Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Dicari Pemimpin Pro Lingkungan

R
Penulis: Rindra Yasin❯
Tak lama lagi akan dilakukan pemilihan kepala daerah di negeri ini. Lima pasangan calon gubernur dan wakil gubernur akan berlaga dalam perhelatan yang diadakan lima tahun sekali itu.

Banyak cara yang telah ditempuh oleh kelima pasangan calon tersebut untuk menarik hati masyarakat Riau. Berbagai  janji ditebar, ntah bisa dituai itu masalah lain.

Masyarakat pun seakan berlomba. Menjadi tim sukses jadi suatu kebanggaan. Apalagi kalau dijanjikan posisi tertentu apabila sang calon yang diusung berhasil mejadi kepala daerah.

Baliho-baliho dan spanduk bertebaran di mana-mana di seluruh pelosok Riau,  baik di perkotaan maupun di pedesaan. Semua menjanjikan perubahan.

Menjanjikan kesejahteraan baik di bidang ekonomi, pendidikan, kesehatan mungkin juga politik. Tapi adakah salah satu atau bahkan semua pasangan calon menjanjikan kesejahteraan dan kelestarian lingkungan hidup untuk negeri minyak ini?

Negeri ini terlalu banyak dilanda permasalahan lingkungan hidup, baik di air, udara maupun tanah/lahan. Sungai-sungai besar di negeri ini telah tercemar, baik oleh limbah domestik, pertanian  maupun kegiatan industri.

Sungai Siak yang mengalir melewati lima kabupaten/kota terindikasi tercemar berat.

Belum lagi masih ada penduduk negeri ini yang kesulitan air bersih, lihatlah misalnya Kabupaten Kepulauan Meranti. Bertahun-tahun merindukan air bersih tanpa mengandalkan air hujan lagi.

Di media udara, sudah tidak heran lagi kalau Riau terkenal dengan kabut asap tahunannya. Bahkan disinyalir menjadi ”eksportir asap” ke negara jiran.

Tahun ini saja, telah membuat Malaysia dan Singapura gelisah sehingga Presiden Republik ini merasa bersalah dan harus minta maaf. Kondisi tanah bergambut yang dominan di negeri inilah yang mengundang terjadinya kabut asap tiap tahunnya di musim kemarau.    

Penataan ruang (termasuk peruntukan lahan di dalamnya) yang belum mantap juga mengakibatkan sejumlah permasalahan lingkungan hidup.

Para pemimpin negeri terdahulu termasuk pimpinan di daerah tertentu berlomba-lomba melakukan pembangunan fisik. Gedung-gedung megah dan tinggi dibangun.

Pusat-pusat perbelanjaan dan permukiman baik mewah (elite) maupun sederhana diizinkan untuk dibangun tanpa memperhatikan kesesuaian tata ruang dan tata guna lahannya.

Yang penting investor masuk. Kawasan yang semula diperuntukan sebagai kawasan non terbangun menjadi kawasan terbangun. Kawasan tangkapan air (cathcment area) sering  diizinkan untuk dibangun.

Sehingga mengakibatkan bencana banjir. Belum lagi banyak bangunan yang dibangun tidak memenuhi kaidah lingkungan dari segi pengelolaan limbahnya.

Sejatinya setiap bangunan yang berpotensi menimbulkan dampak penting dan besar terhadap lingkungan harus didahului dengan kajian dampak lingkungan atau ada dokumen pengelolaan lingkungannya.

Tapi siapa peduli? Ketika berada di atas tahta, siapapun yang memimpin selalu membuat keputusan sepihak dan sesaat yang menguntungkan dirinya dan atau mungkin sekelompok orang saja, dan bukan untuk kesejahteraan masyarakat banyak.

Urusan lingkungan hidup selalu dan hampir pasti dikesampingkan. Padahal di dalam Peraturan Pemerintah No. 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan  Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, lingkungan hidup merupakan urusan wajib ketiga setelah pendidikan dan kesehatan.

Tapi lihatlah bahwa anggaran untuk pengelolaan lingkungan hidup di hampir semua daerah merupakan anggaran yang paling kecil.

Sedikit yang pro lingkungan. Hanya segelintir orang. Belum ada pemimpin yang benar-benar pro lingkungan. Hampir saja selalu hanya lips service saja.

Pada visi misi calon kepala daerah mungkin ada yang mencantumkan (kira-kira) mewujudkan pembangunan yang berwawasan lingkungan. Itu terlalu global, bisa ditafsirkan beraneka rupa.

Itu cenderung hanya janji di bibir saat kampanye atau hitam putih di kertas saja untuk menarik dukungan masyarakat.

Tapi action setelah terpilih seringnya hanya omong kosong. Lingkungan dianggap beban. Dianggap menghabiskan  biaya. Dianggap menghambat pembangunan.

Lingkungan tidak dianggap sebagai penunjang utama pembangunan. Tanpa memandang atau mempertimbangkan aspek lingkungan hidup di awal, pasti akan lebih banyak menghabiskan biaya dan merugikan pembangunan itu sendiri.

Lihat saja kabut asap, berapa kerugian yang dialami selama kejadian kabut asap? Sekolah dan kantor diliburkan.

Banyak aktivitas masyarakat terhenti. Penderita penyakit khususnya ISPA bertambah, belum lagi biaya untuk memadamkan titik api:  membuat hujan buatan serta menurunkan personel dan peralatan untuk memadamkan api.

Semua karena perizinan yang diberikan kepada pelaku usaha tidak memasukkan atau mempertimbangkan adanya pengelolaan lingkungan hidup secara tepat.

Sehingga pengawasan atau penegakan hukumnya menjadi tidak tegas apabila terjadi pelanggaran atau kasus pencemaran/kerusakan lingkungan.

Siapa yang peduli, mungkin di pemilihan kepala daerah September nanti, akan terpilih pemimpin pro lingkungan yang bukan hanya janji tapi pasti dalam aksinya. Kami tunggu.***

Rima Septisia, Pegawai Badan Lingkungan Hidup Kota Pekanbaru

Advertisement
Advertisement
Editor : Rindra Yasin
Sudahkah Anda mengikuti channel whatsapp kami?
WhatsApp
Riau PosIkuti

Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!


Advertisement
Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer