Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Pidato Presiden Susilo Bambang Yudhoyono ketika membuka Indonesian Palm Oil Conference (IPOC) ke-9 di Bandung, Kamis, 28 November 2013 lalu, sepertinya menjadi harapan baru bagi sektor perkelapasawitan Indonesia.
Beberapa pernyataan penting yang dilontarkan presiden dalam pertemuan jelang akhir November tersebut menjadi wujud gambaran “kegelisahan” atas keterpurukan harga kelapa sawit Indonesia.
Bahkan, sampai-sampai presiden menginstruksikan untuk menghambat masuknya komoditas dari negara lain yang dinilai menghalangi komoditas dalam negeri menembus pasar negara lain.
“Kalau komoditas kita dihalang-halangi, kita juga bisa menghalang-halangi komoditas negara lain yang masuk ke negara kita,” tegas SBY waktu itu, seperti dikutip media massa.
Makanya, beberapa “solusi kreatif” dilontarkan presiden dalam upaya menstabilkan harga sawit.
Di antaranya adalah mendesaknya dibentuk regulasi —yang perlu dirumuskan dalam waktu relatif cepat— untuk mendorong penggunaan biofuel dari kelapa sawit.
Tak hanya itu, presiden juga mengingatkan para pengusaha kelapa sawit —yang dalam pemahaman saya termasuk masyarakat— agar menjalankan usaha perkebunan dengan menggunakan sikap dan prinsip-prinsip ramah lingkungan.
Pasalnya, isu kerusakan lingkungan akibat kelapa sawit di luar negeri, menjadi di antara faktor penyebab rendahnya harga beli minyak sawit mentah (crude palm oil/CPO) kelapa sawit Indonesia di luar negeri.
Pernyataan “komitmen” pemerintah yang dinyatakan presiden, seumpama “angin sepoi nan segar” jelang peringatan hari perkebunan, 10 Desember 2013.
Sepertinya, pemerintah pusat sudah akan “lebih serius” dalam upaya menstabilkan harga kelapa sawit. Sebagai produsen kelapa sawit terbesar di dunia, hingga akhir tahun 2013 produksi minyak sawit mentah (CPO) Indonesia diperkirakan mencapai lebih 27 juta ton.
Industri sawit menyumbang 20 miliar dolar AS devisa ekspor dan bea keluar sebesar Rp50 triliun. Harapan yang dibentangkan tentu saja adalah komitmen yang tegas dan nyata dari pemerintah dalam upaya mensejahterakan para pekebun kelapa sawit.
Sebenarnyalah, untuk menetapkan harga, dalam pemahaman saya, kita memang mesti “garang” untuk melawan intervensi harga oleh luar negeri.
“Kegarangan” yang berawal dari posisi Indonesia yang mempunyai areal perkebunan kelapa sawit terluas —sehingga menjadikannya sebagai produsen serta eksportir nomor satu— di dunia.
Dari luasan sembilan juta hektare perkebunan kelapa sawit Indonesia, Provinsi Riau menjadi provinsi terluas perkebunan kelapa sawitnya di negara ini, yakni 2,3 juta hektar. Dari total luasan tersebut, 52 persennya merupakan perkebunan kelapa sawit rakyat. Sisanya, adalah perkebunan perusahaan besar negara perusahaan swasta.
Upaya pemerintah dalam mempersiapkan regulasi untuk mendorong penggunaan biofuel dari minyak sawit, memang merupakan di antara upaya dalam menstabilkan harga kelapa sawit di dalam negeri.
Seperti dimafhum, cadangan bahan bakar minyak bumi sebagai sumber energi semakin menipis, yang tentu saja sangat diperluhkan penghematan atas sumber energi yang tidak bisa diperbarahui tersebut.
Di antara caranya adalah penggunaan biofuel dari kelapa sawit, sebagai sumber energi di dalam negeri.
Oleh pemerintah, sejak September 2013 telah dikeluarkan perintah (mandatory) dicampurnya solar dengan biofuel demi menekan impor bahan bakar minyak (BBM).
Tingginya impor BBM beberapa tahun terakhir secara langsung menekan nilai tukar rupiah karena tingginya penggunaan dolar AS. Oleh karena itu, untuk tahun-tahun mendatang, strateginya adalah memperkuat pasar domestik.
Pasaran domestik dalam pemasaran kelapa sawit, yang nantinya digunakan di antaranya sebagai bahan baku biofuel, akan berdampak pada stabilisasi harga tandan buah segar (TBS) kelapa sawit yang lebih baik.
Di lain pihak, seiring dengan komitmen pemerintah untuk menstabilkan harga kelapa sawit dalam negeri, tentu saja perlu disikapi dengan baik oleh para petani-pekebun kelapa sawit, terutama pekebun swadaya di negeri ini.
Tingkatan kualitas produksi menjadi barometer dalam penentuan harga TBS kelapa sawit. TBS yang berkualitas, terang saja harganya lebih baik dibanding yang tidak berkualitas.
Untuk mewujudkannya tentu dengan perawatan dan pengelolaan yang sesuai dengan pola-pola berkebun yang baik. Bukan asal-asalan.
Makanya, dalam berbagai kesempatan termasuk ketika berbincang dengan para pekebun kelapa sawit serta dalam menjawab pertanyaan rekan-rekan pers, saya sering menyampaikan, bahwa fluktuasi harga TBS — ketika kecenderungannya menurun— jangan sampai membuat pekebun kelapa sawit untuk berputus asa.
Tetap rawat kebun dengan baik. Pasalnya, kuantitas dan kualitas hasil perkebunan sangat ditentukan oleh ketaatan alias kedisplinan petani-pekebun dalam merawat kebunnya.
Oleh karenanya, para petani-pekebun kelapa sawit swadaya disarankan dan diimbau untuk mengolah tanah areal perkebunan dengan penggarapan yang baik, gunakan bibit berkualitas —yang bila perlu ganti tanaman tua dan rusak dengan bibit berkualitas dan bersertifikat— serta laksanakan teknis penanaman yang baik.
Tak sampai disitu, tanaman perlu perawatan dan pemeliharaan dengan baik, perlu dipupuk dengan takaran yang pas dan di waktu yang tepat. Pola panenpun mesti tepat cara dan tepat masa.
Kami di Disbun, sangat percaya, bahwa seluruh petani-pekebun di daerah ini sangat menginginkan hasil kebun yang maksimal dengan kualitas terbaik.
Merealisasikannya hanya dengan kemauan dan ikhtiar yang sungguh-sungguh dari petani.
Harapan-harapan seperti demikian pula, yang membuat Disbun Riau terus berupaya untuk menyelaraskan program pembangunan perkebunan yang diseiringjalankan dengan kehendak para pekebun.***
Zulher, Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Riau
Beberapa pernyataan penting yang dilontarkan presiden dalam pertemuan jelang akhir November tersebut menjadi wujud gambaran “kegelisahan” atas keterpurukan harga kelapa sawit Indonesia.
Bahkan, sampai-sampai presiden menginstruksikan untuk menghambat masuknya komoditas dari negara lain yang dinilai menghalangi komoditas dalam negeri menembus pasar negara lain.
“Kalau komoditas kita dihalang-halangi, kita juga bisa menghalang-halangi komoditas negara lain yang masuk ke negara kita,” tegas SBY waktu itu, seperti dikutip media massa.
Makanya, beberapa “solusi kreatif” dilontarkan presiden dalam upaya menstabilkan harga sawit.
Di antaranya adalah mendesaknya dibentuk regulasi —yang perlu dirumuskan dalam waktu relatif cepat— untuk mendorong penggunaan biofuel dari kelapa sawit.
Tak hanya itu, presiden juga mengingatkan para pengusaha kelapa sawit —yang dalam pemahaman saya termasuk masyarakat— agar menjalankan usaha perkebunan dengan menggunakan sikap dan prinsip-prinsip ramah lingkungan.
Pasalnya, isu kerusakan lingkungan akibat kelapa sawit di luar negeri, menjadi di antara faktor penyebab rendahnya harga beli minyak sawit mentah (crude palm oil/CPO) kelapa sawit Indonesia di luar negeri.
Pernyataan “komitmen” pemerintah yang dinyatakan presiden, seumpama “angin sepoi nan segar” jelang peringatan hari perkebunan, 10 Desember 2013.
Sepertinya, pemerintah pusat sudah akan “lebih serius” dalam upaya menstabilkan harga kelapa sawit. Sebagai produsen kelapa sawit terbesar di dunia, hingga akhir tahun 2013 produksi minyak sawit mentah (CPO) Indonesia diperkirakan mencapai lebih 27 juta ton.
Industri sawit menyumbang 20 miliar dolar AS devisa ekspor dan bea keluar sebesar Rp50 triliun. Harapan yang dibentangkan tentu saja adalah komitmen yang tegas dan nyata dari pemerintah dalam upaya mensejahterakan para pekebun kelapa sawit.
Sebenarnyalah, untuk menetapkan harga, dalam pemahaman saya, kita memang mesti “garang” untuk melawan intervensi harga oleh luar negeri.
“Kegarangan” yang berawal dari posisi Indonesia yang mempunyai areal perkebunan kelapa sawit terluas —sehingga menjadikannya sebagai produsen serta eksportir nomor satu— di dunia.
Dari luasan sembilan juta hektare perkebunan kelapa sawit Indonesia, Provinsi Riau menjadi provinsi terluas perkebunan kelapa sawitnya di negara ini, yakni 2,3 juta hektar. Dari total luasan tersebut, 52 persennya merupakan perkebunan kelapa sawit rakyat. Sisanya, adalah perkebunan perusahaan besar negara perusahaan swasta.
Upaya pemerintah dalam mempersiapkan regulasi untuk mendorong penggunaan biofuel dari minyak sawit, memang merupakan di antara upaya dalam menstabilkan harga kelapa sawit di dalam negeri.
Seperti dimafhum, cadangan bahan bakar minyak bumi sebagai sumber energi semakin menipis, yang tentu saja sangat diperluhkan penghematan atas sumber energi yang tidak bisa diperbarahui tersebut.
Di antara caranya adalah penggunaan biofuel dari kelapa sawit, sebagai sumber energi di dalam negeri.
Oleh pemerintah, sejak September 2013 telah dikeluarkan perintah (mandatory) dicampurnya solar dengan biofuel demi menekan impor bahan bakar minyak (BBM).
Tingginya impor BBM beberapa tahun terakhir secara langsung menekan nilai tukar rupiah karena tingginya penggunaan dolar AS. Oleh karena itu, untuk tahun-tahun mendatang, strateginya adalah memperkuat pasar domestik.
Pasaran domestik dalam pemasaran kelapa sawit, yang nantinya digunakan di antaranya sebagai bahan baku biofuel, akan berdampak pada stabilisasi harga tandan buah segar (TBS) kelapa sawit yang lebih baik.
Di lain pihak, seiring dengan komitmen pemerintah untuk menstabilkan harga kelapa sawit dalam negeri, tentu saja perlu disikapi dengan baik oleh para petani-pekebun kelapa sawit, terutama pekebun swadaya di negeri ini.
Tingkatan kualitas produksi menjadi barometer dalam penentuan harga TBS kelapa sawit. TBS yang berkualitas, terang saja harganya lebih baik dibanding yang tidak berkualitas.
Untuk mewujudkannya tentu dengan perawatan dan pengelolaan yang sesuai dengan pola-pola berkebun yang baik. Bukan asal-asalan.
Makanya, dalam berbagai kesempatan termasuk ketika berbincang dengan para pekebun kelapa sawit serta dalam menjawab pertanyaan rekan-rekan pers, saya sering menyampaikan, bahwa fluktuasi harga TBS — ketika kecenderungannya menurun— jangan sampai membuat pekebun kelapa sawit untuk berputus asa.
Tetap rawat kebun dengan baik. Pasalnya, kuantitas dan kualitas hasil perkebunan sangat ditentukan oleh ketaatan alias kedisplinan petani-pekebun dalam merawat kebunnya.
Oleh karenanya, para petani-pekebun kelapa sawit swadaya disarankan dan diimbau untuk mengolah tanah areal perkebunan dengan penggarapan yang baik, gunakan bibit berkualitas —yang bila perlu ganti tanaman tua dan rusak dengan bibit berkualitas dan bersertifikat— serta laksanakan teknis penanaman yang baik.
Tak sampai disitu, tanaman perlu perawatan dan pemeliharaan dengan baik, perlu dipupuk dengan takaran yang pas dan di waktu yang tepat. Pola panenpun mesti tepat cara dan tepat masa.
Kami di Disbun, sangat percaya, bahwa seluruh petani-pekebun di daerah ini sangat menginginkan hasil kebun yang maksimal dengan kualitas terbaik.
Merealisasikannya hanya dengan kemauan dan ikhtiar yang sungguh-sungguh dari petani.
Harapan-harapan seperti demikian pula, yang membuat Disbun Riau terus berupaya untuk menyelaraskan program pembangunan perkebunan yang diseiringjalankan dengan kehendak para pekebun.***
Zulher, Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Riau
Advertisement
Advertisement
Riau PosIkuti
Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!
Advertisement
Advertisement
Berita Terkini
Advertisement
Advertisement

