Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Ancaman Serius dari Rapor Buruk Korupsi

R
Penulis: Rindra Yasin❯
Operasi tangkap tangan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap Ketua Mahkamah Konstitusi  (MK) Akil Mochtar pada Kamis (3/10) lalu, tidak hanya menambah panjang daftar pejabat negara yang tersangkut korupsi, kolusi dan nepotisme.

Bobot pelaku yang terlibat kali ini, sekaligus membuat citra kita menjadi jelek di mata internasional.

Sebab, kekagetan terhadap peristiwa yang oleh mantan Ketua KPK Mahfud MD dinilai sebagai kejadian terburuk yang pernah dialami lembaga penegak hukum di Indonesia, bahkan dunia ini, terpublikasi luas dan cepat ke penjuru jagad.

Bahkan oleh stasiun televisi berita ternama, A Jazeera, ini disorot secara serius melalui liputan khusus.

Otomatis, kita kembali mendapatkan rapor sangat jelek, melebihi yang selama ini kerap kita terima melalui publikasi beberapa lembaga riset asing, bahwa lembaga atau orang yang berada di institusi yang semestinya menjadi sandaran untuk mendapatkan keadilan, justru disimpulkan sebagai yang paling korup.

 Memang, kesimpulan dari hasil polling, penelitian atau apa pun itu, barangkali masih ada yang bisa diperdebatkan. Namun dengan terkuak dan disorotnya kasus tertangkap-tangannya Ketua MK Akil Mochtar, atau yang tak kalah hebohnya ketika KPK menangkap pejabat negara saat menerima uang suap, yakni Kepala Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas (SKK Migas) Rudi Rubiandini, kita semakin sulit untuk mengelak dari stempel yang sudah terlanjur dikenakan terhadap negeri ini, sebagai salah satu lahan yang subur untuk praktik korupsi.

Kita patut mencemaskan hal ini. Karena, tertangkapnya Ketua MK oleh lembaga anti-rasuah, serta temuan-temuan sebelumnya dari lembaga riset mengenai Indonesia sebagai negara yang korupsinya subur, tidak hanya mencerminkan buruknya supremasi hukum.

Juga berarti gagalnya rezim politik untuk menciptakan pemerintahan yang bersih dan berwibawa.

Kecenderungan tersebut tidak hanya menjelaskan masalah perspektif hukum, melainkan juga citra negeri ini di mata masyarakat internasional.

Semakin seringnya terpublikasi hal-hal yang negatif tentang Indonesia, boleh jadi ketika itu pula kepercayaan asing terhadap kita kian anjlok.

Bisa-bisa, kita dinilai bukan negeri yang nyaman untuk, misalnya, berinvestasi. Sebab, rapor yang buruk tentang korupsi akan dianggap sebagai warning bahwa negeri ini berisiko tinggi untuk berinvestasi.***


Advertisement
Advertisement
Editor : Rindra Yasin
Sudahkah Anda mengikuti channel whatsapp kami?
WhatsApp
Riau PosIkuti

Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!


Advertisement
Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer