Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Bilamana membuka-buka teori klasik pembangunan dan merenungkan kembali perjalanan Indonesia sejak merdeka hingga beberapa tahun yang lalu, persekutuan perusahaan asing dan oknum pejabat lokal dalam menguasai pengelolaan SDA bukanlah hal yang baru.
Andre Gunder Frank (1966) pernah mengungkapkan apakah gerangan yang membuat negara maju tidak pernah turun kasta menjadi negara berkembang meskipun sebetulnya negara maju itu terkadang tidak melakukan aktivitas ekonomi (produksi) yang berarti, sedangkan negara berkembang yang melakukan aktivitas ekonomi signifikan justru tidak pernah naik kasta menjadi negara maju.
Dikatakan oleh Frank, ini semua disebabkan oleh adanya persekutuan antara perusahaan asing negara maju dengan oknum pejabat di negara berkembang dalam memonopoli pengelolaan SDA demi kepentingan negara asing.
Kekayaan SDA yang dimiliki negara berkembang tidak pernah benar-benar mengalir kepada pembangunan negara berkembang itu sendiri. Inilah peta perebutan SDA fase pertama.
Relasi yang membangun persekutuan perusahaan asing-oknum pejabat lokal itu tidak sulit untuk dimengerti. Perusahaan asing yang mempunyai teknologi dan uang memerlukan legalitas pengelolaan SDA di negara berkembang agar manfaat ekonomis yang terkandung mengalir ke negaranya.
Para oknum pejabat lokal di waktu bersamaan mempunyai kewenangan untuk memberikan legalitas pengelolaan SDA, namun memiliki keperluan berupa uang untuk kepentingan pribadi (korupsi).
Transaksi terjadi. perusahaan asing memenuhi keperluan oknum pejabat lokal dan oknum pejabat lokal memenuhi keperluan perusahaan asing.
Suap perusahaan asing dibalas oknum pejabat lokal dengan hak pengelolaan SDA.
Bayangan Frank itu sejak lama menemui kenyataannya di negeri ini. Pada zaman pemerintahan Orde Baru, sejumlah proyek SDA, terutama migas, diberikan kepada perusahaan asing dengan perjanjian kerja sama yang sangat menguntungkan perusahaan asing dan merugikan negara dan masyarakat.
Sebagai misal, PT Freeport memiliki kontrak hingga ratusan tahun di Papua dengan izin untuk meratakan Gunung Garsberg dan Gunung Ertsberg tanpa kewajiban recovery yang wajar, tanpa keterbukaan pengauditan keuangan, dan memiliki batas wilayah hukum sendiri. Sebagai ganjarnya, oknum pejabat kita menerima upeti berupa uang dan sejumlah fasilitas dari PT Freeport.
Dunia yang dilanda arus globalisasi, demokratisasi, dan perkembangan teknologi informasi telah membuat masyarakat semakin cerdas dalam mencerna keadaan. Masyarakat kemudian mengalami peningkatan daya kritis terhadap kehadiran perusahaan asing.
Maka dari itu, Harvey (2006) menyebutkan, perusahaan asing tidak lagi hadir dengan mudah karena harus berhadapan perlawanan dari masyarakat, entah disebabkan oleh perbedaan persepsi, perbedaan budaya, atau oleh ketidakseimbangan kekuasaan.
Peta lama perebutan SDA mengalami perubahan. Pada fase kedua ini, persekutuan perusahaan asing-oknum pejabat lokal disambut perlawanan oleh masyarakat.
Fase kedua juga dialami oleh negeri ini. Sampai dengan tahun lalu, sebagian besar wilayah Indonesia dilanda konflik antara masyarakat dengan perusahaan asing.
Di papua, masyarakat adat melakukan tindak kekerasan terhadap PT Freeport atas alasan tanah adat dan keadilan. Hal serupa juga dialami PT Newmont di NTB, PT JMI di DIY, PT CPI di Riau, serta sejumlah daerah lainnya.
Dalam konflik tersebut, oknum pejabat kita seringkali terkesan memihak perusahaan asing, atau paling tidak terkesan sengaj lambat dalam merespon situasi.
Secara teoritis peta pertempuran perebutan pengelolaan SDA terhenti sampai fase kedua. Akan tetapi, penangkapan Rudi Rubiandini beberapa waktu lalu membuat penulis yakin betul bahwa peta perebutan pengelolaan SDA, khususnya di Indonesia, sebenarnya kembali bergeser untuk membentuk peta baru.
Adalah Mahkamah Konstitusi (MK) dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang menjadi aktor pendatang dalam kancah perebutan pengelolaan SDA.
Di saat perusahaan asing-oknum pejabat lokal menangani perlawanan masyarakat, MK bersama elemen masyarakat merangsek maju menghancurkan benteng pertahanan persekutuan perusahaan asing-oknum pejabat lokal.
Karena selama ini BP Migas menjadi tameng efektif melindungi kepentingan kapitalis, maka atas permohonan uji materi dari berbagai elemen masyarakat yang tergabung di dalam Gerakan Menegakkan Kedaulatan Negara (GMKN), pertimbangan bahwa BP Migas boros, tidak efektif, dan prokapitalis, maka pada tahun 2012 lalu MK mengeluarkan keputusan bahwa BP Migas harus dibubarkan.
Serangan dari persekutuan MK-masyarakat ditanggapi cerdik oleh persekutuan perusahaan asing-oknum pejabat lokal. BP Migas secara dejure memang bubar, namun tidak secara de facto. BP Migas dengan struktur dan pola yang sama diubah dengan nama baru, yakni SKK Migas.
Ini membuat institusi yang menyediakan landasan legal bagi persekutuan perusahaan asing-oknum pejabat lokal dalam menguasai pengelolaan SDA berhasil berkelit dari serangan persekutuan MK-masyarakat.
KPK lalu hadir dalam pertempuran tersebut dengan mendifinisikan setiap suap dari para kapitalis kepada borjuis (oknum pejabat) dalam urusan pengelolaan SDA adalah tindak korupsi. KPK sendiri merupakan institusi unik, yang membuat penulis teringat kepada film I Corrupt All Cops (2009).
Film yang disutradarai Wong Jing ini merupakan kisah nyata dari perjalanan institusi pemberantasan korupsi Hongkong, Independent Commision Againts Corruption (ICAC).
Ada kemiripan antara KPK dan ICAC yang mana hal tersebut adalah sumber utama kekuatan keduanya, yaitu kebencian terhadap korupsi.
Jika ICAC dibangun dari orang-orang korban sistem yang korup, maka KPK dibangun dari orang-orang yang benci terhadap korupsi dan mendapat banyak informasi tentang korupsi dari masyarakat, termasuk penangkapan Rudi Rubiandini.
Keeratan persekutuan KPK-masyarakat bukan hanya sekadar simbol, melainkan telah terinstitusionalisasi. KPK menyediakan layanan penerimaan laporan korupsi dari masyarakat (whistleblower), merahasiakan identitas masyarakat yang melapor, dan jika perlu memberikan layanan perlindungan saksi. Gayung bersambut, frekuensi laporan tindak korupsi dari masyarakat ke KPK kian meningkat.
Dengan kata lain, penangkapan Rudi Rubiandini oleh KPK merupakan potongan puzzle terakhir yang melengkapi peta baru perebutan pengelolaan SDA. Pada fase ketiga ini, persekutuan perusahaan asing-oknum pejabat lokal bertempur melawan persekutuan MK-KPK-masyarakat.
Jika persekutuan perusahaan asing-oknum pejabat lokal diikat oleh keperluan simbiosis mutualisme berupa uang dan legalitas pengelolaan SDA, maka persekutuan MK-KPK-masyarakat diikat oleh kebencian terhadap korupsi dan bayangan agar manfaat pengelolaan SDA mengalir untuk kesejahteraan masyarakat.
Pada fase ketiga, ada sejumlah tantangan dan peluang bagi persekutuan MK-KPK-masyarakat dalam perebutan pengelolaan SDA. Jika perusahaan asing mampu membangun relasi simbiosis mutualisme dengan oknum pejabat lokal di pemerintahan, maka kemampuan yang sama berkemungkinan besar juga mampu dibangun di jajaran MK-KPK.
Tidak tertutup kemungkinan terjadi penyusupan di tubuh MK-KPK. Selain itu, bukan pula mustahil dilakukan sejumlah upaya untuk melemahkan MK-KPK.
Perlu diingat, sejauh ini telah ada beberapa pihak yang mulai menggugat kredibilitas kedua lembaga ini, meski dalam konteks kasus yang berbeda. Akan tetapi, jika upaya pelemahan MK-KPK yang sudah ada itu bersekutu dengan perusahaan asing, maka MK-KPK betul-betul terancam.
Persekutuan MK-KPK-masyarakat sebetulnya memiliki peluang untuk memenangi perebutan pengelolaan SDA.
Ada dua kunci, yaitu terus menyemai kebencian terhadap korupsi pengelolaan SDA dan bekerja profesional. MK bekerja profesional dengan membuat keputusan sesuai kepentingan rakyat sebagaimana yang diamanatkan Pancasila dan UUD.
KPK bekerja profesional dengan menindak seluruh kasus korupsi tanpa tebang pilih atau merasa gentar.
Sedangkan masyarakat bekerja profesional dengan memasang mata dan telinga guna mengumpulkan informasi mengenai kemelencengan pengelolaan SDA dan tindak korupsi sebagai bahan kerja MK-KPK.
Saat ini MK-KPK-masyarakat yang menyemai kebencian dan bekerja profesional cukup efektif menghambat persekutuan perusahaan asing-oknum pejabat lokal dalam pengelolaan SDA.
Kendati demikian, yang saat ini dihadapi adalah kelas teri, bukan kakap. Oleh karenanya, ke depan segera akan kita saksikan, apakah persekutuan MK-KPK-masyarakat berhasil menghentikan ketidakberesan pengelolaan SDA.***
Yuli Isnad, Asisten Peneliti Politik, Kebijakan, dan Pengelolaan SDA Fisipol UGM
Andre Gunder Frank (1966) pernah mengungkapkan apakah gerangan yang membuat negara maju tidak pernah turun kasta menjadi negara berkembang meskipun sebetulnya negara maju itu terkadang tidak melakukan aktivitas ekonomi (produksi) yang berarti, sedangkan negara berkembang yang melakukan aktivitas ekonomi signifikan justru tidak pernah naik kasta menjadi negara maju.
Dikatakan oleh Frank, ini semua disebabkan oleh adanya persekutuan antara perusahaan asing negara maju dengan oknum pejabat di negara berkembang dalam memonopoli pengelolaan SDA demi kepentingan negara asing.
Kekayaan SDA yang dimiliki negara berkembang tidak pernah benar-benar mengalir kepada pembangunan negara berkembang itu sendiri. Inilah peta perebutan SDA fase pertama.
Relasi yang membangun persekutuan perusahaan asing-oknum pejabat lokal itu tidak sulit untuk dimengerti. Perusahaan asing yang mempunyai teknologi dan uang memerlukan legalitas pengelolaan SDA di negara berkembang agar manfaat ekonomis yang terkandung mengalir ke negaranya.
Para oknum pejabat lokal di waktu bersamaan mempunyai kewenangan untuk memberikan legalitas pengelolaan SDA, namun memiliki keperluan berupa uang untuk kepentingan pribadi (korupsi).
Transaksi terjadi. perusahaan asing memenuhi keperluan oknum pejabat lokal dan oknum pejabat lokal memenuhi keperluan perusahaan asing.
Suap perusahaan asing dibalas oknum pejabat lokal dengan hak pengelolaan SDA.
Bayangan Frank itu sejak lama menemui kenyataannya di negeri ini. Pada zaman pemerintahan Orde Baru, sejumlah proyek SDA, terutama migas, diberikan kepada perusahaan asing dengan perjanjian kerja sama yang sangat menguntungkan perusahaan asing dan merugikan negara dan masyarakat.
Sebagai misal, PT Freeport memiliki kontrak hingga ratusan tahun di Papua dengan izin untuk meratakan Gunung Garsberg dan Gunung Ertsberg tanpa kewajiban recovery yang wajar, tanpa keterbukaan pengauditan keuangan, dan memiliki batas wilayah hukum sendiri. Sebagai ganjarnya, oknum pejabat kita menerima upeti berupa uang dan sejumlah fasilitas dari PT Freeport.
Dunia yang dilanda arus globalisasi, demokratisasi, dan perkembangan teknologi informasi telah membuat masyarakat semakin cerdas dalam mencerna keadaan. Masyarakat kemudian mengalami peningkatan daya kritis terhadap kehadiran perusahaan asing.
Maka dari itu, Harvey (2006) menyebutkan, perusahaan asing tidak lagi hadir dengan mudah karena harus berhadapan perlawanan dari masyarakat, entah disebabkan oleh perbedaan persepsi, perbedaan budaya, atau oleh ketidakseimbangan kekuasaan.
Peta lama perebutan SDA mengalami perubahan. Pada fase kedua ini, persekutuan perusahaan asing-oknum pejabat lokal disambut perlawanan oleh masyarakat.
Fase kedua juga dialami oleh negeri ini. Sampai dengan tahun lalu, sebagian besar wilayah Indonesia dilanda konflik antara masyarakat dengan perusahaan asing.
Di papua, masyarakat adat melakukan tindak kekerasan terhadap PT Freeport atas alasan tanah adat dan keadilan. Hal serupa juga dialami PT Newmont di NTB, PT JMI di DIY, PT CPI di Riau, serta sejumlah daerah lainnya.
Dalam konflik tersebut, oknum pejabat kita seringkali terkesan memihak perusahaan asing, atau paling tidak terkesan sengaj lambat dalam merespon situasi.
Secara teoritis peta pertempuran perebutan pengelolaan SDA terhenti sampai fase kedua. Akan tetapi, penangkapan Rudi Rubiandini beberapa waktu lalu membuat penulis yakin betul bahwa peta perebutan pengelolaan SDA, khususnya di Indonesia, sebenarnya kembali bergeser untuk membentuk peta baru.
Adalah Mahkamah Konstitusi (MK) dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang menjadi aktor pendatang dalam kancah perebutan pengelolaan SDA.
Di saat perusahaan asing-oknum pejabat lokal menangani perlawanan masyarakat, MK bersama elemen masyarakat merangsek maju menghancurkan benteng pertahanan persekutuan perusahaan asing-oknum pejabat lokal.
Karena selama ini BP Migas menjadi tameng efektif melindungi kepentingan kapitalis, maka atas permohonan uji materi dari berbagai elemen masyarakat yang tergabung di dalam Gerakan Menegakkan Kedaulatan Negara (GMKN), pertimbangan bahwa BP Migas boros, tidak efektif, dan prokapitalis, maka pada tahun 2012 lalu MK mengeluarkan keputusan bahwa BP Migas harus dibubarkan.
Serangan dari persekutuan MK-masyarakat ditanggapi cerdik oleh persekutuan perusahaan asing-oknum pejabat lokal. BP Migas secara dejure memang bubar, namun tidak secara de facto. BP Migas dengan struktur dan pola yang sama diubah dengan nama baru, yakni SKK Migas.
Ini membuat institusi yang menyediakan landasan legal bagi persekutuan perusahaan asing-oknum pejabat lokal dalam menguasai pengelolaan SDA berhasil berkelit dari serangan persekutuan MK-masyarakat.
KPK lalu hadir dalam pertempuran tersebut dengan mendifinisikan setiap suap dari para kapitalis kepada borjuis (oknum pejabat) dalam urusan pengelolaan SDA adalah tindak korupsi. KPK sendiri merupakan institusi unik, yang membuat penulis teringat kepada film I Corrupt All Cops (2009).
Film yang disutradarai Wong Jing ini merupakan kisah nyata dari perjalanan institusi pemberantasan korupsi Hongkong, Independent Commision Againts Corruption (ICAC).
Ada kemiripan antara KPK dan ICAC yang mana hal tersebut adalah sumber utama kekuatan keduanya, yaitu kebencian terhadap korupsi.
Jika ICAC dibangun dari orang-orang korban sistem yang korup, maka KPK dibangun dari orang-orang yang benci terhadap korupsi dan mendapat banyak informasi tentang korupsi dari masyarakat, termasuk penangkapan Rudi Rubiandini.
Keeratan persekutuan KPK-masyarakat bukan hanya sekadar simbol, melainkan telah terinstitusionalisasi. KPK menyediakan layanan penerimaan laporan korupsi dari masyarakat (whistleblower), merahasiakan identitas masyarakat yang melapor, dan jika perlu memberikan layanan perlindungan saksi. Gayung bersambut, frekuensi laporan tindak korupsi dari masyarakat ke KPK kian meningkat.
Dengan kata lain, penangkapan Rudi Rubiandini oleh KPK merupakan potongan puzzle terakhir yang melengkapi peta baru perebutan pengelolaan SDA. Pada fase ketiga ini, persekutuan perusahaan asing-oknum pejabat lokal bertempur melawan persekutuan MK-KPK-masyarakat.
Jika persekutuan perusahaan asing-oknum pejabat lokal diikat oleh keperluan simbiosis mutualisme berupa uang dan legalitas pengelolaan SDA, maka persekutuan MK-KPK-masyarakat diikat oleh kebencian terhadap korupsi dan bayangan agar manfaat pengelolaan SDA mengalir untuk kesejahteraan masyarakat.
Pada fase ketiga, ada sejumlah tantangan dan peluang bagi persekutuan MK-KPK-masyarakat dalam perebutan pengelolaan SDA. Jika perusahaan asing mampu membangun relasi simbiosis mutualisme dengan oknum pejabat lokal di pemerintahan, maka kemampuan yang sama berkemungkinan besar juga mampu dibangun di jajaran MK-KPK.
Tidak tertutup kemungkinan terjadi penyusupan di tubuh MK-KPK. Selain itu, bukan pula mustahil dilakukan sejumlah upaya untuk melemahkan MK-KPK.
Perlu diingat, sejauh ini telah ada beberapa pihak yang mulai menggugat kredibilitas kedua lembaga ini, meski dalam konteks kasus yang berbeda. Akan tetapi, jika upaya pelemahan MK-KPK yang sudah ada itu bersekutu dengan perusahaan asing, maka MK-KPK betul-betul terancam.
Persekutuan MK-KPK-masyarakat sebetulnya memiliki peluang untuk memenangi perebutan pengelolaan SDA.
Ada dua kunci, yaitu terus menyemai kebencian terhadap korupsi pengelolaan SDA dan bekerja profesional. MK bekerja profesional dengan membuat keputusan sesuai kepentingan rakyat sebagaimana yang diamanatkan Pancasila dan UUD.
KPK bekerja profesional dengan menindak seluruh kasus korupsi tanpa tebang pilih atau merasa gentar.
Sedangkan masyarakat bekerja profesional dengan memasang mata dan telinga guna mengumpulkan informasi mengenai kemelencengan pengelolaan SDA dan tindak korupsi sebagai bahan kerja MK-KPK.
Saat ini MK-KPK-masyarakat yang menyemai kebencian dan bekerja profesional cukup efektif menghambat persekutuan perusahaan asing-oknum pejabat lokal dalam pengelolaan SDA.
Kendati demikian, yang saat ini dihadapi adalah kelas teri, bukan kakap. Oleh karenanya, ke depan segera akan kita saksikan, apakah persekutuan MK-KPK-masyarakat berhasil menghentikan ketidakberesan pengelolaan SDA.***
Yuli Isnad, Asisten Peneliti Politik, Kebijakan, dan Pengelolaan SDA Fisipol UGM
Advertisement
Advertisement
Riau PosIkuti
Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!
Advertisement
Advertisement
Berita Terkini
Advertisement
Advertisement

