Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Memahami Hakikat HUT Riau

R
Penulis: Rindra Yasin❯
Tepat tanggal 9 Agustus 2013 ini,  Provinsi Riau berulang tahun. Seperti dapat ditebak, peringatan yang ke-56 tahun ini.

Kecuali tanpa dihadiri Gubri Rusli Zainal (RZ), secara subtansi tak ada perbedaan dengan peringatan tahun sebelumnya.

Selain dari upacara ke upacara hingga hiruk-pikuk peristiwa seremornial tanpa makna oleh pemerintah dari dan untuk pemerintah, yang tak menjadikannya sebagai  momentum seisi negeri untuk memahami dan kehendak sejarah berdirinya sebuah negeri di tengah Riau yang galau.

Dalam waktu lama, ternyata kita gagal memahami hakikat memperingati hari jadi yang tak lain merupakan rangkaian prosesi perjalanan berdirinya sebuah kaum, puak, kampung dan negeri yang perjalanan sejarah yang memiliki banyak peristiwa seperti riwayat tawa, tangis, suka, duka, benar dan salah, kemenangan atau kekalahan, kesalahan dan kesilafan hingga tetesan darah untuk mewujudkan segumpal kehendak termasuk berdirinya Provinsi Riau setelah memisahkan diri dari Provinsi Sumatra Tengah beribukota di Bukit Tinggi tahun 1957 silam.

 Terbentuknya Bumi Lancang Kuning ini, merupakan perjalanan panjang, melintasi onak dan duri, mengarungi tangis dan air mata yang tumpah dalam setiap semangat para tokoh ketika itu seperti DM Yanur, Makrifat Mardjani, Wan Ghalib, HM Amin dan lain-lain yang tak dapat disebutkan satu persatu.

Dengan membangun spirit keriauan, sebuah semangat yang tidak memandang seseorang di asal-usulnya, melainkan  semata-mata dari komitmennya.

Mereka yang berasal dari berbagai generasi tua dan muda, dengan semangat kebersamaan, sembari  membuang kepentingan kelompok dan kehendak personal, dukung mendukung, bersatu padu dan bahkan sanggup mengorbankan jiwa dan raga demi berdirinya provinsi yang bernama Riau.

Sebuah kehendak bersama yang tidak saja sekadar untuk melepaskan diri dari penzaliman atas perlakuan ketidakadilan pemerintah pusat dan Pemerintah Provinsi Sumatera Tengah. Lebih dari itu, semua itu dilakukan demi sebuah keinginan yang besar, mempersembahkan kepada kita semua, negeri yang memiliki kehendak dan mesa depan sendiri, maju oleh ukiran tangan anak watan agar menjadi tuan di negerinya sendiri.

Memahami sejarah, bersempena Ulang Tahun Riau tahun ini, jauh lebih penting daripada sekadar mewajibkan para PNS berpakaian Melayu.

Ia harus dijadikan momentum untuk memahami kehendak sejarah dari serangkaian fakta, yang dapat dijadikan ruh, spirit, tidak saja sebagai pijakan dalam memikul tangung jawab di pundak dalam menjalankan roda pemerintahan.

Ia dapat juga dijadikan pengetahuan, tentang matlamat apa yang telah dan akan dicapai karena sejarah berperan sebagai pemberi garis batas terhadap apa, mengapa dan siapa  dalam semua pristiwa yang terjadi baik kini maupun di masa mendatang.

Ketika sejarah kata drh Chaidir secara telanjang menjelaskan kesalahan, maka kita menjadi tahu untuk tidak mengulangi hal yang sama. Ketika sejarah memberi teladan tentang kebaikan, kita dapat pula meneruskannya.

Oleh karena itu, ketika Hari Jadi diperingati, maka ia menjadi media atau instrumen untuk bertanya sekaligus mengukur serta mengokreksi sejauh mana kehendak sejarah yang terpikul di pundak kita hari ini sudah dapat diwujudkan?

Apa lagi dengan perubahan sistim politik dan pemerintahan dari otoriter ke demokrasi dari sentralisasi ke desentralisasi saat ini berimplikasi ganda terhadap kehendak sejarah perjuangan Riau.

Di satu sisi telah menempatkan anak jati Riau di pucuk-pucuk pimpinan baik gubernur maupun bupati/wali kota yang menjadi salah satu cita-cita sejarah perjuangan berdirinya Provinsi Riau. Namun di saat yang sama mereka yang duduk baik di eksekutif maupun legislatif sepertinya tak memiliki faedah sekalipun hanya untuk menyelesaikan tapal bátás wilayah antar kabupaten dan kota yang tak pernah selesai.

Bahkan, justru yang menonjol adalah ego sektoral yang tidak saja dapat dilihat dari kebijiakan pembangunan di masing-masing kabupaten yang tidak berangkat dari spirit ke-Riau-an.

Yang lebih menyedihkan lagi, juga berdampak terhadap cara berpikir masyarakatnya yang terpolarisasi dan semakin menyempit dalam memandang orang Riau itu sendiri, adalah kaum atau dan orang yang lahir di kampungnya sendiri.

Ini merupakan sebuah keironisan yang jauh lebih dahsyat  yang menyebabkan orang Riau sendiri ternyata semakin tidak nyaman di negerinya sendiri.

Makanya secara berseloroh, saya sering mengatakan, kalaulah hidup ini pilihan, maka saya memilih menjadi orang Jawa, Batak, Minang dan lain-lain, yang bisa menjadi anggota legislatif di kabupaten/kota mana pun di Riau.

Sementara sebagai Melayu yang kebetulan lahir di Rengat,  saya tak dapat begitu saja hendak menjadi anggota DPRD apa lagi bupati di kabupaten lain seperti Kampar atau sebaliknya.

Sebab, kehadiran saya pasti akan dipersoalankan dan dipertanyakan, karena ”Deyen Bukan Uwang Kampau!”.

Bayangkan siapa yang dapat merasakan, betapa luka dan pendihnya hati dan perasaan  Pak Ilyas (salah seorang tokoh pendiri Kabupaten Kuansing), menerima kenyataan pahit tat kala anak kandungnya ditolak menjadi CPNS hanya karena tidak memiliki KTP Kuansing.***

Eddy Akhmad RM, Mantan Anggota DPRD Riau dan Ketua Umum DKR


Advertisement
Advertisement
Editor : Rindra Yasin
Sudahkah Anda mengikuti channel whatsapp kami?
WhatsApp
Riau PosIkuti

Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!


Advertisement
Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer