Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Bayangkan kalau Pertamina bisa merdeka dari segala macam intervensi dan kepentingan. Alangkah besarnya dia.
Itulah kalimat penutup dari tulisan Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Dahlan Iskan yang berjudul “Pertamina Harus Lebih Merdeka” di koran ini pada Senin 19 Agustus lalu.
Kalimat ini menyiratkan secara lantang bahwa Pertamina sebagai satu-satunya BUMN di bidang migas itu sedang “dijajah”. Dijajah oleh berbagai kepentingan, baik kepentingan ekonomis maupun politis.
Sebenarnya itu bukanlah cerita baru, sudah satu dasawarsa lebih kemerdekaan Pertamina dirampas. Adalah Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi (migas) yang melegalisasi perampasan itu.
Undang-undang yang notabene produk masa reformasi tersebut justru filosofinya diadakan untuk meliberalisasi sektor migas di Indonesia yang sejak kemerdekaan Indonesia telah dinasionalisasi dengan susah payah.
Fakta Sejarah
Pasal 33 ayat (2) Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 menentukan bahwa cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara.
Ketentuan ini kembali dipertegas dalam Pasal 32 ayat (3), yaitu bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.
Sejalan dengan semangat Pasal 33 UUD 1945 ayat (1) dan (2) tersebutlah, maka beberapa waktu pasca ditetapkannya UUD 1945 pada 18 Agustus 1945 sebagai konstitusi RI dilakukanlah nasionalisasi perusahaan-perusahaan asing di Indonesia oleh negara, tidak terkecuali terhadap perusahaan-perusahaan asing di sektor migas.
Buah dari nasionalisasi tersebut di sektor migas terbentuk tiga perusahaan minyak milik negara yaitu Perusahaan Tambang Minyak Negara Republik Indonesia (PTMNRI), Pertambangan Minyak Republik Indonesia (Permiri), dan Perusahaan Tambang Minyak Nasional (PTMN).
Usaha untuk menasionalisasi tersebut tidaklah mudah, apalagi dengan kedatangan kembali tentara Belanda dalam agresi militer Belanda I dan II.
Pemerintah bersama Badan Keamanan Rakyat (BKR) dan rakyat harus bahu membahu untuk merebut dan mempertahankan kilang-kilang minyak yang ada.
Dalam perkembangannya kemudian ketiga perusahaan minyak nasional tersebut berubah menjadi Perusahaan Minyak Nasional (Permina), Pertambangan Minyak Indonesia (Pertamin), dan Pertambangan Minyak dan Gas Nasional (Permigan). Lalu pada tahun 1968 ketiga perusahaan tersebut merger menjadi Pertambangan Minyak Nasional (Pertamina).
Pada tahun 1969/1970 atas rekomendasi Mr Wilopo (Ketua Komisi Anti Korupsi) dan Bung Hatta (Penasehat Komisi Anti Korupsi dan arsitek Pasal 33 UUD 1945) guna kelancaran dan terjaminnya pengusahaan Migas secara ekonomis di satu pihak dan agar diperoleh manfaat yang sebesar-besarnya dari pengusahaan tersebut untuk rakyat, bangsa, dan negara di lain pihak, maka dianggap perlu untuk mengatur kembali perusahaan milik negara yang ditugaskan untuk menyelenggarakan pengusahaan pertambangan migas dengan suatu undang-undang dan lahirlah UU No. 8/1971 tentang Perusahaan Pertambangan Minyak dan Gas Bumi Negara yang memberikan Kuasa Pertambangan (KP) kepada Pertamina untuk menyelenggarakan semua kegiatan usaha perminyakan (eksplorasi, eksploitasi, pemurnian/pengilangan, pengangkutan, dan penjualan)
Dengan KP yang diberikan kepadanya, Pertamina sebagai perpanjangan tangan negara kemudian menguasai seluruh kekayaan alam migas berikut usaha pengilangan, pengangkutan/distribusi dan penjualan BBM.
Pertamina diperbolehkan menjalin kerja sama dengan perusahaan swasta nasional maupun asing dalam bentuk Production Sharing Contract (PSC) atau kontrak bagi hasil, artinya perusahaan lain itu hanya berperan sebatas kontraktor jasa dari Pertamina.
Pemberian KP kepada Pertamina merupakan implementasi dari frasa “dikuasai oleh negara” pada Pasal 33 UUD 1945.
Sebagaimana telah diuraikan dalam tulisan saya sebelumnya yang berjudul Nasionalisasi Migas: Amanat Konstitusi, bahwa yang dikehendaki oleh Pasal 33 UUD 1945 adalah pengelolaan secara langsung oleh negara atau oleh badan usaha yang dimiliki oleh negara.
Namun, dengan terbitnya UU No. 22/2001, KP yang diberikan kepada perusahaan migas negara itu dicabut. Di sektor hulu (eksplorasi dan eksploitasi) KP diambil alih oleh BP Migas, lalu kemudian diserahkan kepada orang-seorang/pelaku usaha sesuai dengan bunyi Pasal 12 ayat (3) UU Nomor 22 Tahun 2001.
Penyerahan KP kepada pemain/perusahaan tentu saja menghilangkan kedaulatan negara di dalam mengatur kegiatan pengelolaan dan pengusahaan Migas disektor hulu. Oleh karenanya melalui putusan No. 36/PUU-X/2012 Mahkamah Konstitusi (MK) membubarkan BP Migas.
Di sektor hilir (pengolahan, pengangkutan, penyimpanan, dan/atau niaga) lebih parah lagi, keseluruhannya diliberalkan dengan mekanisme izin. Sebagaimana izin-izin lain di Indonesia, semuanya sarat kepentingan.
Akibatnya kemudian perusahaan-perusahaan yang telah mengantongi izin menerapkan praktek-praktek usaha yang liberal guna mendahulukan kepentingan yang berorientasi pada maksimasi laba, padahal jelas-jelas sektor ini menguasai hajat hidup orang banyak, terutama soal harga.
Otomatis dengan pengaturan seperti itu, Pertamina sebagai satu-satunya BUMN yang mengelola Migas itu tidak lagi diberi kewenangan atas pengelolaan seluruh wilayah hukum pertambangan Migas di Indonesia, dan oleh karenanya BUMN tersebut kemudian menjadi pemain minoritas, karena sebagian besar pengelolaaan Migas telah diserahkan kepada perusahaan Migas asing.
Untuk mendapatkan yang minoritas itupun Pertamina harus rela berebut izin dengan perusahaan-perusahaan swasta yang juga mengincar. Jadi tidak mengherankan kalau kemudian aroma korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) begitu kuat tercium di sektor Migas Indonesia, karena semuanya telah diserahkan kepada mekanisme pasar.
Dibubarkannya BP Migas tidak otomatis mengembalikan kejayaan Pertamina. Dibentuknya kemudian SKK Migas tak ubahnya tetap seperti BP Migas dalam praktiknya, meskipun sudah ada mekanisme pengawasan internal pemerintah dari komisi pengawas yang diketuai oleh Menteri ESDM.
Justru yang terkesan terjadi kemudian adalah kongkalikong antara perusahaan Migas, SKK Migas, dan komisi pengawas. Buktinya walaupun sudah diawasi, Kepala SKK Migas Rudi Rubiandini tertangkap tangan menerima suap miliaran rupiah dari perusahaan asing.
RUU Migas
Saat ini Rancangan Undang-Undang (RUU) Migas pengganti UU No. 22/2001sedang digodok di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), sebagai RUU inisiatif DPR. Kita tentu sangat berharap akan lahir UU Migas ”merah putih”, yakni UU Migas yang bisa mengembalikan kedaulatan Indonesia di bidang energi. Kita tentu berharap partai/fraksi di DPR punya spirit yang sama dalam hal ini. Semoga.***
Wilham Murdianto, Peneliti Muda di Pusat Studi Konstitusi Indonesia (PSKI) UIR
Itulah kalimat penutup dari tulisan Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Dahlan Iskan yang berjudul “Pertamina Harus Lebih Merdeka” di koran ini pada Senin 19 Agustus lalu.
Kalimat ini menyiratkan secara lantang bahwa Pertamina sebagai satu-satunya BUMN di bidang migas itu sedang “dijajah”. Dijajah oleh berbagai kepentingan, baik kepentingan ekonomis maupun politis.
Sebenarnya itu bukanlah cerita baru, sudah satu dasawarsa lebih kemerdekaan Pertamina dirampas. Adalah Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi (migas) yang melegalisasi perampasan itu.
Undang-undang yang notabene produk masa reformasi tersebut justru filosofinya diadakan untuk meliberalisasi sektor migas di Indonesia yang sejak kemerdekaan Indonesia telah dinasionalisasi dengan susah payah.
Fakta Sejarah
Pasal 33 ayat (2) Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 menentukan bahwa cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara.
Ketentuan ini kembali dipertegas dalam Pasal 32 ayat (3), yaitu bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.
Sejalan dengan semangat Pasal 33 UUD 1945 ayat (1) dan (2) tersebutlah, maka beberapa waktu pasca ditetapkannya UUD 1945 pada 18 Agustus 1945 sebagai konstitusi RI dilakukanlah nasionalisasi perusahaan-perusahaan asing di Indonesia oleh negara, tidak terkecuali terhadap perusahaan-perusahaan asing di sektor migas.
Buah dari nasionalisasi tersebut di sektor migas terbentuk tiga perusahaan minyak milik negara yaitu Perusahaan Tambang Minyak Negara Republik Indonesia (PTMNRI), Pertambangan Minyak Republik Indonesia (Permiri), dan Perusahaan Tambang Minyak Nasional (PTMN).
Usaha untuk menasionalisasi tersebut tidaklah mudah, apalagi dengan kedatangan kembali tentara Belanda dalam agresi militer Belanda I dan II.
Pemerintah bersama Badan Keamanan Rakyat (BKR) dan rakyat harus bahu membahu untuk merebut dan mempertahankan kilang-kilang minyak yang ada.
Dalam perkembangannya kemudian ketiga perusahaan minyak nasional tersebut berubah menjadi Perusahaan Minyak Nasional (Permina), Pertambangan Minyak Indonesia (Pertamin), dan Pertambangan Minyak dan Gas Nasional (Permigan). Lalu pada tahun 1968 ketiga perusahaan tersebut merger menjadi Pertambangan Minyak Nasional (Pertamina).
Pada tahun 1969/1970 atas rekomendasi Mr Wilopo (Ketua Komisi Anti Korupsi) dan Bung Hatta (Penasehat Komisi Anti Korupsi dan arsitek Pasal 33 UUD 1945) guna kelancaran dan terjaminnya pengusahaan Migas secara ekonomis di satu pihak dan agar diperoleh manfaat yang sebesar-besarnya dari pengusahaan tersebut untuk rakyat, bangsa, dan negara di lain pihak, maka dianggap perlu untuk mengatur kembali perusahaan milik negara yang ditugaskan untuk menyelenggarakan pengusahaan pertambangan migas dengan suatu undang-undang dan lahirlah UU No. 8/1971 tentang Perusahaan Pertambangan Minyak dan Gas Bumi Negara yang memberikan Kuasa Pertambangan (KP) kepada Pertamina untuk menyelenggarakan semua kegiatan usaha perminyakan (eksplorasi, eksploitasi, pemurnian/pengilangan, pengangkutan, dan penjualan)
Dengan KP yang diberikan kepadanya, Pertamina sebagai perpanjangan tangan negara kemudian menguasai seluruh kekayaan alam migas berikut usaha pengilangan, pengangkutan/distribusi dan penjualan BBM.
Pertamina diperbolehkan menjalin kerja sama dengan perusahaan swasta nasional maupun asing dalam bentuk Production Sharing Contract (PSC) atau kontrak bagi hasil, artinya perusahaan lain itu hanya berperan sebatas kontraktor jasa dari Pertamina.
Pemberian KP kepada Pertamina merupakan implementasi dari frasa “dikuasai oleh negara” pada Pasal 33 UUD 1945.
Sebagaimana telah diuraikan dalam tulisan saya sebelumnya yang berjudul Nasionalisasi Migas: Amanat Konstitusi, bahwa yang dikehendaki oleh Pasal 33 UUD 1945 adalah pengelolaan secara langsung oleh negara atau oleh badan usaha yang dimiliki oleh negara.
Namun, dengan terbitnya UU No. 22/2001, KP yang diberikan kepada perusahaan migas negara itu dicabut. Di sektor hulu (eksplorasi dan eksploitasi) KP diambil alih oleh BP Migas, lalu kemudian diserahkan kepada orang-seorang/pelaku usaha sesuai dengan bunyi Pasal 12 ayat (3) UU Nomor 22 Tahun 2001.
Penyerahan KP kepada pemain/perusahaan tentu saja menghilangkan kedaulatan negara di dalam mengatur kegiatan pengelolaan dan pengusahaan Migas disektor hulu. Oleh karenanya melalui putusan No. 36/PUU-X/2012 Mahkamah Konstitusi (MK) membubarkan BP Migas.
Di sektor hilir (pengolahan, pengangkutan, penyimpanan, dan/atau niaga) lebih parah lagi, keseluruhannya diliberalkan dengan mekanisme izin. Sebagaimana izin-izin lain di Indonesia, semuanya sarat kepentingan.
Akibatnya kemudian perusahaan-perusahaan yang telah mengantongi izin menerapkan praktek-praktek usaha yang liberal guna mendahulukan kepentingan yang berorientasi pada maksimasi laba, padahal jelas-jelas sektor ini menguasai hajat hidup orang banyak, terutama soal harga.
Otomatis dengan pengaturan seperti itu, Pertamina sebagai satu-satunya BUMN yang mengelola Migas itu tidak lagi diberi kewenangan atas pengelolaan seluruh wilayah hukum pertambangan Migas di Indonesia, dan oleh karenanya BUMN tersebut kemudian menjadi pemain minoritas, karena sebagian besar pengelolaaan Migas telah diserahkan kepada perusahaan Migas asing.
Untuk mendapatkan yang minoritas itupun Pertamina harus rela berebut izin dengan perusahaan-perusahaan swasta yang juga mengincar. Jadi tidak mengherankan kalau kemudian aroma korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) begitu kuat tercium di sektor Migas Indonesia, karena semuanya telah diserahkan kepada mekanisme pasar.
Dibubarkannya BP Migas tidak otomatis mengembalikan kejayaan Pertamina. Dibentuknya kemudian SKK Migas tak ubahnya tetap seperti BP Migas dalam praktiknya, meskipun sudah ada mekanisme pengawasan internal pemerintah dari komisi pengawas yang diketuai oleh Menteri ESDM.
Justru yang terkesan terjadi kemudian adalah kongkalikong antara perusahaan Migas, SKK Migas, dan komisi pengawas. Buktinya walaupun sudah diawasi, Kepala SKK Migas Rudi Rubiandini tertangkap tangan menerima suap miliaran rupiah dari perusahaan asing.
RUU Migas
Saat ini Rancangan Undang-Undang (RUU) Migas pengganti UU No. 22/2001sedang digodok di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), sebagai RUU inisiatif DPR. Kita tentu sangat berharap akan lahir UU Migas ”merah putih”, yakni UU Migas yang bisa mengembalikan kedaulatan Indonesia di bidang energi. Kita tentu berharap partai/fraksi di DPR punya spirit yang sama dalam hal ini. Semoga.***
Wilham Murdianto, Peneliti Muda di Pusat Studi Konstitusi Indonesia (PSKI) UIR
Advertisement
Advertisement
Riau PosIkuti
Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!
Advertisement
Advertisement
Berita Terkini
Advertisement
Advertisement

