Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Pada 10 DESEMBER 2013, secara nasional kita memperingati hari perkebunan yang ke-56. Untuk Provinsi Riau, mengambil tema “Petani Kuat Menuju Industri yang Tangguh”, seremoni upacara puncak peringatan digelar di kantor PT Perkebunan Nusantara V, hari ini, Senin (16/12).
Meskipun peringatannya yang ke-56 kali, akan tetapi, dalam konten lokal, peringatan yang disemarakkan dengan berbagai kegiatan, merupakan kali kedua dilakukan di daerah ini, sejak dimulai pada 2012 lalu.
Sempena peringatan Hari Perkebunan tahun ini, merupakan hal cukup penting untuk mengukur kembali sejauh mana tingkat dan ketegasan komitmen kita bersama —antara pemerintah, petani-pekebun, dan pengusaha perkebunan— dalam membangun perkebunan rakyat.
Tiga komponen, yakni; pemerintah, pekebun dan pengusaha perkebunan —termasuk sektor industri perkebunan— merupakan “setali mata uang” dalam percepatan perwujudan ketangguhan petani-pekebun menuju perwujudan kesejahateraan. Tiga komponen tersebut, perlu saling dukung sesuai kapabilitas dan kapasitas masing-masing.
Di antara hal penting yang masih perlu disikapi adalah, rendahnya harga tawar produk perkebunan Indonesia —terutama kelapa sawit— di pasaran internasional.
Faktor penyebabnya beragam. Akan tetapi lebih banyak bermuara pada tudingan asing yang mengisukan di kancah internasional, bahwa perkebunan Indonesia, terutama kelapa sawit, tidak ramah lingkungan.
Kita tentu sangat maklum, bahwa bagi dunia internasional, isu kerusakan lingkungan dalam kampanye mengatasai pemanasan global (global warming) merupakan isu yang lumayan “seksi” dan sangat sensitif.
Kampanye “negatif” atas ketidakramahan lingkungan yang di antaranya dengan “meng-kambinghitam-kan” sektor perkebunan, terutama kelapa sawit Indonesia, oleh NGO (Non Government Organisation) internasional, jelas akan sangat merugikan posisi tawar pemasaran produk perkebunan, terutama minyak kelapa sawit/ Crude Palm Oil (CPO) asal Indonesia.
Setidaknya, ada dua hal krusial yang acap kali “diteriakkan” luar negeri, tentang ketidakramahan lingkungan di Indonesia, yakni; kabut asap serta perusakan dan perambahan hutan. Kita tentu juga menyadari, bahwa isu asap “menggurita” di dunia internasional ketika adanya “bencana” kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan di negeri ini.
Pada konteks ini, sektor perkebunan “dituding” sebagai di antara “biang keladi” bencana sebagai akibat langsung dari pembukaan lahan dengan cara membakar.
Sedangkan tentang perambahan hutan, isunya adalah penambangan, illegal logging serta perambahan hutan lindung (konservasi) untuk pembukaan kebun baru.
Terang saja, dua isu lingkungan tersebut, yang di antara tudingan pelakunya diarahkan kepada masyarakat dan perusahaan perkebunan, jelas bagaikan “mortir” yang menghantan sektor perkebunan kelapa sawit di Indonesia.
Kita tentu takkan bisa membela diri, ketika dua isu “seksi” tentang lingkungan tersebut, terus menerjang dan terbukti pada realita.
Oleh karenanya, mari kita selamatkan perkebunan Indonesia dengan cara menepis dan mengatasi isu yang dapat menjatuhkan prospektif perkebunan. Kita memang harus memiliki “tameng” untuk menangkis berbagai serangan tersebut. Bila tidak, yang terkena dampak buruk akibat propaganda asing tersebut tentu kepada petani sektor perkebunan, terutama kelapa sawit. Implikasi langsungnya adalah turunnya harga tandan buah segar (TBS) kelapa sawit di tingkat petani.
Bila dirata-ratakan secara nasional, pekebun kelapa sawit yang paling terbanyak dampak adalah di Provinsi Riau. Itu dikarenakan perkebunan kelapa sawit di Negeri Lancang Kuning dengan luasan 2.258.553 hektare —sehingga menjadikan provinsi ini terluas perkebunan kelapa sawitnya di Indonesia (26,25 persen)— sebagian besarnya, yakni 53 persen (1.205.498 hektare) merupakan perkebunan rakyat.
Sisanya, 43 persen (905.979 hektare) dikuasai oleh perusahaan besar swasta dan empat persen lainnya (79.545 hektare) dikuasai perusahan besar negara.
Oleh karena itu, berbagai “kampanye negatif” yang dilantangkan pihak asing tersebut, mari kita hadapi bersama. Kita jadikan sebagai musuh yang nyata.
Mari saling bergandeng tangan untuk pembuktian diri, bahwa perkebunan Indonesia adalah perkebunan yang ramah lingkungan.
Kita tidak perlu adu argumentasi di kancah internasional untuk “teriak-teriak”, bahwa perkebunan Indonesia ramah lingkungan. Kita juga tak perlu “teriak-teriak” untuk melantangkan bahwa tidak ada pembakaran lahan, perusakan dan pembabatan hutan serta penyerobotan kawasan hutan konservasi di negeri ini.
Sebab, yang paling penting kita lakukan adalah dengan mengubah pola pikir (meanset) yang berimplikasi nyata pada kesadaran dan perilaku bahwa perkebunan kita memang sangat “wajib” untuk ramah lingkungan.
Penyadaran dan kesadaran kolosal seluruh elemen dan pranata perkebunan di negeri ini, sangat diperlukan untuk “membuka mata” dunia agar lebih “santun” dalam melihat perkebunan Indonesia.
Di situlah diperlukannya bergandeng-tangan yang seiring sejalan antara pemerintah dan pekebun (petani dan pengusaha perkebunan) yang saya maksud.
Pemerintah telah membuat berbagai kebijakan dalam bentuk regulasi tentang penyelamatan lingkungan dan hutan. Maka, tinggal para pekebun menjalankan dan melaksanakan berbagai regulasai yang sudah ada.
Di antara upaya pemerintah dalam regulasi sebagai upaya mewujudkan perkebunan Indonesia yang ramah lingkungan adalah Peraturan Menteri Pertanian (Permentan) No19/Permentan/OT.140/3/2011 tentang Pedoman Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan Indonesia (Indonesian Sustainable Palm Oil/ISPO).
Secara regulasi, Permentan tersebut merupakan di antara jawaban sekaligus upaya konkrit dalam menangkis tudingan bahwa CPO Indonesia tidak ramah lingkungan. Makanya, seluruh perusahaan perkebunan wajib sudah bersertifikasi ISPO paling lambat akhir tahun 2014.
Guna membangkitkan perkebunan di negeri ini, dalam pemahaman saya adalah dengan pembuktian oleh kita semua: bahwa kita tidak lagi seperti yang dituduhkan pihak asing.
Mengubah perilaku berkebun dari cara membakar lahan menjadi tanpa bakar dalam membuka lahan perkebunan, misalnya, atau kesadaran untuk tidak merambah hutan konservasi dan illegal logging, menurut saya merupakan wujud “perlawanan” jitu terhadap tudingan negatif pihak asing.
Toh, pola pikir dan tingkah laku yang ramah lingkungan juga akan menguntungkan para pekebun sendiri —yang terdiri dari petani dan pengusaha perkebunan.
Hal-hal tersebut penting dilakukan untuk menjaga stabilitas harga komoditas perkebunan, terutama kelapa sawit, di pasaran internasional. Seperti dimaklum, komoditas perkebunan merupakan komoditas ekspor, yang stabilisasi harganya sejauh ini masih sangat ditentukan negara-negara pengimpor dari Indonesia.
Di sisi lain, pihak asing (luar negeri), akan terus dengan mudahnya memfluktuatifkan harga komoditas perkebunan, selama kita di negara ini tetap belum mampu mengoptimalkan hilirisasi industri komoditas perkebunan.
Mari, kita selamatkan perkebunan Indonesia, khususnya Riau, dengan perkebunan yang ramah lingkungan. Dari negeri ini, melalui sektor perkebunan, kita “berjibaku” untuk membela martabat bangsa dari tudingan negatif internasional.
Caranya tidak begitu sulit. Hanya dengan mengubah pola pikir yang membuahkan kesadaran dan perilaku berkebun yang lebih ramah lingkungan.***
Zulher Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Riau
Meskipun peringatannya yang ke-56 kali, akan tetapi, dalam konten lokal, peringatan yang disemarakkan dengan berbagai kegiatan, merupakan kali kedua dilakukan di daerah ini, sejak dimulai pada 2012 lalu.
Sempena peringatan Hari Perkebunan tahun ini, merupakan hal cukup penting untuk mengukur kembali sejauh mana tingkat dan ketegasan komitmen kita bersama —antara pemerintah, petani-pekebun, dan pengusaha perkebunan— dalam membangun perkebunan rakyat.
Tiga komponen, yakni; pemerintah, pekebun dan pengusaha perkebunan —termasuk sektor industri perkebunan— merupakan “setali mata uang” dalam percepatan perwujudan ketangguhan petani-pekebun menuju perwujudan kesejahateraan. Tiga komponen tersebut, perlu saling dukung sesuai kapabilitas dan kapasitas masing-masing.
Di antara hal penting yang masih perlu disikapi adalah, rendahnya harga tawar produk perkebunan Indonesia —terutama kelapa sawit— di pasaran internasional.
Faktor penyebabnya beragam. Akan tetapi lebih banyak bermuara pada tudingan asing yang mengisukan di kancah internasional, bahwa perkebunan Indonesia, terutama kelapa sawit, tidak ramah lingkungan.
Kita tentu sangat maklum, bahwa bagi dunia internasional, isu kerusakan lingkungan dalam kampanye mengatasai pemanasan global (global warming) merupakan isu yang lumayan “seksi” dan sangat sensitif.
Kampanye “negatif” atas ketidakramahan lingkungan yang di antaranya dengan “meng-kambinghitam-kan” sektor perkebunan, terutama kelapa sawit Indonesia, oleh NGO (Non Government Organisation) internasional, jelas akan sangat merugikan posisi tawar pemasaran produk perkebunan, terutama minyak kelapa sawit/ Crude Palm Oil (CPO) asal Indonesia.
Setidaknya, ada dua hal krusial yang acap kali “diteriakkan” luar negeri, tentang ketidakramahan lingkungan di Indonesia, yakni; kabut asap serta perusakan dan perambahan hutan. Kita tentu juga menyadari, bahwa isu asap “menggurita” di dunia internasional ketika adanya “bencana” kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan di negeri ini.
Pada konteks ini, sektor perkebunan “dituding” sebagai di antara “biang keladi” bencana sebagai akibat langsung dari pembukaan lahan dengan cara membakar.
Sedangkan tentang perambahan hutan, isunya adalah penambangan, illegal logging serta perambahan hutan lindung (konservasi) untuk pembukaan kebun baru.
Terang saja, dua isu lingkungan tersebut, yang di antara tudingan pelakunya diarahkan kepada masyarakat dan perusahaan perkebunan, jelas bagaikan “mortir” yang menghantan sektor perkebunan kelapa sawit di Indonesia.
Kita tentu takkan bisa membela diri, ketika dua isu “seksi” tentang lingkungan tersebut, terus menerjang dan terbukti pada realita.
Oleh karenanya, mari kita selamatkan perkebunan Indonesia dengan cara menepis dan mengatasi isu yang dapat menjatuhkan prospektif perkebunan. Kita memang harus memiliki “tameng” untuk menangkis berbagai serangan tersebut. Bila tidak, yang terkena dampak buruk akibat propaganda asing tersebut tentu kepada petani sektor perkebunan, terutama kelapa sawit. Implikasi langsungnya adalah turunnya harga tandan buah segar (TBS) kelapa sawit di tingkat petani.
Bila dirata-ratakan secara nasional, pekebun kelapa sawit yang paling terbanyak dampak adalah di Provinsi Riau. Itu dikarenakan perkebunan kelapa sawit di Negeri Lancang Kuning dengan luasan 2.258.553 hektare —sehingga menjadikan provinsi ini terluas perkebunan kelapa sawitnya di Indonesia (26,25 persen)— sebagian besarnya, yakni 53 persen (1.205.498 hektare) merupakan perkebunan rakyat.
Sisanya, 43 persen (905.979 hektare) dikuasai oleh perusahaan besar swasta dan empat persen lainnya (79.545 hektare) dikuasai perusahan besar negara.
Oleh karena itu, berbagai “kampanye negatif” yang dilantangkan pihak asing tersebut, mari kita hadapi bersama. Kita jadikan sebagai musuh yang nyata.
Mari saling bergandeng tangan untuk pembuktian diri, bahwa perkebunan Indonesia adalah perkebunan yang ramah lingkungan.
Kita tidak perlu adu argumentasi di kancah internasional untuk “teriak-teriak”, bahwa perkebunan Indonesia ramah lingkungan. Kita juga tak perlu “teriak-teriak” untuk melantangkan bahwa tidak ada pembakaran lahan, perusakan dan pembabatan hutan serta penyerobotan kawasan hutan konservasi di negeri ini.
Sebab, yang paling penting kita lakukan adalah dengan mengubah pola pikir (meanset) yang berimplikasi nyata pada kesadaran dan perilaku bahwa perkebunan kita memang sangat “wajib” untuk ramah lingkungan.
Penyadaran dan kesadaran kolosal seluruh elemen dan pranata perkebunan di negeri ini, sangat diperlukan untuk “membuka mata” dunia agar lebih “santun” dalam melihat perkebunan Indonesia.
Di situlah diperlukannya bergandeng-tangan yang seiring sejalan antara pemerintah dan pekebun (petani dan pengusaha perkebunan) yang saya maksud.
Pemerintah telah membuat berbagai kebijakan dalam bentuk regulasi tentang penyelamatan lingkungan dan hutan. Maka, tinggal para pekebun menjalankan dan melaksanakan berbagai regulasai yang sudah ada.
Di antara upaya pemerintah dalam regulasi sebagai upaya mewujudkan perkebunan Indonesia yang ramah lingkungan adalah Peraturan Menteri Pertanian (Permentan) No19/Permentan/OT.140/3/2011 tentang Pedoman Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan Indonesia (Indonesian Sustainable Palm Oil/ISPO).
Secara regulasi, Permentan tersebut merupakan di antara jawaban sekaligus upaya konkrit dalam menangkis tudingan bahwa CPO Indonesia tidak ramah lingkungan. Makanya, seluruh perusahaan perkebunan wajib sudah bersertifikasi ISPO paling lambat akhir tahun 2014.
Guna membangkitkan perkebunan di negeri ini, dalam pemahaman saya adalah dengan pembuktian oleh kita semua: bahwa kita tidak lagi seperti yang dituduhkan pihak asing.
Mengubah perilaku berkebun dari cara membakar lahan menjadi tanpa bakar dalam membuka lahan perkebunan, misalnya, atau kesadaran untuk tidak merambah hutan konservasi dan illegal logging, menurut saya merupakan wujud “perlawanan” jitu terhadap tudingan negatif pihak asing.
Toh, pola pikir dan tingkah laku yang ramah lingkungan juga akan menguntungkan para pekebun sendiri —yang terdiri dari petani dan pengusaha perkebunan.
Hal-hal tersebut penting dilakukan untuk menjaga stabilitas harga komoditas perkebunan, terutama kelapa sawit, di pasaran internasional. Seperti dimaklum, komoditas perkebunan merupakan komoditas ekspor, yang stabilisasi harganya sejauh ini masih sangat ditentukan negara-negara pengimpor dari Indonesia.
Di sisi lain, pihak asing (luar negeri), akan terus dengan mudahnya memfluktuatifkan harga komoditas perkebunan, selama kita di negara ini tetap belum mampu mengoptimalkan hilirisasi industri komoditas perkebunan.
Mari, kita selamatkan perkebunan Indonesia, khususnya Riau, dengan perkebunan yang ramah lingkungan. Dari negeri ini, melalui sektor perkebunan, kita “berjibaku” untuk membela martabat bangsa dari tudingan negatif internasional.
Caranya tidak begitu sulit. Hanya dengan mengubah pola pikir yang membuahkan kesadaran dan perilaku berkebun yang lebih ramah lingkungan.***
Zulher Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Riau
Advertisement
Advertisement
Riau PosIkuti
Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!
Advertisement
Advertisement
Berita Terkini
Advertisement
Advertisement

