Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Sebuah dokumen yang dibocorkan Edward Snowden diterbitkan oleh media Australia, ABC dan Guardian.
Isinya cukup mengejutkan, yakni intelijen Australia menyadap telepon seluler milik Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan sejumlah menteri.
Intelijen Australia, yakni Defence Signal Directorate (DSD, sekarang bernama Australian Signals Directorate) terungkap pernah menyadap telepon seluler milik Presiden SBY pada 2009.
DSD tidak hanya tahu isi percakapan antara SBY dengan lawan bicaranya, tetapi juga mengetahui jenis ponsel yang digunakan.
Menlu Marty Natalegawa pun bereaksi. Duta Besar RI di Australia Nadjib Rophat Kesoema dipanggil pulang.
Sebelumnya, Sydney Morning Herald, Senin (29/10), melansir kabar bahwa Kedutaan Besar Amerika Serikat (AS) di Jakarta, juga melakukan kegiatan penyadapan.
Kedubes AS disebut sebagai salah satu dari 90 pos yang memiliki fasilitas penyadapan intelijen AS di seluruh dunia. Dalam pemberitaannya, koran terkemuka di Australia tersebut menampilkan sebuah peta yang mendaftar 90 fasilitas pemantauan elektronik (electronic surveillance facility).
Salah satu kota yang menjadi lokasi Kedubes AS dalam peta tertanggal 13 Agustus 2010 itu adalah Jakarta. Peta serupa juga dipublikasikan oleh majalah terkemuka di Jerman, Der Spiegel.
Musuh atau Sahabat?
Selama ini para diplomat Indonesia selalu menempatkan Australia dan Amerika sebagai tetangga dan sahabat yang baik. Layakkah jika sahabat melakukan tindakan penyadapan.
Bukankah tindakan ini telah melecehkan harga diri bangsa? Maka sejatinya mereka telah melakukan aksi-aksi permusuhan.
Informasi bahwa gedung Kedubes Amerika Serikat di Jakarta memiliki fasilitas penyadapan menunjukkan bahwa protes masyarakat selama ini bukanlah omong kosong. Bahwa benar, gedung Kedubes AS di Jakarta merupakan markas intelijen.
Sumber informasi mengenai hal itu sangatlah akurat. Ditambah adanya fakta penyadapan yang dilakukan AS terhadap negara-negara lain seperti Jerman dan Prancis, sebagaimana diberitakan oleh majalah Der Spiegel yang menyebut Amerika Serikat memata-matai Kanselir Jerman itu sejak 2002.
Operasi yang sama juga dilakukan pada 80 lokasi lain di seluruh dunia. Menteri Dalam Negeri Jerman mengatakan operasi seperti itu merupakan tindakan ilegal.
Selain menyadap ponsel Merkel, Badan Keamanan Nasional Amerika, NSA, juga memonitor jutaan telepon yang dilakukan warga Jerman dan Prancis.
Der Spiegel mengklaim telah melihat dokumen rahasia dari NSA yang menunjukkan ponsel Merkel disadap sejak tahun 2002, tiga tahun sebelum dia menjadi kanselir. Gedung Putih sendiri tidak menyangkal secara tegas praktek penyadapan ini. Hal ini membuktikan dugaan praktik ini sangat kuat.
Catatan Hitam Australia
Selama ini memang banyak catatan hitam Australia. Australia ‘’mengekspor’’ bandar kakap narkoba ke Indonesia. Misalnya Schapelle Leigh Corby (27), mahasiswi Beauty Therapy College Gold Coast Clt Australia, yang ditangkap di Bali, 8 Oktober 2004. Aparat menggerebek 4,2 Kg heroin di tas papan selancarnya.
Setahun kemudian, 17 April 2005, aparat di Bali juga menangkap rombongan bandar muda yang menggotong heroin 8,3 Kg seharga 4 juta dolar Australia di Denpasar. Gangster sembilan muda ini terkenal sebagai ‘’The Bali-Nine’’.
Pemerintah Australia berteriak-teriak agar para importir narkoba tersebut tidak dihukum mati Indonesia. Sebaliknya, Australia sangat ngotot agar Abu Bakar Baasyir dihukum mati, walau di persidangan tak terbukti terlibat terorisme.
Bahkan diplomat Australia, Duncan Campbel, meminta Presiden SBY agar langsung menembak mati Ustadz Abu tanpa perlu pengadilan agar tidak mahal biayanya (Sidney Morning Herald, 19/12/04).
Pada 26 Agustus 2004, Australia mengumumkan rencana pembelian rudal jelajah jarak jauh yang merupakan senjata penghancur dari udara ke darat dan mampu menjangkau sasaran sejauh 400 Km.
Artinya, Indonesia akan menjadi sasaran paling empuk dari rudal tersebut. John Howard pada 20 September 2004 menegaskan, dirinya tidak akan segan-segan memerintahkan serangan dini (preemptive strike) ke luar wilayahnya bila dianggap perlu, untuk melindungi Australia.
Pada Maret 2006, Australia menjalin Fakta Keamanan dengan Indonesia. Ketika ditanya tentang preemptive strike, Menlu Alexander Downer menyatakan, “Untung, hubungan Indonesia dengan Australia baik.”
Bersama Amerika dan Inggris, Australia terlibat secara sistematis merancang internasionalisasi permasalahan Papua. Jejak mereka antara lain kehadiran Sekretaris Kedubes Amerika dan utusan Australia, Inggris dan negara asing lainnya dalam Kongres Papua pada 29 Mei hingga 4 Juni 2000.
Dalam Konggres itu, muncul gugatan terhadap penyatuan Papua dalam NKRI yang merupakan kesepakatan Pemerintah Belanda, Indonesia dan PBB di masa Soekarno.
Menurut Kongres, ‘bangsa’ Papua telah berdaulat sebagai bangsa dan negara sejak 1 Desember 1961. Selanjutnya konggres minta dukungan internasional untuk memerdekakan Papua. Australia juga bersifat munafik dalam soal Timtim.
Setelah awalnya mendukung keutuhan Indonesia, pada 8 Pebruari 1999 Australia secara tegas mengusulkan lepasnya Timor Timur dari Indonesia. Selanjutnya Australia terlibat secara aktif, baik secara opini maupun militer dalam upaya ‘’menjebol’’ Timor Timur dari Indonesia.
Amerika Perbesar Markasnya di Jakarta
Berbagai fakta di atas bukti bahwa kedubes AS dan Australia sejatinya merupakan markas intelijen. Dokumen itu membuktikan bahwa peringatan dari masyarakat Islam akan bahaya kedubes AS adalah benar adanya.
Sayangnya, meski demikian, gedung Kedubes AS yang berada di samping Istana Wapres RI Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta, saat ini justru sedang dibangun menjadi 10 lantai dengan luas 36.000 meter persegi atau 3,6 hektare. Izin Mendirikan Bangunan (IMB) telah mereka kantongi dari Pemprov DKI Jakarta.
Proyek yang dijadwalkan selesai pada 2017 itu akan menjadikan Kedubes AS di Jakarta sebagai gedung Kedubes AS terbesar ketiga di dunia setelah Kedubes AS di Irak dan Pakistan. Gedung tersebut bisa dipastikan akan menjadi fasilitas intelijen dan militer AS di jantung ibu kota Jakarta, berdekatan dengan istana Presiden dan Wapres.
Di Jakarta sendiri, selama ini AS telah memiliki instalasi militer yakni Navy Medical Reseach Unit 2 (Namru-2). Instalasi yang sempat ditutup oleh Menteri Kesehatan Siti Fadilah Supari itu beroperasi kembali ketika Menkes berikutnya Endang Sri Sedyaningsih. Instalasi Namru-2 di kompleks Kementerian Kesehatan Jalan Percetakan Negara itu dikomandoi oleh seorang kolonel AL AS dan beroperasi tanpa kendali pemerintah Indonesia.
Dubes AS untuk Indonesia Scot Marciel beberapa bulan sebelum kembali ke negaranya menyebutkan, pembangunan gedung Kedubes AS itu merupakan ‘salah satu simbol komitmen Amerika kepada Kemitraan Komprehensif dengan Indonesia.’
Kompleks yang terdiri atas beberapa bangunan ini akan digunakan oleh para staf Kedutaan Besar AS dan Misi AS untuk ASEAN.
Gedung Kedubes AS itu nantinya akan menjadi markas satuan pengaman laut Marine Security Guard Quarters (MSGQ) dengan embel-embel fasilitas rahasia dan personel keamanan yang diperlukan (Secret Facility and Personnel Security Clearances Required).
Hal itu dinyatakan dalam salah satu paragraf dokumen salinan kontrak desain dan pembangunan gedung kedubes AS yaitu Department of State 2012 Design-Build Contract for US Embassy Jakarta, Indonesia. Dinyatakan: “1.
Project Description (Secret Facility and Personnel Security Clearances Required)SAQMMA-12-R0061, Jakarta, Indonesia NEC.
The project will consist of design and construction services including a New Office Building (NOB) with attached Marine Security Guard Quarters (MSGQ).”
Kantor Kedubes sifatnya tertutup, termasuk bagi negara di mana Kedubes itu berada, kecuali ada izin.
Dengan begitu, Amerika akan leluasa menempatkan peralatan canggihnya di gedung baru dan melanjutkan aksi penyadapannya, tanpa bisa dijangkau Pemerintah RI. Belajar dari Kedubes AS di Irak dan Pakistan, gedung itu ternyata menjadi pusat militer dan intelijen.
Asia Times menyebut Kedubes AS di Pakistan itu layaknya pangkalan militer dalam bentuk Kedubes. Kedubes Indonesia yang baru tak akan jauh beda.
Semua itu adalah bukti kesekian kali, bahwa Barat khususnya AS dan Australia tidak pernah bersikap sebagai sahabat. Hanya di permukaan saja menampakkan seolah sahabat.
Padahal sejatinya terus memosisikan diri sebagai musuh. Sekarang, kita menanti ketegasan pemimpin Indonesia.
Untuk membuktikan bahka kita benar-benar berdaulat, tentu tak cukup SBY hanya berkeluh kesah dan Menlu Marty sekadar memanggil pulang Dubes Nadjib.
Harus ada hukuman yang setimpal bagi Australia dan Amerika, sebagai negara penyadap.***
Muhammadun, Komisi Ukhuwah dan Hubungan Luar Negeri MUI Riau
Isinya cukup mengejutkan, yakni intelijen Australia menyadap telepon seluler milik Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan sejumlah menteri.
Intelijen Australia, yakni Defence Signal Directorate (DSD, sekarang bernama Australian Signals Directorate) terungkap pernah menyadap telepon seluler milik Presiden SBY pada 2009.
DSD tidak hanya tahu isi percakapan antara SBY dengan lawan bicaranya, tetapi juga mengetahui jenis ponsel yang digunakan.
Menlu Marty Natalegawa pun bereaksi. Duta Besar RI di Australia Nadjib Rophat Kesoema dipanggil pulang.
Sebelumnya, Sydney Morning Herald, Senin (29/10), melansir kabar bahwa Kedutaan Besar Amerika Serikat (AS) di Jakarta, juga melakukan kegiatan penyadapan.
Kedubes AS disebut sebagai salah satu dari 90 pos yang memiliki fasilitas penyadapan intelijen AS di seluruh dunia. Dalam pemberitaannya, koran terkemuka di Australia tersebut menampilkan sebuah peta yang mendaftar 90 fasilitas pemantauan elektronik (electronic surveillance facility).
Salah satu kota yang menjadi lokasi Kedubes AS dalam peta tertanggal 13 Agustus 2010 itu adalah Jakarta. Peta serupa juga dipublikasikan oleh majalah terkemuka di Jerman, Der Spiegel.
Musuh atau Sahabat?
Selama ini para diplomat Indonesia selalu menempatkan Australia dan Amerika sebagai tetangga dan sahabat yang baik. Layakkah jika sahabat melakukan tindakan penyadapan.
Bukankah tindakan ini telah melecehkan harga diri bangsa? Maka sejatinya mereka telah melakukan aksi-aksi permusuhan.
Informasi bahwa gedung Kedubes Amerika Serikat di Jakarta memiliki fasilitas penyadapan menunjukkan bahwa protes masyarakat selama ini bukanlah omong kosong. Bahwa benar, gedung Kedubes AS di Jakarta merupakan markas intelijen.
Sumber informasi mengenai hal itu sangatlah akurat. Ditambah adanya fakta penyadapan yang dilakukan AS terhadap negara-negara lain seperti Jerman dan Prancis, sebagaimana diberitakan oleh majalah Der Spiegel yang menyebut Amerika Serikat memata-matai Kanselir Jerman itu sejak 2002.
Operasi yang sama juga dilakukan pada 80 lokasi lain di seluruh dunia. Menteri Dalam Negeri Jerman mengatakan operasi seperti itu merupakan tindakan ilegal.
Selain menyadap ponsel Merkel, Badan Keamanan Nasional Amerika, NSA, juga memonitor jutaan telepon yang dilakukan warga Jerman dan Prancis.
Der Spiegel mengklaim telah melihat dokumen rahasia dari NSA yang menunjukkan ponsel Merkel disadap sejak tahun 2002, tiga tahun sebelum dia menjadi kanselir. Gedung Putih sendiri tidak menyangkal secara tegas praktek penyadapan ini. Hal ini membuktikan dugaan praktik ini sangat kuat.
Catatan Hitam Australia
Selama ini memang banyak catatan hitam Australia. Australia ‘’mengekspor’’ bandar kakap narkoba ke Indonesia. Misalnya Schapelle Leigh Corby (27), mahasiswi Beauty Therapy College Gold Coast Clt Australia, yang ditangkap di Bali, 8 Oktober 2004. Aparat menggerebek 4,2 Kg heroin di tas papan selancarnya.
Setahun kemudian, 17 April 2005, aparat di Bali juga menangkap rombongan bandar muda yang menggotong heroin 8,3 Kg seharga 4 juta dolar Australia di Denpasar. Gangster sembilan muda ini terkenal sebagai ‘’The Bali-Nine’’.
Pemerintah Australia berteriak-teriak agar para importir narkoba tersebut tidak dihukum mati Indonesia. Sebaliknya, Australia sangat ngotot agar Abu Bakar Baasyir dihukum mati, walau di persidangan tak terbukti terlibat terorisme.
Bahkan diplomat Australia, Duncan Campbel, meminta Presiden SBY agar langsung menembak mati Ustadz Abu tanpa perlu pengadilan agar tidak mahal biayanya (Sidney Morning Herald, 19/12/04).
Pada 26 Agustus 2004, Australia mengumumkan rencana pembelian rudal jelajah jarak jauh yang merupakan senjata penghancur dari udara ke darat dan mampu menjangkau sasaran sejauh 400 Km.
Artinya, Indonesia akan menjadi sasaran paling empuk dari rudal tersebut. John Howard pada 20 September 2004 menegaskan, dirinya tidak akan segan-segan memerintahkan serangan dini (preemptive strike) ke luar wilayahnya bila dianggap perlu, untuk melindungi Australia.
Pada Maret 2006, Australia menjalin Fakta Keamanan dengan Indonesia. Ketika ditanya tentang preemptive strike, Menlu Alexander Downer menyatakan, “Untung, hubungan Indonesia dengan Australia baik.”
Bersama Amerika dan Inggris, Australia terlibat secara sistematis merancang internasionalisasi permasalahan Papua. Jejak mereka antara lain kehadiran Sekretaris Kedubes Amerika dan utusan Australia, Inggris dan negara asing lainnya dalam Kongres Papua pada 29 Mei hingga 4 Juni 2000.
Dalam Konggres itu, muncul gugatan terhadap penyatuan Papua dalam NKRI yang merupakan kesepakatan Pemerintah Belanda, Indonesia dan PBB di masa Soekarno.
Menurut Kongres, ‘bangsa’ Papua telah berdaulat sebagai bangsa dan negara sejak 1 Desember 1961. Selanjutnya konggres minta dukungan internasional untuk memerdekakan Papua. Australia juga bersifat munafik dalam soal Timtim.
Setelah awalnya mendukung keutuhan Indonesia, pada 8 Pebruari 1999 Australia secara tegas mengusulkan lepasnya Timor Timur dari Indonesia. Selanjutnya Australia terlibat secara aktif, baik secara opini maupun militer dalam upaya ‘’menjebol’’ Timor Timur dari Indonesia.
Amerika Perbesar Markasnya di Jakarta
Berbagai fakta di atas bukti bahwa kedubes AS dan Australia sejatinya merupakan markas intelijen. Dokumen itu membuktikan bahwa peringatan dari masyarakat Islam akan bahaya kedubes AS adalah benar adanya.
Sayangnya, meski demikian, gedung Kedubes AS yang berada di samping Istana Wapres RI Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta, saat ini justru sedang dibangun menjadi 10 lantai dengan luas 36.000 meter persegi atau 3,6 hektare. Izin Mendirikan Bangunan (IMB) telah mereka kantongi dari Pemprov DKI Jakarta.
Proyek yang dijadwalkan selesai pada 2017 itu akan menjadikan Kedubes AS di Jakarta sebagai gedung Kedubes AS terbesar ketiga di dunia setelah Kedubes AS di Irak dan Pakistan. Gedung tersebut bisa dipastikan akan menjadi fasilitas intelijen dan militer AS di jantung ibu kota Jakarta, berdekatan dengan istana Presiden dan Wapres.
Di Jakarta sendiri, selama ini AS telah memiliki instalasi militer yakni Navy Medical Reseach Unit 2 (Namru-2). Instalasi yang sempat ditutup oleh Menteri Kesehatan Siti Fadilah Supari itu beroperasi kembali ketika Menkes berikutnya Endang Sri Sedyaningsih. Instalasi Namru-2 di kompleks Kementerian Kesehatan Jalan Percetakan Negara itu dikomandoi oleh seorang kolonel AL AS dan beroperasi tanpa kendali pemerintah Indonesia.
Dubes AS untuk Indonesia Scot Marciel beberapa bulan sebelum kembali ke negaranya menyebutkan, pembangunan gedung Kedubes AS itu merupakan ‘salah satu simbol komitmen Amerika kepada Kemitraan Komprehensif dengan Indonesia.’
Kompleks yang terdiri atas beberapa bangunan ini akan digunakan oleh para staf Kedutaan Besar AS dan Misi AS untuk ASEAN.
Gedung Kedubes AS itu nantinya akan menjadi markas satuan pengaman laut Marine Security Guard Quarters (MSGQ) dengan embel-embel fasilitas rahasia dan personel keamanan yang diperlukan (Secret Facility and Personnel Security Clearances Required).
Hal itu dinyatakan dalam salah satu paragraf dokumen salinan kontrak desain dan pembangunan gedung kedubes AS yaitu Department of State 2012 Design-Build Contract for US Embassy Jakarta, Indonesia. Dinyatakan: “1.
Project Description (Secret Facility and Personnel Security Clearances Required)SAQMMA-12-R0061, Jakarta, Indonesia NEC.
The project will consist of design and construction services including a New Office Building (NOB) with attached Marine Security Guard Quarters (MSGQ).”
Kantor Kedubes sifatnya tertutup, termasuk bagi negara di mana Kedubes itu berada, kecuali ada izin.
Dengan begitu, Amerika akan leluasa menempatkan peralatan canggihnya di gedung baru dan melanjutkan aksi penyadapannya, tanpa bisa dijangkau Pemerintah RI. Belajar dari Kedubes AS di Irak dan Pakistan, gedung itu ternyata menjadi pusat militer dan intelijen.
Asia Times menyebut Kedubes AS di Pakistan itu layaknya pangkalan militer dalam bentuk Kedubes. Kedubes Indonesia yang baru tak akan jauh beda.
Semua itu adalah bukti kesekian kali, bahwa Barat khususnya AS dan Australia tidak pernah bersikap sebagai sahabat. Hanya di permukaan saja menampakkan seolah sahabat.
Padahal sejatinya terus memosisikan diri sebagai musuh. Sekarang, kita menanti ketegasan pemimpin Indonesia.
Untuk membuktikan bahka kita benar-benar berdaulat, tentu tak cukup SBY hanya berkeluh kesah dan Menlu Marty sekadar memanggil pulang Dubes Nadjib.
Harus ada hukuman yang setimpal bagi Australia dan Amerika, sebagai negara penyadap.***
Muhammadun, Komisi Ukhuwah dan Hubungan Luar Negeri MUI Riau
Advertisement
Advertisement
Riau PosIkuti
Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!
Advertisement
Advertisement
Berita Terkini
Advertisement
Advertisement

