Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Melihat Jalan Kelok Sembilan
di Kabupaten Lima Puluh Kota, Provinsi Sumatera Barat yang megah dan
memukau siapa pun yang melaluinya, agaknya Pemerintah Provinsi Riau
harus melakukan yang mirip Kelok Sembilan untuk Riau.
Jembatan itu nilainya Rp585 miliar, anggaran APBN. Jembatan terdiri atas enam bentangan. Jembatan pertama sepanjang 20 meter dan kedua sepanjang 230 meter serta ketiga sepanjang 65 meter.
Bagi Riau, yang miskin infrastruktur, seharusnya bisa memanfaatkan APBN untuk pembangunan Riau. Bukankah Riau penyumbang dana terbesar untuk negeri ini.
Berapa banyak minyak dari Riau yang sudah disedot ke pusat, tetapi mengapa Riau belum bisa membangun jalan tol, belum bisa membangun jaringan kereta api dan bahkan jalan yang ada pun rusak parah.
Jika Sumbar mampu membangun Jalan Kelok Sembilan yang megah, yang menghubungkan Sumbar-Riau, mengapa Riau tidak mampu membangun infrastruktur jalan yang sama megahnya dengan jalan kelok sembilan tersebut.
Kalau pun tidak bisa membangun jalan semegah jalan kelok sembilan, minimal jalan nasional yang di Riau jangan lagi rusak parah.
Jalan nasional di Riau umumnya rusak, sementara jalan nasional di provinsi lain kok bisa lebih mulus dibandingkan Riau. Ini tentunya ada yang salah.
Tidak bisa dipungkiri lagi bahwa Riau kalah dalam hal lobi pusat dibandingkan provinsi lainnya. Siapa yang salah, apakah anggota DPR RI, pejabat di negeri Bumi Lancang Kuning ini atau karena dianggap Riau negeri yang kaya, sehingga tidak perlu dibantu lagi?
Inilah masalahnya. Riau belum mampu melobi pusat untuk mendapatkan anggaran APBN yang lebih banyak dibandingkan provinsi tetangga, seperti NAD. Sumut dan Sumbar.
Agaknya ini menjadi catatan bersama, bahwa tokoh masyarakat, anggota DPR RI, pejabat Riau perlu duduk bersama bagaimana memikirkan pembangunan di Riau, bagaimana melobi pusat (Jakarta) hingga mau mengucurkan anggaran untuk pembangunan di Riau.
Jika selama ini tokoh politik dan pejabat sibuk dengan saling sikut, makanya jelang HUT Riau 9 Agustus nanti seharusnya dijadikan renungan bersama bahwa Riau harus mendapatkan jatah kue APBN yang lebih tahun depan.
Sebuatan bahwa Riau kaya raya tidak sesuai dengan kenyataannya, karena jalan-jalan berlubang di sejumlah kabupaten/ kota. Sekolah rusak, rumah sakit kekurangan obat dan fasilitas lainnya, itu menunjukkan bahwa Riau miskin.
Sementara provinsi tetangga yang anggarannya tidak banyak, mereka berhasil membangun fasilitas pendidikan, kesehatan, jalan, jembatan yang megah, seakan-akan mereka lebih kaya dibandingkan Riau.
Sebuatan bahwa Riau kaya agaknya merugikan negeri ini, mungkin saja ini yang menyebabkan pusat menilai bahwa Riau tidakperlu dibantu lagi dari APBN. Bahkan bila perlu Riau yang membantu program nasional.
Belajar bagaimana Sumbar berhasil membangun Jalan Kelok Sembilan, seharusnya Riau mampu membangun jalan-jalan di Riau semulus megahnya Jalan Kelok Sembilan tersebut.***
Jembatan itu nilainya Rp585 miliar, anggaran APBN. Jembatan terdiri atas enam bentangan. Jembatan pertama sepanjang 20 meter dan kedua sepanjang 230 meter serta ketiga sepanjang 65 meter.
Bagi Riau, yang miskin infrastruktur, seharusnya bisa memanfaatkan APBN untuk pembangunan Riau. Bukankah Riau penyumbang dana terbesar untuk negeri ini.
Berapa banyak minyak dari Riau yang sudah disedot ke pusat, tetapi mengapa Riau belum bisa membangun jalan tol, belum bisa membangun jaringan kereta api dan bahkan jalan yang ada pun rusak parah.
Jika Sumbar mampu membangun Jalan Kelok Sembilan yang megah, yang menghubungkan Sumbar-Riau, mengapa Riau tidak mampu membangun infrastruktur jalan yang sama megahnya dengan jalan kelok sembilan tersebut.
Kalau pun tidak bisa membangun jalan semegah jalan kelok sembilan, minimal jalan nasional yang di Riau jangan lagi rusak parah.
Jalan nasional di Riau umumnya rusak, sementara jalan nasional di provinsi lain kok bisa lebih mulus dibandingkan Riau. Ini tentunya ada yang salah.
Tidak bisa dipungkiri lagi bahwa Riau kalah dalam hal lobi pusat dibandingkan provinsi lainnya. Siapa yang salah, apakah anggota DPR RI, pejabat di negeri Bumi Lancang Kuning ini atau karena dianggap Riau negeri yang kaya, sehingga tidak perlu dibantu lagi?
Inilah masalahnya. Riau belum mampu melobi pusat untuk mendapatkan anggaran APBN yang lebih banyak dibandingkan provinsi tetangga, seperti NAD. Sumut dan Sumbar.
Agaknya ini menjadi catatan bersama, bahwa tokoh masyarakat, anggota DPR RI, pejabat Riau perlu duduk bersama bagaimana memikirkan pembangunan di Riau, bagaimana melobi pusat (Jakarta) hingga mau mengucurkan anggaran untuk pembangunan di Riau.
Jika selama ini tokoh politik dan pejabat sibuk dengan saling sikut, makanya jelang HUT Riau 9 Agustus nanti seharusnya dijadikan renungan bersama bahwa Riau harus mendapatkan jatah kue APBN yang lebih tahun depan.
Sebuatan bahwa Riau kaya raya tidak sesuai dengan kenyataannya, karena jalan-jalan berlubang di sejumlah kabupaten/ kota. Sekolah rusak, rumah sakit kekurangan obat dan fasilitas lainnya, itu menunjukkan bahwa Riau miskin.
Sementara provinsi tetangga yang anggarannya tidak banyak, mereka berhasil membangun fasilitas pendidikan, kesehatan, jalan, jembatan yang megah, seakan-akan mereka lebih kaya dibandingkan Riau.
Sebuatan bahwa Riau kaya agaknya merugikan negeri ini, mungkin saja ini yang menyebabkan pusat menilai bahwa Riau tidakperlu dibantu lagi dari APBN. Bahkan bila perlu Riau yang membantu program nasional.
Belajar bagaimana Sumbar berhasil membangun Jalan Kelok Sembilan, seharusnya Riau mampu membangun jalan-jalan di Riau semulus megahnya Jalan Kelok Sembilan tersebut.***
Advertisement
Advertisement
Riau PosIkuti
Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!
Advertisement
Advertisement
Berita Terkini
Advertisement
Advertisement

