Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Ironi Jampersal dengan Kematian Ibu

R
Penulis: Rindra Yasin❯
Kementrian Kesehatan RI, belum lama ini dihebohkan dengan laporan Survei Demografi Kesehatan Indonesia (SDKI) 2012 mengenai Angka Kematian Ibu (AKI),  yang menunjukkan peningkatan AKI dari 228 per 100.000 kelahiran hidup (SDKI 2007) menjadi 359 per 100.000 kelahiran hidup.

Kalau dilihat dari survei-survei  sebelumnya, memang menunjukkan bahwa AKI di Indonesia terbilang tinggi dan tidak menunjukkan penurunan yang signifikan justru cenderung tetap.

Untuk itu pemerintah berupaya menurunkan AKI dengan membuat komitmen bersama dengan 189 negara anggota Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB) melalui Millenium Development Goals (MDGs) bahwa pada 2015 target AKI menurunkan seperempat kematian ibu menjadi 102 per 100.000 kelahiran hidup.

Hasil SDKI 2012 tersebut bukannya mendekati target, malah menjauhi dari target yang ditetapkan.

Lalu apa yang menyebabkan AKI di Indonesia tinggi? Padahal berbagai upaya telah dilakukan pemerintah untuk menurunkan AKI dan AKB (Angka Kematian Bayi) antara lain melalui Gerakan Sayang Ibu (GSI), Strategi Penyelamatan Persalinan (Making Pregnant Safer) dan Jaminan Persalinan (Jampersal).

Jampersal adalah salah satu program yang dikeluarkan pemerintah, dalam hal  ini Kementrian Kesehatan dalam rangka menurunkan AKI dan AKB.

Tetapi ironinya  di tengah dikeluarkannya Jampersal, malah terjadi peningkatan Angka Kematian Ibu. Yang menjadi pertanyaan sekarang adalah apa yang terjadi dengan penerapan Jampersal?

Apakah Jampersal sudah berjalan sesuai dengan yang diharapkan?

Dengan adanya Jampersal, maka Kementrian Kesehatan menjamin seluruh biaya pengobatan bagi ibu hamil dan bersalin, sepanjang mereka melahirkan di fasilitas kesehatan pemerintah yaitu Puskesmas dan RS pemerintah kelas 3 maupun fasilitas kesehatan swasta seperti bidan praktek Swasta yang telah menandatangani  perjanjian kerja sama.

Pelayanan Jampersal tidak hanya pelayanan berupa pelayanan sebatas proses persalinan saja, tetapi juga meliputi  pemeriksaan kehamilan,  pemeriksaan  setelah persalinan, serta pelayanan keluarga berencana.

Melalui Jampersal diharapkan proses persalinan dilakukan oleh petugas kesehatan seperti dokter dan bidan.

Hal tersebut dilatarbelakangi penyebab kematian utama ibu adalah proses persalinan yang tidak didampingi tenaga kesehatan. Program Jampersal  diperuntukkan bagi semua ibu hamil dan bersalin tanpa kecuali termasuk masyarakat yang mampu.

Program Jampersal diluncurkan pada tahun 2011 dan setelah program tersebut dijalankan banyak hal yang perlu dibenahi dan diperbaiki.

Dilihat dari segi  penganggaran/dana Jampersal bahwa dana Jampersal diberikan dinas kesehatan kabupaten/kota secara bertahap untuk kemudian diteruskan kepada fasilitas kesehatan yang telah memberikan pelayanan Jampersal pada ibu hamil/bersalin.

Kenyataan yang ada pada saat ini adalah banyak keluhan yang dirasakan oleh bidan  penyelenggara Jampersal seperti lambatnya pencairan dana dan rumitnya prosedur klaim.

Selain itu tarif dirasakan belum sesuai dengan pelayanan yang diberikan karena peralatan dan obat-obatan tidak ditanggung oleh dana Jampersal.

Hal inilah menyebabkan banyak bidan/pelayanan kesehatan belum membuat perjanjian kerja sama dengan dinas kesehatan sebagai penyelenggara Jampersal.

Akibatnya ibu hamil dan bersalin harus membayar sendiri jasa pelayanan kesehatan mulai dari pemeriksaan kehamilan dan persalinan.

Bagi mereka yang mampu ini tidak menjadi masalah, bagaimana dengan  mereka  yang  tidak  mampu. Tentunya  mereka akan mencari alternatif  lain  dalam membantu persalinannya, salah satunya adalah ditolong oleh dukun beranak.

Masih banyak tantangan dan kendala dalam menurunkan angka kematian ibu. Belum meratanya fasilitas kesehatan, terbatasnya akses masyarakat ke fasilitas kesehatan, terbatasnya ketersediaan tenaga kesehatan baik dari segi jumlah dan kualitas, khususnya tenaga bidan.

Kompetensi bidan terutama bidan yang masih muda juga diragukan. Pendidikan bidan yang menjamur sekarang ini, belum menghasilkan lulusan yang siap untuk diterjunkan ke lapangan.

Banyaknya jumlah mahasiswa bidan  belum seimbang dengan fasilitas kesehatan yang ada sehingga mahasiswa tidak  mempunyai  kesempatan untuk melakukan  praktik pertolongan persalinan dengan sebenarnya.

Dari sudut pendidik bidan, para pendidik bidan umumnya masih kurang pengalaman dalam menolong persalinan, mereka hanya mengajar di kelas berdasarkan teori-teori yang dipelajari  tanpa membuka praktik kebidanan. 

Kenyataannya, dari target 70 persen ibu bersalin yang ikut KB, hanya 25 persen yang tercapai.

Selain itu tingginya tingkat drop out KB hingga 40 persen. Drop out KB disebabkan karena peserta KB memakai kontrasepsi jangka pendek seperti pil KB yang tidak berlanjut.

Tingginya unmet need KB artinya mereka mau ber-KB tetapi tidak dapat ber-KB karena  pelayanan KB tidak terpenuhi di daerahnya masih  tinggi. Laporan  SDKI  2012 menyatakan bahwa unmet need KB di Indonesia 11,4 persen, meningkat dibandingkan survei SDKI sebelumnya.

Berbagai hal tersebutlah menyebabkan Total  Fertility  Rate  (TFR) Indonesia tidak menunjukkan penurunan atau tetap stagnan di tempat bahkan di beberapa daerah di Indonesia terjadi peningkatan. Di Riau sendiri terjadi peningkatan TFR dari 2,7 per wanita (SDKI 2007) menjadi 2,9 per wanita (SDKI, 2002).

Di Indonesia TFR cenderung tetap 2,6 per wanita (SDKI2002, 2007 dan 2012). Pemerintah menargetkan TFR Indonesia sebesar 2,1 per wanita, dan angka  tersebut  masih  jauh  dari  harapan  pemerintah.

Tingginya angka TFR harus menjadi perhatian yang serius dari pemeritah, karena angka kelahiran berkorelasi positif dengan angka kematian ibu.

Dari uraian tersebut, perlu upaya yang keras dan sungguh-sungguh dari berbagai pihak untuk menurunkan AKI dan AKB di Indonesia. Upaya kesehatan ibu dan anak menjadi prioritas utama.

Komitmen pemerintah dan dinas kesehatan dalam mewujudkan pelayanan kesehatan yang  berkualitas, terjangkau dan merata. Perlu  dirumuskan kebijakan tentang peningkatan anggaran Jampersal.

Sosialisasi  Jampersal  lebih  ditingkatkan lagi tentang bagaimana pelaksanaan Jampersal,  klaim  Jampersal  dan  lain sebagainya perlu dipahami  bidan.

Sosialisasi jampersal melalui kader Puskesmas kepada ibu hamil dan akan bersalin, penempatan bidan di daerah terpencil diharapkan dapat meningkatkan kemitraan bidan dan dukun beranak karena masyarakat kita masih mempercayai dukun dalam membantu persalinannya.

Selain itu, prinsip kesehatan masyarakat adalah  lebih  baik mencegah daripada mengobati. Untuk itu tingkatkan upaya preventif dan promotif  kepada ibu hamil  dengan melakukan penyuluhan, perbaikan gizi ibu hamil, pemeriksaan kehamilan secara rutin dan teratur ke fasilitas kesehatan sehingga dapat mengantisipasi apabila  ada kelainan dalam kehamilan.

Mengingat AKI dan AKB merupakan indikator derajat kesehatan di suatu negara, sudah sewajarnya menjadi perhatian yang serius dari semua pihak untuk dapat mencapai target MDG’s 2015.***

Mahasiswa S3 Ilmu Kesehatan Masyarakat Fakultas Kesehatan Masyarakat (FKM) UI

Advertisement
Advertisement
Editor : Rindra Yasin
Sudahkah Anda mengikuti channel whatsapp kami?
WhatsApp
Riau PosIkuti

Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!


Advertisement
Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer