Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Anomali Harga TBS (2-habis)

R
Penulis: Rindra Yasin❯
Terjadi Pengingkaran OER/KER oleh perusahaan mitra. Seed producer yang notabene merupakan perusahaan tim penetapan harga, sudah sejak lama mengklaim/mempublikasikan (berdasarkan hasil percobaan G1 DxP Test Cross)  bahwa varietas yang dilepas ke masyarakat merupakan benih unggul di antaranya panen pada umur 24-30 bulan dengan performan OER  23,2 persen - 26,8 persen dan KER  4,2 persen - 5,9 persen  sehingga kontradiksi dengan yang ditetapkan yakni OER/KER tertinggi  masing-masing 21.87 persen dan  5,10 persen  sedangkan yang  terendah masing-masing 15,62 persen dan 3,70 persen.

Hampir tidak mungkin melakukan justifikasi OER/KER TBS produksi petani berdasarkan umur tanaman. Pengolahan TBS di pabrik tidak dilakukan terpisah per tahun tanam bahkan diolah bersamaan dengan TBS milik sendiri.

Penggolongan menurut komposisi umur tanaman dilakukan oleh perusahaan untuk memperoleh yield performance (pencapaian per hektare)  untuk TBS, CPO dan kernel, dan lainnya, sebab data luas areal (blok) per tahun tanam dan panen sampai penerimaan buah di pabrik sudah diakomodir dalam sistem administrasi perusahaan tersebut.

Realita yang Memarjinalkan Petani
Barometer harga TBS yang ditetapkan berdasarkan  “umur tanaman”  tidak bisa diimplementasikan karena perusahaan  membeli dari kelembagaan pekebun (pemegang DO) berdasarkan tonase (by weight) karena tidak akan  ada yang tahu (secara visual) bahwa TBS yang diantar ke PKS berasal dari tahun tanam tertentu.                       

Apabila anomali mengarah pada posisi petani/kelembagaan petani lebih lemah dibandingkan posisi perusahaan, mungkin akan mengarah pada rendahnya harga TBS dan keadaan ini akan lebih nyata manakala pihak pemerintah yang tergabung dalam Tim Penetapan Harga tidak menunjukkan pembelaan dan perlindungan terhadap petani sebab kenyataannya harga yang ditetapkan lebih berpihak pada perusahaan.

Hal ini mudah dilihat dengan membandingkan performance perusahaan yang mengolah TBS sendiri atau dengan melakukan analogi sederhana (ekspektasi harga TBS menggunakan angka variabel terendah).

Artinya masih ada peluang  bagi Pemerintah (Dinas Perkebunan, dan lainnya)  untuk “menstabilkan harga”.

Untuk kondisi saat ini sebenarnya tidak ada alasan untuk tidak menyeimbangkan harga jual/beli TBS sebab imbas kenaikan BBM sudah melahirkan efek berganda (multiplier effects)  terhadap biaya operasional kebun (Rp/Kg TBS) dengan tingkat kenaikan 10 -15 persen.

Sementara itu, industri produk pangan dan non pangan (oleochemical) yang dikembangkan dari produksi kelapa sawit  juga telah mengalami kenaikan harga.   

Sebagaimana dilansir dalam harian ini beberapa waktu lalu, bahwa petani sawit Riau diharapkan bisa tersenyum, pasalnya ada kenaikan harga  sebesar Rp2,89 per Kg lebih tepat ditujukan pada petani plasma yang memiliki hubungan langsung dengan perusahaan mitra sebab petani (gurem) menjual TBS ke  agen dengan potongan harga >  25  persen  sebab imbas kenaikan harga BBM telah dibebankan ke harga.

Walapun diakui harga sekarang  ini masih menjanjikan, hal ini lebih disebabkan petani sebagai buruh di atas lahan sendiri (bekerja tidak digaji) sebab berdasarkan kalkulasi normal, harga jual yang wajar diterima oleh petani (gurem) seharusnya > Rp1,200  per Kg TBS.

Anomali tersebut diharapkan tidak lagi memperpanjang “deteriorasi  kualitas hidup  petani” di tahun 2013  ini karena tidak sedikit jumlah masyarakat yang menggantungkan hidupnya pada kelapa sawit sebab untuk memenuhi keperluan hidup sehari-hari (standar) sudah sulit.

Apalagi dalam situasi di bulan suci  Ramadan ini  keperluan yang hampir tidak bisa dielakkan sudah pasti ada daftarnya namun  “komoditi primadona” yang satu ini  tetap  bertahan (sengaja dikalibrasi ?) pada entry point harga  yang equilibrium  sementara komoditi lain sudah lebih dulu menggeliat.

Solusi dan Harapan Petani
Kesejahteraan petani sangat tergantung pada pemerintah. Agar tercipta  perlindungan dalam perolehan harga wajar dari TBS kelapa sawit produksi petani maka sepatutnya harga kesepakatan ditetapkan berdasarkan fraksi “Berat Janjang Rata-rata”.  

Selanjutnya, OER/KER dikoreksi berdasarkan  pendekatan varietas unggul.  Indeks “K” ditetapkan berdasarkan pendekatan biaya produksi dan pemasaran palm product  yang wajar untuk PKS yang kondisinya sehat atau tingkat efisiensi operasionalnya maksimal sedangkan sedangkan harga rata-rata tertimbang CPO/kernel perlu dilakukan  review ulang (klarifikasi yang memadai) untuk menghindari  data bias.  

Mungkin dengan melakukan sedikit sentuhan perubahan pada bagian ini maka semua petani di Riau akan tersenyum bangga pada pemerintah.***

Bangun Hutapea, Auditor dan  Pekebun Kelapa Sawit


Advertisement
Advertisement
Editor : Rindra Yasin
Sudahkah Anda mengikuti channel whatsapp kami?
WhatsApp
Riau PosIkuti

Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!


Advertisement
Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer