Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Pada 17 Agustus 2013 kemarin kita merayakan ulang tahun kemerdekaan Indonesia yang ke-68. Kebetulan hari ulang tahun Indonesia ini jatuh di hari ke sepuluh hari raya Idul Fitri 1 Syawal 1434 H, hari yang menjadi simbol kemenangan umat Islam atas berakhirnya bulan Ramadan yang mewajibkan umat Muslim untuk berpuasa satu bulan penuh.
Dengan demikian, kedua hari besar ini adalah merupakan suatu simbol kemenangan.
Namun pada kenyataannya, setelah 68 tahun Indonesia merdeka, permasalahan seperti fenomena ketergantungan pada pangan yang sedemikian besar masih menjadi momok yang serius dan mengkhawatirkan.
Bagaimana tidak, rata-rata setiap rumah tangga Indonesia membelanjakan pengeluarannya hampir 50 persen untuk membeli keperluan pangannya.
Ketergantungan pada pangan inipun diperparah dengan kondisi instabilitas harga-harga komoditas pangan akibat kurangnya pasokan komoditas pangan lokal.
Seperti beberapa hari menjelang hari raya Idul Fitri lalu, ada peningkatan harga yang signifikan hingga mencapai 50 persen.
Lalu celah inilah yang kembali dipakai pemerintah untuk mengambil kebijakan liberalisasi pangan dengan mengimpor komoditas pangan dari luar negeri.
Padahal konon katanya negeri Indonesia adalah negeri agraris tropis terbesar di dunia dengan potensi produksi yang tinggi seharusnya bangsa ini bisa menikmati berkah ekonomi (windfall profit) dari melonjaknya permintaan dan harga sejumlah komoditas pangan, tapi justru menjadi negara yang memiliki ketergantungan pangan tinggi di kawasan Asean.
Masalah impor komoditas pangan inipun merupakan kebijakan pemerintah yang bersifat jangka pendek dan tidak dapat menyelesaikan akar permasalahannya.
Sementara itu, program-program ketahanan pangan selama ini kerap hanya berakhir menjadi sebatas wacana dan basa-basi yang bersifat politis. Kenapa demikian?, karena fakta lapangan telah membuktikan demikian adanya.
Ketahanan Pangan
Sebagai jawaban atas permasalahan pangan ini sekaligus solusi yang kerap hanya berakhir di meja diskusi yaitu menguatkan ketahanan pangan. Karena isu ketahanan pangan ini penting menjadi bahan refleksi bagi peringatan hari kemerdekaan Indonesia.
Kita masih ingat pada masa Orde Baru dicetuskan Gerakan Revolusi Hijau yang tujuannya adalah menghantarkan Indonesia menjadi negara yang berswasembada pangan secara tetap. Tetapi hal itupun hanya mampu bertahan dalam waktu lima tahun, yakni pada tahun 1984-1989.
Memang diakui dengan revolusi hijau dimungkinkan akan terbentuknya surplus pangan yang mengalir dari desa-desa ke kota. Namun demikian, surplus pangan ini juga akan membuat harga pangan murah sehingga di satu sisi sektor pertanian terutama upah buruh di pertanian dan pedesaan juga murah, jauh berbanding terbalik dengan upah buruh di perkotaan.
Kondisi inilah yang menjadi masalah pergerakan arus urbanisasi kian meningkat tiap tahunnya terutama setelah libur Idul Fitri. Jadi, gerakan revolusi hijau inipun belum mampu mewujudkan ketahanan pangan.
Padahal ketahan pangan merupakan satu gagasan penting yang harus selalu digelorakan. Tentu kita masih ingat seorang Henry Kissinger, mantan Menteri Luar Negeri Amerika Serikat pada 1974 pernah mengeluarkan gagasan food weapon (pangan sebagai senjata) sebagai cara untuk menekan populasi manusia yang kian melonjak, tetapi tidak diimbangi pertambahan jumlah lahan pertanian yang kian terbatas karena tanah terkonversi menjadi lahan pemukiman.
Lain lagi jika kita melihat pada 2008 bagaimana gelombang demonstrasi secara massif menentang kenaikan harga pangan di berbagai belahan dunia, bahkan memicu pelengseran presiden di sejumlah negara, seperti Haiti, Pakistan, Meksiko, Argentina, Nigeria, Mesir dan Tunisia.
Pentingnya ketahanan pangan ini juga telah disinggung Presiden RI pertama Bung Karno saat berpidato pada acara peresmian Gedung Fakultas Pertanian IPB di Bogor pada 1952 membuat pernyataan prophetic bahwa pertanian dan pangan adalah masalah hidup matinya sebuah bangsa.
Dan saya yakin kita semua bersepakat bahwa ketahanan pangan ini mutlak harus diwujudkan. Bahkan pemerintah sudah melakukan terobosan-terobosan berkaitan dengan ketahanan pangan ini.
Seperti misalnya pengembangan lahan pangan skala (food estate) besar di Merauke. Namun program yang dikenal sebagai Merauke Integrated Food Estate itu kini terhenti.
Terhentinya program ini menurut hemat penulis karena mental pemerintah belum merdeka sepenuhnya untuk memperjuangan ketahanan pangan ini.
Lihat saja pemerintah kita sudah sangat terbiasa menyelesaikan masalah pangan ini dengan kebijakan impor. Ketergantungan kita pada bahan pangan impor inipun bukan alang kepalang.
Telah terjadi penghamburan devisa, penyengsaraan petani, sampai memandulkan sektor pertanian juga kelautan dan perikanan yang seharusnya menjadi keunggulan kompetitif bangsa.
Karena itu momentum kemerdekaan ini harus direfleksikan sebagai momentum mengembalikan spirit untuk memperjuangkan kedaulatan pangan bangsa.
Sekaligus menjadikan sektor pertanian harus sebagai keunggulan kompetitif dan mesin pertumbuhan ekonomi yang berkualitas secara berkelanjutan.
Dalam tataran teknisnya kita harus meningkatkan produksi semua pangan yang bisa dihasilkan di dalam negeri secara produktif, efisien, berkeadilan dan berkelanjutan.
Lahan-lahan pertanian yang subur serta produktif tidak boleh lagi dikonversi menjadi kawasan industri, pemukiman, infrastruktur dan peruntukkan lainnya.
Sebaliknya, harus dijadikan lumbung pangan nasional agar bangsa ini merdeka dari ketidaktersediaan bahan pangan dan merdeka dari sikap mental bangsa pengimpor.***
Yuli Afriyandi, Mahasiswa Pasca Sarjana Ekonomi Islam UII Jogjakarta, Asal Inhil
Dengan demikian, kedua hari besar ini adalah merupakan suatu simbol kemenangan.
Namun pada kenyataannya, setelah 68 tahun Indonesia merdeka, permasalahan seperti fenomena ketergantungan pada pangan yang sedemikian besar masih menjadi momok yang serius dan mengkhawatirkan.
Bagaimana tidak, rata-rata setiap rumah tangga Indonesia membelanjakan pengeluarannya hampir 50 persen untuk membeli keperluan pangannya.
Ketergantungan pada pangan inipun diperparah dengan kondisi instabilitas harga-harga komoditas pangan akibat kurangnya pasokan komoditas pangan lokal.
Seperti beberapa hari menjelang hari raya Idul Fitri lalu, ada peningkatan harga yang signifikan hingga mencapai 50 persen.
Lalu celah inilah yang kembali dipakai pemerintah untuk mengambil kebijakan liberalisasi pangan dengan mengimpor komoditas pangan dari luar negeri.
Padahal konon katanya negeri Indonesia adalah negeri agraris tropis terbesar di dunia dengan potensi produksi yang tinggi seharusnya bangsa ini bisa menikmati berkah ekonomi (windfall profit) dari melonjaknya permintaan dan harga sejumlah komoditas pangan, tapi justru menjadi negara yang memiliki ketergantungan pangan tinggi di kawasan Asean.
Masalah impor komoditas pangan inipun merupakan kebijakan pemerintah yang bersifat jangka pendek dan tidak dapat menyelesaikan akar permasalahannya.
Sementara itu, program-program ketahanan pangan selama ini kerap hanya berakhir menjadi sebatas wacana dan basa-basi yang bersifat politis. Kenapa demikian?, karena fakta lapangan telah membuktikan demikian adanya.
Ketahanan Pangan
Sebagai jawaban atas permasalahan pangan ini sekaligus solusi yang kerap hanya berakhir di meja diskusi yaitu menguatkan ketahanan pangan. Karena isu ketahanan pangan ini penting menjadi bahan refleksi bagi peringatan hari kemerdekaan Indonesia.
Kita masih ingat pada masa Orde Baru dicetuskan Gerakan Revolusi Hijau yang tujuannya adalah menghantarkan Indonesia menjadi negara yang berswasembada pangan secara tetap. Tetapi hal itupun hanya mampu bertahan dalam waktu lima tahun, yakni pada tahun 1984-1989.
Memang diakui dengan revolusi hijau dimungkinkan akan terbentuknya surplus pangan yang mengalir dari desa-desa ke kota. Namun demikian, surplus pangan ini juga akan membuat harga pangan murah sehingga di satu sisi sektor pertanian terutama upah buruh di pertanian dan pedesaan juga murah, jauh berbanding terbalik dengan upah buruh di perkotaan.
Kondisi inilah yang menjadi masalah pergerakan arus urbanisasi kian meningkat tiap tahunnya terutama setelah libur Idul Fitri. Jadi, gerakan revolusi hijau inipun belum mampu mewujudkan ketahanan pangan.
Padahal ketahan pangan merupakan satu gagasan penting yang harus selalu digelorakan. Tentu kita masih ingat seorang Henry Kissinger, mantan Menteri Luar Negeri Amerika Serikat pada 1974 pernah mengeluarkan gagasan food weapon (pangan sebagai senjata) sebagai cara untuk menekan populasi manusia yang kian melonjak, tetapi tidak diimbangi pertambahan jumlah lahan pertanian yang kian terbatas karena tanah terkonversi menjadi lahan pemukiman.
Lain lagi jika kita melihat pada 2008 bagaimana gelombang demonstrasi secara massif menentang kenaikan harga pangan di berbagai belahan dunia, bahkan memicu pelengseran presiden di sejumlah negara, seperti Haiti, Pakistan, Meksiko, Argentina, Nigeria, Mesir dan Tunisia.
Pentingnya ketahanan pangan ini juga telah disinggung Presiden RI pertama Bung Karno saat berpidato pada acara peresmian Gedung Fakultas Pertanian IPB di Bogor pada 1952 membuat pernyataan prophetic bahwa pertanian dan pangan adalah masalah hidup matinya sebuah bangsa.
Dan saya yakin kita semua bersepakat bahwa ketahanan pangan ini mutlak harus diwujudkan. Bahkan pemerintah sudah melakukan terobosan-terobosan berkaitan dengan ketahanan pangan ini.
Seperti misalnya pengembangan lahan pangan skala (food estate) besar di Merauke. Namun program yang dikenal sebagai Merauke Integrated Food Estate itu kini terhenti.
Terhentinya program ini menurut hemat penulis karena mental pemerintah belum merdeka sepenuhnya untuk memperjuangan ketahanan pangan ini.
Lihat saja pemerintah kita sudah sangat terbiasa menyelesaikan masalah pangan ini dengan kebijakan impor. Ketergantungan kita pada bahan pangan impor inipun bukan alang kepalang.
Telah terjadi penghamburan devisa, penyengsaraan petani, sampai memandulkan sektor pertanian juga kelautan dan perikanan yang seharusnya menjadi keunggulan kompetitif bangsa.
Karena itu momentum kemerdekaan ini harus direfleksikan sebagai momentum mengembalikan spirit untuk memperjuangkan kedaulatan pangan bangsa.
Sekaligus menjadikan sektor pertanian harus sebagai keunggulan kompetitif dan mesin pertumbuhan ekonomi yang berkualitas secara berkelanjutan.
Dalam tataran teknisnya kita harus meningkatkan produksi semua pangan yang bisa dihasilkan di dalam negeri secara produktif, efisien, berkeadilan dan berkelanjutan.
Lahan-lahan pertanian yang subur serta produktif tidak boleh lagi dikonversi menjadi kawasan industri, pemukiman, infrastruktur dan peruntukkan lainnya.
Sebaliknya, harus dijadikan lumbung pangan nasional agar bangsa ini merdeka dari ketidaktersediaan bahan pangan dan merdeka dari sikap mental bangsa pengimpor.***
Yuli Afriyandi, Mahasiswa Pasca Sarjana Ekonomi Islam UII Jogjakarta, Asal Inhil
Advertisement
Advertisement
Riau PosIkuti
Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!
Advertisement
Advertisement
Berita Terkini
Advertisement
Advertisement

