Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Pemadaman Listrik Bergilir

R
Penulis: Rindra Yasin❯
 Menyampaikan keprihatinan yang mendalam atas ketidak profesionalan Direksi PT PLN (Persero), yang semena-mena hampir tiap tahun menaikkan tarif dasar listrik, namun tidak disertai pelayanan prima dan pelayanan yang jujur kepada konsumen di seluruh Riau ini.

Pelayanan prima hanya diberikan secara khusus dan kontiniu kepada para pejabat pemerintah pusat yang listrik di rumah mereka tak pernah mati, seperti yang juga terjadi di Riau, para pejabat pemerintahan daerah tak pernah mati lampu.

Tahun lalu (2012) data menunjukkan ada 62 rumah di Pekanbaru terbakar akibat mati hidup listrik.

Rumah terbakar karena memakai lilin di saat mati lampu dan akibat arus pendek barang elektronik yang saat mati lampu terlupa dimatikan.

 Berapa besar kerugian materi rakyat Kota Pekanbaru dan rakyat di Riau ini  pada saat mati lampu, peralatan elektroniknya rusak dan tak dapat dipakai lagi, kegiatan di perkantoran lumpuh total, trafic light padam menyebabkan macet total di mana-mana dan lain sebagainya.

 Dengan alasan debit air di PLTA Koto Panjang menyusut adalah alasan yang tak masuk akal sehat, karena hal tersebut sudah sering terjadi bertahun-tahun, terjadi secara tradisional di PLN ini, dan tak ada pakar, ahli di PLN yang dapat mengantisipasi hal tersebut.

Menyalahkan alam, karena sudah masuk musim kemarau, debit air di PLTA Koto Panjang menyusut, padahal ini disebabkan lemahnya manajemen dan mental para petinggi PLN, bukan kesalahan alam.

Tak ada inisitif PT PLN untuk mengumumkan pergiliran mati lampu tersebut, tak ada niat baik dari pimpinan PT PLN untuk meminta maaf kepada rakyat di Riau, tak ada niat PT PLN untuk mengubah sikap dan ”perilaku korup”.

 Mental korup yang saya maksud adalah, dengan menaikkan tarif dasar listrik, namun tak disertai dengan pelayanan sangat prima kepada rakyat.

Mental korup berikutnya, tak diberitahukannya penyebab pemadaman listrik kepada khalayak.

 Mental korup berikutnya adalah para konsumen tak pernah dikurangi beban pembayaran listrik, padahal dengan adanya pemadaman bergilir, tentu saja penggunaan listrik di kalangan rakyat semakin berkurang, seyogyanya pembayaran pun menjadi kecil, bukan malah makin mahal.

 Mental korup lainnya adalah, jikalau pihak pemerintah daerah, instansi BUMN, instansi vertikal lainnya menunggak (tak bayar listrik) sampai ratusan juta atau miliaran, berbulan-bulan, PT PLN tak berani dan enggan menindak tegas gubernur, bupati, wali kota atau pimpinan instansi pemerintah tersebut.

Tapi kalau rakyat yang menunggak, PT PLN datang dengan gagah perkasa memutuskan aliran listrik ke rumah rakyat yang miskin dan menderita tersebut, tanpa ampun dan tanpa belas kasihan dengan alasan ”demi menegakkan peraturan yang PT PLN buat sendiri”.

 Sistem manajemen PT PLN yang kusut ini, reformasi birokrasi di tubuh PLN hanya  mulai diperbaiki di masa Dirut PT PLN Dahlan Iskan, namun sayang, Presiden SBY justru berkehendak lain, meminta Dahlan Iskan menjadi Menteri BUMN. Reformasi birokrasi dan bersih-bersih pejabat PT PLN pun terhenti.

 Apa yang terjadi setelah Dahlan Iskan tak menjadi Dirut PLN lagi? Situasi dan keadaan PLN kembali buruk, bahkan menjadi lebih buruk dibanding Dirut Dahlan Iskan.

 Sebenarnya tenaga listrik mikro hidro sudah dikembangkan di Kabupaten Kampar, Inhu, Kuansing, Bengkalis dan Siak, bahkan Inhil, Pelalawan, beberapa Pemkab se Riau juga sudah mengembangkan tenaga listrik alternatif,  biogas dan biomass serta pengembangan energi alternatif lainnya, namun gerakan ini belumlah massif , masih bersifat percontohan di beberapa desa.

Namun apa yang dilakukan Pemkab se Riau dan Pempov Riau ini patut disokong oleh PT PLN melalui program CSR-nya, agar dapat menjadi tenaga listrik alternatif pengganti dari PLTA dan tenaga diesel. Demi green energi yang tentu untuk menyelamatkan Bumi yang kita cintai ini.

 Penyelesaian persoalan debit air PLTA Koto Panjang harus terintegrasi dengan perencanaan pembangunan sektor kehutanan, menghentikan illegal logging yang terjadi di sekitar hutan Koto Panjang, menghentikan izin sektor perkebunan sawit dan mengembangkan sektor energi di Kabupaten Limapuluh Koto (Sumbar ) dan Kabupaten Kampar (Riau).

 Ini harus melibatkan multi stake holders, ninik mamak, pemuka agama, pemuda kampung, LSM nasional dan internasional untuk menyelamatkan PLTA Koto Panjang dari kepunahan peradaban. PLTA Koto Panjang dan PLN juga tak bisa “ditinggal sendirian“ dalam mengurus dan mengelola Koto Panjang yang memang sudah ”salah urus" itu Pemprov Sumbar, Riau, Kabupaten 50 Koto dan Kabupaten Kampar harus duduk semeja utk membahas Koto Panjang, peran ninik mamak, alim ulama, organisasi sekaliber IKMR, FKPMR dan LAM Riau sangat teramat penting dalam penyelamatan nasib Koto Panjang dan nasib rakyat di sekitar Koto Panjang.

IKMR, FKPMR dan LAM Riau, diharapkan mampu mempertemukan dua provinsi ini, karena peran Koto Panjang sangat sentral dalam persoalan kelistrikan di Riau dan Sumbar. Kepada rakyat Riau  yang merasa dirugikan akibat pemadaman bergilir juga dapat melakukan gugatan hukum ke PN (pengadilan negeri ) setempat dengan gugatan class action dan juga gugatan legal standing...bisa dengan bersama-sama, bisa juga class action dengan mewakilkan diri kita dan keluarga kita kepada lembaga perlindungan konsumen atau di Riau kita memiliki Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia ( YLKI ) wilayah Riau.

Gugatan ini menjadi sangat berguna untuk mengubah perilaku dan mental pimpinan PT PLN yang memang memiliki mental tak baik.

 Penyakit para pejabat di PT PLN ini sudah penyakit yang sangat akut, kalau bukan kita rakyat Riau yang mengubahnya, siapa lagi? Semoga ke depan tidak ada pemadaman saat beduk buka puasa dan sahur.***

Johny S Mundung, Peminat Green Energi


Advertisement
Advertisement
Editor : Rindra Yasin
Sudahkah Anda mengikuti channel whatsapp kami?
WhatsApp
Riau PosIkuti

Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!


Advertisement
Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer