan pada kepentingan pasar. Akibatnya, siapapun berhak bermain harga.
Satu-satunya jurus yang dikeluarkan pemerintah untuk menekan harga adalah dengan impor. Padahal, impor bukan solusi dalam fenomena ini. Impor saat ini hanya akan makin mematikan potensi sumberdaya pangan dan pertanian di dalam negeri.
Bagaimana mengatasi kekacauan ini? Hendaknya pemerintah memandang bahwa masalah pangan adalah keperluan mendasar manusia.
Oleh karena itu, seharusnya pemerintah menjauhkan pangan dari komodifikasi dan intrik-intrik bisnis. Negara pun harus menyediakan pangan secara cukup dengan kualitas yang disesuaikan dengan keperluan hidup. Di sinilah peran negara diperlukan, yakni menjamin ketahanan dan keamanan pangan bagi warganya.***
Hana Ummu Dzakiy, Perum Bumi Sejahtera, Marpoyan, Pekanbaru.
Advertisement
Advertisement
Riau PosIkuti
Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!
Advertisement
Advertisement
Berita Terkini
Advertisement
Advertisement

