Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Sejak era Orde Baru sampai kini persoalan buruh nyaris tak pernah tergarap secara serius, bahkan hanya sekadar menjadi komoditi politik saat menjelang pemilu.
Apapun kondisinya yang namanya buruh ya tetap buruh,meski sudah ganti sebutan menjadi pekerja, karyawan, pegawai dan lainnya.
Secara umum kehidupan buruh berada dalam katagori sulit, dan merekapun tidak tau ke mana akan mengadukan nasibnya.
Padahal kaum buruh mempunyai kontribusi besar dan ikut menghidupkan negara, namun mereka jarang menikmati hasil-hasil pembangunan negeri ini.
Mereka sering bertanya, kapan negeri ini mempunyai pemimpin yang benar-benar memperjuangkan nasib kaum buruh, menghargai kaum buruh, keluarga dan kelompoknya, dengan memberikan kesempatan kerja yang nyaman dan sekaligus upah yang layak. Mereka juga mengharapkan dirinya hidup aman tanpa ada derita PHK yang selama ini terus menghantui perasaan mereka.
Fakta yang teramati, para eksekutif tambah kaya dan para buruh dibayar rendah. Mereka pun masih bertanya-tanya, kapan manipulasi bisnis oleh usaha-usaha raksasa berakhir.
Nyaris semua perusahaan multinasonal dan para politikus menyatakan globalisasi dan perdagangan bebas adalah sebagai peluang untuk meningkatkan martabat buruh, tetapi sayangnya para investor tetap mencari buruh yang murah dan terus mengabaikan kesejahteraan mereka.
Pergeseran Cara Pandang
Masalah urbanisasi bukan sekadar kesenjangan pertumbuhan ekonomi desa-kota, melainkan juga masalah budaya sebagai akibat dari pergeseran nilai di masyarakat pedesaan yaitu perubahan ruralism ke urbanism.
Artinya telah terjadi pergeseran cara pandang masyarakat pedesaan yang dulu merasa nyaman menjadi orang desa sekarang justru sebaliknya, merasa gengsi dianggap ndeso sehingga berusaha menjadi orang kota.
Ada diskripsi yang salah kaprah serta kerancuan pikir, seolah kota identik dengan kehidupan modern dan maju, sedangkan desa berarti keterbelakangan dan ketertinggalan. Sehingga arus urbanisasi akan berkembang searah dengan meningkatnya pembangunan yang terkonsentrasi di perkotaan.
Pemikiran demikian telah merasuk otak sebagian besar masyarakat pedesaan, sehingga mereka merasa wajib menjadi kaum perkotaan agar dianggap modern dan tidak ketinggal zaman. Akibatnya kehidupan ekonomi di pedesaan nyaris mati suri, karena penduduk desa yang produktif sudah pergi dan sejatinya mereka kehilangan arah.
Ironisnya lagi perasaan tidak bangga terhadap pedesaan juga merasuki para elite yang berwenang menyusun strategi pengembangan pembangunan. Kebijakan pemerintah sering tidak memihak masyarakat pedesaan, dan hanya sekadar slogan manis sebagai alat kampanye mencari dukungan suara.
Setelah suara diperoleh dengan mayoritas, maka sang pemenang tadi lupa dengan janjinya untuk membangun desa. Kemiskinan yang menjerat masyarakat pedesaan sebagai faktor pendorong mereka ramai-ramai melakukan urbanisasi ke kota, dan sudah tidak terbantahkan lagi bahwa kota adalah sebagai magnet yang sangat kuat menarik warga dari pedesaan guna mencari peruntungan hidup di perkotaan.
Sesuatu yang tidak berlebihan ketika di kota-kota besar bertebaran pusat-pusat kegiatan ekonomi, termasuk konsentrasi kawasan industri. Sehingga tidaklah salah ketika warga yang merasa daerahnya tidak memberi jaminan, kemudian memilih berpindah untuk berikhtiar mencari nafkah di kota.
Kondisi tersebut ditunjang pula oleh meningkatnya upah buruh di wilayah perkotaan, sehingga merangsang urbanisasi besar-besaran dari pedesaan ke wilayah perkotaan.
Beban Berat Pemerintah
Banyaknya pencari kerja yang tidak membekali dirinya dengan kemampuan dan ketrampilan kecakapan hidup, maka kedatangan mereka ke kota menjadi beban berat bagi pemerintah setempat.
Konsep pertumbuhan ekonomi sebagai salah satu ukuran keberhasilan pembangunan tampaknya mulai dipertanyakan banyak pihak. Di mana hasil akhir dari konsep tersebut menimbulkan kesenjangan dalam berbagai dimensi, mempertajam kesenjangan sosial, timbulnya roh kapitalisme dan jiwa konsumerisme, serta merusak alam dan lingkungan.
Akibatnya kota menjadi tempat berkumpulnya orang miskin, penjahat, pengemis, pengamen, gelandangan, dan termasuk orang gila. Kemiskinan adalah penyakit yang senang menghinggapi mayoritas masyarakat di pedesaan, tetapi bagaimanapun juga kemiskinan harus dicari akar masalahnya.
Ada yang menyatakan bahwa persoalan mendasar kemiskinan yang muncul kepermukaan sesungguhnya disebabkan parahnya kesenjangan antara yang kaya dan miskin. Selain itu kemiskinan boleh jadi disebabkan karena kemalasan.
Namun bukan tidak mungkin kemiskinan juga timbul sebagai akibat perilaku jahat dari kelompok orang kaya. Mereka sebenarnya sebagai korban dari model pembangunan yang mengutamakan pertumbuhan namun melupakan pemerataan dan keadilan.
Terbatasnya lapangan kerja dan kesempatan berusaha di desa, menyebabkan banyak orang miskin di pedesaan melakukan urbanisasi ke pusat kota. Masyarakat pedesaan sedang mengalami kebingungan, mau bertani tidak punya tanah, mau bekerja tak ada majikan yang memerlukan tenaganya. Sementara itu mereka menilai tawaran pekerjaan di perkotaan jauh lebih menjajikan dibanding di desa.
Akibatnya, usai Idul Fitri berbondong-bondong masyarakat meninggalkan kampung halaman menuju kota besar, dan kota pun tidak mungkin tertutup bagi pendatang baru yang akan berjuang mengubah nasib di perkotaan.
Urbanisasi sebenarnya tidak masalah sepanjang yang bersangkutan sudah membekali dirinya dengan ketrampilan hidup dan kemauan untuk bekerja keras di kota.
Beratnya beban kota karena arus urbanisasi tidak saja dari kalangan buruh dan pekerja kasar saja, bahkan dari lulusan sekolah/perguruan tinggi pun ikut meramaikan geliat urbanisasi ke perkotaan.
Aliran gelombang yang besar tersebut tentunya akan menimbulkan banyak masalah di kota besar, bahkan sebagai titik awal terjadinya penyakit sosial di perkotaan, jika para pendatang tidak membekali dirinya dengan tekad dan semangat juang yang tinggi untuk menyesuaikan beratnya hidup di perkotaan.
Yang pasti sektor dunia usaha tidak sanggup menampung ledakan angkatan kerja yang masuk, sehingga keberadaan mereka akan menjadi beban berat bagi pemerintah.
Solusi yang harus ditawarkan pemerintah adalah merancang penumbuhan kawasan industri yang menyebar berdasarkan kluster industri yang dibarengi dengan pemanfaatan lokasi geografi setempat.
Langkah penyebaran kawasan industri agar tidak terkonsentrasi di kota-kota besar akan turut berperan dalam meredam laju perpindahan penduduk secara besar-besaran di perkotaan.
Terbangunnya pusat-pusat kegiatan ekonomi di daerah termasuk kawasan industri akan memberi pengaruh selain mendorong pertumbuhan ekonomi dapat pula mengerem laju urbanisasi. Karena itu tugas pemerintah adalah bagaimana merancang dan menumbuhkan pusat ekonomi dan kawasan industri andalan dari setiap daerah di wilayahnya.
Pemberdayaan Masyarakat Pedesaan
Perasaan tidak bangga terhadap pedesaan juga merasuki para elite yang berwenang menyusun strategi pengembangan pembangunan. Kebijakan bali ndeso mbangun deso, rupanya sulit terimplementasi karena pemerintah kurang serius memberdayakan masyarakat pedesaan.
Pedesaan sebagai sentra pembangunan perekonomian masih menjadi slogan manis dan hanya sekadar sebagai alat kampanye mencari dukungan suara. Salah satu penyebab tingginya urbanisasi kaum buruh disebabkan, karena mereka sering balek kampung pada saat Idul Fitri dan unjuk kehebatan di desanya. Kini gaya hidup orang desa semakin tidak rasional tertelan oleh kuatnya pengaruh modernisasi di perkotaan.
Pembangunan infrastruktur memang sudah masuk desa, tetapi karena tidak diimbangi ketahanan budaya, maka hasilnya justru menjadi sarana masuknya nilai kapitalisme bukan menjadi pemicu kebangkitan potensi lokal.
Resep untuk pemberdayaan masyarakat adalah: membangun pedesaan, menyeimbangkan pembangunan ekonomi pedesaan dengan perkotaan, membangun sumber daya manusia dan memanfaatkan sumber daya alam sesuai dengan nilai-nilai kearifan budaya lokal, serta mengembangkan lembaga keuangan mikro untuk mendukung perekonomian pedesaan. Sudah saatnya pemerintah memberdayakan masyarakat di pedesaan yang masih terjerat lembah kemiskinan.
Anehnya program pemerintah dalam menangani keluhan masyarakat miskin kurang mengarah pada pemberdayaan masyarakat. Misalnya kenaikan harga BBM ditebus dengan BLSM. Bukankah bantuan itu justru meninabobokan masyarakat untuk terus menerus mengeluh? Mari kita sama-sama bangkit dari keterpurukan ekonomi. ***
Machasin, Dosen Program Magister Manajemen Fakultas Ekonomi Unri
Apapun kondisinya yang namanya buruh ya tetap buruh,meski sudah ganti sebutan menjadi pekerja, karyawan, pegawai dan lainnya.
Secara umum kehidupan buruh berada dalam katagori sulit, dan merekapun tidak tau ke mana akan mengadukan nasibnya.
Padahal kaum buruh mempunyai kontribusi besar dan ikut menghidupkan negara, namun mereka jarang menikmati hasil-hasil pembangunan negeri ini.
Mereka sering bertanya, kapan negeri ini mempunyai pemimpin yang benar-benar memperjuangkan nasib kaum buruh, menghargai kaum buruh, keluarga dan kelompoknya, dengan memberikan kesempatan kerja yang nyaman dan sekaligus upah yang layak. Mereka juga mengharapkan dirinya hidup aman tanpa ada derita PHK yang selama ini terus menghantui perasaan mereka.
Fakta yang teramati, para eksekutif tambah kaya dan para buruh dibayar rendah. Mereka pun masih bertanya-tanya, kapan manipulasi bisnis oleh usaha-usaha raksasa berakhir.
Nyaris semua perusahaan multinasonal dan para politikus menyatakan globalisasi dan perdagangan bebas adalah sebagai peluang untuk meningkatkan martabat buruh, tetapi sayangnya para investor tetap mencari buruh yang murah dan terus mengabaikan kesejahteraan mereka.
Pergeseran Cara Pandang
Masalah urbanisasi bukan sekadar kesenjangan pertumbuhan ekonomi desa-kota, melainkan juga masalah budaya sebagai akibat dari pergeseran nilai di masyarakat pedesaan yaitu perubahan ruralism ke urbanism.
Artinya telah terjadi pergeseran cara pandang masyarakat pedesaan yang dulu merasa nyaman menjadi orang desa sekarang justru sebaliknya, merasa gengsi dianggap ndeso sehingga berusaha menjadi orang kota.
Ada diskripsi yang salah kaprah serta kerancuan pikir, seolah kota identik dengan kehidupan modern dan maju, sedangkan desa berarti keterbelakangan dan ketertinggalan. Sehingga arus urbanisasi akan berkembang searah dengan meningkatnya pembangunan yang terkonsentrasi di perkotaan.
Pemikiran demikian telah merasuk otak sebagian besar masyarakat pedesaan, sehingga mereka merasa wajib menjadi kaum perkotaan agar dianggap modern dan tidak ketinggal zaman. Akibatnya kehidupan ekonomi di pedesaan nyaris mati suri, karena penduduk desa yang produktif sudah pergi dan sejatinya mereka kehilangan arah.
Ironisnya lagi perasaan tidak bangga terhadap pedesaan juga merasuki para elite yang berwenang menyusun strategi pengembangan pembangunan. Kebijakan pemerintah sering tidak memihak masyarakat pedesaan, dan hanya sekadar slogan manis sebagai alat kampanye mencari dukungan suara.
Setelah suara diperoleh dengan mayoritas, maka sang pemenang tadi lupa dengan janjinya untuk membangun desa. Kemiskinan yang menjerat masyarakat pedesaan sebagai faktor pendorong mereka ramai-ramai melakukan urbanisasi ke kota, dan sudah tidak terbantahkan lagi bahwa kota adalah sebagai magnet yang sangat kuat menarik warga dari pedesaan guna mencari peruntungan hidup di perkotaan.
Sesuatu yang tidak berlebihan ketika di kota-kota besar bertebaran pusat-pusat kegiatan ekonomi, termasuk konsentrasi kawasan industri. Sehingga tidaklah salah ketika warga yang merasa daerahnya tidak memberi jaminan, kemudian memilih berpindah untuk berikhtiar mencari nafkah di kota.
Kondisi tersebut ditunjang pula oleh meningkatnya upah buruh di wilayah perkotaan, sehingga merangsang urbanisasi besar-besaran dari pedesaan ke wilayah perkotaan.
Beban Berat Pemerintah
Banyaknya pencari kerja yang tidak membekali dirinya dengan kemampuan dan ketrampilan kecakapan hidup, maka kedatangan mereka ke kota menjadi beban berat bagi pemerintah setempat.
Konsep pertumbuhan ekonomi sebagai salah satu ukuran keberhasilan pembangunan tampaknya mulai dipertanyakan banyak pihak. Di mana hasil akhir dari konsep tersebut menimbulkan kesenjangan dalam berbagai dimensi, mempertajam kesenjangan sosial, timbulnya roh kapitalisme dan jiwa konsumerisme, serta merusak alam dan lingkungan.
Akibatnya kota menjadi tempat berkumpulnya orang miskin, penjahat, pengemis, pengamen, gelandangan, dan termasuk orang gila. Kemiskinan adalah penyakit yang senang menghinggapi mayoritas masyarakat di pedesaan, tetapi bagaimanapun juga kemiskinan harus dicari akar masalahnya.
Ada yang menyatakan bahwa persoalan mendasar kemiskinan yang muncul kepermukaan sesungguhnya disebabkan parahnya kesenjangan antara yang kaya dan miskin. Selain itu kemiskinan boleh jadi disebabkan karena kemalasan.
Namun bukan tidak mungkin kemiskinan juga timbul sebagai akibat perilaku jahat dari kelompok orang kaya. Mereka sebenarnya sebagai korban dari model pembangunan yang mengutamakan pertumbuhan namun melupakan pemerataan dan keadilan.
Terbatasnya lapangan kerja dan kesempatan berusaha di desa, menyebabkan banyak orang miskin di pedesaan melakukan urbanisasi ke pusat kota. Masyarakat pedesaan sedang mengalami kebingungan, mau bertani tidak punya tanah, mau bekerja tak ada majikan yang memerlukan tenaganya. Sementara itu mereka menilai tawaran pekerjaan di perkotaan jauh lebih menjajikan dibanding di desa.
Akibatnya, usai Idul Fitri berbondong-bondong masyarakat meninggalkan kampung halaman menuju kota besar, dan kota pun tidak mungkin tertutup bagi pendatang baru yang akan berjuang mengubah nasib di perkotaan.
Urbanisasi sebenarnya tidak masalah sepanjang yang bersangkutan sudah membekali dirinya dengan ketrampilan hidup dan kemauan untuk bekerja keras di kota.
Beratnya beban kota karena arus urbanisasi tidak saja dari kalangan buruh dan pekerja kasar saja, bahkan dari lulusan sekolah/perguruan tinggi pun ikut meramaikan geliat urbanisasi ke perkotaan.
Aliran gelombang yang besar tersebut tentunya akan menimbulkan banyak masalah di kota besar, bahkan sebagai titik awal terjadinya penyakit sosial di perkotaan, jika para pendatang tidak membekali dirinya dengan tekad dan semangat juang yang tinggi untuk menyesuaikan beratnya hidup di perkotaan.
Yang pasti sektor dunia usaha tidak sanggup menampung ledakan angkatan kerja yang masuk, sehingga keberadaan mereka akan menjadi beban berat bagi pemerintah.
Solusi yang harus ditawarkan pemerintah adalah merancang penumbuhan kawasan industri yang menyebar berdasarkan kluster industri yang dibarengi dengan pemanfaatan lokasi geografi setempat.
Langkah penyebaran kawasan industri agar tidak terkonsentrasi di kota-kota besar akan turut berperan dalam meredam laju perpindahan penduduk secara besar-besaran di perkotaan.
Terbangunnya pusat-pusat kegiatan ekonomi di daerah termasuk kawasan industri akan memberi pengaruh selain mendorong pertumbuhan ekonomi dapat pula mengerem laju urbanisasi. Karena itu tugas pemerintah adalah bagaimana merancang dan menumbuhkan pusat ekonomi dan kawasan industri andalan dari setiap daerah di wilayahnya.
Pemberdayaan Masyarakat Pedesaan
Perasaan tidak bangga terhadap pedesaan juga merasuki para elite yang berwenang menyusun strategi pengembangan pembangunan. Kebijakan bali ndeso mbangun deso, rupanya sulit terimplementasi karena pemerintah kurang serius memberdayakan masyarakat pedesaan.
Pedesaan sebagai sentra pembangunan perekonomian masih menjadi slogan manis dan hanya sekadar sebagai alat kampanye mencari dukungan suara. Salah satu penyebab tingginya urbanisasi kaum buruh disebabkan, karena mereka sering balek kampung pada saat Idul Fitri dan unjuk kehebatan di desanya. Kini gaya hidup orang desa semakin tidak rasional tertelan oleh kuatnya pengaruh modernisasi di perkotaan.
Pembangunan infrastruktur memang sudah masuk desa, tetapi karena tidak diimbangi ketahanan budaya, maka hasilnya justru menjadi sarana masuknya nilai kapitalisme bukan menjadi pemicu kebangkitan potensi lokal.
Resep untuk pemberdayaan masyarakat adalah: membangun pedesaan, menyeimbangkan pembangunan ekonomi pedesaan dengan perkotaan, membangun sumber daya manusia dan memanfaatkan sumber daya alam sesuai dengan nilai-nilai kearifan budaya lokal, serta mengembangkan lembaga keuangan mikro untuk mendukung perekonomian pedesaan. Sudah saatnya pemerintah memberdayakan masyarakat di pedesaan yang masih terjerat lembah kemiskinan.
Anehnya program pemerintah dalam menangani keluhan masyarakat miskin kurang mengarah pada pemberdayaan masyarakat. Misalnya kenaikan harga BBM ditebus dengan BLSM. Bukankah bantuan itu justru meninabobokan masyarakat untuk terus menerus mengeluh? Mari kita sama-sama bangkit dari keterpurukan ekonomi. ***
Machasin, Dosen Program Magister Manajemen Fakultas Ekonomi Unri
Advertisement
Advertisement
Riau PosIkuti
Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!
Advertisement
Advertisement
Berita Terkini
Advertisement
Advertisement

