Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Datangnya Hari Raya Idul Fitri dapat dimaknai tidak hanya dalam konteks spritualitas keagamaan tetapi dapat pula dimaknai dari perkembangan politik mutahir di Indonesia.
Secara spiritual, Ramadan dan Idul Fitri disediakan Tuhan untuk peningkatan kualitas iman manusia. Sedangkan dalam dunia politik di Indonesia, Ramadan dan Idul Fitri dipercayai sebagai momen untuk pencitraan politik dalam mempersiapkan agenda politik tertentu.
Ramadan dan Idul Fitri dimanfaatkan untuk melakukan berbagai aksi yang bermuatan politik, seperti buka bersama, santunan anak yatim, safari Ramadan, halal bi halal, open house, dan kegiatan lainnya.
Ramadan sebagai bulan amal telah bergeser menjadi bulan politik. Media massa pun dimanfaatkan untuk membangun pencitraan selama Ramadan dan Idul Fitri. Orang politik dikonstruksikan media sebagai orang religius, dermawan, santun, dan pro rakyat.
Puasa dan hari raya kita penuh dengan pencitraan politik. Mulai dari calon presiden sampai calon bupati dan calon DPR/DPD sampai DPRD Kabupaten/Kota berlomba-lomba untuk menarik simpati umat Islam. Waktu-waktu penting dalam bulan Ramadan seperti menjelang berbuka puasa akan dimanfaatkan untuk menyapa umat.
Tak dapat dipungkiri ritual Ramadan dan Idul Fitri telah terjebak oleh pertarungan politik praktis dan kuasa media populer dalam pembentukkan pencitraan.
Ramadan dan Idul Fitri seperti telah kehilangan spiritualitasnya dan digantikan oleh aktivitas seremonial untuk pencitraan politik.
Momen Ramadan dan Idul Fitri telah dikemas sebagai suatu pertunjukan untuk kepentingan politik dan ekonomi. Ini menyebabkan hilangnya hakikat dari Ramadan dan Idul Fitri. Ini adalah realitas kehidupan dalam perangkap budaya populer. Orang berpikir sangat pragmatis, termasuk orang politik. Orang tidak mau lagi memikirkan makna, orang yang hanya memikirkan kepentingannya.
Fitrah Idealisme
Setiap orang, termasuk orang politik pasti memiliki idealisme dalam dirinya. Idealisme itu adalah fitrah yang diberikan Tuhan kepada manusia.
Setiap orang diberikan potensi untuk melakukan kebenararan dan kebaikan. Penerapan potensi idealisme itu bergantung kepada manusia.
Sebagian orang menggunakan idealisme secara dominan dalam kehidupannya dan sebagian lagi tidak terlalu peduli dengan idealisme.
Bahkan ada orang yang secara ekstrem mengatakan bahwa tidak perlu bersifat idealis, yang penting adalah bersikap praktis.
Cita-cita kebenaran hanya berada di dunia ide, yang penting apa manfaat praktisnya. Lenyapnya idealisme dan tumbuh suburnya pragmatisme adalah realitas politik di Indonesia pada hari ini. Ini tentu saja petanda buruk bagi perkembangan suatu bangsa.
Idealisme dalam politik harus terus diperjuangkan sebab politik itu sangat mulia. Idealisme politik adalah melakukan kebenaran dan kebaikan untuk membela kepentingan rakyat.
Betapa mulianya pekerjaan politik karena kebaikan dan kebenaran menjadi asas utamanya. Kemuliaan politik sudah selayaknya diperankan oleh orang-orang mulia pula yang memiliki idealisme agar misi kebaikan yang dijalankan benar-benar tepat sasaran.
Tidak berlebihan jika dikatakan bahwa orang politik seperti “nabi” karena menyampaikan dan sekaligus melakukan kebenaran untuk membela kepentingan rakyat. Oleh karena itu, orang politik harus memiliki idealisme yang kuat dalam memainkan perannya.
Jika ingin ditegaskan lagi, politik adalah panggilan hati nurani, bukan panggilan ekonomi. Asas politik adalah idealisme bukan pragmatisme. Idealisme berlandaskan kebaikan sedangkan pragmatisme berlandaskan kepentingan pribadi dan kelompok untuk pemenuhan ekonomi dan kekuasaan.
Pragmatisme politik yang berkembang hari ini sangat berdampak buruk bagi kemajuan bangsa. Kemuliaan politik telah digeser pragmatisme.
Idealisme telah digadaikan pragmatisme. Cita-cita untuk menegakkan kebenaran dan melakukan kebaikan telah berubah. Mandat kekuasaan yang diberikan oleh rakyat kepada orang politik pun telah disalahgunakan untuk mendapatkan manfaat praktis dari politik.
Padahal kekuasaan yang diberikan rakyat kepada orang politik harus digunakan sebaik-baiknya untuk kepentingan rakyat. Oleh karena itu, idealisme sangat penting bagi orang politik.
Tanpa adanya idealisme kekuasaan yang dimandatkan oleh rakyat akan digunakan secara tidak benar untuk kepentingan pribadi atau kelompok tertentu.
Realitas politik biaya tinggi pada hari ini telah mendorong hilangnya idealisme dan digantikan oleh pragmatisme. Semangat pragmatisme telah menghasilkan sistem politik jual beli atau transaksional.
Dalam politik transaksional kepentingan rakyat tidak lagi menjadi tujuan berpolitik. Motif utama masuk dunia politik adalah kekuasaan dan uang.
Idealisme untuk konsisten terhadap kebenaran telah digantikan oleh hitung-hitungan matematis terhadap investasi politik yang telah dikeluarkan.
Oleh karena itu, politik transaksional harus berubah ke arah politik transformasional yang berlandaskan pada asal idealisme untuk membela kepentingan rakyat. Dalam politik transformasional kegiatan politik diarahkan untuk benar-benar membela kepentingan rakyat.
Kita perlu mengembalikan politik ke fitrahnya sebab selama ini praktik dan citra politik tidak baik. Politik dikesankan kotor, jegal menjegal, persaingan tidak sehat, korupsi, kolusi, nepotisme, gila kekuasaan, dan berbagai label negatif lainnya.
Padahal politik sesungguhnya sangat mulia sebab politik bertujuan untuk mengatur kehidupan manusia secara lebih baik dan berkeadilan.
Oleh karena itu, salah satu cara untuk mengembalikan kemulian politik adalah mengembalikan politik pada fitrahnya. Fitrah politik adalah memperjuangkan kepentingan publik.
Idealisme itu adalah fitrah sehingga mari kembalikan idealisme dalam politik. Idealisme dalam politik akan menghasilkan politik transformasional sedangkan pragmatisme dalam politik akan menghasilkan politik transaksional.
Politik transformasional membawa perubahan untuk kebaikan rakyat sedang politik transaksional hanya memberikan keuntungan bagi pelaku politik. ***
Junaidi, Dekan Fakultas Ilmu Budaya Unilak
Secara spiritual, Ramadan dan Idul Fitri disediakan Tuhan untuk peningkatan kualitas iman manusia. Sedangkan dalam dunia politik di Indonesia, Ramadan dan Idul Fitri dipercayai sebagai momen untuk pencitraan politik dalam mempersiapkan agenda politik tertentu.
Ramadan dan Idul Fitri dimanfaatkan untuk melakukan berbagai aksi yang bermuatan politik, seperti buka bersama, santunan anak yatim, safari Ramadan, halal bi halal, open house, dan kegiatan lainnya.
Ramadan sebagai bulan amal telah bergeser menjadi bulan politik. Media massa pun dimanfaatkan untuk membangun pencitraan selama Ramadan dan Idul Fitri. Orang politik dikonstruksikan media sebagai orang religius, dermawan, santun, dan pro rakyat.
Puasa dan hari raya kita penuh dengan pencitraan politik. Mulai dari calon presiden sampai calon bupati dan calon DPR/DPD sampai DPRD Kabupaten/Kota berlomba-lomba untuk menarik simpati umat Islam. Waktu-waktu penting dalam bulan Ramadan seperti menjelang berbuka puasa akan dimanfaatkan untuk menyapa umat.
Tak dapat dipungkiri ritual Ramadan dan Idul Fitri telah terjebak oleh pertarungan politik praktis dan kuasa media populer dalam pembentukkan pencitraan.
Ramadan dan Idul Fitri seperti telah kehilangan spiritualitasnya dan digantikan oleh aktivitas seremonial untuk pencitraan politik.
Momen Ramadan dan Idul Fitri telah dikemas sebagai suatu pertunjukan untuk kepentingan politik dan ekonomi. Ini menyebabkan hilangnya hakikat dari Ramadan dan Idul Fitri. Ini adalah realitas kehidupan dalam perangkap budaya populer. Orang berpikir sangat pragmatis, termasuk orang politik. Orang tidak mau lagi memikirkan makna, orang yang hanya memikirkan kepentingannya.
Fitrah Idealisme
Setiap orang, termasuk orang politik pasti memiliki idealisme dalam dirinya. Idealisme itu adalah fitrah yang diberikan Tuhan kepada manusia.
Setiap orang diberikan potensi untuk melakukan kebenararan dan kebaikan. Penerapan potensi idealisme itu bergantung kepada manusia.
Sebagian orang menggunakan idealisme secara dominan dalam kehidupannya dan sebagian lagi tidak terlalu peduli dengan idealisme.
Bahkan ada orang yang secara ekstrem mengatakan bahwa tidak perlu bersifat idealis, yang penting adalah bersikap praktis.
Cita-cita kebenaran hanya berada di dunia ide, yang penting apa manfaat praktisnya. Lenyapnya idealisme dan tumbuh suburnya pragmatisme adalah realitas politik di Indonesia pada hari ini. Ini tentu saja petanda buruk bagi perkembangan suatu bangsa.
Idealisme dalam politik harus terus diperjuangkan sebab politik itu sangat mulia. Idealisme politik adalah melakukan kebenaran dan kebaikan untuk membela kepentingan rakyat.
Betapa mulianya pekerjaan politik karena kebaikan dan kebenaran menjadi asas utamanya. Kemuliaan politik sudah selayaknya diperankan oleh orang-orang mulia pula yang memiliki idealisme agar misi kebaikan yang dijalankan benar-benar tepat sasaran.
Tidak berlebihan jika dikatakan bahwa orang politik seperti “nabi” karena menyampaikan dan sekaligus melakukan kebenaran untuk membela kepentingan rakyat. Oleh karena itu, orang politik harus memiliki idealisme yang kuat dalam memainkan perannya.
Jika ingin ditegaskan lagi, politik adalah panggilan hati nurani, bukan panggilan ekonomi. Asas politik adalah idealisme bukan pragmatisme. Idealisme berlandaskan kebaikan sedangkan pragmatisme berlandaskan kepentingan pribadi dan kelompok untuk pemenuhan ekonomi dan kekuasaan.
Pragmatisme politik yang berkembang hari ini sangat berdampak buruk bagi kemajuan bangsa. Kemuliaan politik telah digeser pragmatisme.
Idealisme telah digadaikan pragmatisme. Cita-cita untuk menegakkan kebenaran dan melakukan kebaikan telah berubah. Mandat kekuasaan yang diberikan oleh rakyat kepada orang politik pun telah disalahgunakan untuk mendapatkan manfaat praktis dari politik.
Padahal kekuasaan yang diberikan rakyat kepada orang politik harus digunakan sebaik-baiknya untuk kepentingan rakyat. Oleh karena itu, idealisme sangat penting bagi orang politik.
Tanpa adanya idealisme kekuasaan yang dimandatkan oleh rakyat akan digunakan secara tidak benar untuk kepentingan pribadi atau kelompok tertentu.
Realitas politik biaya tinggi pada hari ini telah mendorong hilangnya idealisme dan digantikan oleh pragmatisme. Semangat pragmatisme telah menghasilkan sistem politik jual beli atau transaksional.
Dalam politik transaksional kepentingan rakyat tidak lagi menjadi tujuan berpolitik. Motif utama masuk dunia politik adalah kekuasaan dan uang.
Idealisme untuk konsisten terhadap kebenaran telah digantikan oleh hitung-hitungan matematis terhadap investasi politik yang telah dikeluarkan.
Oleh karena itu, politik transaksional harus berubah ke arah politik transformasional yang berlandaskan pada asal idealisme untuk membela kepentingan rakyat. Dalam politik transformasional kegiatan politik diarahkan untuk benar-benar membela kepentingan rakyat.
Kita perlu mengembalikan politik ke fitrahnya sebab selama ini praktik dan citra politik tidak baik. Politik dikesankan kotor, jegal menjegal, persaingan tidak sehat, korupsi, kolusi, nepotisme, gila kekuasaan, dan berbagai label negatif lainnya.
Padahal politik sesungguhnya sangat mulia sebab politik bertujuan untuk mengatur kehidupan manusia secara lebih baik dan berkeadilan.
Oleh karena itu, salah satu cara untuk mengembalikan kemulian politik adalah mengembalikan politik pada fitrahnya. Fitrah politik adalah memperjuangkan kepentingan publik.
Idealisme itu adalah fitrah sehingga mari kembalikan idealisme dalam politik. Idealisme dalam politik akan menghasilkan politik transformasional sedangkan pragmatisme dalam politik akan menghasilkan politik transaksional.
Politik transformasional membawa perubahan untuk kebaikan rakyat sedang politik transaksional hanya memberikan keuntungan bagi pelaku politik. ***
Junaidi, Dekan Fakultas Ilmu Budaya Unilak
Advertisement
Advertisement
Riau PosIkuti
Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!
Advertisement
Advertisement
Berita Terkini
Advertisement
Advertisement

