Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Kerja Tak Tuntas di Akhir Tahun

R
Penulis: Rindra Yasin❯
Kabar tak sedap ini kerap terulang setiap menjelang akhir tahun, yakni kegagalan menyerap 100 persen APBD.

Angka November lalu memperlihatkan lemahnya realisasi penyerapan APBD murni Riau tahun 2013, di mana seluruh kegiatan fisik dan anggaran baru mencapai 70 persen.

Kemarin, 15 Desember adalah batas akhir bagi Pemprov ‘’mengejar’’ realisasi untuk mencapai target 90 persen. Seluruh pejabat eselon II, III dan IV sejak pekan lalu sudah diwanti-wanti oleh Sekdaprov Riau Zaini Ismail untuk tidak ke luar kota. Agar fokus bekerja.

Menilik angka APBD-P pada Rp8,9 triliun dan sekiranya realisasi penggunaan 90 persen, juga sisa dari pendapatan asli daerah (PAD) dan sisa anggaran  murni serta perubahan, maka diperkirakan sisa anggaran bisa menginjak angka Rp1 triliun lebih. Betapa besarnya jumlah uang  yang ‘’menganggur’’ itu.

Tidak salah kalau kita yang awam sampai berpikir bagaimana memanfaatkan uang besar yang tidur itu untuk membenahi infrastruktur.

Mengingat, di tengah meningkatnya investment grade negeri kita, kerap terbentur di persoalan infrastruktur. Terutama akses jalan, termasuk tol, yang kian sesak di jalur-jalur ekonomi, juga fasilitas lainnya.

Rasanya “berdosa” bila menyimpan bertumpuk uang rakyat, padahal keperluan pembenahan infrastruktur begitu mendesak.

Uang APBD yang tak terbelanjakan itu juga menjadi dosa kepada rakyat. Rakyat selalu dikejar-kejar untuk membayar pajak hanya dengan iming-iming sebutan “orang bijak”.

Mestinya, setelah pajak dipungut, uangnya segera dibelanjakan untuk kemaslahatan rakyat.

Pemaksimalan pemanfaatan uang menganggur itu memang terbentur prosedur anggaran yang tak bisa dengan mudah memindahkan pos-pos belanja.

Sebenarnya prosedur ketat itu dibuat agar anggaran efektif dan mengurangi kebocoran. Karenanya, eksekutif dan legislatif perlu menyikapinya dengan kesepakatan pembelanjaan yang lebih efektif dan produktif, tidak sekadar menghabiskan anggaran agar sesuai target, di akhir tahun.

Kita berharap, Pemprov dan DPRD bisa mengubah APBD benar-benar bebas “dosa” di akhir tahun.

Rasanya ironis ketika belanja pegawai tuntas dibayarkan, justru dana untuk sektor produktif tak terbelanjakan. Kesannya, pegawai negara dibayar pantas, tapi kerjanya tidak tuntas.***

Advertisement
Advertisement
Editor : Rindra Yasin
Sudahkah Anda mengikuti channel whatsapp kami?
WhatsApp
Riau PosIkuti

Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!


Advertisement
Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer