Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Persidangan kasus Cebongan telah mendekati akhir. Diperkirakan, beberapa pekan ke depan majelis hakim akan menjatuhkan putusannya, termasuk terhadap tiga terdakwa yang masuk dalam berkas 1.
Mereka adalah tiga oknum personel Kopassus yang didakwa telah menyerbu Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Cebongan dan menghabisi empat orang tahanan di dalamnya.
Jiwa korsa sering dikemukakan sebagai penjelasan atas tindakan para oknum prajurit Kopassus tersebut. Rasa solidaritas dengan teman sejawat itu meledak pasca dihabisinya secara biadab satu personel Kopassus dan disiksanya seorang mantan personel Kopassus oleh sekelompok preman di Yogyakarta.
Teori jiwa korsa memang relevan untuk diangkat guna memahami peristiwa Cebongan. Jiwa korsa merupakan kultur yang melekat pada seluruh organisasi militer.
Tetapi faktanya, dari kasus Cebongan terlihat bahwa tidak seluruh anggota pasukan elite, bahkan pasukan elit yang berada di satu markas sekalipun, bergerak meluapkan jiwa korsa mereka. Tentu tidak tepat untuk disimpulkan bahwa jiwa korsa hanya bersemayam pada diri belasan orang personel yang terlibat dalam aksi di Cebongan.
Semua personel militer memiliki jiwa korsa. Namun terpilahnya personel Kopassus ke dalam dua kelompok, yakni kelompok yang beraksi di Cebongan dan kelompok yang tidak melibatkan diri dalam aksi tersebut, menandakan bahwa teori jiwa korsa sebatas teori yang masuk akal namun tidak memadai. Atas dasar itu, eksplanasi mengenai peristiwa Cebongan perlu lebih mengerucut ke tataran lebih mikro, yakni dari level kelompok (jiwa korsa) ke level individu-individu yang menyerbu lapas Cebongan.
Mengapa Sebagian?
Dari berbagai pemberitaan terungkap bahwa tindakan para pelaku dilatarbelakangi oleh pembunuhan yang dilakukan oleh segerombolan preman terhadap seorang personel Kopassus.
Sebagian masyarakat cenderung menganggap dalih tersebut sebagai hal yang mengada-ada. Mereka memandang mustahil bahwa individu yang telah ditempa sedemikian rupa menjadi anggota pasukan elit ternyata bisa diprovokasi ‘hanya’ oleh peristiwa kematian. Bukankah kematian merupakan resiko alami yang niscaya dihadapi oleh setiap tentara?
Perspektif awam semacam itu tidak didukung oleh temuan riset. Dasar pemikirannya adalah antar individu memiliki respon yang berbeda ketika berhadapan dengan stres.
Sebagai ilustrasi, walau individu A dan B berada dalam situasi yang sama, namun mereka dapat mempersepsikan secara khas satu sama lain tentang apakah situasi tersebut tergolong stresful atau biasa-biasa saja.Berangkat dari situ, pola penyesuaian diri terhadap situasi pun bervariasi.
Savitsky (2009), misalnya, berdasarkan penelitiannya pada populasi militer, eksplisit mencantumkan kegagalan menyelamatkan rekan kerja dari kematian maupun cedera parahsebagai pengalaman traumatis yang lazim mengakibatkan gangguan stres (stress disorder).
Riset Savitsky tersebut meletakkan basis untuk mengatakan bahwa fenomena gangguan stres menyusul kematian orang dekat menempatkan pengidapnya sebagai korban.
Implikasinya, pembahasan mengenai tindakan personel militer tersebut tidak sepatutnya menihilkan sama sekali kondisinya sebagai orang yang telah terviktimisasi.
Berbeda dengan stres (biasa) yang niscaya pernah dialami siapapun, gangguan stres merupakan salah satu turunan dari gangguan kecemasan.
Berdasarkan acuan-acuan psikologi-psikiatri semacam DSM, ICD, dan PPDGJ, gangguan stres terdiri dari beberapa tipe tergantung waktunya.
Apabila berlangsung hingga empat minggu sejak kejadian traumatis, disebut gangguan stres akut. Apabila gangguan tetap bertahan dalam kurun lebih dari empat minggu sampai tiga bulan, maka individu pengidapnya didiagnosis menderita gangguan stres pascatrauma akut. Lebih lama lagi, sebutannya digantidengan gangguan stres pascatrauma kronis.
Fenomena personel militer, baik veteran maupun yang masih aktif, yang mengalami gangguan stres kian meluas. Dalam catatan Jelinek (2008), gangguan stres di lingkungan angkatan darat meningkat dari 6.800 tentara pada tahun 2006 menjadi 10.000 pada 2007. Peningkatan lebih dari seratus persen ke angka 28.000 bahkan terjadi setahun berikutnya.
Gangguan stres yang dialami anggota militer membuat individu yang bersangkutan mengalami blackout dan berbagai hambatan fungsi kognitif lainnya.
Kemampuan kerjanya anjlok, dengan gejala terparah berupa respon membeku (freezing response). Freezing diakibatkan oleh ketidakmampuan individu untuk membangun maupun mengakses skema kognitif yang menyediakan berbagai alternatif solusi maupun reaksi terhadap situasi.
Karena stres hebat menghalangi individu untuk mengakses kognisinya secara normal, maka individu tersebut pada akhirnya mengalami ketidakmampuan total untuk merespon situasi secara adaptif.
Anggota tim elite militer yang memperoleh pelatihan khusus pun ternyata tidak serta-merta memiliki daya tahan psikis yang lebih kokoh. Itu dibuktikan oleh Lieberman, Bathalon, Falco, Morgan, Niro, dan Tharion (2005). Mereka membandingkan kekuatan psikis antara personel dua kelompok pasukan, yakni sealsdan rangers.
Simpulannya, bertolak belakang dengan kharismanya yang serba perkasa di mata publik, seals ternyata memiliki toleransi stres lebih rendah dan kinerja kognitif yang lebih buruk manakala mereka berhadapan dengan situasi yang penuh dengan ketegangan.
Mengapa Kekerasan?
Temuan-temuan di atas menunjukkan bahwa anggota angkatan bersenjata sekalipun tidak imun terhadap guncangan psikologis berupa gangguan stres.
Seragam tempur yang mereka kenakan dan sebutan sebagai tim elite yang mereka sandang tidak menjadikan mereka robot yang kehilangan dimensi-dimensi insani, termasuk kerapuhan psikologis yang sesungguhnya sangat manusiawi.
Disayangkan bahwa keringkihan tersebut juga dipengaruhi oleh latihan militer itu sendiri. Kritik para ilmuwan tertuju pada pelatihan bagi personel militer yang terlalu fokus pada pembentukan keahlian dan keterampilan tempur namun mengesampingkan pembangunan toleransi psikologis personel terhadap stres.
Kurang proporsionalnya pelatihan untuk memperkokoh toleransi personel terhadap stres, juga merupakan imbas dari dua hal. Pertama, kondisi mindset berupa John Wayne Syndrome yang acap menjangkiti personel pada organisasi-organisasi berbasis komando. Status sebagai tentara ataupun polisi membuat institusi dan personel merasa tabu untuk mengakui bahwa sesungguhnya mereka tetap manusia yang dapat didera oleh rasa sakit, takut, sedih, dan afeksi-afeksi ‘lemah’ lainnya.
Sindrom tersebut membuat mereka terkondisi untuk melakukan pengingkaran sekaligus menghindari pertolongan. Akibatnya, kondisi psikis yang abnormal tersebut kian lama kian menumpuk dan berpotensi sewaktu-waktu membuncah dalam bentuk perilaku agresif-destruktif yang tak terduga, baik terhadap diri sendiri maupun orang lain.
Kedua, adanya ekspektasi yang bisa jadi kurang realistis terkait efek pelatihan militer itu sendiri. Berkat pelatihan, para prajurit dan komandan percaya bahwa kesiapan kerja mereka akan terbentuk.
Berarti diasumsikan bahwa semakin mereka giat berlatih, semakin siap pula mereka mengantisipasi segala situasi.
Pada kenyataannya, Weick (2005) menyatakan, keterampilan sebagai hasil bentukan pelatihan merupakan salah satu hal yang justru lenyap paling dini ketika individu berada di bawah tekanan. Pola-pola reaksi hasil pelatihan dalam jangka waktu lama akan tergantikan oleh perilaku-perilaku yang jauh lebih primitif.
Pada titik itu bisa dibayangkan, minimnya muatan psikologis pada pelatihan militer bersimbiosa dengan tendensi perilaku manusia untuk secara kodrati kembali ke tataran paling alami (mentah).
Sehingga dalam kondisi mengalami gangguan stres, perangkat nilai dan norma langsung tertanggalkan atau musnah dari diri individu. Ibarat piramida, lapisan paling dasar pada psikis personel militer adalah reaksi sebagai manusia apa adanya.
Jika individu tersebut dilanda amarah yang sangat intens, maka emosi itu akan meluap tanpa menyisakan sedikitpun ruang bagi filter kognitif maupun jejak-jejak pelatihan pengelolaan amarah (anger management) yang barangkali pernah ia terima.
Perlakuan Hukum
Proses persidangan kasus Cebongan dapat belajar dari terobosan hukum berupa treatment court. Berawal dari banyaknya kasus yang melibatkan personel militer (baik aktif maupun veteran) yang pada saat yang sama juga terindikasi mengalami gangguan stres, Hakim Robert T.
Russell mengembangkan program khusus yang diperuntukkan bagi para terdakwa dengan latar belakang profesi dan kondisi psikologis tersebut. Inisiatif pengadaan program yang dinamai treatment court itu berlangsung pertama kalinya di Buffalo, New York, pada tahun 2008.
Kekhasan program ini, yang membedakannya dengan persidangan-persidangan konvensional, adalah melibatkan tiga pihak secara intens: jaksa, penasehat hukum, dan profesional kesehatan mental.
Stone (1993) juga menyimpulkan adanya dua ragam putusan hakim terhadap terdakwa yang berlatar karir di bidang militer dan mengidap gangguan stres.
Kategori pertama, hakim melihat gangguan stres bukan sebagai penyakit (illness), namun tetap menjadikan kondisi psikologis tersebut sebagai unsur yang meringankan terdakwa. Dan kedua, hakim memandang gangguan stres sebagai penyakit, sehingga menjatuhkan putusan berupa pembebasan terdakwa.
Mau diapakan terdakwa kasus Cebongan nantinya? Ketua dan dua anggota majelis hakim akan menunjukkan keadilannya tak lama lagi. Allahu a’lam.***
Reza Indragiri Amriel, Alumnus Psikologi Forensik The University of Melbourne, anak jati Rengat
Mereka adalah tiga oknum personel Kopassus yang didakwa telah menyerbu Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Cebongan dan menghabisi empat orang tahanan di dalamnya.
Jiwa korsa sering dikemukakan sebagai penjelasan atas tindakan para oknum prajurit Kopassus tersebut. Rasa solidaritas dengan teman sejawat itu meledak pasca dihabisinya secara biadab satu personel Kopassus dan disiksanya seorang mantan personel Kopassus oleh sekelompok preman di Yogyakarta.
Teori jiwa korsa memang relevan untuk diangkat guna memahami peristiwa Cebongan. Jiwa korsa merupakan kultur yang melekat pada seluruh organisasi militer.
Tetapi faktanya, dari kasus Cebongan terlihat bahwa tidak seluruh anggota pasukan elite, bahkan pasukan elit yang berada di satu markas sekalipun, bergerak meluapkan jiwa korsa mereka. Tentu tidak tepat untuk disimpulkan bahwa jiwa korsa hanya bersemayam pada diri belasan orang personel yang terlibat dalam aksi di Cebongan.
Semua personel militer memiliki jiwa korsa. Namun terpilahnya personel Kopassus ke dalam dua kelompok, yakni kelompok yang beraksi di Cebongan dan kelompok yang tidak melibatkan diri dalam aksi tersebut, menandakan bahwa teori jiwa korsa sebatas teori yang masuk akal namun tidak memadai. Atas dasar itu, eksplanasi mengenai peristiwa Cebongan perlu lebih mengerucut ke tataran lebih mikro, yakni dari level kelompok (jiwa korsa) ke level individu-individu yang menyerbu lapas Cebongan.
Mengapa Sebagian?
Dari berbagai pemberitaan terungkap bahwa tindakan para pelaku dilatarbelakangi oleh pembunuhan yang dilakukan oleh segerombolan preman terhadap seorang personel Kopassus.
Sebagian masyarakat cenderung menganggap dalih tersebut sebagai hal yang mengada-ada. Mereka memandang mustahil bahwa individu yang telah ditempa sedemikian rupa menjadi anggota pasukan elit ternyata bisa diprovokasi ‘hanya’ oleh peristiwa kematian. Bukankah kematian merupakan resiko alami yang niscaya dihadapi oleh setiap tentara?
Perspektif awam semacam itu tidak didukung oleh temuan riset. Dasar pemikirannya adalah antar individu memiliki respon yang berbeda ketika berhadapan dengan stres.
Sebagai ilustrasi, walau individu A dan B berada dalam situasi yang sama, namun mereka dapat mempersepsikan secara khas satu sama lain tentang apakah situasi tersebut tergolong stresful atau biasa-biasa saja.Berangkat dari situ, pola penyesuaian diri terhadap situasi pun bervariasi.
Savitsky (2009), misalnya, berdasarkan penelitiannya pada populasi militer, eksplisit mencantumkan kegagalan menyelamatkan rekan kerja dari kematian maupun cedera parahsebagai pengalaman traumatis yang lazim mengakibatkan gangguan stres (stress disorder).
Riset Savitsky tersebut meletakkan basis untuk mengatakan bahwa fenomena gangguan stres menyusul kematian orang dekat menempatkan pengidapnya sebagai korban.
Implikasinya, pembahasan mengenai tindakan personel militer tersebut tidak sepatutnya menihilkan sama sekali kondisinya sebagai orang yang telah terviktimisasi.
Berbeda dengan stres (biasa) yang niscaya pernah dialami siapapun, gangguan stres merupakan salah satu turunan dari gangguan kecemasan.
Berdasarkan acuan-acuan psikologi-psikiatri semacam DSM, ICD, dan PPDGJ, gangguan stres terdiri dari beberapa tipe tergantung waktunya.
Apabila berlangsung hingga empat minggu sejak kejadian traumatis, disebut gangguan stres akut. Apabila gangguan tetap bertahan dalam kurun lebih dari empat minggu sampai tiga bulan, maka individu pengidapnya didiagnosis menderita gangguan stres pascatrauma akut. Lebih lama lagi, sebutannya digantidengan gangguan stres pascatrauma kronis.
Fenomena personel militer, baik veteran maupun yang masih aktif, yang mengalami gangguan stres kian meluas. Dalam catatan Jelinek (2008), gangguan stres di lingkungan angkatan darat meningkat dari 6.800 tentara pada tahun 2006 menjadi 10.000 pada 2007. Peningkatan lebih dari seratus persen ke angka 28.000 bahkan terjadi setahun berikutnya.
Gangguan stres yang dialami anggota militer membuat individu yang bersangkutan mengalami blackout dan berbagai hambatan fungsi kognitif lainnya.
Kemampuan kerjanya anjlok, dengan gejala terparah berupa respon membeku (freezing response). Freezing diakibatkan oleh ketidakmampuan individu untuk membangun maupun mengakses skema kognitif yang menyediakan berbagai alternatif solusi maupun reaksi terhadap situasi.
Karena stres hebat menghalangi individu untuk mengakses kognisinya secara normal, maka individu tersebut pada akhirnya mengalami ketidakmampuan total untuk merespon situasi secara adaptif.
Anggota tim elite militer yang memperoleh pelatihan khusus pun ternyata tidak serta-merta memiliki daya tahan psikis yang lebih kokoh. Itu dibuktikan oleh Lieberman, Bathalon, Falco, Morgan, Niro, dan Tharion (2005). Mereka membandingkan kekuatan psikis antara personel dua kelompok pasukan, yakni sealsdan rangers.
Simpulannya, bertolak belakang dengan kharismanya yang serba perkasa di mata publik, seals ternyata memiliki toleransi stres lebih rendah dan kinerja kognitif yang lebih buruk manakala mereka berhadapan dengan situasi yang penuh dengan ketegangan.
Mengapa Kekerasan?
Temuan-temuan di atas menunjukkan bahwa anggota angkatan bersenjata sekalipun tidak imun terhadap guncangan psikologis berupa gangguan stres.
Seragam tempur yang mereka kenakan dan sebutan sebagai tim elite yang mereka sandang tidak menjadikan mereka robot yang kehilangan dimensi-dimensi insani, termasuk kerapuhan psikologis yang sesungguhnya sangat manusiawi.
Disayangkan bahwa keringkihan tersebut juga dipengaruhi oleh latihan militer itu sendiri. Kritik para ilmuwan tertuju pada pelatihan bagi personel militer yang terlalu fokus pada pembentukan keahlian dan keterampilan tempur namun mengesampingkan pembangunan toleransi psikologis personel terhadap stres.
Kurang proporsionalnya pelatihan untuk memperkokoh toleransi personel terhadap stres, juga merupakan imbas dari dua hal. Pertama, kondisi mindset berupa John Wayne Syndrome yang acap menjangkiti personel pada organisasi-organisasi berbasis komando. Status sebagai tentara ataupun polisi membuat institusi dan personel merasa tabu untuk mengakui bahwa sesungguhnya mereka tetap manusia yang dapat didera oleh rasa sakit, takut, sedih, dan afeksi-afeksi ‘lemah’ lainnya.
Sindrom tersebut membuat mereka terkondisi untuk melakukan pengingkaran sekaligus menghindari pertolongan. Akibatnya, kondisi psikis yang abnormal tersebut kian lama kian menumpuk dan berpotensi sewaktu-waktu membuncah dalam bentuk perilaku agresif-destruktif yang tak terduga, baik terhadap diri sendiri maupun orang lain.
Kedua, adanya ekspektasi yang bisa jadi kurang realistis terkait efek pelatihan militer itu sendiri. Berkat pelatihan, para prajurit dan komandan percaya bahwa kesiapan kerja mereka akan terbentuk.
Berarti diasumsikan bahwa semakin mereka giat berlatih, semakin siap pula mereka mengantisipasi segala situasi.
Pada kenyataannya, Weick (2005) menyatakan, keterampilan sebagai hasil bentukan pelatihan merupakan salah satu hal yang justru lenyap paling dini ketika individu berada di bawah tekanan. Pola-pola reaksi hasil pelatihan dalam jangka waktu lama akan tergantikan oleh perilaku-perilaku yang jauh lebih primitif.
Pada titik itu bisa dibayangkan, minimnya muatan psikologis pada pelatihan militer bersimbiosa dengan tendensi perilaku manusia untuk secara kodrati kembali ke tataran paling alami (mentah).
Sehingga dalam kondisi mengalami gangguan stres, perangkat nilai dan norma langsung tertanggalkan atau musnah dari diri individu. Ibarat piramida, lapisan paling dasar pada psikis personel militer adalah reaksi sebagai manusia apa adanya.
Jika individu tersebut dilanda amarah yang sangat intens, maka emosi itu akan meluap tanpa menyisakan sedikitpun ruang bagi filter kognitif maupun jejak-jejak pelatihan pengelolaan amarah (anger management) yang barangkali pernah ia terima.
Perlakuan Hukum
Proses persidangan kasus Cebongan dapat belajar dari terobosan hukum berupa treatment court. Berawal dari banyaknya kasus yang melibatkan personel militer (baik aktif maupun veteran) yang pada saat yang sama juga terindikasi mengalami gangguan stres, Hakim Robert T.
Russell mengembangkan program khusus yang diperuntukkan bagi para terdakwa dengan latar belakang profesi dan kondisi psikologis tersebut. Inisiatif pengadaan program yang dinamai treatment court itu berlangsung pertama kalinya di Buffalo, New York, pada tahun 2008.
Kekhasan program ini, yang membedakannya dengan persidangan-persidangan konvensional, adalah melibatkan tiga pihak secara intens: jaksa, penasehat hukum, dan profesional kesehatan mental.
Stone (1993) juga menyimpulkan adanya dua ragam putusan hakim terhadap terdakwa yang berlatar karir di bidang militer dan mengidap gangguan stres.
Kategori pertama, hakim melihat gangguan stres bukan sebagai penyakit (illness), namun tetap menjadikan kondisi psikologis tersebut sebagai unsur yang meringankan terdakwa. Dan kedua, hakim memandang gangguan stres sebagai penyakit, sehingga menjatuhkan putusan berupa pembebasan terdakwa.
Mau diapakan terdakwa kasus Cebongan nantinya? Ketua dan dua anggota majelis hakim akan menunjukkan keadilannya tak lama lagi. Allahu a’lam.***
Reza Indragiri Amriel, Alumnus Psikologi Forensik The University of Melbourne, anak jati Rengat
Advertisement
Advertisement
Riau PosIkuti
Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!
Advertisement
Advertisement
Berita Terkini
Advertisement
Advertisement

