Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Apa ya tugas pokok PU? Sehingga Wali Kota Dumai harus minta Dinas PU untuk lebih meningkatkan pengawasan dalam proses pekerjaan proyek dan meminta jajaran PU turun ke lapangan (Riau Pos, Jumat 27 September 2013, halaman 42).
Timbul pertanyaan: Apakah selama ini jajaran PU Padahal tidak/jarang ke lapangan?
Bukankah Dinas PU mempunyai tugas pokok menyelenggarakan sebagian urusan pemerintahan kabupaten di bidang pekerjaan umum berdasarkan asas otonomi yang menjadi kewenangan, tugas dekonsentrasi dan pembantuan serta tugas lain sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh wali kota/bupati berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Wali kota juga meminta jajaran PU harus mengawasi dengan ketat pelaksanaan proyek. Timbul pertanyaan apakah selama ini tidak melakukan pengawasan dengan ketat? Apakah jajaran PU tidak mengetahui?
Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana pada ayat (1) Pasal ini, Dinas Pekerjaan Umum mempunyai fungsi: penyelenggaraan perencanaan pengawasan dan pengendalian teknis di bidang bina marga, cipta karya dan tata ruang sesuai dengan peraturan/ketentuan yang berlaku.
Penyelenggaraan dan pengevaluasian hasil pelaksanaan kegiatan di bidang perencanaan, bina marga, cipta karya dan tata ruang.
Perumusan kebijakan dan pembinaan masyarakat dalam bidang infrastruktur serta pengelolaan perizinan sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh kepala daerah.
Penyelenggaraan pembinaan pengawasan pengelolaan Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD). Pengelolaan urusan ketatausahaan dinas, dan pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.***
Rony Ardiansyah, dosen Magister Teknik Sipil UIR.
Timbul pertanyaan: Apakah selama ini jajaran PU Padahal tidak/jarang ke lapangan?
Bukankah Dinas PU mempunyai tugas pokok menyelenggarakan sebagian urusan pemerintahan kabupaten di bidang pekerjaan umum berdasarkan asas otonomi yang menjadi kewenangan, tugas dekonsentrasi dan pembantuan serta tugas lain sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh wali kota/bupati berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Wali kota juga meminta jajaran PU harus mengawasi dengan ketat pelaksanaan proyek. Timbul pertanyaan apakah selama ini tidak melakukan pengawasan dengan ketat? Apakah jajaran PU tidak mengetahui?
Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana pada ayat (1) Pasal ini, Dinas Pekerjaan Umum mempunyai fungsi: penyelenggaraan perencanaan pengawasan dan pengendalian teknis di bidang bina marga, cipta karya dan tata ruang sesuai dengan peraturan/ketentuan yang berlaku.
Penyelenggaraan dan pengevaluasian hasil pelaksanaan kegiatan di bidang perencanaan, bina marga, cipta karya dan tata ruang.
Perumusan kebijakan dan pembinaan masyarakat dalam bidang infrastruktur serta pengelolaan perizinan sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh kepala daerah.
Penyelenggaraan pembinaan pengawasan pengelolaan Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD). Pengelolaan urusan ketatausahaan dinas, dan pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.***
Rony Ardiansyah, dosen Magister Teknik Sipil UIR.
Advertisement
Advertisement
Riau PosIkuti
Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!
Advertisement
Advertisement
Berita Terkini
Advertisement
Advertisement

