Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Puasa dan Gejolak Harga Pangan

R
Penulis: Rindra Yasin❯
Seluruh umat muslim di dunia menjalankan ibadah puasa di bulan Ramadan ini dengan menahan rasa lapar dan haus, serta mengendalikan hawa nafsu, memperbanyak amal saleh, dan ibadah agar lebih mendekatkan diri kepada Sang Pencipta.

Dengan begitu, bagi umat muslim, tidak ada bulan dan hari-hari yang penuh dengan keistimewaan selain bulan suci Ramadan.

Untuk itu sudah menjadi pemandangan lazim jika di bulan istimewa ini masjid-masjid penuh sesak oleh jamaah yang menjalankan kegiatan ibadah.

Namun sayangnya di tengah kekhusyukan menjalankan ibadah, masyarakat khususnya rakyat kecil diusik oleh terus melonjaknya harga komoditas keperluan pokok.

Kenaikan keperluan pokok ini tentu saja menjadi beban berat bagi rakyat kecil. Tidak makan dan minum bisa saja bukan karena hanya menjalankan perintah dalam ritual puasa di bulan Ramadan, akan tetapi lebih karena keterpaksaan karena keperluan hidup yang kian melonjak.

Hal ini tentu saja berbanding terbalik bagi kaum berada. Karena pangan bukan lagi masalah perut, melainkan telah menjadi citra dan gaya hidup. Pangan bagi mereka kaum berada, merupakan pelambangan dari citra dan status sosial. Sehingga tidak heran jika kita lihat menu dan tempat mereka berbuka puasa sengaja dipilih yang eksekutif dan prestise.

Adapun mereka kaum miskin, makan dengan menu seadanya saja merupakan suatu hal yang sangat disyukuri.

Alih-alih mencari menu yang bergizi seperti susu, daging, telur dan sebagainya, mereka hanya bisa gigit jari karena lonjakan harga yang kian meroket.

Lalu, siapa yang peduli dengan keadaan mereka? Pemerintah? Ah, seperti biasa pemerintah tidak lagi mampu berbuat banyak.

Politik Pangan
Beberapa informasi baik media cetak dan online menyebutkan bahwa ada beberapa komoditas pangan yang harganya kian meroket.

Berdasarkan informasi Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) menyebutkan bahwa beberapa komoditas seperti cabai rawit yang mengalami kenaikan 63 persen, bawang merah 49 persen, daging ayam ras 19,5 persen, telur ayam ras 9,32 persen, dan daging sapi naik hingga 41 persen.

Dalam teori sederhananya harga terbentuk karena pengaruh supply (penawaran) dan demand (permintaan). Semakin tinggi desakan permintaannya akan menyebabkan harga akan terus meningkat.

Namun jika kita melihat situasi terakhir, supply dan demand tidak sepenuhnya dipengaruhi oleh kelangkaan produksi dan peningkatan permintaan semata.

Ada indikasi bahwasannya peran para spekulan sangat dominan dalam pengendalian harga pasar.

Dan parahnya lagi, alih-alih pemerintah serius menyelesaikan persoalan spekulan ini. Akhir bulan lalu, pemerintah justru bertindak instan dengan kembali membuka kran impor beberapa komoditas hortikultura yang mencapai 260.064 ton.

Inilah bentuk bagaimana tidak becusnya pemerintah melalui kementerian terkait dalam menangani gejolak harga pangan.

Kejadian melonjaknya harga pangan menjelang Ramadan dan biasanya akan berlanjut menjelang hari raya umat Islam menjadi tradisi rutin yang sangat buruk.

Pemerintah seakan lalai dan abai, bahkan dengan sinis saya mengatakan bahwa kementrian terkait sudah mandul dan impoten, tidak bisa menyelesaikan persoalan pangan ini.

Walaupun alasan yang sering diangkat misalnya kenaikan harga jual disebabkan informasi soal gagal panen atau kekurangan pasokan dan lain sebagainya.

Namun, alasan-alasan ini terkadang hanya di selesaikan instant dan bersifat spontanitas. Dengan membuka kran impor misalnya.

Padahal jika kita lihat, urusan pangan bukan hanya keperluan dasar masyarakat, tetapi dijadikan sebagai kekuatan politik atau kepentingan suatu kelompok negara.

Bahkan muncul satu istilah yang mengatakan bahwa pangan sesungguhnya identik dengan senjata (weapon). Walaupun dalam misi penegakkan kedaulatan pangan istilah ini sangat dilarang.

Namun, persoalan pangan ini memang lebih cenderung kepada persoalan politik. Sehingga sangat bergantung kepada bagaimana pemimpin politik mengatasi persoalan dan mampu menyusun kebijakan yang tepat.

Wujudkan Kedaulatan Pangan
Dengan melihat pertumbuhan penduduk di Indonesia yang setiap tahun hampir mencapai 1,4 persen sehingga tentu saja keperluan pangan di Indonesia dipastikan akan terus meningkat. Puncaknya adalah menjelang Ramadan dan Idul Fitri yang akan meningkat secara signifikan.

Untuk itu, kini kedaulatan pangan harus menjadi solusi bagi negara-negara, khususnya Indonesia yang berpenduduk besar melebihi 240 juta jiwa.

Karena kedaulatan pangan juga merupakan prasyarat dari ketahanan pangan (food security). Akan sangat mustahil tercipta ketahanan pangan kalau suatu bangsa dan rakyatnya tidak memiliki kedaulatan atas proses produksi dan konsumsi pangannya.

Selain itu, mewujudkan kedaulatan pangan merupakan strategi dalam menanggulangi krisis pangan beserta rentetannya seperti lonjakan harga dan lain sebagainya.

Dan sangatlah ironis bagi negara agraris yang tanahnya subur dan gemah ripah loh jinawi namun keperluan pangannya masih ketergantungan impor.

Kita harus mengingat bahwa kedaulatan pangan adalah hak dasar tiap orang, masyarakat, dan negara untuk mengakses dan mengontrol aneka sumber daya produktif serta menentukan dan mengendalikan sistem (produksi, distribusi, dan konsumsi) pangan sendiri, sesuai kondisi sosial ekologis, ekonomi, dan budaya khas masing-masing.

Persoalannya kini, apakah pemerintah kita sungguh-sungguh serius membangun kedaulatan pangan bagi masyarakat kita? Jika iya, harapan ke depan, lonjakan harga setiap momentum puasa atau hari-hari raya lainnya tidak terjadi lagi. Semoga.***

Yuli Afriyandi, Mahasiswa Pascasarjana Ekonomi Islam UII Jogjakarta, asal Inhil


Advertisement
Advertisement
Editor : Rindra Yasin
Sudahkah Anda mengikuti channel whatsapp kami?
WhatsApp
Riau PosIkuti

Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!


Advertisement
Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer