Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Mobil dinas kerap menimbulkan persoalan. Mulai dari pengadaan, penggunaan hingga penarikan kembali setelah pejabat yang bersangkutan tidak berdinas lagi di suatu instansi. Persoalan itu juga muncul di sisi penggunaan apabila saat mudik hari raya.
Ada sejumlah Pemda di Indonesia yang dari awal membolehkan pejabatnya menggunakan mobil dinas untuk mudik-termasuk Riau, ada pula yang tidak membolehkan seperti Aceh dan DIY Jogjakarta.
Sekretaris Daerah Provinsi Riau H Zaini Ismail, Selasa (30/7/13) membenarkan jika pihaknya tidak melarang pejabat menggunakan mobil dinas keluar kota untuk mudik nanti.
Zaini beralasan, diberikannya keleluasaan menggunakan mobil dinas untuk mudik nanti, karena memang sebagian dari pejabat itu belum memiliki kendaraan pribadi.
Selain itu, Pemprov memberikan kelonggaran bagi pejabat itu menggunakan mudik hari raya bersama keluarga.
Namun penggunaan mobil dinas di mata Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tidak sama dengan cara pandang para petinggi Pemda yang membolehkan. Menurut Wakil Ketua KPK Busyro Muqoddas, hal itu termasuk prilaku korupsi.
“Apalagi, kalau pakai (fasilitas) premium kantor. Itu sudah korupsi, berapa pun jumlahnya. Busro menyebutnya Abuse of amanah. KPK bahkan membuka pintu kepada masyarakat apabila melihat ada yang menyalahgunakan fasilitas kantor, mereka bisa melapor ke institusi terkait. Kalau perlu, Mendagri ikut memberikan peringatan keras.
Menurutnya selama ini KPK sudah mengedarkan surat ke berbagai institusi untuk memastikan tidak ada yang menyalahgunakan fasilitas.
Kalau ada institusi yang tidak mendukung, bahkan mendorong pegawainya menggunakan mobil dinas, itu disebut Busyro bukan perilaku benar. Menurutnya mobil itu untuk kepentingan pelayanan masyarakat, bukan untuk kepentingan pribadi pejabat.
Selain itu, KPK kembali menegaskan agar para pejabat tidak menggadaikan diri dengan meminta parsel atau hadiah hari raya.
Sebab, ditengarai masih ada pejabat yang suka memberikan sinyal-sinyal kepada mitra bisnis kantornya. Pejabat, lanjut Busyro, punya marwah atau kehormatan diri yang harus dijaga.
Sebenarnya apa yang diserukan KPK itu adalah upaya mendisiplinkan aparatur negara bahwa agar dapat membedakan mana yang milik negara dan mana yang milik pribadi.
Bahwa aset milik negara peruntukannya tentu harus disesuaikan dengan kepentingan negara. Jika milik negara digunakan untuk kepentingan pribadi apalagi dibiayai pula oleh anggaran negara itu jelas-jelas penyalahgunaan kekuasaan.
Maka adalah penting dari awal KPK sudah memperingatkan aparatur negara pengambil kebijakan arif dalam menyikapi soal ini. Belum terlambat untuk mengoreksi kembali kebijakan soal penggunaan mobil dinas terkait mudik hari raya agar tidak menimbulkan persoalan di belakang hari kelak.***
Ada sejumlah Pemda di Indonesia yang dari awal membolehkan pejabatnya menggunakan mobil dinas untuk mudik-termasuk Riau, ada pula yang tidak membolehkan seperti Aceh dan DIY Jogjakarta.
Sekretaris Daerah Provinsi Riau H Zaini Ismail, Selasa (30/7/13) membenarkan jika pihaknya tidak melarang pejabat menggunakan mobil dinas keluar kota untuk mudik nanti.
Zaini beralasan, diberikannya keleluasaan menggunakan mobil dinas untuk mudik nanti, karena memang sebagian dari pejabat itu belum memiliki kendaraan pribadi.
Selain itu, Pemprov memberikan kelonggaran bagi pejabat itu menggunakan mudik hari raya bersama keluarga.
Namun penggunaan mobil dinas di mata Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tidak sama dengan cara pandang para petinggi Pemda yang membolehkan. Menurut Wakil Ketua KPK Busyro Muqoddas, hal itu termasuk prilaku korupsi.
“Apalagi, kalau pakai (fasilitas) premium kantor. Itu sudah korupsi, berapa pun jumlahnya. Busro menyebutnya Abuse of amanah. KPK bahkan membuka pintu kepada masyarakat apabila melihat ada yang menyalahgunakan fasilitas kantor, mereka bisa melapor ke institusi terkait. Kalau perlu, Mendagri ikut memberikan peringatan keras.
Menurutnya selama ini KPK sudah mengedarkan surat ke berbagai institusi untuk memastikan tidak ada yang menyalahgunakan fasilitas.
Kalau ada institusi yang tidak mendukung, bahkan mendorong pegawainya menggunakan mobil dinas, itu disebut Busyro bukan perilaku benar. Menurutnya mobil itu untuk kepentingan pelayanan masyarakat, bukan untuk kepentingan pribadi pejabat.
Selain itu, KPK kembali menegaskan agar para pejabat tidak menggadaikan diri dengan meminta parsel atau hadiah hari raya.
Sebab, ditengarai masih ada pejabat yang suka memberikan sinyal-sinyal kepada mitra bisnis kantornya. Pejabat, lanjut Busyro, punya marwah atau kehormatan diri yang harus dijaga.
Sebenarnya apa yang diserukan KPK itu adalah upaya mendisiplinkan aparatur negara bahwa agar dapat membedakan mana yang milik negara dan mana yang milik pribadi.
Bahwa aset milik negara peruntukannya tentu harus disesuaikan dengan kepentingan negara. Jika milik negara digunakan untuk kepentingan pribadi apalagi dibiayai pula oleh anggaran negara itu jelas-jelas penyalahgunaan kekuasaan.
Maka adalah penting dari awal KPK sudah memperingatkan aparatur negara pengambil kebijakan arif dalam menyikapi soal ini. Belum terlambat untuk mengoreksi kembali kebijakan soal penggunaan mobil dinas terkait mudik hari raya agar tidak menimbulkan persoalan di belakang hari kelak.***
Advertisement
Advertisement
Riau PosIkuti
Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!
Advertisement
Advertisement
Berita Terkini
Advertisement
Advertisement

