Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Persoalan yang timbul terkait kurang tertatanya secara baik administrasi kependudukan menyedot begitu banyak energi.
Mulai dari kendala pada proses pengurusan kartu tanda penduduk elektronik (e-KTP) hingga berlarut-larutnya kisruh terkait Daftar Pemilih Tetap (DPT) setiap menjelang Pemilu.
Betapa tidak efisiennya waktu dihabiskan oleh masyarakat saat mengurus KTP, yang harus antre lama untuk proses foto, ambil sidik jari dan pendataan lainnya.
Itu pun masih diwarnai masalah seperti NIK ganda seperti yang dipermasalahkan di DPT tadi, dan problem lainnya. Belum lagi keharusan memperbarui ketika KTP tersebut habis masa berlakunya.
Karena itu, kita menyambut baik ketika DPR mengesahkan Undang-Undang Administrasi Kependudukan (Adminduk), yang memungkinkan semua pengurusan administrasi kependudukan seperti KTP elektronik (e-KTP ), kartu keluarga (KK) dan akta kelahiran digratiskan. Bahkan, yang melegakan, KTP elektronik akan berlaku seumur hidup.
Kita nilai ini sebagai solusi terbaik. KTP yang berlaku seumur hidup menjadi jawaban atas semua keruwetan dalam administrasi kependudukan di Tanah Air.
Rakyat tidak perlu lagi ribet dan antre panjang mengurus KTP. Negara juga tidak lagi repot menjalankan program pembaruan KTP yang melelahkan.
Program e-KTP yang ada sekarang sejatinya sudah cukup baik dalam hal kerapian data penduduk.
Penggunaan rekam sidik jari dan iris mata membuat data seseorang lebih valid. Tidak bisa dipalsukan. Juga tak terlalu sulit menjadikannya identitas seumur hidup.
Sebab, data seperti nama, jenis kelamin dan golongan darah seseorang jelas tidak akan berubah. Penggantian hanya dilakukan jika ada perubahan mendasar pada data diri pemilik KTP.
Pada intinya, penerapan masa berlaku KTP menjadi seumur hidup bakal membuat semua proses administrasi kependudukan menjadi efisien. Tidak berbelit-belit dan lebih tertib.
Bahkan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menyatakan, KTP seumur hidup membuat negara berhemat sampai Rp4 triliun per tahun. Itu bisa dialokasikan untuk keperluan lain yang juga penting.
Lebih dari itu, kita berharap agar sinyal baik ini juga dibarengi penjabaran secara tertib dan sungguh-sungguh oleh semua pelaksana di lapangan. Agar efisiensi yang diinginkan terwujud nyata, bukan sekadar wacana.***
Mulai dari kendala pada proses pengurusan kartu tanda penduduk elektronik (e-KTP) hingga berlarut-larutnya kisruh terkait Daftar Pemilih Tetap (DPT) setiap menjelang Pemilu.
Betapa tidak efisiennya waktu dihabiskan oleh masyarakat saat mengurus KTP, yang harus antre lama untuk proses foto, ambil sidik jari dan pendataan lainnya.
Itu pun masih diwarnai masalah seperti NIK ganda seperti yang dipermasalahkan di DPT tadi, dan problem lainnya. Belum lagi keharusan memperbarui ketika KTP tersebut habis masa berlakunya.
Karena itu, kita menyambut baik ketika DPR mengesahkan Undang-Undang Administrasi Kependudukan (Adminduk), yang memungkinkan semua pengurusan administrasi kependudukan seperti KTP elektronik (e-KTP ), kartu keluarga (KK) dan akta kelahiran digratiskan. Bahkan, yang melegakan, KTP elektronik akan berlaku seumur hidup.
Kita nilai ini sebagai solusi terbaik. KTP yang berlaku seumur hidup menjadi jawaban atas semua keruwetan dalam administrasi kependudukan di Tanah Air.
Rakyat tidak perlu lagi ribet dan antre panjang mengurus KTP. Negara juga tidak lagi repot menjalankan program pembaruan KTP yang melelahkan.
Program e-KTP yang ada sekarang sejatinya sudah cukup baik dalam hal kerapian data penduduk.
Penggunaan rekam sidik jari dan iris mata membuat data seseorang lebih valid. Tidak bisa dipalsukan. Juga tak terlalu sulit menjadikannya identitas seumur hidup.
Sebab, data seperti nama, jenis kelamin dan golongan darah seseorang jelas tidak akan berubah. Penggantian hanya dilakukan jika ada perubahan mendasar pada data diri pemilik KTP.
Pada intinya, penerapan masa berlaku KTP menjadi seumur hidup bakal membuat semua proses administrasi kependudukan menjadi efisien. Tidak berbelit-belit dan lebih tertib.
Bahkan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menyatakan, KTP seumur hidup membuat negara berhemat sampai Rp4 triliun per tahun. Itu bisa dialokasikan untuk keperluan lain yang juga penting.
Lebih dari itu, kita berharap agar sinyal baik ini juga dibarengi penjabaran secara tertib dan sungguh-sungguh oleh semua pelaksana di lapangan. Agar efisiensi yang diinginkan terwujud nyata, bukan sekadar wacana.***
Advertisement
Advertisement
Riau PosIkuti
Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!
Advertisement
Advertisement
Berita Terkini
Advertisement
Advertisement

