Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Tulisan ini terinspirasi tentunya dari realitas riil politik lokal pasca Pemilukada 4 September 2013 yang lalu di Provinsi Riau. Kedinamikaan politik segera tampak pra dan pasca 4 September itu. Informasi dan media publik mengarahkan titik perhatiannya pada Pemilukada di Povinsi Riau. Ini sangat mungkin untuk dipahami, karena terkait dengan wajah kepemimpinan dan sirkulasi elite di provinsi yang kaya raya ini. Yang paling ditunggu tentu bentuk pemerintahan yang akan terbentuk pasca Pemilukada.
Apakah pendulum demokrasi tumbuh subur pada setting masyrakat Riau yang plural, atau justeru mengambil bentuk pada wajah yang otoritarian. Atas jawaban itu, kita masih harus menunggu hasil Pemilukada diumumkan secara resmi oleh KPUD. karena semua data dan informasi yang terkait dengan hasil penghitungan dan jawara dalam Pemilukada ini sedang running. Tulisan berikut diarahkan untuk melihat tingkat partisipasi politik masyarakat, terutama pada kasus-kasus tertentu yang menarik perhatian ilmuan politik untuk didiskusikan lebih luas.
Mendorong Partisipasi Publik; Melakukan Apa?
Proses pembumian demokrasi dan pengembalian kepercayaan rakyat terhadap sistem dan perwakilannya merupakan salah satu hal penting untuk dilakukan. Terdapat beberapa hal yang dapat dijadikan instrumen untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam Pemilu. Partisipasi masyarakat dapat dilihat dari beberapa bentuk, yaitu sosialiasi, pendidikan bagi pemilih, survei atau jajak pendapat dan penghitungan cepat.
Adanya beberapa konsep dan sarana bagi partisipasi masyarakat tentu saja perlu untuk dimaksimalkan. Pertama, hal yang perlu dilakukan adalah memaksimalkan proses sosialisasi tentang pentingnya Pemilu dalam sebuah negara yang demokratis, bukan hanya sosialisasi teknis penyelenggaraan Pemilu. Meskipun dalam ketentuan undang-undang menyatakan bahwa sosialisasi dilakukan terkait dengan teknis penyelenggaraan Pemilu, namun sosialisasi segala hal yang melatarbelakangi penyelenggaraan Pemilu perlu untuk dilakukan. Hal ini menjadi penting karena penanaman pemahaman terkait dengan esensi dan kaidah-kaidah demokrasi merupakan inti penggerak semangat masyarakat untuk terus menjaga demokrasi dan penyelenggaraan Pemilu di negara ini.
Kedua, pendidikan bagi pemilih perlu mendapatkan fokus yang jelas. Ini terkait dengan proses segmentasi pendidikan pemilih. Pemilih pemula merupakan segmentasi penting dalam upaya melakukan pendidikan bagi pemilih dan tentunya pendidikan bagi pemilih pemula ini tidak hanya dilakukan ketika masuk usia pilih. Namun lebih dari itu, pendidikan bagi pemula seyogyanya dilakukan sedini mungkin, sehingga pemahaman tersebut terbangun dan ketika sudah mencapai usia pemilih, para pemilih pemula sudah siap menggunakan hak pilihnya secara cerdas.
Ketiga, survei atau jajak pendapat dan penghitungan cepat yang kini banyak mendapatkan sorotan publik terkait dengan integritas pelaksanaannya. Banyak anggapan bahwa survei atau jajak pendapat dan penghitungan cepat dilakukan hanya untuk kepentingan profit saja. Namun, di satu sisi, perlu diperhatikan bahwa keberadaan kegiatan survei atau jajak pendapat dan penghitungan cepat sangatlah penting. Kegiatan tersebut juga bisa dijadikan sebuah sarana untuk menyebarluaskan informasi terkait dengan penyelenggaraan Pemilu. Untuk itu, kegiatan survei atau jajak pendapat dan penghitungan cepat perlu mendapatkan dukungan, karena kegiatan tersebut merupakan sarana yang tentu saja bukan hanya ditujukan untuk menghitung atau profit saja, namun lebih dari itu, ada proses pendidikan bagi para pemilih serta informasi terkait dengan penyelenggaraan Pemilu.
Keempat, tentu saja terkait dengan peningkatan kinerja penyelenggara Pemilu, bukan hanya terkait dengan kinerja teknis penyelenggaraan, namun juga dalam hal penumbuhan kesadaran tentang pentingnya partisipasi masayarakat dalam penyelenggaraan Pemilu, sehingga masyarakat bisa memahami partisipasi apa saja yang dapat dilakukan dan apa output dari partisipasi tersebut.
Mendefenisikan Partisipasi
Istilah partisipasi politik telah digunakan dalam berbagai pengertian yang berkaitan dengan perilaku, sikap dan persepsi yang merupakan syarat mutlak bagi partisipasi politik. Huntington dan Nelson dalam bukunya Partisipasi Politik di Negara Berkembang memaknai partisipasi politik sebagai kegiatan warga negara yang bertindak sebagai pribadi-pribadi, yang dimaksud untuk mempengaruhi pembuatan keputusan oleh Pemerintah. Partisipasi bisa bersifat individual atau kolektif, terorganisir atau spontan, mantap atau sporadik, secara damai atau dengan kekerasan, legal atau illegal, efektif atau tidak efektif.
Berbagai definisi partisipasi politik dari ilmuan politik, secara eksplisit dapat dimaknai sebagai partisipasi politik bersubstansi core political activity yang bersifat personal dari setiap warga negara secara sukarela untuk berperan serta dalam proses pemilihan umum untuk memilih para pejabat publik, baik secara langsung maupun tidak langsung. Selanjutnya secara eksplisit, Huntington dan Nelson membedakan partisipasi politik ke dalam dua karakter, yaitu partisipasi yang demokratis dan otonom dan partisipasi yang dimanipulasi, diarahkan, dan disponsori oleh pemerintah adalah bentuk partisipasi yang dimobilisasikan. Apakah logika ini yang dipakai hampir semua ilmuan politik di Indonesia untuk menghampiri tingkat partisipasi di Indonesia maupun tingkat lokal? Logika ini hanya satu bagian diantara sekian banyak logika lain yang turut mempengaruhi tingkat partisipasi.
Relasi Kuat Praktek Pembangunanisme, Keterpilihan dan Angka Partisipasi
Bagaimana bisa menjelaskan hubungan antara praktik pembangunanisme, tingkat partisipasi politik publik dalam memilih dan tingkat keterpilihan? Pada bagian tulisan ini secara sengaja menyoroti tingkat partisipasi politik publik dalam memilih yang direpresentasikan di angka sekitar 90 persen di Kabupaten Rohil. Kenapa ini penting disorot? Agar tidak terjadi interpretasi negatif terhadap hasil suara di lumbung suara calon yang juga kepala daerahnya. Pendapat dan informasi yang terkait dengan fenomena ini, dan mengatakan anomali dalam berpartisipasi harus melakukan uji petik, untuk kemudian menjadi temuan segar bagi ilmuan politik dalam konteks membangun format baru. Fenomena tingginya angka partisipasi dapat dilihat dari periodisasi dan ketajaman pisau pembangunan di setting masyarakat yang dulu berkaraktek rural, miskin dan minim infra struktur dan lain sebagainya.
Meningginya angka partisipasi yang dimaksud tentu juga sangat terkait bagaimana sosialisasi yang dilakukan pemangku kepentingan, terutama KPUD Rokan Hilir untuk menerjemahkan pesta demokrasi yang dimaksud sehingga membangun partisipasi politik yang meluas. Kondisi ini merupakan ciri khas modernisasi politik di tingkat lokal.
Refleksi Akhir
Pesta demokrasi telah usai. Kita masih menunggu hasil valid penghitungan suara yang di rilis oleh KPU provinsi. Kalau tidak salah hari ini KPU akan mengumumkan secara resmi hasil penghitungan suara, seraya meluruskan arus informasi yang berhembus demikian kencang yang bersumber dari hampir semua lembaga atau organisasi yang concern dan terlibat dengan hasil penhitungan suara itu. Kelemahan ada dimana-mana. Namun, kita juga harus secara fair membiarkan pengelola Pemilukada sekaligus melakukan pengawasan terhadapnya atas hasil penghitungan suara dalam pemilu lokal ini.
Partisipasi politik dalam negara demokrasi merupakan indikator implementasi penyelenggaraan kekuasaaan negara tertinggi yang absah oleh rakyat (kedaulatan rakyat), yang dimanifestasikan melalui keterlibatan mereka dalam pesta demokrasi (Pemilu). Semakin tinggi tingkat partisipasi politik mengindikasikan bahwa rakyat mengikuti dan memahami serta melibatkan diri dalam kegiatan kenegaraan. Angka partisipasi 90 persen di Rokan Hilir mengindikasikan semua pemangku kepentingan on the track.***
Saiman
Staf Pengajar FISIP Unri
Apakah pendulum demokrasi tumbuh subur pada setting masyrakat Riau yang plural, atau justeru mengambil bentuk pada wajah yang otoritarian. Atas jawaban itu, kita masih harus menunggu hasil Pemilukada diumumkan secara resmi oleh KPUD. karena semua data dan informasi yang terkait dengan hasil penghitungan dan jawara dalam Pemilukada ini sedang running. Tulisan berikut diarahkan untuk melihat tingkat partisipasi politik masyarakat, terutama pada kasus-kasus tertentu yang menarik perhatian ilmuan politik untuk didiskusikan lebih luas.
Mendorong Partisipasi Publik; Melakukan Apa?
Proses pembumian demokrasi dan pengembalian kepercayaan rakyat terhadap sistem dan perwakilannya merupakan salah satu hal penting untuk dilakukan. Terdapat beberapa hal yang dapat dijadikan instrumen untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam Pemilu. Partisipasi masyarakat dapat dilihat dari beberapa bentuk, yaitu sosialiasi, pendidikan bagi pemilih, survei atau jajak pendapat dan penghitungan cepat.
Adanya beberapa konsep dan sarana bagi partisipasi masyarakat tentu saja perlu untuk dimaksimalkan. Pertama, hal yang perlu dilakukan adalah memaksimalkan proses sosialisasi tentang pentingnya Pemilu dalam sebuah negara yang demokratis, bukan hanya sosialisasi teknis penyelenggaraan Pemilu. Meskipun dalam ketentuan undang-undang menyatakan bahwa sosialisasi dilakukan terkait dengan teknis penyelenggaraan Pemilu, namun sosialisasi segala hal yang melatarbelakangi penyelenggaraan Pemilu perlu untuk dilakukan. Hal ini menjadi penting karena penanaman pemahaman terkait dengan esensi dan kaidah-kaidah demokrasi merupakan inti penggerak semangat masyarakat untuk terus menjaga demokrasi dan penyelenggaraan Pemilu di negara ini.
Kedua, pendidikan bagi pemilih perlu mendapatkan fokus yang jelas. Ini terkait dengan proses segmentasi pendidikan pemilih. Pemilih pemula merupakan segmentasi penting dalam upaya melakukan pendidikan bagi pemilih dan tentunya pendidikan bagi pemilih pemula ini tidak hanya dilakukan ketika masuk usia pilih. Namun lebih dari itu, pendidikan bagi pemula seyogyanya dilakukan sedini mungkin, sehingga pemahaman tersebut terbangun dan ketika sudah mencapai usia pemilih, para pemilih pemula sudah siap menggunakan hak pilihnya secara cerdas.
Ketiga, survei atau jajak pendapat dan penghitungan cepat yang kini banyak mendapatkan sorotan publik terkait dengan integritas pelaksanaannya. Banyak anggapan bahwa survei atau jajak pendapat dan penghitungan cepat dilakukan hanya untuk kepentingan profit saja. Namun, di satu sisi, perlu diperhatikan bahwa keberadaan kegiatan survei atau jajak pendapat dan penghitungan cepat sangatlah penting. Kegiatan tersebut juga bisa dijadikan sebuah sarana untuk menyebarluaskan informasi terkait dengan penyelenggaraan Pemilu. Untuk itu, kegiatan survei atau jajak pendapat dan penghitungan cepat perlu mendapatkan dukungan, karena kegiatan tersebut merupakan sarana yang tentu saja bukan hanya ditujukan untuk menghitung atau profit saja, namun lebih dari itu, ada proses pendidikan bagi para pemilih serta informasi terkait dengan penyelenggaraan Pemilu.
Keempat, tentu saja terkait dengan peningkatan kinerja penyelenggara Pemilu, bukan hanya terkait dengan kinerja teknis penyelenggaraan, namun juga dalam hal penumbuhan kesadaran tentang pentingnya partisipasi masayarakat dalam penyelenggaraan Pemilu, sehingga masyarakat bisa memahami partisipasi apa saja yang dapat dilakukan dan apa output dari partisipasi tersebut.
Mendefenisikan Partisipasi
Istilah partisipasi politik telah digunakan dalam berbagai pengertian yang berkaitan dengan perilaku, sikap dan persepsi yang merupakan syarat mutlak bagi partisipasi politik. Huntington dan Nelson dalam bukunya Partisipasi Politik di Negara Berkembang memaknai partisipasi politik sebagai kegiatan warga negara yang bertindak sebagai pribadi-pribadi, yang dimaksud untuk mempengaruhi pembuatan keputusan oleh Pemerintah. Partisipasi bisa bersifat individual atau kolektif, terorganisir atau spontan, mantap atau sporadik, secara damai atau dengan kekerasan, legal atau illegal, efektif atau tidak efektif.
Berbagai definisi partisipasi politik dari ilmuan politik, secara eksplisit dapat dimaknai sebagai partisipasi politik bersubstansi core political activity yang bersifat personal dari setiap warga negara secara sukarela untuk berperan serta dalam proses pemilihan umum untuk memilih para pejabat publik, baik secara langsung maupun tidak langsung. Selanjutnya secara eksplisit, Huntington dan Nelson membedakan partisipasi politik ke dalam dua karakter, yaitu partisipasi yang demokratis dan otonom dan partisipasi yang dimanipulasi, diarahkan, dan disponsori oleh pemerintah adalah bentuk partisipasi yang dimobilisasikan. Apakah logika ini yang dipakai hampir semua ilmuan politik di Indonesia untuk menghampiri tingkat partisipasi di Indonesia maupun tingkat lokal? Logika ini hanya satu bagian diantara sekian banyak logika lain yang turut mempengaruhi tingkat partisipasi.
Relasi Kuat Praktek Pembangunanisme, Keterpilihan dan Angka Partisipasi
Bagaimana bisa menjelaskan hubungan antara praktik pembangunanisme, tingkat partisipasi politik publik dalam memilih dan tingkat keterpilihan? Pada bagian tulisan ini secara sengaja menyoroti tingkat partisipasi politik publik dalam memilih yang direpresentasikan di angka sekitar 90 persen di Kabupaten Rohil. Kenapa ini penting disorot? Agar tidak terjadi interpretasi negatif terhadap hasil suara di lumbung suara calon yang juga kepala daerahnya. Pendapat dan informasi yang terkait dengan fenomena ini, dan mengatakan anomali dalam berpartisipasi harus melakukan uji petik, untuk kemudian menjadi temuan segar bagi ilmuan politik dalam konteks membangun format baru. Fenomena tingginya angka partisipasi dapat dilihat dari periodisasi dan ketajaman pisau pembangunan di setting masyarakat yang dulu berkaraktek rural, miskin dan minim infra struktur dan lain sebagainya.
Meningginya angka partisipasi yang dimaksud tentu juga sangat terkait bagaimana sosialisasi yang dilakukan pemangku kepentingan, terutama KPUD Rokan Hilir untuk menerjemahkan pesta demokrasi yang dimaksud sehingga membangun partisipasi politik yang meluas. Kondisi ini merupakan ciri khas modernisasi politik di tingkat lokal.
Refleksi Akhir
Pesta demokrasi telah usai. Kita masih menunggu hasil valid penghitungan suara yang di rilis oleh KPU provinsi. Kalau tidak salah hari ini KPU akan mengumumkan secara resmi hasil penghitungan suara, seraya meluruskan arus informasi yang berhembus demikian kencang yang bersumber dari hampir semua lembaga atau organisasi yang concern dan terlibat dengan hasil penhitungan suara itu. Kelemahan ada dimana-mana. Namun, kita juga harus secara fair membiarkan pengelola Pemilukada sekaligus melakukan pengawasan terhadapnya atas hasil penghitungan suara dalam pemilu lokal ini.
Partisipasi politik dalam negara demokrasi merupakan indikator implementasi penyelenggaraan kekuasaaan negara tertinggi yang absah oleh rakyat (kedaulatan rakyat), yang dimanifestasikan melalui keterlibatan mereka dalam pesta demokrasi (Pemilu). Semakin tinggi tingkat partisipasi politik mengindikasikan bahwa rakyat mengikuti dan memahami serta melibatkan diri dalam kegiatan kenegaraan. Angka partisipasi 90 persen di Rokan Hilir mengindikasikan semua pemangku kepentingan on the track.***
Saiman
Staf Pengajar FISIP Unri
Advertisement
Advertisement
Riau PosIkuti
Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!
Advertisement
Advertisement
Berita Terkini
Advertisement
Advertisement

