Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Bahaya laten korupsi semakin menggila. Tak terbantahkan lagi, korupsi benar-benar menjadi ancaman terhadap kehidupan sosial dewasa ini.
Korupsi tidak lagi dipahami sebagai kejahatan konvensional biasa, bahkan ia ingin disebut sebagai kejahatan luar biasa dan memiliki watak jahat menuju hiperkriminalitas.
Sebagaimana pernah dijelaskan oleh Baudrillard dalam bukunya The Perfect Crime, kejahatan menjadi hiper ketika ia melampaui realitas (hukum, moralitas, akal sehat dan budaya), dan terdapat watak jahat yang berkembang sedemikian rupa menuju tingkatan yang sempurna.
Melekatnya kekuasaan yang berafiliasi dengan pengusaha hitam, telah menjadikan kejahatan korupsi semakin sempurna. Biasanya pekerjaan itu dimulai dari hajatan politik (pemilihan nasional maupun lokal), baik itu memilih anggota legislatif sampai kepala daerah.
Dengan alasan ongkos politik yang begitu mahal, maka tak jarang pengusaha hitam akan melihat ini sebagai celah untuk datang kepada calon penguasa dengan menawarkan diri sebagai sponsor, yaitu menyukseskan agenda politik untuk sampai ke kursi kekuasaan dengan kekuatan modal “dana” yang besar.
Sehingga politik balas jasa akan menjadi kompensasi bagi pengusaha hitam yang telah mensponsorinya, baik itu dalam bentuk proyek akal-akalan sampai memberikan izin usaha tanpa ada uji kelayakan yang jelas.
Di saat yang bersamaan, gerakan anti korupsi akan menjadi isu kampanye yang akan dipasarkan ke masyarakat. Bahwa mereka “calon penguasa” hadir untuk melakukan pemberantasan korupsi.
Pengabdian mereka ingin dilihat sebagai figur yang anti korupsi. Bahkan pengabdian yang akan dilakukan sampai kepada janji sedekah politik, dengan menyisihkan gaji yang diperoleh untuk rakyatnya.
Bagaimana bisa janji anti korupsi dilakukan, bila cara untuk mencapai kursi kekuasaan saja sudah identik korup.
Sementara gerakan anti korupsi tak bisa sukses hanya dengan kesadaran palsu. Rakyat dipaksa tidak berdaya di depan kuasa modal, sikap antipati terhadap momentum hajatan politik berubah peduli setelah terpicu dengan gerakan politik uang. Dukungan yang mengalir dibeli, dan kesadaran mereka dimanipulasi.
Korupsi Meningkat
Kita tidak dapat berpuas diri karena sudah memiliki undang-undang dan lembaga super anti korupsi. Sepertinya usaha itu belum mampu menahan laju korupsi di negeri ini.
Buktinya, dari rilis Indonesia Corruption Watch (ICW) yang baru saja diluncurkan, tren korupsi di Indonesia pada semester I-2010 meningkat dibandingkan semester I-2009.
Pada semester I-2010 terungkap 176 kasus korupsi, 441 orang ditetapkan sebagai tersangka, dan kerugian negara akibat korupsi Rp2,1 triliun. Sementara semester I-2009 hanya 86 kasus yang disidik, 217 tersangka, dan kerugian negara Rp1,17 triliun.
Bukan tidak mungkin, sekiranya ada data yang lebih komprehensif, angka korupsi hampir dapat dipastikan akan jauh lebih masif.
Tidak hanya pada kenaikan jumlah kasus, atau kerugian negara yang ditimbulkan, serta jumlah tersangka juga berada pada kelipatan yang nyaris tajam. Tren korupsi ini akan terlihat meningkat, apabila ditambahkan dengan kasus-kasus korupsi yang selama ini terbengkalai.
Apalagi tren korupsi meningkat tajam lebih banyak disumbang dari sektor keuangan daerah yang korup. Daerah menjadi lingkungan primadona bagi korupsi untuk berkembang biak.
Hasil riset (Pukat) Pusat Kajian Antikorupsi UGM, menempatkan pejabat daerah pada peringkat pertama pelaku korupsi. Misalnya, triwulan II-2010, dari 83 kasus dengan 124 pelaku korupsi, unsur pejabat daerah menempati urutan teratas.
Posisi pelaku korupsi dari unsur pejabat daerah konsisten di urutan awal sejak triwulan I-2010. Dari 89 kasus yang dikaji oleh Pukat UGM, unsur pejabat daerah (termasuk kepala/mantan kepala daerah) di urutan pertama dengan 27 pelaku.
Kesadaran Palsu
Mestinya kejahatan korupsi tidak bakal ada dalam lingkungan pemerintahan kita. Bila kita kembali mengingat janji-janji politik di setiap level hajatan politik.
Sudah hampir pasti mereka yang memiliki kepentingan langsung dengan kekuasaan, akan berikrar menjadi abdi rakyat yang anti korupsi.
Barangkali janji politik untuk anti korupsi hanya sebatas gosip yang dianggap seksi untuk meraih simpatik dan dukungan rakyat. Tapi bila melihat realitas saat ini, gerakan anti korupsi hanya terkesan sebagai jargon politik saja, daripaa menjadi sesuatu hal yang mendesak untuk diberantas.
Apalagi melihat komitmen pemerintah yang masih setengah hati dalam upaya pemberantasan korupsi. Pemimpin kita dengan mudahnya janji anti korupsi tapi di sisi lain juga ramah terhadap koruptor.
Bukan berarti tak percaya dengan gerakan anti korupsi, tapi menegakkan kehidupan anti korupsi tidak bisa dilakukan dengan kesadaran palsu.
Di mana kesadaran tidak saja berada di pundak mereka yang memiliki kekuasaan. Akan tetapi kesadaran itu hadir dalam arena yang saling terpahami, melalui dimensi komunikasi partisipatoris.
Maksud memahami di sini bukan direkayasa untuk saling paham atas kekuasaan yang korup, sehingga rakyat sebagai kelas yang didominasi menjadi toleran terhadap perilaku koruptor.
Barangkali upaya anti korupsi tidak bisa diperbincangkan pada arena hukum saja, atau menjadi topik jualan para aktor politik. Sebuah tindakan anti korupsi harus bermukim dalam kesadaran sosiologis masyarakatnya.
Tindakan itu ingin disebut kesadaran partisipatoris, dengan semangat kolektif untuk melampaui kesadaran palsu yang terekayasa oleh kepentingan politik.
Sebelum kesadaran anti korupsi menjadi sangat palsu, ada baiknya kita mengubah pandangan mengenai kesadaran anti korupsi itu.
Bahwa, kesadaran anti korupsi harus berasal dari nalar pikir rakyatnya, yang berhubungan dengan hidup dan budi pekerti baik, seperti kejujuran, bisa dipercaya, tanggung jawab, dan pengendalian diri.
Mungkin sulit jika kita berharap ada kesadaran seperti itu di balik kekuasaan yang ada saat ini. Sementara kekuasaan telah terinfeksi dengan perilaku korupsi akut. Maka rakyat harus selalu curiga agar tidak dipalsukan kesadarannya.***
Andri Syah Peneliti Laskardust Institut
Korupsi tidak lagi dipahami sebagai kejahatan konvensional biasa, bahkan ia ingin disebut sebagai kejahatan luar biasa dan memiliki watak jahat menuju hiperkriminalitas.
Sebagaimana pernah dijelaskan oleh Baudrillard dalam bukunya The Perfect Crime, kejahatan menjadi hiper ketika ia melampaui realitas (hukum, moralitas, akal sehat dan budaya), dan terdapat watak jahat yang berkembang sedemikian rupa menuju tingkatan yang sempurna.
Melekatnya kekuasaan yang berafiliasi dengan pengusaha hitam, telah menjadikan kejahatan korupsi semakin sempurna. Biasanya pekerjaan itu dimulai dari hajatan politik (pemilihan nasional maupun lokal), baik itu memilih anggota legislatif sampai kepala daerah.
Dengan alasan ongkos politik yang begitu mahal, maka tak jarang pengusaha hitam akan melihat ini sebagai celah untuk datang kepada calon penguasa dengan menawarkan diri sebagai sponsor, yaitu menyukseskan agenda politik untuk sampai ke kursi kekuasaan dengan kekuatan modal “dana” yang besar.
Sehingga politik balas jasa akan menjadi kompensasi bagi pengusaha hitam yang telah mensponsorinya, baik itu dalam bentuk proyek akal-akalan sampai memberikan izin usaha tanpa ada uji kelayakan yang jelas.
Di saat yang bersamaan, gerakan anti korupsi akan menjadi isu kampanye yang akan dipasarkan ke masyarakat. Bahwa mereka “calon penguasa” hadir untuk melakukan pemberantasan korupsi.
Pengabdian mereka ingin dilihat sebagai figur yang anti korupsi. Bahkan pengabdian yang akan dilakukan sampai kepada janji sedekah politik, dengan menyisihkan gaji yang diperoleh untuk rakyatnya.
Bagaimana bisa janji anti korupsi dilakukan, bila cara untuk mencapai kursi kekuasaan saja sudah identik korup.
Sementara gerakan anti korupsi tak bisa sukses hanya dengan kesadaran palsu. Rakyat dipaksa tidak berdaya di depan kuasa modal, sikap antipati terhadap momentum hajatan politik berubah peduli setelah terpicu dengan gerakan politik uang. Dukungan yang mengalir dibeli, dan kesadaran mereka dimanipulasi.
Korupsi Meningkat
Kita tidak dapat berpuas diri karena sudah memiliki undang-undang dan lembaga super anti korupsi. Sepertinya usaha itu belum mampu menahan laju korupsi di negeri ini.
Buktinya, dari rilis Indonesia Corruption Watch (ICW) yang baru saja diluncurkan, tren korupsi di Indonesia pada semester I-2010 meningkat dibandingkan semester I-2009.
Pada semester I-2010 terungkap 176 kasus korupsi, 441 orang ditetapkan sebagai tersangka, dan kerugian negara akibat korupsi Rp2,1 triliun. Sementara semester I-2009 hanya 86 kasus yang disidik, 217 tersangka, dan kerugian negara Rp1,17 triliun.
Bukan tidak mungkin, sekiranya ada data yang lebih komprehensif, angka korupsi hampir dapat dipastikan akan jauh lebih masif.
Tidak hanya pada kenaikan jumlah kasus, atau kerugian negara yang ditimbulkan, serta jumlah tersangka juga berada pada kelipatan yang nyaris tajam. Tren korupsi ini akan terlihat meningkat, apabila ditambahkan dengan kasus-kasus korupsi yang selama ini terbengkalai.
Apalagi tren korupsi meningkat tajam lebih banyak disumbang dari sektor keuangan daerah yang korup. Daerah menjadi lingkungan primadona bagi korupsi untuk berkembang biak.
Hasil riset (Pukat) Pusat Kajian Antikorupsi UGM, menempatkan pejabat daerah pada peringkat pertama pelaku korupsi. Misalnya, triwulan II-2010, dari 83 kasus dengan 124 pelaku korupsi, unsur pejabat daerah menempati urutan teratas.
Posisi pelaku korupsi dari unsur pejabat daerah konsisten di urutan awal sejak triwulan I-2010. Dari 89 kasus yang dikaji oleh Pukat UGM, unsur pejabat daerah (termasuk kepala/mantan kepala daerah) di urutan pertama dengan 27 pelaku.
Kesadaran Palsu
Mestinya kejahatan korupsi tidak bakal ada dalam lingkungan pemerintahan kita. Bila kita kembali mengingat janji-janji politik di setiap level hajatan politik.
Sudah hampir pasti mereka yang memiliki kepentingan langsung dengan kekuasaan, akan berikrar menjadi abdi rakyat yang anti korupsi.
Barangkali janji politik untuk anti korupsi hanya sebatas gosip yang dianggap seksi untuk meraih simpatik dan dukungan rakyat. Tapi bila melihat realitas saat ini, gerakan anti korupsi hanya terkesan sebagai jargon politik saja, daripaa menjadi sesuatu hal yang mendesak untuk diberantas.
Apalagi melihat komitmen pemerintah yang masih setengah hati dalam upaya pemberantasan korupsi. Pemimpin kita dengan mudahnya janji anti korupsi tapi di sisi lain juga ramah terhadap koruptor.
Bukan berarti tak percaya dengan gerakan anti korupsi, tapi menegakkan kehidupan anti korupsi tidak bisa dilakukan dengan kesadaran palsu.
Di mana kesadaran tidak saja berada di pundak mereka yang memiliki kekuasaan. Akan tetapi kesadaran itu hadir dalam arena yang saling terpahami, melalui dimensi komunikasi partisipatoris.
Maksud memahami di sini bukan direkayasa untuk saling paham atas kekuasaan yang korup, sehingga rakyat sebagai kelas yang didominasi menjadi toleran terhadap perilaku koruptor.
Barangkali upaya anti korupsi tidak bisa diperbincangkan pada arena hukum saja, atau menjadi topik jualan para aktor politik. Sebuah tindakan anti korupsi harus bermukim dalam kesadaran sosiologis masyarakatnya.
Tindakan itu ingin disebut kesadaran partisipatoris, dengan semangat kolektif untuk melampaui kesadaran palsu yang terekayasa oleh kepentingan politik.
Sebelum kesadaran anti korupsi menjadi sangat palsu, ada baiknya kita mengubah pandangan mengenai kesadaran anti korupsi itu.
Bahwa, kesadaran anti korupsi harus berasal dari nalar pikir rakyatnya, yang berhubungan dengan hidup dan budi pekerti baik, seperti kejujuran, bisa dipercaya, tanggung jawab, dan pengendalian diri.
Mungkin sulit jika kita berharap ada kesadaran seperti itu di balik kekuasaan yang ada saat ini. Sementara kekuasaan telah terinfeksi dengan perilaku korupsi akut. Maka rakyat harus selalu curiga agar tidak dipalsukan kesadarannya.***
Andri Syah Peneliti Laskardust Institut
Advertisement
Advertisement
Riau PosIkuti
Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!
Advertisement
Advertisement
Berita Terkini
Advertisement
Advertisement

