Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Memaknai Kembali Nilai Kemerdekaan

R
Penulis: Rindra Yasin❯
Semakin penting suatu peristiwa, maka akan semakin tinggi pula nilai simbolik yang terkandung di dalamnya.

Peristiwa yang memiliki nilai simbolik tinggi akan lebih mengandung makna dalam sejarah perjalanan suatu bangsa, apa lagi perjalanan sejarah dalam rangka merebut kemerdekaan perjuangan bangsa Indonesia.

Kemerdekaan negara Indonesia telah berusia 68 tahun (17 Agustus 1945-17 Agustus 2013). Pada 17 Agustus 1945 kemerdekaan negara Indonesia diproklamirkan sebagai buah dari puncak perjuangan bangsa Indonesia dalam membebaskan diri dari belenggu penjajahan sejak berbad-abad lamanya.

Tak pelak lagi, usaha pemahaman sejarah perjalanan bangsa merupakan bagian integral, tak terpisahkan dari upaya untuk memaknai kembali nilai-nilai kemerdekaan suatu bangsa dalam konteks perubahan zaman yang terus berlangsung termasuk dalam  memasuki gerbang abad ke-21 ini.

Dalam konteks ini tentu pula orientasi dan strategi perjuangan bangsa Indonesia mengalami perubahan secara fundamental: Dari perjuangan bersenjata merebut kemerdekaan kepada perjuangan dalam mengisi kemerdekaan bangsa.

 Perubahan orientasi dan strategi perjuangan ini di lakukan untuk menjawab tantangan zaman dan aneka problematika bangsa pasca kemerdekaan ke-68 tahun : Sebuah usia yang seharusnya menjadi modal dasar dan kuat untuk melaksanakan proses pembangunan nasional dalam mengisi kemerdekaan.

Namun dalam usia yang sudah sedemikian “sepuh” bangsa Indonesia disadari atau tidak, masih terus saja berada dalam situasi “pasang surut”, bahkan aneka problematika bangsa justru menjadi faktor penghambat utama kelancaran proses dalam mengisi nilai-nilai kemerdekaan, seperti problematika pengangguran, angka kemiskinan masih meningkat meski klaim pemerintah menurun.

TKI yang katanya pahlawan devisa masih menjadi barang komoditas eksploitasi. Biaya pendidikan semakin mahal, penguasaan asing atas SDA semakin mencengangkan.

 Kondisi ini semakin memprihatinkan, ketika kita sadari ternyata Indonesia tampil menjadi juara impor untuk keperluan barang-barang pokok: beras, jagung, gula, kedelai dan buah-buahan.

Sementara itu praktik-praktik KKN terus “menjamur”, menjadi budaya bagi pejabat publik di berbagai instansi pemerintah dan sudah menjadi rahasia umum yang semakin menggelikan untuk disaksikan: Institusi DPR terindikasi sebagai industri mafia (anggaran, legislasi, pengawasan).

Bahkan praktik-praktik KKN telah menjadi identitas dari bangsa besar bernama Indonesia. Problematika persoalan bangsa semakin diperparah dengan aksi-aksi terorisme, bagai komoditas politik yang asyik dilakoni oleh kelompok-kelompok tertentu.

Di lain pihak, aparat penegak hukum masih tunggang langgang mendiskreditkan hukum dan keadilan masyarakat: Sungguh “jauh panggang dari api”. Praktik-praktik kekuasaan yang dipaparkan ini, sejatinya merupakan bentuk kolonialisme gaya baru berjubah demokrasi.

Tak pelak lagi, demokrasi artifisial yang mengedepankan formalitas begitu konsisten dilakoni para elite politik kita, sehingga tujuan esensi demokrasi sebagai sarana atau proses pencarian mekanisme yang tepat untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat tidak tercapai.

Demokrasi formalitas sejatinya memerlukan biaya yang sangat tinggi dan  ironisnya lagi, biaya yang tinggi itu bukan demi penciptaan kesejahteraan rakyat, tetapi demi memperebutkan kursi kekuasaan dan kepemilikan ekonomi di semua lini: Dari eksekutif, legislatif hingga memperebutkan kursi kepala daerah. Rakyat semakin terbelenggu oleh kedunguan politik semacam ini.

Sebab, kedunguan politik tanpa kesadaran moral telah secara telanjang dan sempurna dipraktikkan kaum elite di segala level tingkatan di negeri ini.

Siapa yang tak menyadari bahwa perilaku politik kaum elite betul-betul sudah membuat kehidupan ekonomi rakyat terhimpit dan terjepit.

Perjuangan mengisi kemerdekaanmacam apa yang dapat kita harapkan, bila perilaku para elite dan pemimpin negeri tanpa landasan moralitas dan  tak sensitif terhadap aneka problematika yang menghimpit rakyat kecil dari hari ke hari.

Jangan kuliahi dan petuahi mereka (rakyat kecil) tentang kesabaran di tengah kehidupan yang semakin sulit. Sebab, sudah 68 tahun Indonesia merdeka sudah barang tentu telah membuat mereka (rakyat kecil) cukup dewasa untuk memahami apa artinya ucapan yang keluar dari suara kemunafikan!

Oleh karenanya, maka kemerdekaan bukanlah sesuatu yang normatif dan seterusnya sekadar dijadikan slogan dalam kehidupan.

Bukan pula sekadar dipentassosialkan dalam serangkaian acara seremonial belaka. Namun, kemerdekaan bangsa harus dapat diterjemahkan dan diimplementasikan dalam format persatuan dan kesatuan bangsa  menuju kedaulatan politik, ekonomi, hukum, demokratisasi serta kebebasan seluruh rakyat Indonesia dari segala bentuk belenggu kemiskinan, kebodohan, keterbelakangan.

Indikator-indikator ekonomi dan sosial inilah yang sejatinya menentukan makna dan tingkat pencapaian kemerdekaan dalam konteks kekinian, sekaligus juga untuk menandai adanya kemajuan bangsa dalam perjalanan sejarah penyelenggaraan negara.

Perjuangan kemerdekaan adalah perjuangan untuk mewujudkan kehidupan bangsa yang lebih baik, adil, dan sejahtera. Nilai dasar perjuangan berperan sebagai pemicu membangkitkan semangat bangsa dalam upaya pengimplementasian pelaksanaan pembangunan di segala bidang.

Dengan demikian, melalui peringatan hari kemerdekaan Indonesia ke-68 tahun dapat kiranya dijadikan sebagai momentum untuk melakukan refleksi nasional: Memaknai kembali nilai-nilai yang terkandung dalam spirit kemerdekaan untuk mewujudkan suatu negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur.  Semoga.****


Agusyanto Bakar, Kabag Perekonomian Setda Kabupaten Kepulauan Meranti

Advertisement
Advertisement
Editor : Rindra Yasin
Sudahkah Anda mengikuti channel whatsapp kami?
WhatsApp
Riau PosIkuti

Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!


Advertisement
Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer